Aparat Satuan Intelkam Polrestabes Makassar dalam dua minggu terakhir ini, membekuk 14 pelaku tindak pidana narkotika jenis Sabu, Ganja dan Putau. Penangkapan pertama dilakukan di salah satu rumah kosong di Jl Skarda Lorong II, Makassar, Senin (02/06/2013). Dari hasil penangkapan enam pelaku, petugas menyita beberapa barang bukti berupa sabu.
Penangkapan kedua dilakukan di Jl Poros Adipura pertigaan Jl Muhammad Jufri 10, Kecamatan Tallo, Makassar, Minggu (23/06/2013), sekitar pukul 01.40 WITA. Dua mahasiswa jurusan Sistem Informasi Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer (Stimik) Dipanegara, dibekuk Polisi lantaran membawa narkotika jenis Ganja
Mereka yang diciduk kedapatan bawa Narkotika jenis Ganja masing-masing bernama, Sayed Wahyudi alias Udi (21) warga Jl Muh Jufri dan Annas Sulfahmi alias Anas (21) warga Jl Rappokalling, Makassar. Keduanya ditangkap saat duduk-duduk di atas sepeda motornya dipinggir jalan.
Terakhir Satuan Opsnal Intelkam Polrestabes Makassar membekuk enam pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu, di Lorong Selayar, Jl Kerung-kerung, Makassar, Selasa (25/06/2013), sekitar pukul 03.20 WITA. Mereka yang ditangkap, masing masing bernama Iskandar (40) dan Edi Aziz (17) warga Jl Kerung, Zainal Abidin (40) warga Jl Tinumbu, Muh Syahrul (18), Andika Firmansyah (18) dan Shera Geslawo (18) warga Jl Veteran, Makassar.
Kanit Ops Intel Polrestabes Makassar, Iptu Surahman, mengatakan, 14 tersangka yang ditangkap beserta barang buktinya sudah diserahkan ke penyidik Satuan Narkoba Polrestabes Makassar untuk dilakukan proses lebih lanjut. Ditambahkannya, penangkapan dilakukan saat petugas Intel melakukan Patroli di Wilayah hukum Polrestabes Makassar." Semua tersangka beserta barang buktinya diserahkan ke Satuan Narkoba," katanya, Selasa (25/6)
"Dari 14 orang yang ditangkap oleh anggota intel dalam dua minggu ini terakhir, beberapa diantaranya mahasiswa, pelajar SMA dan SMP. Bahkan terakhir kami tangkap itu anak SMP yang sedang pesta sabu bersama rekannya. Oleh karena itu, sekali lagi dalam penanggulangan narkotika ini mau tidak mau harus melibatkan orang tua, guru dan dosen," ungkapnya.
Ditambahkannya, dari 14 pelaku narkotika yang ditangkap oleh anggota intelkam Polrestabes Makassar dalam tiga kasus berbeda itu semua tidak di dahului dengan proses penyelidikan. Semuanya berjalan secara kebetulan saja. Malam itu, lanjut, Surahman, team intelkam sedang berada di Jl Mallombasang sehubungan adanya pengancaman terhadap penghuni kos.
Rabu, 26 Juni 2013
Daeng Ancu Rayakan Ultah dengan Nasi Goreng
MAKASSAR Presiden Batu Putih Sindycate, Syamsul Bachri Sirajuddin merayakan hari ulang tahunnya yang ke-57 di Kantor Batu Putih Sindycate, Jl Gunung Batu Putih, Makassar, Rabu (26/6) dini hari.
Kakak kandung Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin ini enggan menggelar perayaan wah, namun berupa acara kecil-kecilan.
Daeng Ancu sapaan Syamsul Bachri Sirajuddin ini hanya mengajak rekan-rekannya atau kerabatnya santap menu nasi goreng, mie kering, dan kue ultah alakadarnya.
Ilham Arief Sirajuddin yang juga mantan calon gubernur Sulsel 2013, Bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto-Syamsu Rizal (DIA) hadir dalam syukuran ala Daeng Ancu ini.
Hadir pula sejumlah teman dekat Daeng Ancu dan beberapa pengurus Partai Nasdem Sulsel. "Alhamdulillah, salama dan sukses ki selalu daeng," kata Syamsu Rizal kepada Daeng Ancu yang juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPW Nasdem Sulsel itu.
Kakak kandung Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin ini enggan menggelar perayaan wah, namun berupa acara kecil-kecilan.
Daeng Ancu sapaan Syamsul Bachri Sirajuddin ini hanya mengajak rekan-rekannya atau kerabatnya santap menu nasi goreng, mie kering, dan kue ultah alakadarnya.
Ilham Arief Sirajuddin yang juga mantan calon gubernur Sulsel 2013, Bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto-Syamsu Rizal (DIA) hadir dalam syukuran ala Daeng Ancu ini.
Hadir pula sejumlah teman dekat Daeng Ancu dan beberapa pengurus Partai Nasdem Sulsel. "Alhamdulillah, salama dan sukses ki selalu daeng," kata Syamsu Rizal kepada Daeng Ancu yang juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPW Nasdem Sulsel itu.
Staff Lurah Balang Baru Pusing Diprotes Ibu-ibu
MAKASSAR -- Setelah mahasiswa berunjuk rasa memprotes kenaikan harga BBM kini giliran ibu ibu yang beraksi. Hampir tak pernah putus ibu ibu datang ke kantor kelurahan mempertanyakan sebab mengapa mereka tidak mendapatkan bantuan langsung dari kompensasi kenaikan harga BBM.
Di kantor Lurah Balang Baru sejak pagi sampai siang berdatangan ibu ibu mempertanyakan hak mereka. Menurut mereka mengapa orang yang kurang mampu sebagai sasaran penerima bantuan itu tidak mendapatkan haknya.
Petugas kelurahan pun harus mengulang ulang penjelasannya karena ibu ibu tadi datang tidak bersamaan. Setelah dijelaskan barulah mereka bersedia meninggalkan kantor kelurahan.
Sejumlah petugas kelurahan menjelaskan pemberian bantuan ini menjadi kacau karena tidak melibatkan RT dan RW yang tahu persis warganya yang kurang mampu. Selain itu kebanyakan warga juga mau disebut kurang mampu agar mendapatkan bantuan. Padahal keluarganya terbilang mampu. Buktinya kata petugas banyak warga yang mendapatkan bantuan itu justru mampu mampu mencicil sepeda motor.
Antrean panjang juga tampak di kantor Kelurahan Parang Tambung. Warga antre menerima bantuan berupa sekarung kecil beras.
Di kantor Lurah Balang Baru sejak pagi sampai siang berdatangan ibu ibu mempertanyakan hak mereka. Menurut mereka mengapa orang yang kurang mampu sebagai sasaran penerima bantuan itu tidak mendapatkan haknya.
Petugas kelurahan pun harus mengulang ulang penjelasannya karena ibu ibu tadi datang tidak bersamaan. Setelah dijelaskan barulah mereka bersedia meninggalkan kantor kelurahan.
Sejumlah petugas kelurahan menjelaskan pemberian bantuan ini menjadi kacau karena tidak melibatkan RT dan RW yang tahu persis warganya yang kurang mampu. Selain itu kebanyakan warga juga mau disebut kurang mampu agar mendapatkan bantuan. Padahal keluarganya terbilang mampu. Buktinya kata petugas banyak warga yang mendapatkan bantuan itu justru mampu mampu mencicil sepeda motor.
Antrean panjang juga tampak di kantor Kelurahan Parang Tambung. Warga antre menerima bantuan berupa sekarung kecil beras.
Wakil Ketua DPRD Gowa Dapat Rumah Rp 1,8 M
MAKASSAR - Pemorov Sulsel akan membangun rumah dinas bagi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gowa. Dilansir dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sulsel, Rabu (26/6/2013), pembangunan rumah dinas akan dilakukan pada tahun ini. Pemprov Sulsel pun menggelontorkan anggaran Rp 1,8 miliar.
Pembangunan rumah jabatan ini sedang ditenderkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupatan Gowa.
DPRD Gowa memiliki tiga wakil ketua, yakni Rahman Syah dari Partai Demokrasi Kebangsaan, Yusuf Bangsawan dari Partai Demokrat, dan Syarifuddin Tutu dari Partai Amanat Nasional.
Masih dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sulsel, Pemprov Sulsel juga menganggarkan revonasi gedung DPRD dengan anggaran senilai Rp 4,48 miliar.
Pembangunan rumah jabatan ini sedang ditenderkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupatan Gowa.
DPRD Gowa memiliki tiga wakil ketua, yakni Rahman Syah dari Partai Demokrasi Kebangsaan, Yusuf Bangsawan dari Partai Demokrat, dan Syarifuddin Tutu dari Partai Amanat Nasional.
Masih dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sulsel, Pemprov Sulsel juga menganggarkan revonasi gedung DPRD dengan anggaran senilai Rp 4,48 miliar.
Jafra Cosmetics Utamakan Perempuan
MAKASSAR -- JAFRA Cosmetics Indonesia menyasar pasar Makassar, Selasa (25/6/2013). Jafra Cosmetics Indonesia kini hadir di Makassar. Pengenalan produk sekaligus program direct selling digelar di Hotel Santika Makassar, siang tadi.
Hadir dalam event ini Senior Business Development Manager New Markets Asia Jafra Cosmetics, Peter Kropp dan Area Sales Manager Jafra Surabaya, Tenri Yulia.
Kepada wartawan Peter mengungkapkan, adanya Jafra di Makassar tidak hanya untuk menghadirkan produk kosmetik bermutu tinggi namun peluang bisnis untuk perempuan Makassar.
"Tidak seperti multilevel marketing lain, di Jafra kami tidak hanya merekrut konsultan dan kemudian memberi pelatihan untuk merekrut saja," ujar Peter.
"Di Jafra, juga memberi pelatihan-pelatihan bagaimana bisa maju, bagaimana teknik menjual yang baik, agar para perempuan Jafra bisa maju dalam berbisnis," tambah Tenri.
Konsultan Jafra Cosmetics diutamakan perempuan. Karena perempuan dinilai lebih baik dan lebih mampu. Kami tidak menutup peluang untuk laki-laki, tapi mengutamakan perempuan," ujar Peter.
Hadir dalam event ini Senior Business Development Manager New Markets Asia Jafra Cosmetics, Peter Kropp dan Area Sales Manager Jafra Surabaya, Tenri Yulia.
Kepada wartawan Peter mengungkapkan, adanya Jafra di Makassar tidak hanya untuk menghadirkan produk kosmetik bermutu tinggi namun peluang bisnis untuk perempuan Makassar.
"Tidak seperti multilevel marketing lain, di Jafra kami tidak hanya merekrut konsultan dan kemudian memberi pelatihan untuk merekrut saja," ujar Peter.
"Di Jafra, juga memberi pelatihan-pelatihan bagaimana bisa maju, bagaimana teknik menjual yang baik, agar para perempuan Jafra bisa maju dalam berbisnis," tambah Tenri.
Konsultan Jafra Cosmetics diutamakan perempuan. Karena perempuan dinilai lebih baik dan lebih mampu. Kami tidak menutup peluang untuk laki-laki, tapi mengutamakan perempuan," ujar Peter.
Selasa, 25 Juni 2013
Produser Celebes TV Jadi Ketua KPU Tator
Makassar - Rizal Randa, terpilih menjadi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tana Toraja, dalam pemilihan di Hotel Singgasana, Jl Kajaolalido, Makassar Rabu (26/6/2013).
"Terima kasih amanah ini," demikian Rizal yang juga Produser di Celebes TV Makassar itu, mengomentari hasil pemilihan ketua komisioner pemilu itu.
Anggota KPU Tator lainnya, adalah Yulius Palabiran, Elis Mangesa, Louis Ronre, dan Alexander Kambuno.
Komposisi pembagian divisi di empat komisioner lainnya, akan dibahas kemudian.
"Terima kasih amanah ini," demikian Rizal yang juga Produser di Celebes TV Makassar itu, mengomentari hasil pemilihan ketua komisioner pemilu itu.
Anggota KPU Tator lainnya, adalah Yulius Palabiran, Elis Mangesa, Louis Ronre, dan Alexander Kambuno.
Komposisi pembagian divisi di empat komisioner lainnya, akan dibahas kemudian.
Pemecatan Tiga Kader Golkar Tuai Kontroversi
MAKASSAR Pemecatan terhadap tiga kader Golkar Makassar yang dilakukan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Makassar rupanya menuai kontroversi dari kalangan pengurus di tingkat DPD I Golkar Sulsel.
Bahkan Wakil Ketua Golkar Sulsel Muhammad Roem menilai pemecatan sebagai anggota dinilai sangat keliru.
"Menurut saya itu mungkin baru pengusulan pemecatan sebagai pengurus bukan sebagai anggota," kata Roem saat dikonfirmasi di kantor DPRD Sulsel, Rabu (26/6/2013).
Diketahui, adapun ketiga kader Golkar yang dipecat berdasarkan keputusan DPD II yang ditandatangai Supomo Guntur dan Farouk Mappaseling Betta adalah Andi Dirga Baso, Andi Fatimah Sinrang dan Muhammad Arsyad.
Menurut Roem, kalaupun ada surat pemecatan sebagai pengurus hal itu juga menjadi domain DPD I, karena DPD II hanya pengusulan.
"Jadi pengusulan tersebut harus satu tingkat diatasnya, DPD II tidak boleh serta merta melakukan pemecatan tanpa ada persetujuan dari DPD I. Jadi sekali lagi pemecatan tersebut sangatlah keliru," ujarnya.
Sementara regulasi dan mekanisme untuk pemecatan sebagai kader sendiri, hal tersebut merupakan tanggungjawab penuh oleh DPP karena yang mengeluarkan SK adalah ditingkat pusat.
Bahkan Wakil Ketua Golkar Sulsel Muhammad Roem menilai pemecatan sebagai anggota dinilai sangat keliru.
"Menurut saya itu mungkin baru pengusulan pemecatan sebagai pengurus bukan sebagai anggota," kata Roem saat dikonfirmasi di kantor DPRD Sulsel, Rabu (26/6/2013).
Diketahui, adapun ketiga kader Golkar yang dipecat berdasarkan keputusan DPD II yang ditandatangai Supomo Guntur dan Farouk Mappaseling Betta adalah Andi Dirga Baso, Andi Fatimah Sinrang dan Muhammad Arsyad.
Menurut Roem, kalaupun ada surat pemecatan sebagai pengurus hal itu juga menjadi domain DPD I, karena DPD II hanya pengusulan.
"Jadi pengusulan tersebut harus satu tingkat diatasnya, DPD II tidak boleh serta merta melakukan pemecatan tanpa ada persetujuan dari DPD I. Jadi sekali lagi pemecatan tersebut sangatlah keliru," ujarnya.
Sementara regulasi dan mekanisme untuk pemecatan sebagai kader sendiri, hal tersebut merupakan tanggungjawab penuh oleh DPP karena yang mengeluarkan SK adalah ditingkat pusat.
Gara-gara Barobbo, Makassar Dapat Penghargaan
Pemkot Makassar menerima penghargaan dari Perhimpunan Peminat Gizi dan Pangan Indonesia (Pergizi Pangan) dan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GapmmiI). Penghargaan diterima karena Makassar dinilai mampu melestarikan makanan khas tradisional Bugis, barobbo.
Trofi penghargaan diserahkan di Jakarta, Rabu (26/6/2013) dan diterima Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin. Kata Ilham, ada banyak penghargaan diperoleh dan Makassar menerima penghargaan untuk kategori pangan sepinggan tradisional. Penyerahan penghargaan bertepatan dengan
"Hasil penelitian Pergizi Pangan menyebutkan, barobbo makanan tradisi yang penuh gizi dan bisa menjadi pengganti makanan pokok," kata Ilham. Barobbo menyerupai sup kental, terbuat dari jagung dan aneka sayuran. Ditambahkan udang sebagai pelengkap.
Pasca diterimanya penghargaan ini, pemkot merencanakan menggelar festival barobbo. Tujuannya, semakin memperkenalkan barobbo sebagai makanan khas penuh gizi.
Pemkot Surabaya juga menerima penghargaan serupa karena mampu melestarikan rujak ujeg yang juga dinilai bergizi tinggi. Rujak ujeg juga sedang diajukan sebagai warisan dunia ke badan dunia UNESCO.
Trofi penghargaan diserahkan di Jakarta, Rabu (26/6/2013) dan diterima Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin. Kata Ilham, ada banyak penghargaan diperoleh dan Makassar menerima penghargaan untuk kategori pangan sepinggan tradisional. Penyerahan penghargaan bertepatan dengan
"Hasil penelitian Pergizi Pangan menyebutkan, barobbo makanan tradisi yang penuh gizi dan bisa menjadi pengganti makanan pokok," kata Ilham. Barobbo menyerupai sup kental, terbuat dari jagung dan aneka sayuran. Ditambahkan udang sebagai pelengkap.
Pasca diterimanya penghargaan ini, pemkot merencanakan menggelar festival barobbo. Tujuannya, semakin memperkenalkan barobbo sebagai makanan khas penuh gizi.
Pemkot Surabaya juga menerima penghargaan serupa karena mampu melestarikan rujak ujeg yang juga dinilai bergizi tinggi. Rujak ujeg juga sedang diajukan sebagai warisan dunia ke badan dunia UNESCO.
5 Pendaki STIK Tamalate Hilang di Bawakaraeng
Lima pendaki dari Mahasiswa Pecinta Alam (MAPALA) STIK Tamalate, Makassar, dikabakan hilang saat mendaki di Gunung Bawakaraeng sejak 21-24 Juni ,hingga sekarang belum ditemukan.
Demikian disampaikan ketua SAR UNHAS, Jasman Ghadi Rabu (26/6/2013)
Menurut Jasman Ghadi, berdasarkan informasi yang mereka peroleh diperkirakan hilang disekitar pos 10 sampai lembah ramma Gunung bawakaraeng.
"Hilangnya 5 pendaki ini mulai diketahui sejak tadi malam sekitar pukul 22.33 wita. Mengenai ke lima orang tersebut belum dikethui siapa-siapa saja," paparnya.
Ia mengatakan,, dalam pencarian ini timnya menurunkn 4 personil.
Demikian disampaikan ketua SAR UNHAS, Jasman Ghadi Rabu (26/6/2013)
Menurut Jasman Ghadi, berdasarkan informasi yang mereka peroleh diperkirakan hilang disekitar pos 10 sampai lembah ramma Gunung bawakaraeng.
"Hilangnya 5 pendaki ini mulai diketahui sejak tadi malam sekitar pukul 22.33 wita. Mengenai ke lima orang tersebut belum dikethui siapa-siapa saja," paparnya.
Ia mengatakan,, dalam pencarian ini timnya menurunkn 4 personil.
Sulawesi Selatan Targetkan 100 Ribu Turis Lokal
Makassar - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan kunjungan wisatawan nusantara pada 2013 sebesar 100 ribu orang. Angka itu 44 persen di atas kedatangan turis di 2012, yang hanya 56 ribu orang. Kata Kepala Dinas Pariwisata Sulawesi Selatan, Jufri Rachman, pemerintah tidak berharap banyak terhadap kunjungan wisatawan asing.
"Sebab Eropa dan Amerika masih mengalami krisis," kata Jufri usai pembukaan Forum Centrist Asia Pacific Democrates International, Senin, 20 Mei 2013.
Menurut Jufri, bisnis pariwisata sangatlah sensitif. Terutama bila berkaitan dengan isu keamanan. Seperti kasus Bom Bali yang menurunkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Tana Toraja. "Karena pemerintah mereka langsung mengeluarkan travel warning untuk Indonesia."
Penyelenggaraan CAPDI di Makassar, Jufri melanjutkan, menunjukkan jika Sulawesi Selatan aman untuk dikunjungi. Dan untuk meningkatkan jumlah wisatawan ke Sulawesi Selatan, pemerintah melakukan promosi sejak 2012. Seperti promosi ikut dalam kegiatan Visit Indonesia Tourisme di sejumlah negara. Hasil promosi itu, kata Jufri, diharapkan akan terasa di 2020 nanti.
General Manager Hotel Aston Makassar, I Gede Arya Paring mengatakan, sebagai penghubung kawasan timur Indonesia, Makassar sangat potensial dalam bisnis perhotelan. Karena Aston berencana membangun jaringan hotel baru di 2013 ini. Dan untuk membantu pemerintah daerah meningkatkan jumlah wisatawan, jaringan Hotel Aston bakal memperkenalkan obyek wisata Sulawesi Selatan. Seperti Bantimurung dan Toraja. "Jadi semua pihak saling mendukung dalam menigkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Sulawesi Selatan," kata Arya.
"Sebab Eropa dan Amerika masih mengalami krisis," kata Jufri usai pembukaan Forum Centrist Asia Pacific Democrates International, Senin, 20 Mei 2013.
Menurut Jufri, bisnis pariwisata sangatlah sensitif. Terutama bila berkaitan dengan isu keamanan. Seperti kasus Bom Bali yang menurunkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Tana Toraja. "Karena pemerintah mereka langsung mengeluarkan travel warning untuk Indonesia."
Penyelenggaraan CAPDI di Makassar, Jufri melanjutkan, menunjukkan jika Sulawesi Selatan aman untuk dikunjungi. Dan untuk meningkatkan jumlah wisatawan ke Sulawesi Selatan, pemerintah melakukan promosi sejak 2012. Seperti promosi ikut dalam kegiatan Visit Indonesia Tourisme di sejumlah negara. Hasil promosi itu, kata Jufri, diharapkan akan terasa di 2020 nanti.
General Manager Hotel Aston Makassar, I Gede Arya Paring mengatakan, sebagai penghubung kawasan timur Indonesia, Makassar sangat potensial dalam bisnis perhotelan. Karena Aston berencana membangun jaringan hotel baru di 2013 ini. Dan untuk membantu pemerintah daerah meningkatkan jumlah wisatawan, jaringan Hotel Aston bakal memperkenalkan obyek wisata Sulawesi Selatan. Seperti Bantimurung dan Toraja. "Jadi semua pihak saling mendukung dalam menigkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Sulawesi Selatan," kata Arya.
Tarif Baru Angkutan Kota Diberlakukan
Pembahasan tentang perhitungan tarif angkutan kota dan angkutan penyeberangan dikota Bitung bertempat di ruang kerja Kepala Dinas Perhubungan Kota Bitung yang dihadiri tim perhitungan tarif Dishub Kota Bitung, Perwakilan dari Satlantas Polres Bitung, Organda Bitung, Pesat Bitung, Permata Bitung, Kepala Terminal, Dewan Mahasiswa STIE Petra Bitung, Osis SMK Negeri 2, Osis SMA N 1 Bitung serta Pengurus Taxi Air Laut Bitung, hasil perhitungan tarif angkutan kota dan angkutan penyeberangan tahun 2013 selanjutnya telah dibuatkan Surat Keputusan Walikota Bitung Nomor. 184.45/HKM/SK/133 2013 tentang Penyesuaian kembali tarif angkutan kota dan angkutan penyeberangan di kota Bitung.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Bitung Rahel R. Rotinsulu, S.STP menyampaikan bahwa tarif yang telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan dalam pertemuan, " Semua yang hadir menyetujui dan menyepakati hasil pertemuan terkait hasil perhitungan tarif angkutan kota dan angkutan penyeberangan kota Bitung Tahun 2013", Tutur Rotinsulu, sembari mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasama yang dilakukan dalam perhitungan hingga penetapan tarif angkutan kota.
Disesuaikannya tarif angkutan kota dan angkutan penyeberangan di Kota Bitung setelah dikeluarkannya Peraturan Mentri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 PM/12/MCM Tahun 2013 tentang penyesuaian harga jula eceran bahan bakar minyak bersubsidi. Tarif angkutan kota dari terminal Tangkoko ke Winenet tarif lama umum Rp. 2.100 tarif baru umum Rp. 2.900 untuk Pelajar Rp. 2.500. tarif yang sama juga dari Pusat Kota ke terminal Tangkoko.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Bitung Rahel R. Rotinsulu, S.STP menyampaikan bahwa tarif yang telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan dalam pertemuan, " Semua yang hadir menyetujui dan menyepakati hasil pertemuan terkait hasil perhitungan tarif angkutan kota dan angkutan penyeberangan kota Bitung Tahun 2013", Tutur Rotinsulu, sembari mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasama yang dilakukan dalam perhitungan hingga penetapan tarif angkutan kota.
Disesuaikannya tarif angkutan kota dan angkutan penyeberangan di Kota Bitung setelah dikeluarkannya Peraturan Mentri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 PM/12/MCM Tahun 2013 tentang penyesuaian harga jula eceran bahan bakar minyak bersubsidi. Tarif angkutan kota dari terminal Tangkoko ke Winenet tarif lama umum Rp. 2.100 tarif baru umum Rp. 2.900 untuk Pelajar Rp. 2.500. tarif yang sama juga dari Pusat Kota ke terminal Tangkoko.
Era Kejayaan Golkar di SULUT Telah Selesai
Kekalahan berturut-turut yang dialami Partai Golkar (PG) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) kabupaten dan kota di Sulawesi Utara membuat sejumlah kader merasa prihatin. Kekalahan jagoan PG yang juga incumbent di Kota Kotamobagu, Djelantik Mokodompit yang berpasangan dengan kader PDIP, telah memaksa sejumlah kader mengakui bahwa era kejayaan Golkar di SULUT telah lewat.
"Kalah berturut-turut. Kejayaan Golkar (di SULUT-red) telah hilang", aku Harun Mantauw, saat ditemui di Jarod.
Lanjutnya lagi, sesudah Sangihe, Minahasa dan Minahasa Tenggara, kini giliran Kotamobagu. "Yang tersisa cuma Minahasa Selatan. Tomohonpun statusnya tidak jelas", ungkapnya kecewa.
Raut wajah kecewa tanpa bisa disembunyikan dari wajah pria semampai berusia setengah baya itu
"Kalah berturut-turut. Kejayaan Golkar (di SULUT-red) telah hilang", aku Harun Mantauw, saat ditemui di Jarod.
Lanjutnya lagi, sesudah Sangihe, Minahasa dan Minahasa Tenggara, kini giliran Kotamobagu. "Yang tersisa cuma Minahasa Selatan. Tomohonpun statusnya tidak jelas", ungkapnya kecewa.
Raut wajah kecewa tanpa bisa disembunyikan dari wajah pria semampai berusia setengah baya itu
Sejumlah Perusahaan Kota Bitung Masih Abaikan IMB
BITUNG – Hasil monitoring tim kerja pemkot Bitung selama 10 hari ke perusahaan-perusahaan yang ada menemui kendala.
Diantaranya pihak perusahaan tidak bisa menunjukan bahkan memberi data jelas terkait berbagai kewajiban seperti ijin-ijin.
Beberapa perusahaan diketahui masih mengabaikan ijin mendirikan bangunan(IMB),dermaga ataupun lainnya.
Asisten perekonomian dan pembangunan Dahlia Kaeng Selasa (28/5) diruang kerjanya mengungkapkan berbagai bangunan yang didirikan perusahaan merupakan tambahan konstruksi belum mengantongi IMB.
Demikian pula untuk dermaga,reklamasi dan penimbunan tidak memiliki ijin.
Kaeng mengatakan bahwa pihaknya belum bisa mempublikasikan para perusahaan nakal ini karena tim kerja sementara merekab hasil.
Namun Ia menegaskan ijin-ijin terkait segera ditindaklanjuti oleh perusahaan-perusahaan agar tidak dikenakan sanksi.
Jika perintah ini tidak diindahkan maka pemerintah tak segan-segan mencabut ijin operasinya.
Diantaranya pihak perusahaan tidak bisa menunjukan bahkan memberi data jelas terkait berbagai kewajiban seperti ijin-ijin.
Beberapa perusahaan diketahui masih mengabaikan ijin mendirikan bangunan(IMB),dermaga ataupun lainnya.
Asisten perekonomian dan pembangunan Dahlia Kaeng Selasa (28/5) diruang kerjanya mengungkapkan berbagai bangunan yang didirikan perusahaan merupakan tambahan konstruksi belum mengantongi IMB.
Demikian pula untuk dermaga,reklamasi dan penimbunan tidak memiliki ijin.
Kaeng mengatakan bahwa pihaknya belum bisa mempublikasikan para perusahaan nakal ini karena tim kerja sementara merekab hasil.
Namun Ia menegaskan ijin-ijin terkait segera ditindaklanjuti oleh perusahaan-perusahaan agar tidak dikenakan sanksi.
Jika perintah ini tidak diindahkan maka pemerintah tak segan-segan mencabut ijin operasinya.
Kadis ESDM minta bukti suap “Galian C”
Tudingan jika kepala dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) kota Bitung bersama stafnya menerima uang dari pengelolah galian C yang berada di kelurahan Pinokalan dan Tendeki dibantah keras osleh kepala dinas ESDM Ir Alex Wattimena, kepala Bidang Pertambangan Dra Emy Wior dan Kepala Bidang Energi Edy Tarigan yang langsung mengklarifikasi dugaan tersebut. “Saat membaca berita tersebut saya langsung mengumpulkan staf saya dan mempertanyakan siapa yang menerima dana sebesar Rp 15 juta tersebut dan dari pengakuan staf saya tidak ada satupun pegawai yang menerima dana ini,” ungkap Wattimena.
Bukan hanya itu saja diakui oleh ketiga pucuk pimpinan di dinas tersebut mengakatakan jika pihaknya memang sementara menjadi sorotan dari para pengelolah karena sampai saat ini sudah ada 6 lokasi galian C yang ditutupnya. “Jelas ini adalah fitnah dari sebagain orang yang tidak senang dengan penutupan tambang galian C yang kami lakukan sesuai dengan edaran dari kementerian ESDM tanggal 6 Maret 2013,” ungkap Wattimena lagi. Namun begitu dirinya meminta jika yang menyampaikan tersebut mempunyai data, dimana kapan dan kepada siapa diberikan dana tersebut maka pihaknya akan memberikan sangsi tegas kepada oknum tersebut. “Siapapun yang menerima dana tersebut akan saya berikan sangsi tegas tidak terkecuali,” kata Wattimena. Pun demikian dengan pengurusan ijin tersebut dikatakan Kabid pertambangan Emy Wior kalau tidak pernah diurus oleh calo ataupun kurir. “Urus itu rekomendasi tersebut adalah Istri dari Tedy Katuuk Sendiri dan tidak pernah orang lain,” katanya.
Mengenai pernytaannya yang mengatakan jika dirinya tidak pernah melihat ijin yang dimaksud akhirnya diralatnya. “Memang setelah saya berkonsultasi dengan pihak bidang pertambangan ternyata rekomendasi yang kami keluarkan itu tahun 2012 dan berlaku untuk satu tahun, tapi jika melihat dilapangan memang sudah tidak bisa dipergunakan sebab rekomendasi kami untuk pengelolah hanya sebesar 0,5134 ha,” katanya. Pemberhentian operasi ini menurut Wattimena dikarenakan area pengerukan yang dilakukan oleh pengelolah sudah sangat besar. Wattimena sendiri mengakui jika sampai saat ini dirinya tidak pernah bertatap muka dengan Teddy Katuuk pengelolah galian c tersebut. “Sampai saat ini saya tidak pernah bertemu dengan Dia (Katuuk,red) kecuali saling telp,” jelas Wattimena.
Sementara itu, Teddy Katuuk pengelolah galian C tersebut mengakui jika pihaknya sudah menghentikan aktifitasnya ditempat itu. “Saya sudah menghentikan aktifitas saya ditempat itu, karena sudah ditegur oleh kepala dinas ESDM,” ungkapnya.
Diapun membantah habis-habisan jika dirinya memberikan dana sebesar Rp 15 Juta. “Saya tidak pernah memberikan dana sepeserpun kepada kepala dinas untuk memuluskan galian C saya,” ungkap Katuuk seraya mengatakan semua lahan galian C harus ditutup sampai lahan galian C yang ada di Girian Atas.
Bukan hanya itu saja diakui oleh ketiga pucuk pimpinan di dinas tersebut mengakatakan jika pihaknya memang sementara menjadi sorotan dari para pengelolah karena sampai saat ini sudah ada 6 lokasi galian C yang ditutupnya. “Jelas ini adalah fitnah dari sebagain orang yang tidak senang dengan penutupan tambang galian C yang kami lakukan sesuai dengan edaran dari kementerian ESDM tanggal 6 Maret 2013,” ungkap Wattimena lagi. Namun begitu dirinya meminta jika yang menyampaikan tersebut mempunyai data, dimana kapan dan kepada siapa diberikan dana tersebut maka pihaknya akan memberikan sangsi tegas kepada oknum tersebut. “Siapapun yang menerima dana tersebut akan saya berikan sangsi tegas tidak terkecuali,” kata Wattimena. Pun demikian dengan pengurusan ijin tersebut dikatakan Kabid pertambangan Emy Wior kalau tidak pernah diurus oleh calo ataupun kurir. “Urus itu rekomendasi tersebut adalah Istri dari Tedy Katuuk Sendiri dan tidak pernah orang lain,” katanya.
Mengenai pernytaannya yang mengatakan jika dirinya tidak pernah melihat ijin yang dimaksud akhirnya diralatnya. “Memang setelah saya berkonsultasi dengan pihak bidang pertambangan ternyata rekomendasi yang kami keluarkan itu tahun 2012 dan berlaku untuk satu tahun, tapi jika melihat dilapangan memang sudah tidak bisa dipergunakan sebab rekomendasi kami untuk pengelolah hanya sebesar 0,5134 ha,” katanya. Pemberhentian operasi ini menurut Wattimena dikarenakan area pengerukan yang dilakukan oleh pengelolah sudah sangat besar. Wattimena sendiri mengakui jika sampai saat ini dirinya tidak pernah bertatap muka dengan Teddy Katuuk pengelolah galian c tersebut. “Sampai saat ini saya tidak pernah bertemu dengan Dia (Katuuk,red) kecuali saling telp,” jelas Wattimena.
Sementara itu, Teddy Katuuk pengelolah galian C tersebut mengakui jika pihaknya sudah menghentikan aktifitasnya ditempat itu. “Saya sudah menghentikan aktifitas saya ditempat itu, karena sudah ditegur oleh kepala dinas ESDM,” ungkapnya.
Diapun membantah habis-habisan jika dirinya memberikan dana sebesar Rp 15 Juta. “Saya tidak pernah memberikan dana sepeserpun kepada kepala dinas untuk memuluskan galian C saya,” ungkap Katuuk seraya mengatakan semua lahan galian C harus ditutup sampai lahan galian C yang ada di Girian Atas.
Lagi, Tim Buser Amankan Tersangka Curanik
BITUNG - Jika sebelumnya tiga tersangka pencurian barang elektronik dan kendaraan bermotor (Curanikmor) masing-masing inisial JL alias Jef, SM alias Sukri dan AY alias Budo diamankan tim buser. Kali ini giliran lelaki AR alias Abdul alias Guntur (26) warga Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Bitung. Guntur yang telah lama diincar ditangkap di kawasan SMPN 12 Bitung, Sabtu (01/06)dinihari oleh tim buser dipimpin Kanit Buser, Aiptu Reymond Sendewana. Selain para pelaku, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti (Babuk) seperti motor, alcon, TV, laptob, motor tempel dal lainnya.
Ditahannya Guntur Cs tak ditampik Kapolres Bitung, AKBP Harvin Raslin SH. “Para pelaku sementara kita proses,” ujar Kapolres didampingi Kasat Reskrim, AKP Kerry Utiarachman, Senin (03/06) kemarin.
Dijelaskan Kasat Reskirm, sedikitnya ada 22 titik lokasi pencurian yang dilakukan Guntur CS. Hanya saja pihaknya masih memilah-milah keterlibatan para pelaku. “Yang pasti ada delapan lokasi pencurian di Bitung yang dilakukan para pelaku. Lainnya di luar Bitung,” ujar Utiarachman.
Ditambahkan Kasat, barang bukti (Babuk) yang berhasil disita antara lain Alcon, labtop, TV, alcon, motor tempel. “Kasusnya masih dikembangkan, mukin saja ada tambahan tersangka,” tukas Utiarachman.
Ditahannya Guntur Cs tak ditampik Kapolres Bitung, AKBP Harvin Raslin SH. “Para pelaku sementara kita proses,” ujar Kapolres didampingi Kasat Reskrim, AKP Kerry Utiarachman, Senin (03/06) kemarin.
Dijelaskan Kasat Reskirm, sedikitnya ada 22 titik lokasi pencurian yang dilakukan Guntur CS. Hanya saja pihaknya masih memilah-milah keterlibatan para pelaku. “Yang pasti ada delapan lokasi pencurian di Bitung yang dilakukan para pelaku. Lainnya di luar Bitung,” ujar Utiarachman.
Ditambahkan Kasat, barang bukti (Babuk) yang berhasil disita antara lain Alcon, labtop, TV, alcon, motor tempel. “Kasusnya masih dikembangkan, mukin saja ada tambahan tersangka,” tukas Utiarachman.
Kebakaran Di Aertembaga Ludes Rata Tanah
BITUNG - Diduga akibat korsleting listrik, rumah milik Keluarga Hutagalung-Limpong yang terletak di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Aertembaga, Bitung ludes rata tanah, Senin (03/06) pagi sekitar pukul 10.15 WITA.
Salah satu saksi mata, Satria Limpong mengungkapkan bahwa percikan api bermula dari atap rumah, diduga dari jaringan kabel listrik. Limpong mengaku sempat panik dan berteriak meminta pertolongan warga untuk memadamkan api.
Sebab pemilik rumah tidak berada ditempat, sedang kepasar. Seketika api dengan cepat membesar dan menjilati bagian atap rumah. “Dengan cepat bagunan rumah yang terbuat dari papan langsung hangus tidak tersisa,” ujar Limpong.
Kapolres Bitung, AKBP Harvin Raslin SH ketika dikonfirmasi melalui Kasubag Humas, AKP E Sinaga SSos menegaskan tidak ada korban jiwa dari peristiwa kebakaran ini. “Sebab kebakaran masih diselidiki dan kerugian marerial juga belum dapat dipastikan. Saat kebakaran pemilik rumah sedang berada diluar,” sebut Sinaga.
Salah satu saksi mata, Satria Limpong mengungkapkan bahwa percikan api bermula dari atap rumah, diduga dari jaringan kabel listrik. Limpong mengaku sempat panik dan berteriak meminta pertolongan warga untuk memadamkan api.
Sebab pemilik rumah tidak berada ditempat, sedang kepasar. Seketika api dengan cepat membesar dan menjilati bagian atap rumah. “Dengan cepat bagunan rumah yang terbuat dari papan langsung hangus tidak tersisa,” ujar Limpong.
Kapolres Bitung, AKBP Harvin Raslin SH ketika dikonfirmasi melalui Kasubag Humas, AKP E Sinaga SSos menegaskan tidak ada korban jiwa dari peristiwa kebakaran ini. “Sebab kebakaran masih diselidiki dan kerugian marerial juga belum dapat dipastikan. Saat kebakaran pemilik rumah sedang berada diluar,” sebut Sinaga.
Ladbak Truk Sampah Bitung Terpental,Seorang Tukang Ojek Tewas Ditempat
BITUNG – Sekitar pukul 10.45 wita Rabu (5/6)dijalan Pateten III menuju pasar Winenet terjadi kecelakaan lalu lintas.
Dimana seorang tukang ojek Irawan 41 tahun warga Sari Kelapa kelurahan Bitung Timur kecamatan Maesa tewas ditempat.
Pasalnya korban terbentur kencangnya pukulan ladbak truk sampah DB 8029 CA milik Dinas Kebersihan kota Bitung.
Berdasarkan keterangan saksi Hasan dilokasi kejadian bahwa ladbak truk sampah tersebut menabrak pohon Akasia dan tiba-tiba terpental mengarah ke motor Honda yang dikendarai Irawan.
Kapolres Bitung AKBP Harvin Raslin melalui Kasatlantas AKP La Daena S.Sos ketika dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut.
Hingga berita ini dipublikasikan barang bukti truk,motor Honda dan sopirnya telah diamankan di Mapolres Bitung.
Dimana seorang tukang ojek Irawan 41 tahun warga Sari Kelapa kelurahan Bitung Timur kecamatan Maesa tewas ditempat.
Pasalnya korban terbentur kencangnya pukulan ladbak truk sampah DB 8029 CA milik Dinas Kebersihan kota Bitung.
Berdasarkan keterangan saksi Hasan dilokasi kejadian bahwa ladbak truk sampah tersebut menabrak pohon Akasia dan tiba-tiba terpental mengarah ke motor Honda yang dikendarai Irawan.
Kapolres Bitung AKBP Harvin Raslin melalui Kasatlantas AKP La Daena S.Sos ketika dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut.
Hingga berita ini dipublikasikan barang bukti truk,motor Honda dan sopirnya telah diamankan di Mapolres Bitung.
FMPK Minta Bupati Copot Hukum Tua Desa Karoa Kec,TompasoBaru Bonny N.M. Lobot
MINSEL – Forum Masyarakat Peduli Keadilan (FMPK ) Desa Karowa Kecamatan Tompaso Baru Minahasa Selatan Menolak Hukum tua Bonny N.M. Lobot sebagai Hukum Tua.
Alasan nya Forum Masyarakat Peduli Keadilan(FMPK) Menolak Hukum Tua Bonny Lobot Di Duga banyak hal anggaran desa yang selama 6 Tahun tidak di realisasi sebagai mana mestinya dan juga bantuan sosial Tahun 2010 sebesar Rp.60 juta entah kemanah dan banyak permasalahan bantuan yang tidak tepat pada sasaran dan tidak ada bukti .
Kata Jhony Poluan,”Dan lebih lagi Hukum Tua Bonny Lobot Penah terlibat tindak pidana,Perbuatan tidak menyenangkan yang di putuskan Pengadilan Negeri Amurang No.124/SK/PID/2013/PN.AMG ,dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan telah berkekuatan Hukum tetap,Namun sampai hari ini oknum Hukum tua tersebut masih berkeliaran di luar.Yang lebih para lagi sering duduk berkelompok minum minuman keras sampai mabuk,melakukan penjudian togel yang jelas jelas dilarang oleh pemerintah sehingga banyak generasi muda yang ikut jejak Hukum Tua”.
Menurut Jhony Poluan dan Mody Mokosuli, Forum Masyarakat Peduli Keadilan(FMPK) mereka sudah menyurati kepada Bupati Christiani Eugenia Paruntu.SE untuk membatalkan Hukum Tua Bonny N.M. Lobot yang terpilih dan juga diminta kepada pihak kepolisian untuk memeriksa atas Dugaan Korupsi selama 6 tahun kepemimpinan Hukum tua Desa Karowa, Bonny Lobot
Alasan nya Forum Masyarakat Peduli Keadilan(FMPK) Menolak Hukum Tua Bonny Lobot Di Duga banyak hal anggaran desa yang selama 6 Tahun tidak di realisasi sebagai mana mestinya dan juga bantuan sosial Tahun 2010 sebesar Rp.60 juta entah kemanah dan banyak permasalahan bantuan yang tidak tepat pada sasaran dan tidak ada bukti .
Kata Jhony Poluan,”Dan lebih lagi Hukum Tua Bonny Lobot Penah terlibat tindak pidana,Perbuatan tidak menyenangkan yang di putuskan Pengadilan Negeri Amurang No.124/SK/PID/2013/PN.AMG ,dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan telah berkekuatan Hukum tetap,Namun sampai hari ini oknum Hukum tua tersebut masih berkeliaran di luar.Yang lebih para lagi sering duduk berkelompok minum minuman keras sampai mabuk,melakukan penjudian togel yang jelas jelas dilarang oleh pemerintah sehingga banyak generasi muda yang ikut jejak Hukum Tua”.
Menurut Jhony Poluan dan Mody Mokosuli, Forum Masyarakat Peduli Keadilan(FMPK) mereka sudah menyurati kepada Bupati Christiani Eugenia Paruntu.SE untuk membatalkan Hukum Tua Bonny N.M. Lobot yang terpilih dan juga diminta kepada pihak kepolisian untuk memeriksa atas Dugaan Korupsi selama 6 tahun kepemimpinan Hukum tua Desa Karowa, Bonny Lobot
Ratusan Liter BBM Jenis Solar Disita Polres Bitung
BITUNG – Jika Minggu (16/06) Polres Bitung berhasil menyita 775 liter BBM jenis solar dari kendaraan roda empat jenis Panther. Nah, Selasa (18/06) kemarin, kembali menyita 600-an solar dari mobil truk DB 4089 CA.
Ditahannya kendaraan ini buntut dari kecurigaan polisi setelah memeriksa tangki kendaraan yang ternyata sudah dimodifikasi saat melakukan pengisian disalah satu SPBU. Daya tampung tangki Mobil diperkirakan sudah 200-an liter.
Penyitaan BBM ini tak ditampik Kapolres Bitung, AKBP Harvin Raslin SH. “Barang bukti sudah disita, supir truk sementara kita ambilkan keterangan,” sebut Kapolres didampingi Kasat Reskrim, AKP Keri Utiarachman.
Dikatakan Kasat, operasi ini terus digiatkan dalam rangka meminimalisir kesengajaan oknum-oknum melakukan penimbunan BBM dengan mengambil keutungan sehubungan rencana penyesuaian harga BBM.
Ketika disinggung soal keterlibatan anggota Polisi, Utiarachman menegaskan tidak akan pandang bulu melakukan penindakan jika memang ada oknum polisi yang kedapatan melakukan pelanggaran katakanlah sengaja menimbun BBM. “Siapapun dia, kalau tidak mengantongi ijin pasti akan kita proses. Kendaraan yang ditahan ini dicurigai berniat melakukan penimbunan, buktinya tangki kendaraan sengaja dimodifikasi agar daya tampung BBM lebih banyak,”t andas Keri.
Ditahannya kendaraan ini buntut dari kecurigaan polisi setelah memeriksa tangki kendaraan yang ternyata sudah dimodifikasi saat melakukan pengisian disalah satu SPBU. Daya tampung tangki Mobil diperkirakan sudah 200-an liter.
Penyitaan BBM ini tak ditampik Kapolres Bitung, AKBP Harvin Raslin SH. “Barang bukti sudah disita, supir truk sementara kita ambilkan keterangan,” sebut Kapolres didampingi Kasat Reskrim, AKP Keri Utiarachman.
Dikatakan Kasat, operasi ini terus digiatkan dalam rangka meminimalisir kesengajaan oknum-oknum melakukan penimbunan BBM dengan mengambil keutungan sehubungan rencana penyesuaian harga BBM.
Ketika disinggung soal keterlibatan anggota Polisi, Utiarachman menegaskan tidak akan pandang bulu melakukan penindakan jika memang ada oknum polisi yang kedapatan melakukan pelanggaran katakanlah sengaja menimbun BBM. “Siapapun dia, kalau tidak mengantongi ijin pasti akan kita proses. Kendaraan yang ditahan ini dicurigai berniat melakukan penimbunan, buktinya tangki kendaraan sengaja dimodifikasi agar daya tampung BBM lebih banyak,”t andas Keri.
Jelang Rhamadan, LSI Berikan Penawaran Khusus
LivingSocial Indonesia (LSI) menghadirkan beragam pilihan penawaran terbaik dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadhan terutama bagi umat muslim dan juga seluruh pelanggan, melalui halaman khusus bertajuk “Ramadhan Dealites”. Untuk menemukan lebih banyak berbagai penawaran atraktif, para pelanggan LivingSocial Indonesia dapat mengakses website dengan halaman khusus di http://www.livingsocial.co.id/ramadhan-dealites. Beragam penawaran yang ada didalamnya merupakan pilihan yang disesuaikan dengan bulan ramadhan yang mencakup pilihan berbuka puasa bersama keluarga ataupun teman hingga beragam produk dan paket kue untuk hari raya dengan diskon hingga 80 persen.
Dalam press release yang dikirimkan ke redaksi beritamanado, Nazar Musa selaku General Manager LivingSocial Asia mengatakan pelanggan LivingSocial Indonesia juga dapat mulai memesan tiket penerbangan di http://livingsocial.tiket.com/ untuk merayakan Ramadhan dan Lebaran bersama keluarga dan teman.
“Dalam promo halaman khusus Ramadhan Deal ini, kami memberikan banyak pilihan deals yang menarik untuk para pelanggan agar mereka dapat merayakan bulan Ramadhan tahun ini bersama orang-orang tercinta dengan lebih bermakna; mulai dari berbuka puasa bersama di restoran atau sebagai bingkisan untuk teman dan keluarga tercinta. Kami menghadirkan Ramadhan Dealites lebih awal, agar para pelanggan Living Social Indonesia dapat menyiapkan diri sebelum bulan Juli yang bersamaan dengan datangnya bulan Ramadhan”, jelas Musa.
Mari bersama-sama merayakan hangatnya bulan Ramadhan bersama orang-orang tercinta dengan beragam penawaran terbaik Ramadhan Dealites hanya di Living Social Indonesia.
Dalam press release yang dikirimkan ke redaksi beritamanado, Nazar Musa selaku General Manager LivingSocial Asia mengatakan pelanggan LivingSocial Indonesia juga dapat mulai memesan tiket penerbangan di http://livingsocial.tiket.com/ untuk merayakan Ramadhan dan Lebaran bersama keluarga dan teman.
“Dalam promo halaman khusus Ramadhan Deal ini, kami memberikan banyak pilihan deals yang menarik untuk para pelanggan agar mereka dapat merayakan bulan Ramadhan tahun ini bersama orang-orang tercinta dengan lebih bermakna; mulai dari berbuka puasa bersama di restoran atau sebagai bingkisan untuk teman dan keluarga tercinta. Kami menghadirkan Ramadhan Dealites lebih awal, agar para pelanggan Living Social Indonesia dapat menyiapkan diri sebelum bulan Juli yang bersamaan dengan datangnya bulan Ramadhan”, jelas Musa.
Mari bersama-sama merayakan hangatnya bulan Ramadhan bersama orang-orang tercinta dengan beragam penawaran terbaik Ramadhan Dealites hanya di Living Social Indonesia.
Pembangunan Politik Setengah Hati
Pemilihan Umum (Pemilu) baik Pemilihan Presiden ( PILPRES), Legislatif (PILLEG) dan Kepala Daerah (PILKADA), merupakan salah satu instrumen dari demokrasi. Oleh karena itu sejatinya hasil dari Pemilu seharusnya menggambarkan keserasian dengan ekspektasi rakyat, namun ekspektasi rakyat nampaknya masih jauh panggang dari api, khususnya jika melihat hasil atau produk dari PILLEG.
Para anggota Legislatif atau DPRD di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota terlihat masih banyak yang gagal menunjukkan identitasnya sebagai wakil rakyat yang terhormat melalui kualitas kinerja (misalkan di DPRD Provinsi Sulawesi Utara dapat dikatakan hanya 20% yang kapabel dari 45 anggota DPRD. Jika kita melihat kebelakang siapa yang bertanggungjawab akan hal ini, maka salah satunya adalah Partai Politik (PARPOL) yang gagal menyajikan kader yang baik. Melihat hal ini menunjukkan hal yang jelas PARPOL gagal menjalankan fungsinya seperti : Komunikasi Politik, Sosialisasi Politik, Rekruitmen Kader dan Manajemen Konflik (Prof. Miriam Budiardjo).
Masalah diparpol ini nampaknya tidak diantisipasi oleh penyelenggara Pemilu yang notabene dapat dimasukan sebagai salah satu instrumen dari demokrasi yaitu : Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini terlihat ketika KPU (termasuk KPUD Provinsi Kabupaten/Kota) dalam melakukan tahapan uji publik Daftar Calon Sementara (DCS) para calon legislatif, KPU hanya menyorot pada masalah yang bersifat administratif. Seharusnya KPU berani masuk ke wilayah yang lebih luas lagi dan penting yaitu integritas pribadi terlebih khusus moralitas para calon anggota legislatif. Nampak jelas KPU hanya membaca semua aturan main secara kaku padahal setiap aturan main mempunyai filosofi atau nyawa/roh/semangat. Khusus di bidang Politik (termasuk Pemilu) semua aturan mengarah kepada Pembangunan Politik dimana berupaya mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
Terkait uji publik DCS jika melihat kualitas yang rendah dari wakil rakyat yang sekarang ada, maka seharusnya KPU harus berani mencoret caleg yang dianggap cacat kelakuan atau yang ada masalah dengan moralitas seperti : jika ada laporan masyarakat yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan terkait Caleg yang berselingkuh, terlibat narkoba (pemakai atau pengedar), minuman keras (peminum/pemabuk atau penjual), judi (penjudi atau Bandar), atau terlibat bisnis haram lainnya, maka seharusnya KPU untuk tidak segan-segan mencoret dan tidak memasukan dalam Daftar Calon Tetap (DCT).
Jika oknum Caleg atau Parpolnya berkeberatan dengan keputusan KPU dalam hal pencoretan tersebut, maka biarkan mereka membawa masalah ini ke BAWASLU dan PTUN sebagai proses hukum. Dengan demikian akan terjadi expose media massa dan tentunya akan bermuara pada munculnya public hearing serta public opinion. Dengan demikian masyarakat akan melihat apa sikap KPU terhadap Caleg yang bermasalah dengan moral dan pada akhirnya biarlah masyarakat yang menilai terhadap sang oknum Caleg dan Parpol tersebut.
Untuk itu dibutuhkan keberanian KPU dalam mengambil sikap karena PILLEG harus menghasilkan wakill rakyat yang memiliki kapabilitas dan aksebilitas (Kepantasan dan Kemampuan) agar Pembangunan Politik dapat berjalan dengan baik dan demokrasi yang berkualitas dapat terwujud, untuk itulah KPU hadir.
Para anggota Legislatif atau DPRD di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota terlihat masih banyak yang gagal menunjukkan identitasnya sebagai wakil rakyat yang terhormat melalui kualitas kinerja (misalkan di DPRD Provinsi Sulawesi Utara dapat dikatakan hanya 20% yang kapabel dari 45 anggota DPRD. Jika kita melihat kebelakang siapa yang bertanggungjawab akan hal ini, maka salah satunya adalah Partai Politik (PARPOL) yang gagal menyajikan kader yang baik. Melihat hal ini menunjukkan hal yang jelas PARPOL gagal menjalankan fungsinya seperti : Komunikasi Politik, Sosialisasi Politik, Rekruitmen Kader dan Manajemen Konflik (Prof. Miriam Budiardjo).
Masalah diparpol ini nampaknya tidak diantisipasi oleh penyelenggara Pemilu yang notabene dapat dimasukan sebagai salah satu instrumen dari demokrasi yaitu : Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini terlihat ketika KPU (termasuk KPUD Provinsi Kabupaten/Kota) dalam melakukan tahapan uji publik Daftar Calon Sementara (DCS) para calon legislatif, KPU hanya menyorot pada masalah yang bersifat administratif. Seharusnya KPU berani masuk ke wilayah yang lebih luas lagi dan penting yaitu integritas pribadi terlebih khusus moralitas para calon anggota legislatif. Nampak jelas KPU hanya membaca semua aturan main secara kaku padahal setiap aturan main mempunyai filosofi atau nyawa/roh/semangat. Khusus di bidang Politik (termasuk Pemilu) semua aturan mengarah kepada Pembangunan Politik dimana berupaya mewujudkan demokrasi yang berkualitas.
Terkait uji publik DCS jika melihat kualitas yang rendah dari wakil rakyat yang sekarang ada, maka seharusnya KPU harus berani mencoret caleg yang dianggap cacat kelakuan atau yang ada masalah dengan moralitas seperti : jika ada laporan masyarakat yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan terkait Caleg yang berselingkuh, terlibat narkoba (pemakai atau pengedar), minuman keras (peminum/pemabuk atau penjual), judi (penjudi atau Bandar), atau terlibat bisnis haram lainnya, maka seharusnya KPU untuk tidak segan-segan mencoret dan tidak memasukan dalam Daftar Calon Tetap (DCT).
Jika oknum Caleg atau Parpolnya berkeberatan dengan keputusan KPU dalam hal pencoretan tersebut, maka biarkan mereka membawa masalah ini ke BAWASLU dan PTUN sebagai proses hukum. Dengan demikian akan terjadi expose media massa dan tentunya akan bermuara pada munculnya public hearing serta public opinion. Dengan demikian masyarakat akan melihat apa sikap KPU terhadap Caleg yang bermasalah dengan moral dan pada akhirnya biarlah masyarakat yang menilai terhadap sang oknum Caleg dan Parpol tersebut.
Untuk itu dibutuhkan keberanian KPU dalam mengambil sikap karena PILLEG harus menghasilkan wakill rakyat yang memiliki kapabilitas dan aksebilitas (Kepantasan dan Kemampuan) agar Pembangunan Politik dapat berjalan dengan baik dan demokrasi yang berkualitas dapat terwujud, untuk itulah KPU hadir.
Adipati Buka Rakerda Kemenag Sangihe
Tahuna – bertempat di Aula Kemenag Kab. Sangihe, Rapat Kerja Daerah Kemenag Sangihedibuka oleh Kepala Kantor Sutarji Adipati, S.Pd.I. Adipati dalam sambutannya, mengatakan sepakat dengan tema yang diangkat oleh panitia yakni Peningkatan Kinerja, Disiplin dan Pelayanan Prima.
Ketua Panitia Merry Mansoara S.Sos sebagai Kasubag TU, mengatakan kegiatan ini merupakan ajang untuk mempersatukan visi program prioritas kementerian agama Kab. Kepl. Sangihe, yakni Pendidikan, Pelayanan, dan Kerukunan Antar Umat Beragama.
“Acara raker ini sendiri dijadwalkan berlangsung satu hari dan diikuti oleh kepala kantor, kepala seksi dan Penyelenggara dan Pengadministrasi, kepala madrasah negeri dan swasta, Kepala KUA, Pengawas dan Penyuluh Agama,” ujar Mansoara.
Adipati dalam sambutannya menyampaikan beberapa hal antara lain mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 53 tentang disiplin Pegawai dan PMA Nomor 28 Tahun 2013 tentang jam kerja PNS. Kiranya dapat dijalankan sesuai dengan aturan
Ketua Panitia Merry Mansoara S.Sos sebagai Kasubag TU, mengatakan kegiatan ini merupakan ajang untuk mempersatukan visi program prioritas kementerian agama Kab. Kepl. Sangihe, yakni Pendidikan, Pelayanan, dan Kerukunan Antar Umat Beragama.
“Acara raker ini sendiri dijadwalkan berlangsung satu hari dan diikuti oleh kepala kantor, kepala seksi dan Penyelenggara dan Pengadministrasi, kepala madrasah negeri dan swasta, Kepala KUA, Pengawas dan Penyuluh Agama,” ujar Mansoara.
Adipati dalam sambutannya menyampaikan beberapa hal antara lain mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 53 tentang disiplin Pegawai dan PMA Nomor 28 Tahun 2013 tentang jam kerja PNS. Kiranya dapat dijalankan sesuai dengan aturan
Tak Bayar Uang Bangku, Siswa Terancam Tak Naik Kelas
Bitung – Himbauan Wakil Walikota, Max Lomban terhadap kepala-kepala sekolah agar tidak memumungut biaya terhadap siswa ditahun ajaran baru ini hanya isapan jempol belaka. Buktinya, sejumlah sekolah tetap saja meminta uang kepada orang tua siswa ketika melakukan pendaftaran dan pengambilan rapor.
Salah satunya Sekolah Dasar (SD) Cokriaminoto Girian yang tetap meminta biaya kepada para orang tua siswa. Lebih ironinya lagi, sekolah ini kembali meminta uang bangku kepada para siswa yang baru naik kelas.
“Katika mendaftar kami telah membayar uang bangku, tapi sekarang kembali dimintai uang baku saat anak saya naik kelas,” kata salah satu orang tua siswa yang meminta namanya dirahasiakan.
Tak hanya itu, menurut orang tua siswa lain, anak mereka diancam tidak akan naik kelas sebelum membayar uang bangku. “Kepsek tidak akan menaikkan anak kami jika tidak membayar uang bangku, padahal ketika mendaftar sudah melunasinya,” kata salah satu orang tua siswa yang mengaku anaknya akan naik kelas enam.
Para orang tua siswa mengaku mau tidak mau harus tetap memenuhi permintaan pihak sekolah soal uang bangku. Mengingat anak-anak mereka diancam tidak akan naik kelas jika tidak membayar uang tersebut.
“Kalau uang partisipasi kami bisa maklumi, tapi ini setiap penaikan kelas selalu ada uang bangku yang nilaianya ratusan ribu,” kata sejumlah orang tua siswa.
Sementara itu, Kepsek SD Cokroaminoto Girian, Samsia Pusung membantah jika pihaknya meminta uang bangku setiap penaikan kelas. “Itu tidak benar, kami hanya menagih kepada siswa yang belum membayar uang bangku ketika mendaftar,” kata Pusung, Rabu (26/6).
Ia mengaku, masih banyak siswa yang belum melunasi uang bangku ketika mendaftar. Dan uang tersebut baru ditagih kembali kepada orang tua yang belum dilunasi
Salah satunya Sekolah Dasar (SD) Cokriaminoto Girian yang tetap meminta biaya kepada para orang tua siswa. Lebih ironinya lagi, sekolah ini kembali meminta uang bangku kepada para siswa yang baru naik kelas.
“Katika mendaftar kami telah membayar uang bangku, tapi sekarang kembali dimintai uang baku saat anak saya naik kelas,” kata salah satu orang tua siswa yang meminta namanya dirahasiakan.
Tak hanya itu, menurut orang tua siswa lain, anak mereka diancam tidak akan naik kelas sebelum membayar uang bangku. “Kepsek tidak akan menaikkan anak kami jika tidak membayar uang bangku, padahal ketika mendaftar sudah melunasinya,” kata salah satu orang tua siswa yang mengaku anaknya akan naik kelas enam.
Para orang tua siswa mengaku mau tidak mau harus tetap memenuhi permintaan pihak sekolah soal uang bangku. Mengingat anak-anak mereka diancam tidak akan naik kelas jika tidak membayar uang tersebut.
“Kalau uang partisipasi kami bisa maklumi, tapi ini setiap penaikan kelas selalu ada uang bangku yang nilaianya ratusan ribu,” kata sejumlah orang tua siswa.
Sementara itu, Kepsek SD Cokroaminoto Girian, Samsia Pusung membantah jika pihaknya meminta uang bangku setiap penaikan kelas. “Itu tidak benar, kami hanya menagih kepada siswa yang belum membayar uang bangku ketika mendaftar,” kata Pusung, Rabu (26/6).
Ia mengaku, masih banyak siswa yang belum melunasi uang bangku ketika mendaftar. Dan uang tersebut baru ditagih kembali kepada orang tua yang belum dilunasi
Mahyudin Sebut Demokrasi Indonesia Sakit
Manado – Menanggapi mundurnya beberapa bakal calon legislatif karena biaya kampanye yang besar ditanggapi kritis oleh akademisi Unsrat, Mahyudin Damis. Menurutnya jika bacaleg yang bermodal kecil memilih mundur maka ini menandakan demokrasi Indonesia sedang sakit.
“Jika bacaleg pas-pasan ini punya kapasitas dan integritas memilih mundur karena ongkos politik mahal maka ini pertanda demokrasi Indonesia sakit,” jelas Mahyudin kepada BeritaManado.com.
Ketika diminta penjelasan terkait sakitnya demokrasi di Indonesia maka dirinya menjelaskan karena kursi-kursi di dewan yang seharusnya diisi oleh orang-orang yang berintegritas dan punya kemampuan malah diisi oleh mereka yang punya uang dan kekuasaan.
“Kenapa sakit? Karena kursi-kursi yang sejatinya diisi oleh orang-orang yang pantas menyuarakan aspirasi rakyat hanya akan diisi oleh pengusaha dan kerabat pejabat yg notabene minus perjuangkan kepentingan publik,” terangnya
“Jika bacaleg pas-pasan ini punya kapasitas dan integritas memilih mundur karena ongkos politik mahal maka ini pertanda demokrasi Indonesia sakit,” jelas Mahyudin kepada BeritaManado.com.
Ketika diminta penjelasan terkait sakitnya demokrasi di Indonesia maka dirinya menjelaskan karena kursi-kursi di dewan yang seharusnya diisi oleh orang-orang yang berintegritas dan punya kemampuan malah diisi oleh mereka yang punya uang dan kekuasaan.
“Kenapa sakit? Karena kursi-kursi yang sejatinya diisi oleh orang-orang yang pantas menyuarakan aspirasi rakyat hanya akan diisi oleh pengusaha dan kerabat pejabat yg notabene minus perjuangkan kepentingan publik,” terangnya
Sampah di Kelurahan Lawangirung Memperihatinkan
Manado – Sentuhan dan kepedulian sangat diperlukan di Kelurahan Lawariung lingkungan 2Kecamatan Wenang. Pasalnya kondisi kebersihan di sejumlah saluran drainase nampak dihiasi oleh sampah yang menumpuk.
Salah satu warga, Tjhiong Piong Fang kepada BeritaManado.com menuturkan, sampah yang menghiasi kelurahan tersebut telah mengubah citra kota peraih Adipura ini, karena ada unsur kesengajaan untuk tidak diperhatikan.
“Memang di lokasi tersebut pemerintah setempat, seolah-olah tidak mengetahui keadaan tersebut, karena sudah ber-bulan-bulan tidak ada kepedulian dan upaya mengangkat sampah-sampah itu,” ujarnya.
Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini berharap, agar ada tindakan oleh pemerintah setempat baik kepala lingkungan (Pala) maupun kelurahan. Dan juga ada kesadaran semua pihak untuk menjaga dan menciptakan Manado sebagai kota yang bersih dan sehat.
“Mudah-mudahan, Adipura bukan hanya sekedar penghargaan saja. Tapi bagaiman Pala, Lurah dan Camat harus lebih cermat dan profesional dalam menjalankan tugasnya, karena kepada merekalah harapan Kota Manado, Mari jo torang bangun kota dengan hati tulus bukan hanya sekedar selogan. Karena kalau tujuannya hanya itu maka Kota ini akan mundur ke jaman primitif,” ajaknya.
Salah satu warga, Tjhiong Piong Fang kepada BeritaManado.com menuturkan, sampah yang menghiasi kelurahan tersebut telah mengubah citra kota peraih Adipura ini, karena ada unsur kesengajaan untuk tidak diperhatikan.
“Memang di lokasi tersebut pemerintah setempat, seolah-olah tidak mengetahui keadaan tersebut, karena sudah ber-bulan-bulan tidak ada kepedulian dan upaya mengangkat sampah-sampah itu,” ujarnya.
Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini berharap, agar ada tindakan oleh pemerintah setempat baik kepala lingkungan (Pala) maupun kelurahan. Dan juga ada kesadaran semua pihak untuk menjaga dan menciptakan Manado sebagai kota yang bersih dan sehat.
“Mudah-mudahan, Adipura bukan hanya sekedar penghargaan saja. Tapi bagaiman Pala, Lurah dan Camat harus lebih cermat dan profesional dalam menjalankan tugasnya, karena kepada merekalah harapan Kota Manado, Mari jo torang bangun kota dengan hati tulus bukan hanya sekedar selogan. Karena kalau tujuannya hanya itu maka Kota ini akan mundur ke jaman primitif,” ajaknya.
Ini Pengakuan Ketua DPRD Atas Keterlibatannya Masalah Lahan 16%
Manado – Terkait beragam tudingan yang di alamatkan kepada dirinya soal penanda tanganan penyerahan lahan 16 persen, ketua DPRD kota Manado, Denny Sondakh angkat bicara.
Ditemui BeritaManado.com, Deson sapaan akrab ketua DPRD kota Manado ini menjelaskan kronologis dan alasan mengapa dirinya membubuhkan tanda tangan dalam surat penyerahan lahan 16 persen dari pihak pengelola reklamasi ke pemerintah kota (pemkot) Manado.
Dijelaskan Deson, penanda tanganan tersebut bermula ketika dirinya dihubungi pemerintah kota Manado untuk meminta Deson menanda tangani surat tersebut, karena pada saat itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulut telah mendesak agar pemkot memasukan hasil penyelesaian penyerahan hak atas lahan 16 persen tersebut.
“Ketika itu, saya dihubungi. Saya pikir surat administrasi penyerahan lahan 16 persen dari pengembang ke pemkot sudah komperensif, karena surat administrasinya dibuat oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN), maka saya pikir sudah tidak bermasalah lagi. Apalagi saat itu, pemkot sedang di kejar-kejar oleh BPK terkait pengelolaan aset daerah, yang berhubung dengan status WDP saat ini,” jelas Deson.
Namun ditegaskan Deson, kapasitasnya pada saat itu hanyalah sebagai saksi, karena pada proses penanda tanganan tersebut, dilakukan di depan salah satu anggota DPRD yang saat itu kebetulan hadir di kantor dan didepan pihak pengelola yang diwakili Henky Wijaya serta kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Ferry Siwi.
“Saya menanda tangani surat itu, hanya sebagai saksi saja dihadapan Henky Lasut, bertepatan ada di kantor. Dan didepan Henky Wijaya selaku pengembang, saya menegaskan bahwa penanda tanganan ini murni dilakukan tanpa kepentingan pribadi maupun ada permintaan sesuatu, melainkan karena menjalankan tugas sebagai wakil rakyat,” tegas Deson.
Dirinya pun mengakui bahwa salah satu kelalaian yang dibuatnya, yakni tidak berkoordinasi dengan Sultan Udin Musa yang di pandang pakar terhadap persoalan kasus tanah, karena pada kasus-kasus yang terdahulu, dirinya kerap berkonsultasi dengan ketua komisi A tersebut.
“Ada satu kelalaian yang saya buat pada saat itu. Biasanya, kalau ada kasus terkait hukum, secara pribadi saya berkonsultasi terlebih dahulu dengan Musa. Tapi karena, saya terdesak karena waktu, sebab besok harinya saya akan berangkat dalam waktu 2 minggu, maka saya langsung berinisiatif untuk menanda tangani surat itu. Sebab, saya pikir selain pemkot dikejar-kejar BPK untuk memasukan laporan, pembuat surat dan pengkajinya juga oleh JPN,” terangnya.
Diungkapkan juga oleh Deson, jika pun saat ini penyerahan lahan 16 persen kembali bermasalah, dirinya serahkan ke pihak pembuat administrai tersebut, karena Deson mengaku berkali-kali bahwa dirinya hanya sebagai saksi saja.
“Kembali saya tegaskan saya hanya saksi. Dan perlu diketahui semua pihak baik masyarakat dan sesama anggotaa DPRD, saya tidak meminta sesuatu, apalagi menerima uang se-sen pun dari siapa saja. Saya berani bersumpah atas hal itu. Setelah masalah ini kembali bergulir, saya sudah berupaya untuk memanggil kadis PU dan Kabag Hukum untuk meminta klarifikasi secara detail terkait hal ini. Tapi hingga saat ini, keduanya belum bisa ditemui, dengan beragam alasan,” tutup Deson, sembari mengulang perkataannya ketika menanda tangani surat tersebut bahwa tanda tangannya gratis.
Ditemui BeritaManado.com, Deson sapaan akrab ketua DPRD kota Manado ini menjelaskan kronologis dan alasan mengapa dirinya membubuhkan tanda tangan dalam surat penyerahan lahan 16 persen dari pihak pengelola reklamasi ke pemerintah kota (pemkot) Manado.
Dijelaskan Deson, penanda tanganan tersebut bermula ketika dirinya dihubungi pemerintah kota Manado untuk meminta Deson menanda tangani surat tersebut, karena pada saat itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulut telah mendesak agar pemkot memasukan hasil penyelesaian penyerahan hak atas lahan 16 persen tersebut.
“Ketika itu, saya dihubungi. Saya pikir surat administrasi penyerahan lahan 16 persen dari pengembang ke pemkot sudah komperensif, karena surat administrasinya dibuat oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN), maka saya pikir sudah tidak bermasalah lagi. Apalagi saat itu, pemkot sedang di kejar-kejar oleh BPK terkait pengelolaan aset daerah, yang berhubung dengan status WDP saat ini,” jelas Deson.
Namun ditegaskan Deson, kapasitasnya pada saat itu hanyalah sebagai saksi, karena pada proses penanda tanganan tersebut, dilakukan di depan salah satu anggota DPRD yang saat itu kebetulan hadir di kantor dan didepan pihak pengelola yang diwakili Henky Wijaya serta kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Ferry Siwi.
“Saya menanda tangani surat itu, hanya sebagai saksi saja dihadapan Henky Lasut, bertepatan ada di kantor. Dan didepan Henky Wijaya selaku pengembang, saya menegaskan bahwa penanda tanganan ini murni dilakukan tanpa kepentingan pribadi maupun ada permintaan sesuatu, melainkan karena menjalankan tugas sebagai wakil rakyat,” tegas Deson.
Dirinya pun mengakui bahwa salah satu kelalaian yang dibuatnya, yakni tidak berkoordinasi dengan Sultan Udin Musa yang di pandang pakar terhadap persoalan kasus tanah, karena pada kasus-kasus yang terdahulu, dirinya kerap berkonsultasi dengan ketua komisi A tersebut.
“Ada satu kelalaian yang saya buat pada saat itu. Biasanya, kalau ada kasus terkait hukum, secara pribadi saya berkonsultasi terlebih dahulu dengan Musa. Tapi karena, saya terdesak karena waktu, sebab besok harinya saya akan berangkat dalam waktu 2 minggu, maka saya langsung berinisiatif untuk menanda tangani surat itu. Sebab, saya pikir selain pemkot dikejar-kejar BPK untuk memasukan laporan, pembuat surat dan pengkajinya juga oleh JPN,” terangnya.
Diungkapkan juga oleh Deson, jika pun saat ini penyerahan lahan 16 persen kembali bermasalah, dirinya serahkan ke pihak pembuat administrai tersebut, karena Deson mengaku berkali-kali bahwa dirinya hanya sebagai saksi saja.
“Kembali saya tegaskan saya hanya saksi. Dan perlu diketahui semua pihak baik masyarakat dan sesama anggotaa DPRD, saya tidak meminta sesuatu, apalagi menerima uang se-sen pun dari siapa saja. Saya berani bersumpah atas hal itu. Setelah masalah ini kembali bergulir, saya sudah berupaya untuk memanggil kadis PU dan Kabag Hukum untuk meminta klarifikasi secara detail terkait hal ini. Tapi hingga saat ini, keduanya belum bisa ditemui, dengan beragam alasan,” tutup Deson, sembari mengulang perkataannya ketika menanda tangani surat tersebut bahwa tanda tangannya gratis.
Kansil Kecewa Kunjungan Menteri Tidak Dihadiri 12 Kabupaten/Kota
Manado – Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr Djouhari Kansil menyatakan kekecewaannya kepada 12 Kabupaten/Kota yang tidak menghadirkan perwakilannya saat mendapat kunjungan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Linda Gumelar, Senin (17/6).
“Masalah ketidak hadiran itu kita harus perhatikan, kita akan pertanyakan kenapa tidak hadir, kita harus tegas. Kan pak Gubernur sudah bilang kalau Kabupaten/Kota diundang pada hal-hal yang penting dihadiri oleh ibu Menteri kalau tidak hadir ini akan kita cari tahu mengapa mereka tidak hadir,” ujar mantan Kadis Diknas Sulut ini.
Dia menambahkan, nantinya pemerintah Provinsi akan mempertanyakan ketidak hadiran ini kepada Kabupaten/Kota melalui surat resmi.
Gumelar sendiri di Sulut dalam rangka menghadiri kegiatan Pemprovuntuk advokasi strategi nasional percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender/advokasi Kepala Daerah dan DPRD di Hotel Aryaduta.
“Masalah ketidak hadiran itu kita harus perhatikan, kita akan pertanyakan kenapa tidak hadir, kita harus tegas. Kan pak Gubernur sudah bilang kalau Kabupaten/Kota diundang pada hal-hal yang penting dihadiri oleh ibu Menteri kalau tidak hadir ini akan kita cari tahu mengapa mereka tidak hadir,” ujar mantan Kadis Diknas Sulut ini.
Dia menambahkan, nantinya pemerintah Provinsi akan mempertanyakan ketidak hadiran ini kepada Kabupaten/Kota melalui surat resmi.
Gumelar sendiri di Sulut dalam rangka menghadiri kegiatan Pemprovuntuk advokasi strategi nasional percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender/advokasi Kepala Daerah dan DPRD di Hotel Aryaduta.
Fokusmaker Dukung Kenaikan BBM
Manado – Di tengah penolakan masyarakat terhadap rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Badan Koordinasi Daerah (Bakorda) Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekaryaan (Fokusmaker) Sulut justru sejalan dengan kebijakan Pemerintah. Pasalnya, dengan kenaikan harga BBM, subsidi bisa dikonversikan pada sektor yang lebih tepat sasaran.
“Kita mendukung kebijakan pemerintah dalam rencana kenaikan harga BBM. Hanya, dengan catatan agar subsidi nantinya bisa dialihkan untuk sektor lainnya yang berdampak positif berjangka panjang bagi masyarakat,” ujar juru bicara Fokusmaker, Reineke Anggaseng kepada beritamanado.
Jika berbicara keadilan, kata dia, selama ini subsidi hanya dinikmati kalangan menengah ke atas. Untuk itu, ia berharap agar subsidi dialihkan untuk sektor lainnya seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan produksi dan lainnya. Sehingga, stabilitas ekonomi, kebijakan fiskal dan harga tetap terjaga.
“Memang saat ini BBM belum naik saja, harga barang pokok sudah naik,” paparnya.
Ia menambahkan, salah satu masalah dalam ekonomi adalah faktor produksi. Ia menilai, dengan adanya perbaikan pada sektor produksi dan sektor penunjang seperi infrastruktur, diharapkan bisa menjadi stimulus ekonomi.
“Kita mendukung kebijakan pemerintah dalam rencana kenaikan harga BBM. Hanya, dengan catatan agar subsidi nantinya bisa dialihkan untuk sektor lainnya yang berdampak positif berjangka panjang bagi masyarakat,” ujar juru bicara Fokusmaker, Reineke Anggaseng kepada beritamanado.
Jika berbicara keadilan, kata dia, selama ini subsidi hanya dinikmati kalangan menengah ke atas. Untuk itu, ia berharap agar subsidi dialihkan untuk sektor lainnya seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan produksi dan lainnya. Sehingga, stabilitas ekonomi, kebijakan fiskal dan harga tetap terjaga.
“Memang saat ini BBM belum naik saja, harga barang pokok sudah naik,” paparnya.
Ia menambahkan, salah satu masalah dalam ekonomi adalah faktor produksi. Ia menilai, dengan adanya perbaikan pada sektor produksi dan sektor penunjang seperi infrastruktur, diharapkan bisa menjadi stimulus ekonomi.
Parengkuan: Cap Tikus Tidak Dilarang Karena Bukan Kategori Narkoba
Manado – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara (Sulut) Sanny Parengkuanmenyatakan sampai saat ini tidak ada lagi ijin baru bagi pabrik minuman beralkohol sesuai dengan aturan Kementerian Perdagangan, dengan otomatis tertutup peluang bagi investor yang akan menanamkan modalnya untuk pabrik minuman beralkohol. Hal ini disampaikannya saat melakukan dialog dengan Panitia Kerja Badan Legislasi DPR RI di ruang Maposat kantor Gubernur Sulut.
“Jadi untuk menambah sudah tidak bisa, padahal ada investor dari luar menawarkan untuk mendirikan pabrik wine yang menggunakan bahan baku dari cap tikus,” ujar Sanny.
Bagi dia masalah ini memang menjadi dilema. “Kalau kita membuka investasi baru sebenarnya memungkinkan tetapi timbul lagi minuman beralkohol baru,” katanya.
Lebih lanjut Sanny mengatakan untuk cap tikus sendiri masih dikonsumsi secara bebas tanpa ijin karena sifatnya minuman tradisional, sedangkan untuk peredarannya diserahkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota karena ada Kabupaten/Kota yang melarang dan ada yg melegalkan.
“Ini (cap tikus) tidak bisa dilarang karena ini bukan kategori narkoba, hanya saja harus diatur. Minuman jenis ini ada juga di Bali, malahan di Bali sudah dilegalkan padahal secara aturan tidak bisa,” tegas Sanny.
Dia menjelaskan, minuman tradisional beralkohol jenis cap tikus tidak dilarang karena penyulingannya di kebun atau dihutan, jadi sulit untuk ada itu proses industri. Tetapi masyarakat cendrung lebih banyak mengkonsumsi itu, padahal itu adalah bahan baku minuman beralkohol, dan beredar.
“Jadi untuk menambah sudah tidak bisa, padahal ada investor dari luar menawarkan untuk mendirikan pabrik wine yang menggunakan bahan baku dari cap tikus,” ujar Sanny.
Bagi dia masalah ini memang menjadi dilema. “Kalau kita membuka investasi baru sebenarnya memungkinkan tetapi timbul lagi minuman beralkohol baru,” katanya.
Lebih lanjut Sanny mengatakan untuk cap tikus sendiri masih dikonsumsi secara bebas tanpa ijin karena sifatnya minuman tradisional, sedangkan untuk peredarannya diserahkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota karena ada Kabupaten/Kota yang melarang dan ada yg melegalkan.
“Ini (cap tikus) tidak bisa dilarang karena ini bukan kategori narkoba, hanya saja harus diatur. Minuman jenis ini ada juga di Bali, malahan di Bali sudah dilegalkan padahal secara aturan tidak bisa,” tegas Sanny.
Dia menjelaskan, minuman tradisional beralkohol jenis cap tikus tidak dilarang karena penyulingannya di kebun atau dihutan, jadi sulit untuk ada itu proses industri. Tetapi masyarakat cendrung lebih banyak mengkonsumsi itu, padahal itu adalah bahan baku minuman beralkohol, dan beredar.
Komisi I DPR: Kedepankan Aspek Ekonomi Yang Merata di Daerah Bukan di Pusat
Manado – Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) Yahya Sacawiria, Sip, MM menyatakan kita sekarang ini lebih menonjolkan bagaimana mengedepankan aspek ekonomi yang merata di daerah bukan di pusat. Hal ini disampaikannya saat kunjungan kerjanya bersama Komisi I DPR RI diSulawesi Utara.
“Kalau aspek ekonomi itu jangan kuatnya dipusat, tetapi harus merata itu yang dikatakan otonomi, saya sepakat bagaimana kaitannya, ini memang agak menyerempet sedikit bagaimana itu DAK, DAU, optimalisasi kemudian Dekonsentrasi masalah keuangan,” jelas Anggota DPR dari Partai Demokrat.
Untuk itu dalam kunjungannya kali ini di kantor Gubernur dalam membahas refisi mengenai perjanjian internasional mengatakan, daerah harus diberi ruang oleh pusat untuk bisa bagaimana mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang ada di daerah, katanya.
“Kalau aspek ekonomi itu jangan kuatnya dipusat, tetapi harus merata itu yang dikatakan otonomi, saya sepakat bagaimana kaitannya, ini memang agak menyerempet sedikit bagaimana itu DAK, DAU, optimalisasi kemudian Dekonsentrasi masalah keuangan,” jelas Anggota DPR dari Partai Demokrat.
Untuk itu dalam kunjungannya kali ini di kantor Gubernur dalam membahas refisi mengenai perjanjian internasional mengatakan, daerah harus diberi ruang oleh pusat untuk bisa bagaimana mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang ada di daerah, katanya.
Jelang Kenaikan Harga BBM, Kansil Himbau Masyarakat Tidak Panik
Manado – Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr Djouhari Kansil menyatakan bahwa persediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Sulut akan tetap ada untuk itu masyarakat dihimbau tidak perlu panik. Hal ini disampaikan Kansil karena disinyalir jelang kenaikan harga BBM di Sulut akan habis.
Stok sangat mencukupi saat ini, jadi tidak perlu ada panic buying, apalagi melakukan penimbunan, karena justru akan membahayakan masyarakat sendiri, kata Kansil.
“Persediaan tetap ada, cuma jangan sampai menimbulkan kepanikan dari masyarakat, tidak boleh panik karena kuota untuk itu tetap ada, BBM itu tetap ada,” ujar mantan Kepala Dinas pendidikan Sulut ini.
Dia juga meminta masyarakat untuk tidak melakukan aksi penimbunan BBM menjelang pengumuman kenaikan harga, karena selain melanggar hukum juga sangat membahayakan bagi keselamatan masyarakat sendiri.
Masyarakat juga bisa membantu melakukan pengawasan terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayahnya guna mengantisipasi aksi penimbunan BBM, pasca pengesahan keputusan penaikan harga BBM tersebut oleh pemerintah pusat.
Stok sangat mencukupi saat ini, jadi tidak perlu ada panic buying, apalagi melakukan penimbunan, karena justru akan membahayakan masyarakat sendiri, kata Kansil.
“Persediaan tetap ada, cuma jangan sampai menimbulkan kepanikan dari masyarakat, tidak boleh panik karena kuota untuk itu tetap ada, BBM itu tetap ada,” ujar mantan Kepala Dinas pendidikan Sulut ini.
Dia juga meminta masyarakat untuk tidak melakukan aksi penimbunan BBM menjelang pengumuman kenaikan harga, karena selain melanggar hukum juga sangat membahayakan bagi keselamatan masyarakat sendiri.
Masyarakat juga bisa membantu melakukan pengawasan terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayahnya guna mengantisipasi aksi penimbunan BBM, pasca pengesahan keputusan penaikan harga BBM tersebut oleh pemerintah pusat.
Sarundajang Minta Imam Masjid Jaga Toleransi
Manado – Gubernur Sulawesi Utara Dr Sinyo Harry Sarundajang meminta Imam masjid agar dapat menjaga toleransi kemajemukan umat beragama atau pluralisme di daerah ini, karena Imam mesjid memiliki peran sentral dalam hal kemaslahatan umat. Karena itu peran tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya untuk memperkokoh kehidupan beragama dan toleransi kemajemukan umat beragama didaerah ini.
Penegasan tersebut dikemukakannya saat mengadakan silahturahmi pembentukan Ikatan Persaudaraan Imam Masjid (IPIM) Sulut di ruang huyula kantor gubernur, sabtu (22/6).
Dia menambahkan, toleransi harus tetap di jaga, karena Provinsi Sulut sudah dikenal sebagai laboratorium kerukunan antar umat beragama di Indoensia.
“Saya nilai pertemuan para Imam masjid ini sangat penting dan bermanfaat untuk membagi pengalaman sesama Imam masjid yang ada di kota maupun yang ada di desa pelosok daerah ini, sehingga bisa mengetahui perekembangannya,” kata mantan Walikota Bitung ini.
Sarundajang juga menyampaikan, bahwa kehidupan kita yang sangat majemuk itu sudah sejak dari nenek moyang. Kepemimpinan para nabi dalam rangka kemaslahatan dunia dan akhirat telah memberi teladan kepada kita untuk mampu membina umat masing-masing sehingga tetap setia kepada Allah sang pemberi hidup.
“Jadi kerukunan itu bagi saya penting, sebab dalam membina sesama yang berbeda tidak gampang, tapi tetap kita yakini kita memang satu sebagai bangsa dan satu ciptaan-Nya yaitu dari Allah yang hidup diplanet bumi ini,” kuncinya
Penegasan tersebut dikemukakannya saat mengadakan silahturahmi pembentukan Ikatan Persaudaraan Imam Masjid (IPIM) Sulut di ruang huyula kantor gubernur, sabtu (22/6).
Dia menambahkan, toleransi harus tetap di jaga, karena Provinsi Sulut sudah dikenal sebagai laboratorium kerukunan antar umat beragama di Indoensia.
“Saya nilai pertemuan para Imam masjid ini sangat penting dan bermanfaat untuk membagi pengalaman sesama Imam masjid yang ada di kota maupun yang ada di desa pelosok daerah ini, sehingga bisa mengetahui perekembangannya,” kata mantan Walikota Bitung ini.
Sarundajang juga menyampaikan, bahwa kehidupan kita yang sangat majemuk itu sudah sejak dari nenek moyang. Kepemimpinan para nabi dalam rangka kemaslahatan dunia dan akhirat telah memberi teladan kepada kita untuk mampu membina umat masing-masing sehingga tetap setia kepada Allah sang pemberi hidup.
“Jadi kerukunan itu bagi saya penting, sebab dalam membina sesama yang berbeda tidak gampang, tapi tetap kita yakini kita memang satu sebagai bangsa dan satu ciptaan-Nya yaitu dari Allah yang hidup diplanet bumi ini,” kuncinya
Sarundajang Minta Penambahan Kuota BBM Untuk Sulut
Manado – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Dr Sinyo Harry Sarundajang mengatakan, pihaknya telah memintah tambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk Sulut kepemerintah pusat dan pihak Pertamina. Penyampaian tersebut disampaikan sarundajang mengingat peningkatan jumlah kendaraan baik roda dua maupun empat di daerah ini setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang besar, sedangkan untuk stok BBM tidak pernah bertambah.
“Kita sudah minta penambahan kuota BBM,” ujar mantan Gubernur Maluku dan Maluku Utara ini.
Menurut sarundajang wilayah Sulut masih tetap kondusif setelah rencana pemerintah pusat melakukan kenaikan harga BBM, termasuk keamanan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU). Walaupun antrian kendaraan masih mewarnai di setiap SPBU tapi persediaan hingga saat ini masih mencukupi.
Jantje Sajow Lakukan Pertemuan Dengan PGRI Sulut
Tondano – Bupati Minahasa Jantje Wowiling Sajow, Senin (24/6) hari ini dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan segenap pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia ProvinsiSulawesi Utara. Menurut informasi yang diterima, pertemuan tersebut akan dilaksanakan diTondano.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Jemmy Maramismengungkapkan, bahwa kegiatan tersebut adalah dalam rangka Rapat Koordinasi pengurus PGRIProvinsi Sulawesi Utara. Kegiatan yang akan berlangsung antara lain evaluasi dan penyusunan program.
“Untuk tahun ini, Rakor dipusatkan di Minahasa. Yang namanya rakor, itu berarti agendanya membahas program kegiatan yang sudah terlaksana dan yang belum. Hal itu juga dibarengi dengan evaluasi. Kehadiran bupati Minahasa sendiri merupakan bentuk penghargaan pemerintah terhadap profesi guru,” kata Maramis.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Jemmy Maramismengungkapkan, bahwa kegiatan tersebut adalah dalam rangka Rapat Koordinasi pengurus PGRIProvinsi Sulawesi Utara. Kegiatan yang akan berlangsung antara lain evaluasi dan penyusunan program.
“Untuk tahun ini, Rakor dipusatkan di Minahasa. Yang namanya rakor, itu berarti agendanya membahas program kegiatan yang sudah terlaksana dan yang belum. Hal itu juga dibarengi dengan evaluasi. Kehadiran bupati Minahasa sendiri merupakan bentuk penghargaan pemerintah terhadap profesi guru,” kata Maramis.
Sarundajang Kehilangan Staf Potensial
Manado – Gubernur Sulawesi Utara Dr Sinyo Harry Sarundajang melalui kepala Biro Perekonomian DR Adry Manengkey menyatakan Pemerintah kehilangan sosok seorang staf yang potensial, yang senantiasa melaksanakan pekerjaannya dengan baik.
“Pada hari ini ditenggah-tengah dukacita yang mendalam, kita hendak melepas kepergian Almarhum bapak Noldy Mandey, SmH yang bukan hanya merupakan sosok yang dicintai oleh keluarga tetapi figur yang menjadi kebanggaan pemerintah dan masyarakat Sulawesi Utara sebagai abdi negara dalam kedudukannya sebagai Kepala Sub Bagian Peningkatan Kapasitas Produksi Pada Biro Perekonomian,” ujar Manengkey saat membacakan sambutan Gubernur pada acara penghormatan terakhir di Loby kantor Gubernur Sulut.
Untuk itu atas nama pribadi dan keluarga, serta mewakili pemerintah dan masyarakat mengucapkan dukacita yang mendalam atas berpulangnya almarhum (pada Jumat 21 Juni) keharibaan Tuhan, katanya.
Dia menjelaskan, mencermati riwayat kehidupan almarhum dalam karya pengabdiannya, maka tidaklah berlebihan apabilah saya mengatakan bahwa kaum keluarga bahkan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berbahagia dan bersyukur, pernah memiliki dan mengenal sosok almarhum yang senantiasa melaksanakan pekerjaannya dengan baik dalam tanggung jawabnya pada Biro Perekonomian.
“Kini dalam kasih sayang-Nya, Tuhan telah memanggilnya kembali. Namun kepergiannya bukanlah akhir dari segalah pengharapan dan perjuangan keluarga dan kita sekalian, tapi justru harus kita jadikan motifasi untuk bekerja lebih giat lagi. Masih banyak karya Almarhum yang harus dilanjutkan oleh segenap keluarga bahkan kita sekalian,” katanya.
Hadir dalam upacara penghormatan terakhir, Kadis Perikanan dan Kelautan Kota Manado Boy Naray beserta istri Olvie Sumual yang juga sebagai Kadis Dikpora Kabupaten Minahasa tenggara yang juga adalah keluarga Almarhum, Kadis Dipenda Sulut Gemmy Kawatu, Kabag TUP Setdaprov Sulut dan juga Ketua KNPI Minahasa Jemmy Ringkuangan beserta pejabat dan staf Biro Perekonomian Sulut.
“Pada hari ini ditenggah-tengah dukacita yang mendalam, kita hendak melepas kepergian Almarhum bapak Noldy Mandey, SmH yang bukan hanya merupakan sosok yang dicintai oleh keluarga tetapi figur yang menjadi kebanggaan pemerintah dan masyarakat Sulawesi Utara sebagai abdi negara dalam kedudukannya sebagai Kepala Sub Bagian Peningkatan Kapasitas Produksi Pada Biro Perekonomian,” ujar Manengkey saat membacakan sambutan Gubernur pada acara penghormatan terakhir di Loby kantor Gubernur Sulut.
Untuk itu atas nama pribadi dan keluarga, serta mewakili pemerintah dan masyarakat mengucapkan dukacita yang mendalam atas berpulangnya almarhum (pada Jumat 21 Juni) keharibaan Tuhan, katanya.
Dia menjelaskan, mencermati riwayat kehidupan almarhum dalam karya pengabdiannya, maka tidaklah berlebihan apabilah saya mengatakan bahwa kaum keluarga bahkan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berbahagia dan bersyukur, pernah memiliki dan mengenal sosok almarhum yang senantiasa melaksanakan pekerjaannya dengan baik dalam tanggung jawabnya pada Biro Perekonomian.
“Kini dalam kasih sayang-Nya, Tuhan telah memanggilnya kembali. Namun kepergiannya bukanlah akhir dari segalah pengharapan dan perjuangan keluarga dan kita sekalian, tapi justru harus kita jadikan motifasi untuk bekerja lebih giat lagi. Masih banyak karya Almarhum yang harus dilanjutkan oleh segenap keluarga bahkan kita sekalian,” katanya.
Hadir dalam upacara penghormatan terakhir, Kadis Perikanan dan Kelautan Kota Manado Boy Naray beserta istri Olvie Sumual yang juga sebagai Kadis Dikpora Kabupaten Minahasa tenggara yang juga adalah keluarga Almarhum, Kadis Dipenda Sulut Gemmy Kawatu, Kabag TUP Setdaprov Sulut dan juga Ketua KNPI Minahasa Jemmy Ringkuangan beserta pejabat dan staf Biro Perekonomian Sulut.
Demi PAD, Kantor Gubernur Sulut Disewakan Untuk Publik
Manado – Demi mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara(Sulut) mengambil kebijakan untuk menyewakan Kantor Gubernur dan hal ini hanya untuk dua ruangan yang ada di “Gedung Putih” tersebut. Kebijakan tersebut disampaikan Kepala Biro Umum Drs Rudij Roring.
Dia menjelaskan, untuk prosedur peminjaman ruangan sesuai standar pelayanan publik, pemohon mengajukan surat ke Kepala Biro Umum melalui Tata Usaha Biro Umum, selanjutnya Kepala Biro mendisposisikan ke Kepala Bagian (Kabag) Rumah Tangga (RT) dan Kabag RT mendisposisikan surat ke Kepala Sub Bagian (Kasub Bag) Urdal.
Selanjutnya memerintahkan staf untuk mengecek jadwal pemakaian, jika tidak ada acara maka staf mempersiapkan ruangan. “Kemudian menarik retribusi sewa peminjaman ruangan berdasarkan Perda No 1 tahun 2012 untuk disetor ke kas daerah oleh bendahara penerima sebagai PAD,” ujarRoring.
“Berdasarkan Perda No 1 tahun 2012 untuk ruang Huyula dapat disewakan sebesar Rp. 500.000 dan untuk ruangan Mapalus sebesar 1.000.000,” kata Roring lagi
Dia menjelaskan, untuk prosedur peminjaman ruangan sesuai standar pelayanan publik, pemohon mengajukan surat ke Kepala Biro Umum melalui Tata Usaha Biro Umum, selanjutnya Kepala Biro mendisposisikan ke Kepala Bagian (Kabag) Rumah Tangga (RT) dan Kabag RT mendisposisikan surat ke Kepala Sub Bagian (Kasub Bag) Urdal.
Selanjutnya memerintahkan staf untuk mengecek jadwal pemakaian, jika tidak ada acara maka staf mempersiapkan ruangan. “Kemudian menarik retribusi sewa peminjaman ruangan berdasarkan Perda No 1 tahun 2012 untuk disetor ke kas daerah oleh bendahara penerima sebagai PAD,” ujarRoring.
“Berdasarkan Perda No 1 tahun 2012 untuk ruang Huyula dapat disewakan sebesar Rp. 500.000 dan untuk ruangan Mapalus sebesar 1.000.000,” kata Roring lagi
Minggu, 16 Juni 2013
Gubernur Sulbar Serahkan Bantuan Alat Berat
Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh menyerahkan bantuan dua unit kendaraan alat berat untuk Kabupaten Mamasa dalam rangka memperbaiki sarana infrastruktur jalannya.
Gubernur Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Rabu mengatakan bahwa bantuan dua unit kendaraan alat berat berupa Buldozer dan Eskapator, untuk kabupaten Mamasa telah diserahkan lansung ke Bupati Mamasa, Ramlan Badawi.
Ia mengatakan, bantuan dua alat berat itu didapatkan dari bantuan pemerintah pusat melalui Kementrian Pekerjaan Umum senilai Rp3 miliar melalui APBN untuk memperbaiki sarana infrastruktur jalan Mamasa agar semakin memadai dilalui masyarakat.
Menurut dia, alat berat akan digunakan pemerintah di Mamasa merintis jalan untuk kebutuhan masyarakat Mamasa memudahkan aktivitas ekonomi dan pertaniannya khususnya jalan menuru areal perkebunan masyarakat dan menghubungkan antara desa dan kecamatan di Mamasa.
Ia mengatakan, dua alat berat itu akan digunakan membantu masyarakat membuka jalan agar mudah melakukan aktivis khususnya di wilayah pegunungan Mamasa yakni di Kecamatan Mambi dan Aralle.
Gubernur mengatakan, masyarakat didua kecamatan itu kesulitan dalam mendistribusikan hasil pertaniannya karena tidak adanya jalan dibangun pemerintah sehingga dengan adanya dua alat berat itu masyarakat akan semakin memiliki jalan yang lebih memadai.
"Dua alat berat itu akan merintis jalan agar nantinya mudah dibangun lagi untuk ditingkatkan kualitasnya, semoga bantuan itu bermanfaat," katanya.
Gubernur Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Rabu mengatakan bahwa bantuan dua unit kendaraan alat berat berupa Buldozer dan Eskapator, untuk kabupaten Mamasa telah diserahkan lansung ke Bupati Mamasa, Ramlan Badawi.
Ia mengatakan, bantuan dua alat berat itu didapatkan dari bantuan pemerintah pusat melalui Kementrian Pekerjaan Umum senilai Rp3 miliar melalui APBN untuk memperbaiki sarana infrastruktur jalan Mamasa agar semakin memadai dilalui masyarakat.
Menurut dia, alat berat akan digunakan pemerintah di Mamasa merintis jalan untuk kebutuhan masyarakat Mamasa memudahkan aktivitas ekonomi dan pertaniannya khususnya jalan menuru areal perkebunan masyarakat dan menghubungkan antara desa dan kecamatan di Mamasa.
Ia mengatakan, dua alat berat itu akan digunakan membantu masyarakat membuka jalan agar mudah melakukan aktivis khususnya di wilayah pegunungan Mamasa yakni di Kecamatan Mambi dan Aralle.
Gubernur mengatakan, masyarakat didua kecamatan itu kesulitan dalam mendistribusikan hasil pertaniannya karena tidak adanya jalan dibangun pemerintah sehingga dengan adanya dua alat berat itu masyarakat akan semakin memiliki jalan yang lebih memadai.
"Dua alat berat itu akan merintis jalan agar nantinya mudah dibangun lagi untuk ditingkatkan kualitasnya, semoga bantuan itu bermanfaat," katanya.
Tim Ekspedisi Temukan Tiga Hewan Langka Mamuju
Tim ekspedisi Negara Kesatuan Republik Indonesia 2013 yang diprakarsai TNI berhasil menemukan tiga hewan langka yang terdapat di kawasan hutan di Kabupaten Mamuju ibukota Provinsi Sulawesi Barat.
"Tim Ekspedisi NKRI yang terdiri dari personil TNI, peneliti dan mahasiswa melakukan penjelajahan dan penelitian di kawasan hutan Mamuju sejak awal Maret 2013, telah menemukan hasil yang positif termasuk penemuan tiga hewan langka yang saat ini populasinya mulai berkurang," kata anggota tim Ekspedisi NKRI, Taufik Al Zurjan yang juga mahasiswa Universitas Gajah Mada, Selasa.
Menurut dia tim penjelajah dan peneliti yang melakukan penyisiran di kawasan hutan telah menemukan habitat burung Maleo di Desa Tapandullu, Kecamatan Simboro, populasi hewan Anoa dan Tarsius.
"Tim ekspedisi menemukan telur burung maleo di daerah Tapandullu. Ini mengindikasikan, di wilayah itu masih ada populasi burung endemiki Maleo walaupun populasinya mulai berkurang," ungkapnya.
Ia menyampaikan tim ekspedisi ini melakukan tugasnya hanya fokus pada tiga bagian yakni penjelajahan, penelitian dan komunikasi sosial.
Dia menyampaikan potensi kekayaan kawasan hutan di Mamuju perlu dijaga sehingga terhindar dari perusakan yang dilakukan oleh manusia termasuk melakukan pengawasan terhadap perburuan burung endemik Maleo.
"Flora dan fauna ini perlu dijaga kelestariannya sehingga tidak mengalami kepunahan. Kekayaan alam ini harus terpelihara dengan baik sebagai potensi kekayaan yang dapat dibanggakan," ungkap dia.
Al Zurjan juga menyampaikan, selain menemukan hewan langka juga berhasil menemukan kandungan mineral di sejumlah titik diantaranya Kecamatan Kalumpang, Karossa dan Tappalang.
"Kandungan Uranium di temukan di Desa Takandeang, Kecamatan Tappalang. Potensi Uranium itu cukup luas hingga meliputi satu desa," urainya.
Dari tim sosial budaya kata dia, juga menemukan beberapa benda bersejarah yang memiliki nilai budaya yang tinggi misalnya Artefak Minanga Sipakko, Kapak Perambas dan fosil berbentuk Kerang (Chepalopada) yang diperkirakan telah berumur ratusan tahun silam.
"Penemuan benda-benda sejarah ini dapat kita manfaatkan untuk pengembangan kawasan peradaban tertua di Sulbar. Tentunya hal ini bernilai wisata," ujarnya.
"Tim Ekspedisi NKRI yang terdiri dari personil TNI, peneliti dan mahasiswa melakukan penjelajahan dan penelitian di kawasan hutan Mamuju sejak awal Maret 2013, telah menemukan hasil yang positif termasuk penemuan tiga hewan langka yang saat ini populasinya mulai berkurang," kata anggota tim Ekspedisi NKRI, Taufik Al Zurjan yang juga mahasiswa Universitas Gajah Mada, Selasa.
Menurut dia tim penjelajah dan peneliti yang melakukan penyisiran di kawasan hutan telah menemukan habitat burung Maleo di Desa Tapandullu, Kecamatan Simboro, populasi hewan Anoa dan Tarsius.
"Tim ekspedisi menemukan telur burung maleo di daerah Tapandullu. Ini mengindikasikan, di wilayah itu masih ada populasi burung endemiki Maleo walaupun populasinya mulai berkurang," ungkapnya.
Ia menyampaikan tim ekspedisi ini melakukan tugasnya hanya fokus pada tiga bagian yakni penjelajahan, penelitian dan komunikasi sosial.
Dia menyampaikan potensi kekayaan kawasan hutan di Mamuju perlu dijaga sehingga terhindar dari perusakan yang dilakukan oleh manusia termasuk melakukan pengawasan terhadap perburuan burung endemik Maleo.
"Flora dan fauna ini perlu dijaga kelestariannya sehingga tidak mengalami kepunahan. Kekayaan alam ini harus terpelihara dengan baik sebagai potensi kekayaan yang dapat dibanggakan," ungkap dia.
Al Zurjan juga menyampaikan, selain menemukan hewan langka juga berhasil menemukan kandungan mineral di sejumlah titik diantaranya Kecamatan Kalumpang, Karossa dan Tappalang.
"Kandungan Uranium di temukan di Desa Takandeang, Kecamatan Tappalang. Potensi Uranium itu cukup luas hingga meliputi satu desa," urainya.
Dari tim sosial budaya kata dia, juga menemukan beberapa benda bersejarah yang memiliki nilai budaya yang tinggi misalnya Artefak Minanga Sipakko, Kapak Perambas dan fosil berbentuk Kerang (Chepalopada) yang diperkirakan telah berumur ratusan tahun silam.
"Penemuan benda-benda sejarah ini dapat kita manfaatkan untuk pengembangan kawasan peradaban tertua di Sulbar. Tentunya hal ini bernilai wisata," ujarnya.
Sulbar Kerjasama AS di Sektor Pendidikan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat, menyambut positif rencana kerjasama yang ditawarkan pemerintah negara Amerika Serikat (AS) di sektor pengembangan pendidikan dalam rangka percepatan peningkatan sumber daya manusia di daerah ini.
"Kedatangan Duta Besar (Dubes) AS, Scot A Marciel bersama rombongan ke Mamuju selama dua hari bukan hanya kerjasama di bidang pengelolaan lingkungan hijau. Tetapi juga membuka peluang kerjasama di bidang pendidikan," kata Ketua DPRD Sulbar, H. Hamzah Hapati Hasan di Mamuju, Rabu.
Menurutnya, penandatanganan MoU dengan pemerintah AS belum dilakukan karena harus melalui beberapa tahapan ketentuan yang ada di negara AS. Namun demikian, program kerjasama itu tetap bisa berjalan sebelum dilakukan penandatangan kerjasama tersebut.
"Ini tentu peluang besar bagi pelajar Sulbar untuk mengikuti pendidikan di negara Paman Sam itu," ungkap Hamzah.
Karena itu kata dia, bagi pelajar yang hendak menempuh pendidikan di AS ini agar mempersiapkan diri dengan merujuk pada ketentuan yang di syaratkan.
Sebelumnya, Dubes AS, Scot A Marcial saat membawakan kuliah umum di Universitas Tomakaka (Unika) Mamuju menyampaikan, hampir setiap tahunnya, pemerintah AS memberikan beasiswa pendidikan bagi 300 mahasiswa asal Indonesia.
"Beasiswa itu berupa akses melanjutkan studi pendidikan ke AS. Nantinya, kami akan memberikan akses informasi terkait pemberian beasiswa itu kepada mahasiswa yang ada di Sulbar," ungkap Scot.
Ia menyampaikan, informasi soal apa dan bagaimana tata cara mendapatkan beasiswa yang di tawarkan akan dilakukan.
Sehingga kata dia, perlu membangun komunikasi lebih intens dengan pihak Rektorat yang ada di Universitas yang ada di daerah ini.
"Dengan cara ini akan mampu mempererat hubungan antara Amerika Serikat dan Indonesia melalui program pemberian beasiswa pendidikan," ujar Scot.
Tawaran kerjasama tersebut mendapat respons positif dari pihak kampus Unika Mamuju.
Rektor Universitas Tomakaka, Syahril mengakui sejumlah syarat harus terpenuhi sebelum beasiswa itu dapat diberikan kepada mahasiswa yang ada di Tomakaka.
Kemampuan berbahasa Inggris menjadi salah satu syarat mutlak untuk beasiswa pendidikan ke negara Adidaya itu.
"Kedatangan Duta Besar (Dubes) AS, Scot A Marciel bersama rombongan ke Mamuju selama dua hari bukan hanya kerjasama di bidang pengelolaan lingkungan hijau. Tetapi juga membuka peluang kerjasama di bidang pendidikan," kata Ketua DPRD Sulbar, H. Hamzah Hapati Hasan di Mamuju, Rabu.
Menurutnya, penandatanganan MoU dengan pemerintah AS belum dilakukan karena harus melalui beberapa tahapan ketentuan yang ada di negara AS. Namun demikian, program kerjasama itu tetap bisa berjalan sebelum dilakukan penandatangan kerjasama tersebut.
"Ini tentu peluang besar bagi pelajar Sulbar untuk mengikuti pendidikan di negara Paman Sam itu," ungkap Hamzah.
Karena itu kata dia, bagi pelajar yang hendak menempuh pendidikan di AS ini agar mempersiapkan diri dengan merujuk pada ketentuan yang di syaratkan.
Sebelumnya, Dubes AS, Scot A Marcial saat membawakan kuliah umum di Universitas Tomakaka (Unika) Mamuju menyampaikan, hampir setiap tahunnya, pemerintah AS memberikan beasiswa pendidikan bagi 300 mahasiswa asal Indonesia.
"Beasiswa itu berupa akses melanjutkan studi pendidikan ke AS. Nantinya, kami akan memberikan akses informasi terkait pemberian beasiswa itu kepada mahasiswa yang ada di Sulbar," ungkap Scot.
Ia menyampaikan, informasi soal apa dan bagaimana tata cara mendapatkan beasiswa yang di tawarkan akan dilakukan.
Sehingga kata dia, perlu membangun komunikasi lebih intens dengan pihak Rektorat yang ada di Universitas yang ada di daerah ini.
"Dengan cara ini akan mampu mempererat hubungan antara Amerika Serikat dan Indonesia melalui program pemberian beasiswa pendidikan," ujar Scot.
Tawaran kerjasama tersebut mendapat respons positif dari pihak kampus Unika Mamuju.
Rektor Universitas Tomakaka, Syahril mengakui sejumlah syarat harus terpenuhi sebelum beasiswa itu dapat diberikan kepada mahasiswa yang ada di Tomakaka.
Kemampuan berbahasa Inggris menjadi salah satu syarat mutlak untuk beasiswa pendidikan ke negara Adidaya itu.
Generasi Muda Sulbar Diminta Pertahankan Pilar Bangsa
Generasi muda di wilayah Provinsi Sulawesi Barat diminta mempertahankan empat pilar bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa.
"Fakta dan fenomena yang berkembang menunjukkan nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah mengalami pergeseran dengan ditandainya perilaku yang lebih mengedepankan nilai-nilai individualisme, pragmatisme, dan liberalisme," kata Ketua Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik Wilayah IV Sulbar, Andi Ilham Bambang Parenrengi di Mamuju, Rabu.
Dia mengatakan sikap seperti itu telah menggerus nilai-nilai gotong royong, musyawarah mufakat, toleransi, serta persatuan dan kesatuan bangsa yang dimiliki bangsa ini.
Oleh karena itu, dia meminta, generasi muda sudah seharusnya memiliki pondasi yang kuat dengan mengamalkan nilai-nilai dalam empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD RI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika untuk mempertahankannya.
Sebab, kata dia, generasi muda merupakan pewaris kepemimpinan nasional.
Dia mengatakan, untuk memperkuat empat pilar bangsa maka generasi muda juga harus memperkuat wawasan kebangsaan agar dapat mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan dan kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
Menurut dia, empat pilar kebangsaan sangat penting untuk diimplementasikan karena mengandung nilai-nilai luhur bangsa sebagai dasar pengetahuan dan moral dengan itu maka ketidakteraturan dan kesewenang-wenangan tidak akan timbul ketika generasi muda menjadi pejabat ataupun posisi penting lainnya di dunia usaha dan lainnya.
Dia mengatakan, bangsa Indonesia ini memiliki banyak perbedaan atau pluralitas yang cukup tinggi sehingga berpotensi untuk tercerai-berai.
Namun demikian, ada hal penting yang mampu mencegah dan menghindarkan Indonesia dari perpecahan seperti halnya yang terjadi di Uni Soviet.
"Kita mempunyai empat pilar kebangsaan yang mengandung nilai-nilai luhur, sehingga mampu menjadi perekat untuk mencegah tercerai-berainya bangsa ini. Itulah sehingga harus dipertahankan dan harus dipelajari dan dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," katanya.
"Fakta dan fenomena yang berkembang menunjukkan nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah mengalami pergeseran dengan ditandainya perilaku yang lebih mengedepankan nilai-nilai individualisme, pragmatisme, dan liberalisme," kata Ketua Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik Wilayah IV Sulbar, Andi Ilham Bambang Parenrengi di Mamuju, Rabu.
Dia mengatakan sikap seperti itu telah menggerus nilai-nilai gotong royong, musyawarah mufakat, toleransi, serta persatuan dan kesatuan bangsa yang dimiliki bangsa ini.
Oleh karena itu, dia meminta, generasi muda sudah seharusnya memiliki pondasi yang kuat dengan mengamalkan nilai-nilai dalam empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD RI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika untuk mempertahankannya.
Sebab, kata dia, generasi muda merupakan pewaris kepemimpinan nasional.
Dia mengatakan, untuk memperkuat empat pilar bangsa maka generasi muda juga harus memperkuat wawasan kebangsaan agar dapat mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan dan kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
Menurut dia, empat pilar kebangsaan sangat penting untuk diimplementasikan karena mengandung nilai-nilai luhur bangsa sebagai dasar pengetahuan dan moral dengan itu maka ketidakteraturan dan kesewenang-wenangan tidak akan timbul ketika generasi muda menjadi pejabat ataupun posisi penting lainnya di dunia usaha dan lainnya.
Dia mengatakan, bangsa Indonesia ini memiliki banyak perbedaan atau pluralitas yang cukup tinggi sehingga berpotensi untuk tercerai-berai.
Namun demikian, ada hal penting yang mampu mencegah dan menghindarkan Indonesia dari perpecahan seperti halnya yang terjadi di Uni Soviet.
"Kita mempunyai empat pilar kebangsaan yang mengandung nilai-nilai luhur, sehingga mampu menjadi perekat untuk mencegah tercerai-berainya bangsa ini. Itulah sehingga harus dipertahankan dan harus dipelajari dan dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," katanya.
Pemprov Sulbar Siapkan Bantuan 500 Alat Penggiling
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyiapkan bantuan 500 unit alat penggiling untuk mendukung pengembangan produksi unggulan daerah industri rumah tangga di daerah itu.
"Tahun ini pemerintah menyiapkan anggaran untuk pengadaan sarana berupa alat pengggiling untuk kegiatan home indutry sebanyak 500 unit," kata Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Rabu.
Menurutnya, bantuan ini akan diberikan bagi alumni yang telah menyelesaikan pelatihan kegiatan home industri hasil kerjasama PT Malindo di Kabupaten Luwuk Utara, Sulawesi Selatan.
"Tahun lalu kami berhasil mencetak calon wirausahawan baru industri rumah tangga. Makanya, pemerintah berniat untuk memberikan fasilitas sarana berupa alat penggiling pembuatan kerupuk dan bahan makanan lainnya," ungkap Anwar.
Ia menyampaikan, kerjasama dengan PT Malindo ini telah berlangsung sejak 2012 yang diharapkan kelak daerah ini mampu mencetak wirausahawan baru.
Gubernur dua periode ini menyampaikan, pengembangan home industri rumah tangga ini ditargetkan mampu mencetak wirausaha baru sebanyak 10.000 hingga akhir 2015.
Target itu kata dia, akan dapat tercapai karena tahun ini kembeli melakukan perekrutan sebanyak 1.800 wirausahawan baru untuk mengikuti pelatihan pemanfaatan industri skala rumah tangga.
Sebelumnya, Ketua DPRD Sulbar, H.Hamzah Hapati Hasan, menyampaikan, kerjasama PT Malindo dan Pemprov sulbar patut untuk diberikan dukungan.
"Secara kelembagaan kami mendukung penuh atas program yang digulirkan pemprov Sulbar karena muaranya untuk kepentingan rakyat. Jadi, berapa pun besar anggaran yang diminta sepanjang muaranya untuk rakyat maka kami akan turut meresponsnya," ungkap Hamzah.
Tahun ini kata dia, telah menyetujui anggaran pengadaan sarana alat penggiling penunjang kegiatan industri rumah tangga senilai Rp450 juta.
"Ini merupakan komitmen DPRD untuk merespon kegiatan pro rakyat. Karena itu, ketika pemerintah mengajukan anggaran untuk home industry kami langsung menyetujuinya," ujar Hamzah.
"Tahun ini pemerintah menyiapkan anggaran untuk pengadaan sarana berupa alat pengggiling untuk kegiatan home indutry sebanyak 500 unit," kata Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Rabu.
Menurutnya, bantuan ini akan diberikan bagi alumni yang telah menyelesaikan pelatihan kegiatan home industri hasil kerjasama PT Malindo di Kabupaten Luwuk Utara, Sulawesi Selatan.
"Tahun lalu kami berhasil mencetak calon wirausahawan baru industri rumah tangga. Makanya, pemerintah berniat untuk memberikan fasilitas sarana berupa alat penggiling pembuatan kerupuk dan bahan makanan lainnya," ungkap Anwar.
Ia menyampaikan, kerjasama dengan PT Malindo ini telah berlangsung sejak 2012 yang diharapkan kelak daerah ini mampu mencetak wirausahawan baru.
Gubernur dua periode ini menyampaikan, pengembangan home industri rumah tangga ini ditargetkan mampu mencetak wirausaha baru sebanyak 10.000 hingga akhir 2015.
Target itu kata dia, akan dapat tercapai karena tahun ini kembeli melakukan perekrutan sebanyak 1.800 wirausahawan baru untuk mengikuti pelatihan pemanfaatan industri skala rumah tangga.
Sebelumnya, Ketua DPRD Sulbar, H.Hamzah Hapati Hasan, menyampaikan, kerjasama PT Malindo dan Pemprov sulbar patut untuk diberikan dukungan.
"Secara kelembagaan kami mendukung penuh atas program yang digulirkan pemprov Sulbar karena muaranya untuk kepentingan rakyat. Jadi, berapa pun besar anggaran yang diminta sepanjang muaranya untuk rakyat maka kami akan turut meresponsnya," ungkap Hamzah.
Tahun ini kata dia, telah menyetujui anggaran pengadaan sarana alat penggiling penunjang kegiatan industri rumah tangga senilai Rp450 juta.
"Ini merupakan komitmen DPRD untuk merespon kegiatan pro rakyat. Karena itu, ketika pemerintah mengajukan anggaran untuk home industry kami langsung menyetujuinya," ujar Hamzah.
Gubernur Sulbar Minta Cerdas Manfaatkan Hibah Amerika
Gubernur Sulawesi Barat minta kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulbar cerdas dalam membuat program dan menyusun proposal untuk mendapatkan dana hibah Amerika.
"Saya minta Bappeda dalam menyusun program pembangunan yang akan memanfaatkan bantuan hibah Amerika harus cerdas, dan jangan kerja asal-asalan," kata Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh, di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan, program maupun proposal yang akan diajukan kepada lembaga Millenium Challenge Corporation (MCC) yang mengelola anggaran hibah Amerika untuk Indonesia harus benar benar sesuai kebutuhan masyarakat.
"Koordinasikan pembangunan yang akan dijalankan dengan pemerintah tingkat kabupaten, sampai level desa, dan juga kepada pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional jangan sampai perencanaan dan program yang dilaksanakan amburadul," katanya.
Menurut dia, Provinsi Sulbar dijadikan pilot proyek atau proyek percontohan pengelolaan sejumlah program pembangunan dan pengentasan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan, oleh Amerika dengan diberikan bantuan 600 juta dollar untuk pelaksanaan programnya bersama dengan Provinsi Jambi.
"Karena Sulbar menjadi contoh bagi provinsi lain yang juga diberikan bantuan yang sama oleh Amerika Serikat, maka pelaksanaan program menggunakan bantuah hibah dari negara tersebut harus dikerjakan dengan benar," katanya.
Sementara Direktur MCC, Troy Murray yang sebelumnya berkunjung ke Sulbar, sudah berpesan kepada pemerintah di Sulbar agar cerdas menyusun program yang akan diajukan ke MCC sebagai pengelola dana hibah Amerika untuk Indonesia.
Ia mengatakan, koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten sampai pemerintah di desa sangat penting dalam menyusun program kerja pembangunan memanfaatkan dana hibah, agar program yang dilaksanakan memenuhi standar yang telah ditentukan MCC untuk dibantu.
"Saya minta Bappeda dalam menyusun program pembangunan yang akan memanfaatkan bantuan hibah Amerika harus cerdas, dan jangan kerja asal-asalan," kata Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh, di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan, program maupun proposal yang akan diajukan kepada lembaga Millenium Challenge Corporation (MCC) yang mengelola anggaran hibah Amerika untuk Indonesia harus benar benar sesuai kebutuhan masyarakat.
"Koordinasikan pembangunan yang akan dijalankan dengan pemerintah tingkat kabupaten, sampai level desa, dan juga kepada pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional jangan sampai perencanaan dan program yang dilaksanakan amburadul," katanya.
Menurut dia, Provinsi Sulbar dijadikan pilot proyek atau proyek percontohan pengelolaan sejumlah program pembangunan dan pengentasan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan, oleh Amerika dengan diberikan bantuan 600 juta dollar untuk pelaksanaan programnya bersama dengan Provinsi Jambi.
"Karena Sulbar menjadi contoh bagi provinsi lain yang juga diberikan bantuan yang sama oleh Amerika Serikat, maka pelaksanaan program menggunakan bantuah hibah dari negara tersebut harus dikerjakan dengan benar," katanya.
Sementara Direktur MCC, Troy Murray yang sebelumnya berkunjung ke Sulbar, sudah berpesan kepada pemerintah di Sulbar agar cerdas menyusun program yang akan diajukan ke MCC sebagai pengelola dana hibah Amerika untuk Indonesia.
Ia mengatakan, koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten sampai pemerintah di desa sangat penting dalam menyusun program kerja pembangunan memanfaatkan dana hibah, agar program yang dilaksanakan memenuhi standar yang telah ditentukan MCC untuk dibantu.
Sekda Polman Diperiksa Terkait Izin Tambang Hutan
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat memeriksa Ketua Komisi II DPRD Polman Mahyuddin dan Sekretaris Daerah Kabupaten Polman Andi Ismail terkait izin tambang dan produksi timbal yang dilakukan PT Isco Polman Resources di hutan lindung.
"Kami akan terus mengumpulkan bukti-bukti dan fakta-fakta mengenai mekanisme pemberian izin tambang dan izin produksi di lokasi hutan lindung di Kabupaten Polman," ujar Asisten Pidana Khusus Kejati Sulselbar Chaerul Amir di Makassar, Rabu.
Dalam pemeriksaan kedua pejabat itu, terungkap adanya unsur melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama baik pihak penambang maupun pemerintah yang memberikan izin tambang.
Berdasarkan data dan keterangan yang dikumpulkan penyidik, penambangan diketahui dilakukan di dalam area hutan lindung yang kemudian semakin meluas.
"Dari keterangan saksi-saksi itu sudah mulai jelas jika ini pelanggaran pidana tetapi baik pihak pemerintah maupun penambang tetap melakukan eksplorasi. Temuan ini kemudian akan kami lanjutkan lagi dengan memeriksa sejumlah saksi lainnya," katanya.
Diungkapkannya, pemberian izin oleh Bupati Polman Ali Baal Masdar kepada PT Isco Polman Resources terjadi pada 2009 dan izin berbeda diberikan dalam tahun yang sama, 2009.
Lokasi tambang terletak di Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Sulawesi Barat, dengan luas wilayah tambang sekitar 130 hektare (ha) serta luas wilayah operasi dan produksi sekitar 129 ha.
"Diduga ada pemalsuan data dan surat sebagai syarat administrasi untuk penerbitan izin yang seolah-olah pihak pemda sudah seizin dan sepengetahuan masyarakat dalam memberikan izin serta ganti rugi, padahal masyarakat tidak tahu menahu mengenai pemberian ganti rugi itu. Makanya, ini yang akan kita telusuri," katanya.
Mantan Kajari Tangerang itu menyatakan jika sebelum pemberian izin dilakukan oleh bupati, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pernah memberikan peringatan kepada pemda untuk tidak mengeluarkan izin tambang, tetapi aktivitas pertambangan tetap berjalan hingga sekarang.
"Kami akan terus mengumpulkan bukti-bukti dan fakta-fakta mengenai mekanisme pemberian izin tambang dan izin produksi di lokasi hutan lindung di Kabupaten Polman," ujar Asisten Pidana Khusus Kejati Sulselbar Chaerul Amir di Makassar, Rabu.
Dalam pemeriksaan kedua pejabat itu, terungkap adanya unsur melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama baik pihak penambang maupun pemerintah yang memberikan izin tambang.
Berdasarkan data dan keterangan yang dikumpulkan penyidik, penambangan diketahui dilakukan di dalam area hutan lindung yang kemudian semakin meluas.
"Dari keterangan saksi-saksi itu sudah mulai jelas jika ini pelanggaran pidana tetapi baik pihak pemerintah maupun penambang tetap melakukan eksplorasi. Temuan ini kemudian akan kami lanjutkan lagi dengan memeriksa sejumlah saksi lainnya," katanya.
Diungkapkannya, pemberian izin oleh Bupati Polman Ali Baal Masdar kepada PT Isco Polman Resources terjadi pada 2009 dan izin berbeda diberikan dalam tahun yang sama, 2009.
Lokasi tambang terletak di Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Sulawesi Barat, dengan luas wilayah tambang sekitar 130 hektare (ha) serta luas wilayah operasi dan produksi sekitar 129 ha.
"Diduga ada pemalsuan data dan surat sebagai syarat administrasi untuk penerbitan izin yang seolah-olah pihak pemda sudah seizin dan sepengetahuan masyarakat dalam memberikan izin serta ganti rugi, padahal masyarakat tidak tahu menahu mengenai pemberian ganti rugi itu. Makanya, ini yang akan kita telusuri," katanya.
Mantan Kajari Tangerang itu menyatakan jika sebelum pemberian izin dilakukan oleh bupati, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pernah memberikan peringatan kepada pemda untuk tidak mengeluarkan izin tambang, tetapi aktivitas pertambangan tetap berjalan hingga sekarang.
Wartawan Laporkan Sikap Apatis Kapolda ke Presiden
Solidaritas Lembaga Jurnalis Indonesia Makassar akan melaporkan Kapolda Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Irjen Pol Mudji Waluyo kepada Presiden dan Kapolri terkait sikapnya yang apatis terhadap penanganan geng motor.
"Kami akan melaporkan Kapolda Sulselbar Irjen Pol Mudji Waluyo kepada Presiden dan Kapolri atas ketidakseriusannya dalam menangani kasus geng motor yang sudah banyak meresahkan masyarakat serta melukai korban jiwa," ujar Presidium Solidaritas Lembaga Jurnalis Indonesia Makassar Nurdin Amir di Makassar, Senin.
Ia mengatakan kasus penyerangan yang berujung pada penikaman kontributor Trans TV Ardiansyah alias Endi serta wartawan televisi lokal Fajar TV Harun menjadi antiklimaks dari keresahan masyarakat dan wartawan karena korban-korbannya sudah meliputi semua kalangan.
Korban penyerangan dan penganiayaan yang dilakukan kumpulan remaja ini bukan hanya warga sipil dan wartawan tetapi sejumlah aparat keamanan, baik kepolisian maupun TNI juga turut serta menjadi korbannya.
Meskipun terjadi rentetan peristiwa serta penyerangan itu, pihak kepolisian belum juga memperlihatkan keseriusannya untuk menuntaskan perkara pidana yang dilakukan oleh para geng motor.
"Kami sering mendapat dukungan dari para anggota kepolisian dan TNI yang berpangkat prajurit untuk mengusut dan menangkap para pelaku penyerangan oleh geng motor itu. Tapi sayang, semangat anak buah itu tidak didukung oleh pimpinannya," katanya.
Sebelumnya, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Wisnu Sanjaja menyatakan bahwa pihaknya siap melakukan penyelidikan dan mengusut tuntas penyerangan terhadap dua wartawan di Makassar oleh geng motor itu.
Salah satu bentuk keseriusannya dengan menyiagakan dan memantau aktivitas seluruh geng motor oleh jajaran Polsek. Selain itu, beberapa anggota geng motor yang terkenal sadis yakni Mappakoe juga sudah diamankan aparat kepolisian.
Bahkan bos dari geng motor Mappakoe Nur Ansyari (17) alias Ari Katombo juga terlibat dalam penyerangan sejumlah rumah ibadah (gereja) dan anjungan tunai mandiri (ATM) dengan menggunakan bom molotov.
"Dari catatan kejahatan yang dilakukan remaja ini sangat mencengangkan karena bukan cuma melakukan penyerangan terhadap orang tetapi juga merusak dan melempari rumah ibadah serta mesin ATM dengan menggunakan bom molotov," kata Wisnu Sanjaja.
Dia mengaku aksi penyimpangan yang dilakukan oleh kumpulan anak di bawah umur ini bukan saja menjadi tanggung jawab kepolisian tetapi semua pihak, seperti Pemerintah Kota Makassar, tokoh agama, tokoh masyarakat serta orang tua anak-anak itu sendiri.
"Kami akan melaporkan Kapolda Sulselbar Irjen Pol Mudji Waluyo kepada Presiden dan Kapolri atas ketidakseriusannya dalam menangani kasus geng motor yang sudah banyak meresahkan masyarakat serta melukai korban jiwa," ujar Presidium Solidaritas Lembaga Jurnalis Indonesia Makassar Nurdin Amir di Makassar, Senin.
Ia mengatakan kasus penyerangan yang berujung pada penikaman kontributor Trans TV Ardiansyah alias Endi serta wartawan televisi lokal Fajar TV Harun menjadi antiklimaks dari keresahan masyarakat dan wartawan karena korban-korbannya sudah meliputi semua kalangan.
Korban penyerangan dan penganiayaan yang dilakukan kumpulan remaja ini bukan hanya warga sipil dan wartawan tetapi sejumlah aparat keamanan, baik kepolisian maupun TNI juga turut serta menjadi korbannya.
Meskipun terjadi rentetan peristiwa serta penyerangan itu, pihak kepolisian belum juga memperlihatkan keseriusannya untuk menuntaskan perkara pidana yang dilakukan oleh para geng motor.
"Kami sering mendapat dukungan dari para anggota kepolisian dan TNI yang berpangkat prajurit untuk mengusut dan menangkap para pelaku penyerangan oleh geng motor itu. Tapi sayang, semangat anak buah itu tidak didukung oleh pimpinannya," katanya.
Sebelumnya, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Wisnu Sanjaja menyatakan bahwa pihaknya siap melakukan penyelidikan dan mengusut tuntas penyerangan terhadap dua wartawan di Makassar oleh geng motor itu.
Salah satu bentuk keseriusannya dengan menyiagakan dan memantau aktivitas seluruh geng motor oleh jajaran Polsek. Selain itu, beberapa anggota geng motor yang terkenal sadis yakni Mappakoe juga sudah diamankan aparat kepolisian.
Bahkan bos dari geng motor Mappakoe Nur Ansyari (17) alias Ari Katombo juga terlibat dalam penyerangan sejumlah rumah ibadah (gereja) dan anjungan tunai mandiri (ATM) dengan menggunakan bom molotov.
"Dari catatan kejahatan yang dilakukan remaja ini sangat mencengangkan karena bukan cuma melakukan penyerangan terhadap orang tetapi juga merusak dan melempari rumah ibadah serta mesin ATM dengan menggunakan bom molotov," kata Wisnu Sanjaja.
Dia mengaku aksi penyimpangan yang dilakukan oleh kumpulan anak di bawah umur ini bukan saja menjadi tanggung jawab kepolisian tetapi semua pihak, seperti Pemerintah Kota Makassar, tokoh agama, tokoh masyarakat serta orang tua anak-anak itu sendiri.
Kriminolog : Geng Motor Menjadi Tanggungjawab Semua Pihak Senin, 13 Mei 2013 13:2
Pakar Kriminologi Universitas Hasanuddin, Prof Dr Aswanto, menyatakan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh geng motor di Makassar bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian tetapi semua kalangan masyarakat.
"Ini bukan saja menjadi tanggung jawab kepolisian karena kecenderungan seorang remaja ingin meluapkan jati dirinya dan ingin diakui keberadaannya di masyarakat," ujarnya saat diundang Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Wisnu Sanjaja membahas kekerasan geng motor di Makassar, Senin.
Ia mengatakan, kekerasan yang dilakukan oleh kumpulan remaja ini dikategorikan sebagai penyimpangan karena usia mereka yang belum masuk kategori dewasa.
Sementara jika aksi-aksi kekerasan yang dilakukan itu sudah masuk kategori dewasa, maka diklasifikasikan sebagai pelanggaran hukum atau tindak pidana sehingga model peradilannya juga berbeda antara yang dewasa dengan remaja.
"Ini yang harus dikaji dan harus dikategorikan jenis penyimpangannya, apakah itu dilakukan secara berulang atau tidak. Pembuktian itu akan diketahui saat penyidikan," katanya.
Aswanto mengaku jika aksi kekerasan yang dilakukan kelompok remaja yang masih duduk di bangku sekolah baik SMP maupun SMA ini banyak meniru tayangan kekerasan lewat televisi.
Media televisi menjadi salah satu alat yang paling cepat untuk mempelajari beragam isi acara tersebut, baik tayangan yang sifatnya positif maupun yang negatif.
Jika meniru isi tayangan negatif, ujar dia, yang paling berbahaya jika itu menjadi kebablasan dan tidak segan-segan menjadi lebih beringas.
"Mereka merasa diakui jika melakukan aksi-aksi kekerasanya, apalagi jika dilakukan secara berkelompok maka moral dari individu itu akan berlipat ganda dan cenderung melakukan tindakan-tindakan yang sudah melampaui batas," ucapnya.
Dirinya mengkhawatirkan, jika aksi-aksi yang dilakukan oleh kumpulan remaja ini tidak segera mendapatkan pembinaan, maka akan menjadi suatu kelompok ekslusif dan dapat menimbulkan keresahan yang lebih besar lagi.
Maka dari itu, dirinya mendesak kepada semua pihak, baik pemerintah, tokoh masyarakat, aparat kepolisian maupun keluarga agar bisa bersama-sama memberikan perhatian lebih kepada anak-anak remaja agar tidak melakukan penyimpangan.
Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Wisnu Sanjaja mengaku, sudah melakukan penangkapan terhadap beberapa terduga pelaku kekerasan maupun pengrusakan, serta yang melakukan pelemparan bom molotov di sejumlah anjungan tunai mandiri (ATM) dan rumah ibadah.
Salah satu anggota geng motor yang diringkus yakni pimpinan geng motor Mappakoe berinisial A yang masih berusia 17 tahun.
"Kami masih melakukan penyelidikan dan pengembangan apakah anak yang tertangkap tangan di Kendari sebelum melarikan diri ke Jakarta itu terkait dengan penikaman wartawan atau tidak karena beberapa tindak kekerasan serta pelemparan bom molotov itu sudah diakuinya," katanya.
"Ini bukan saja menjadi tanggung jawab kepolisian karena kecenderungan seorang remaja ingin meluapkan jati dirinya dan ingin diakui keberadaannya di masyarakat," ujarnya saat diundang Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Wisnu Sanjaja membahas kekerasan geng motor di Makassar, Senin.
Ia mengatakan, kekerasan yang dilakukan oleh kumpulan remaja ini dikategorikan sebagai penyimpangan karena usia mereka yang belum masuk kategori dewasa.
Sementara jika aksi-aksi kekerasan yang dilakukan itu sudah masuk kategori dewasa, maka diklasifikasikan sebagai pelanggaran hukum atau tindak pidana sehingga model peradilannya juga berbeda antara yang dewasa dengan remaja.
"Ini yang harus dikaji dan harus dikategorikan jenis penyimpangannya, apakah itu dilakukan secara berulang atau tidak. Pembuktian itu akan diketahui saat penyidikan," katanya.
Aswanto mengaku jika aksi kekerasan yang dilakukan kelompok remaja yang masih duduk di bangku sekolah baik SMP maupun SMA ini banyak meniru tayangan kekerasan lewat televisi.
Media televisi menjadi salah satu alat yang paling cepat untuk mempelajari beragam isi acara tersebut, baik tayangan yang sifatnya positif maupun yang negatif.
Jika meniru isi tayangan negatif, ujar dia, yang paling berbahaya jika itu menjadi kebablasan dan tidak segan-segan menjadi lebih beringas.
"Mereka merasa diakui jika melakukan aksi-aksi kekerasanya, apalagi jika dilakukan secara berkelompok maka moral dari individu itu akan berlipat ganda dan cenderung melakukan tindakan-tindakan yang sudah melampaui batas," ucapnya.
Dirinya mengkhawatirkan, jika aksi-aksi yang dilakukan oleh kumpulan remaja ini tidak segera mendapatkan pembinaan, maka akan menjadi suatu kelompok ekslusif dan dapat menimbulkan keresahan yang lebih besar lagi.
Maka dari itu, dirinya mendesak kepada semua pihak, baik pemerintah, tokoh masyarakat, aparat kepolisian maupun keluarga agar bisa bersama-sama memberikan perhatian lebih kepada anak-anak remaja agar tidak melakukan penyimpangan.
Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Wisnu Sanjaja mengaku, sudah melakukan penangkapan terhadap beberapa terduga pelaku kekerasan maupun pengrusakan, serta yang melakukan pelemparan bom molotov di sejumlah anjungan tunai mandiri (ATM) dan rumah ibadah.
Salah satu anggota geng motor yang diringkus yakni pimpinan geng motor Mappakoe berinisial A yang masih berusia 17 tahun.
"Kami masih melakukan penyelidikan dan pengembangan apakah anak yang tertangkap tangan di Kendari sebelum melarikan diri ke Jakarta itu terkait dengan penikaman wartawan atau tidak karena beberapa tindak kekerasan serta pelemparan bom molotov itu sudah diakuinya," katanya.
Umum - KONI Sulsel Usulkan Perubahan Aturan Pelatih PPLP
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulawesi Selatan mengusulkan perubahan aturan Dispora Sulsel terkait pengangkatan pelatih di Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP).
Ketua Bidang Pembinaan Prestasi KONI Sulsel Nukhrawi Nawir di Makassar, Selasa, mengatakan bahwa aturan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulsel yang lebih memprioritaskan sosok internal untuk menduduki posisi pelatih justru membuat peningkatan prestasi olahraga Sulsel kurang maksimal.
"Contohnya cabang silat, berhubung pelatihnya yakni Ashary ditunjuk menangani Timnas Myanmar sehingga terpaksa meninggalkan atlet. Sementara kami juga tidak bisa menyodorkan pelatih pengganti karena bukan pegawai Dispora Sulsel," jelasnya.
Menurut dia, jika aturan tersebut tidak diperbaharui tentu akan berdampak pada perkembangan kualitas atlet Sulsel. Kondisi itu tentu saja tidak sesuai dengan tujuan program PPLP untuk melahirkan bibit atlet yang bisa diandalkan.
Sekretaris Umum IPSI Sulsel itu menjelaskan Sulsel khususnya untuk cabang pencak silat pada dasarnya memiliki banyak pelatih potensial. Namun karena terkendala aturan sehingga tidak bisa diberdayakan.
"Saya dengar silat PPLP saat ini ditangani Yahya yang sebelumnya sebagai asisten. Saya bukannya ragu namun alangkah baiknya kami tunjuk pelatih yang memang memiliki kapasitas dan bisa memberikan prestasi olahraga Sulsel," katanya.
Tim pencak silat PPLP Sulsel dalam setiap kejuaraan memang mengalami penurunan prestasi. Pada 2011 bisa menembus posisi lima besar dengan satu emas dan dua perunggu melalui Bernardino, Fajriani, dan Purnamasari.
Sebaliknya di 2012 justru menurun dan hanya menempati peringkat sembilan di kejurnas antar-Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) di Kalimantan Selatan, 26 September - 1 Oktober 2012.
Berkekuatan 12 pesilat, tim Sulsel di kejurnas 2012 hanya berhasil merebut satu emas dan satu perunggu masing-masing diraih Bernardino dan Enda Meryanti di kelas E Putri.
Pengamat Olahraga Sulsel Mirdan Midding mengatakan bahwa kontribusi Dispora Sulsel seharusnya lebih nyata mengingat anggaran pembinaan olahraga yang diterima dari APBD Sulsel terbilang besar.
"Jumlah atlet PON Sulsel yang berasal dari binaan Dispora jika dipresentase hanya sekitar satu persen. Jumlah itu tentu sangat berbanding terbalik dari besarnya dana pembinaan yang diterima," ujarnya.
Ketua Bidang Pembinaan Prestasi KONI Sulsel Nukhrawi Nawir di Makassar, Selasa, mengatakan bahwa aturan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulsel yang lebih memprioritaskan sosok internal untuk menduduki posisi pelatih justru membuat peningkatan prestasi olahraga Sulsel kurang maksimal.
"Contohnya cabang silat, berhubung pelatihnya yakni Ashary ditunjuk menangani Timnas Myanmar sehingga terpaksa meninggalkan atlet. Sementara kami juga tidak bisa menyodorkan pelatih pengganti karena bukan pegawai Dispora Sulsel," jelasnya.
Menurut dia, jika aturan tersebut tidak diperbaharui tentu akan berdampak pada perkembangan kualitas atlet Sulsel. Kondisi itu tentu saja tidak sesuai dengan tujuan program PPLP untuk melahirkan bibit atlet yang bisa diandalkan.
Sekretaris Umum IPSI Sulsel itu menjelaskan Sulsel khususnya untuk cabang pencak silat pada dasarnya memiliki banyak pelatih potensial. Namun karena terkendala aturan sehingga tidak bisa diberdayakan.
"Saya dengar silat PPLP saat ini ditangani Yahya yang sebelumnya sebagai asisten. Saya bukannya ragu namun alangkah baiknya kami tunjuk pelatih yang memang memiliki kapasitas dan bisa memberikan prestasi olahraga Sulsel," katanya.
Tim pencak silat PPLP Sulsel dalam setiap kejuaraan memang mengalami penurunan prestasi. Pada 2011 bisa menembus posisi lima besar dengan satu emas dan dua perunggu melalui Bernardino, Fajriani, dan Purnamasari.
Sebaliknya di 2012 justru menurun dan hanya menempati peringkat sembilan di kejurnas antar-Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) di Kalimantan Selatan, 26 September - 1 Oktober 2012.
Berkekuatan 12 pesilat, tim Sulsel di kejurnas 2012 hanya berhasil merebut satu emas dan satu perunggu masing-masing diraih Bernardino dan Enda Meryanti di kelas E Putri.
Pengamat Olahraga Sulsel Mirdan Midding mengatakan bahwa kontribusi Dispora Sulsel seharusnya lebih nyata mengingat anggaran pembinaan olahraga yang diterima dari APBD Sulsel terbilang besar.
"Jumlah atlet PON Sulsel yang berasal dari binaan Dispora jika dipresentase hanya sekitar satu persen. Jumlah itu tentu sangat berbanding terbalik dari besarnya dana pembinaan yang diterima," ujarnya.
Tinju - Sulsel Turunkan Atlet Lapis Kedua di Kejurnas
Pengprov Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Sulawesi Selatan hanya menurunkan petinju lapis kedua menghadapi Kejuaraan Nasional Elite atau senior di Lahat, Sumatera Selatan, 20-27 Mei 2013.
Sekretaris Umum Pertina Sulsel Abdi Amahoru di Makassar, Rabu, mengatakan tidak dapat menurunkan atlet terbaik karena beberapa petinju andalan seperti Zada dan Charles, saat ini tengah bersaing di Kejurnas Piala Manggindaan, 12-18 Mei 2013.
"Kami hanya menurunkan empat petinju dimana dua diantaranya merupakan petinju binaan PPAD Sulsel yakni Busman (45kg) serta Irfandy (52kg). Kami juga tetap berharap pada Haris yang merupakan mantan petinju pra PON 2011," jelasnya.
Mengenai peluang di kejurnas, dirinya memilih bersikap realistis. Pengprov Pertina Sulsel juga sengaja tidak memberikan target khusus bagi keempat atlet mengingat kualitas kejuaraan yang lebih ketat.
Namun demikian, menurut dia, Pengprov Pertina Sulsel tetap berharap seluruh atlet bisa memberikan hasil maksimal di kejurnas Lahat 2013. Apalagi, kata dia, dua atlet Pusat Pembinaan Atlet Daerah (PPAD) Sulsel tersebut juga memiliki banyak prestasi sejak masih menjadi atlet PPLP.
"Meski sulit namun kita tetap berharap meraih hasil terbaik. Namun jika akhirnya gagal juga tidak masalah karena tujuan utama kita untuk memberikan pengalaman lebih bagi seluruh atlet," katanya.
Ketua Panitia Pelaksana Dhenie Zainal menyatakan kejuaraan yang rencananya diikuti 33 daerah tersebut akan mempertandingkan 13 kelas. Untuk kategori putra terdiri atas, layang ringan 46 kg, layang 48 kg, terbang 52 kg, bantam 56 kg, ringan 60 kg, walter ringan 64 kg, walter 69 kg, menengah 75 kg, berat ringan 81 kg.
Sementara untuk kategori putri, kelas ringan 46 kg, terbang 52 kg, bantam 57 kg, dan walter ringan 64 kg.
Ketua Bidang Teknik PP Pertina John Amanupunyo menjelaskan kejuaraan elite Lahat dan kejurnas Piala Wapres merupakan peluang terbuka bagi atlet untuk mengisi kuota pelatnas yang masih tersisa.
Pihaknya juga berharap para petinju terbaik di kejuaraan tersebut bisa menembus tim inti SEA Games. Apalagi PP Pertina masih menerapkan sistem promosi degradasi bagi setiap atlet.
Sekretaris Umum Pertina Sulsel Abdi Amahoru di Makassar, Rabu, mengatakan tidak dapat menurunkan atlet terbaik karena beberapa petinju andalan seperti Zada dan Charles, saat ini tengah bersaing di Kejurnas Piala Manggindaan, 12-18 Mei 2013.
"Kami hanya menurunkan empat petinju dimana dua diantaranya merupakan petinju binaan PPAD Sulsel yakni Busman (45kg) serta Irfandy (52kg). Kami juga tetap berharap pada Haris yang merupakan mantan petinju pra PON 2011," jelasnya.
Mengenai peluang di kejurnas, dirinya memilih bersikap realistis. Pengprov Pertina Sulsel juga sengaja tidak memberikan target khusus bagi keempat atlet mengingat kualitas kejuaraan yang lebih ketat.
Namun demikian, menurut dia, Pengprov Pertina Sulsel tetap berharap seluruh atlet bisa memberikan hasil maksimal di kejurnas Lahat 2013. Apalagi, kata dia, dua atlet Pusat Pembinaan Atlet Daerah (PPAD) Sulsel tersebut juga memiliki banyak prestasi sejak masih menjadi atlet PPLP.
"Meski sulit namun kita tetap berharap meraih hasil terbaik. Namun jika akhirnya gagal juga tidak masalah karena tujuan utama kita untuk memberikan pengalaman lebih bagi seluruh atlet," katanya.
Ketua Panitia Pelaksana Dhenie Zainal menyatakan kejuaraan yang rencananya diikuti 33 daerah tersebut akan mempertandingkan 13 kelas. Untuk kategori putra terdiri atas, layang ringan 46 kg, layang 48 kg, terbang 52 kg, bantam 56 kg, ringan 60 kg, walter ringan 64 kg, walter 69 kg, menengah 75 kg, berat ringan 81 kg.
Sementara untuk kategori putri, kelas ringan 46 kg, terbang 52 kg, bantam 57 kg, dan walter ringan 64 kg.
Ketua Bidang Teknik PP Pertina John Amanupunyo menjelaskan kejuaraan elite Lahat dan kejurnas Piala Wapres merupakan peluang terbuka bagi atlet untuk mengisi kuota pelatnas yang masih tersisa.
Pihaknya juga berharap para petinju terbaik di kejuaraan tersebut bisa menembus tim inti SEA Games. Apalagi PP Pertina masih menerapkan sistem promosi degradasi bagi setiap atlet.
ulutangkis - Lilyana Natsir Jajal Atlet Sulsel di Makassar
Makassar - Lilyana Natsir dan sejumlah pebulutangkis Pelatnas asal PB Djarum Kudus direncanakan menjajal sekaligus memberikan pengalaman bertanding bagi atlet Sulsel di GOR Sudiang Makassar, 31 Mei - 1 Juni 2013.
"Atlet Pelatnas seperti Lilyana Natsir akan menghadapi atlet kita dalam sebuah laga eksebhisi. Soal siapa yang akan terpilih pada kesempatan istimewa ini akan kita tentukan jelang pelaksanaan," jelas Pengurus PBSI Sulsel Atman Amir, di Makassar, Rabu.
Selain menghadapi atlet Sulsel, menurut Atman, laga eksebisi yang merupakan program salah satu perusahaan ini juga akan menggelar pertandingan yang melibatkan sesama pemain bintang PB Djarum Kudus.
Kegiatan ini juga, kata dia, akan menggelar pelatihan (coaching clinic) terhadap atlet bulutangkis Sulsel yang berusia 10-12 tahun, 13-15 tahun serta pelatih dari berbagai daerah di Sulsel.
Untuk kegiatan coaching clinic, akan dilakukan pagi hingga siang hari. Sedangkan untuk laga eksebhisi mulai digelar sore hingga malam.
"50 pelatih dari berbagai daerah akan hadir dalam coaching clinic nanti.Sementara untuk atlet sendiri saya kira jauh lebih banyak karena atlet usia muda di Sulsel memang cukup menjanjikan," katanya.
Mengenai kegiatan tersebut, Atman mengatakan sangat mendukung. Pihaknya juga berharap dengan kegiatan ini bisa menambah motivasi atlet khususnya dalam meningkatkan kemampuan masing-masing.
Pengalaman bermain dengan pebulutangkis pelatnas juga diharapkan membuat mental atlet Sulsel yang selama ini masih menjadi persoalan bisa lebih meningkat.
Ketua Bidang Pembinaan Prestasi KONI Sulsel, Nukhrawi Nawir, juga memberikan apresiasi dengan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi olahraga Sulsel kedepan.
"Bulutangkis Sulsel sejauh ini memang masih kesulitan saat bertemu wakil Jawa. Namun kita tetap optimistis bulutangkis akan bangkit dengan pembinaan yang lebih maksimal," ujarnya.
"Atlet Pelatnas seperti Lilyana Natsir akan menghadapi atlet kita dalam sebuah laga eksebhisi. Soal siapa yang akan terpilih pada kesempatan istimewa ini akan kita tentukan jelang pelaksanaan," jelas Pengurus PBSI Sulsel Atman Amir, di Makassar, Rabu.
Selain menghadapi atlet Sulsel, menurut Atman, laga eksebisi yang merupakan program salah satu perusahaan ini juga akan menggelar pertandingan yang melibatkan sesama pemain bintang PB Djarum Kudus.
Kegiatan ini juga, kata dia, akan menggelar pelatihan (coaching clinic) terhadap atlet bulutangkis Sulsel yang berusia 10-12 tahun, 13-15 tahun serta pelatih dari berbagai daerah di Sulsel.
Untuk kegiatan coaching clinic, akan dilakukan pagi hingga siang hari. Sedangkan untuk laga eksebhisi mulai digelar sore hingga malam.
"50 pelatih dari berbagai daerah akan hadir dalam coaching clinic nanti.Sementara untuk atlet sendiri saya kira jauh lebih banyak karena atlet usia muda di Sulsel memang cukup menjanjikan," katanya.
Mengenai kegiatan tersebut, Atman mengatakan sangat mendukung. Pihaknya juga berharap dengan kegiatan ini bisa menambah motivasi atlet khususnya dalam meningkatkan kemampuan masing-masing.
Pengalaman bermain dengan pebulutangkis pelatnas juga diharapkan membuat mental atlet Sulsel yang selama ini masih menjadi persoalan bisa lebih meningkat.
Ketua Bidang Pembinaan Prestasi KONI Sulsel, Nukhrawi Nawir, juga memberikan apresiasi dengan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi olahraga Sulsel kedepan.
"Bulutangkis Sulsel sejauh ini memang masih kesulitan saat bertemu wakil Jawa. Namun kita tetap optimistis bulutangkis akan bangkit dengan pembinaan yang lebih maksimal," ujarnya.
Demokrat Makassar Resmi Usung Pasangan DIA
DPD Partai Demokrat Sulsel akhirnya resmi memutuskan pasangan Mohammad Ramadhan Pomanto-Syamsu Rizal MI (DIA) sebagai Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Makassar pada 18 September 2013.
"Berdasarkan hasil rekomendasi dari DPP Demokrat yang telah ditandatangi ketua DPP dan Sekjen maka pasangan DIA resmi diusung Demokrat dalam Pilkada Wali Kota Makassar," kata Ketua DPD I Demokrat Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin, di Makassar, Senin.
Dalam penyerahan rekomendasi Nomor 78/SK/DPP.PD/V/2013 di Sekertariat DPD I Demokrat Sulsel tersebut juga dihadiri ketua DPD II Demokrat Makassar, Adi Rasyid Ali, beserta jajarannya, Ilham mengatakan, dengan keluarnya rekomendasi tersebut maka pendaftaran Bakal Calon lainnya dipastikan sudah tutup.
"Jadi tidak ada lagi calon selain DIA. Kami mengedepankan amanah konstitusi partai dan ini adalah sebuah tugas dan tanggung jawab seluruh kader dan merupakan dinamika partai," tegas Wali Kota Makasar dua priode ini.
Ia menekankan kepada seluruh kader bahwa dengan keluarnya rekomendasi itu, seluruh mesin partai dalam hal ini kader dan simpatisan diharapkan bergerak untuk bersama-sama menjalankan amanah tersebut. Kalaupun nanti dalam perjalananya ada yang berkhianat, dirinya tidak segan-segan memberikan sanksi.
Sementara Ketua DPD II Demokrat Sulsel Adi Rasyid Ali mengatakan, hasil rekomendasi itu akan dijalankan sesuai dengaan aturan yang ada. Kendati dirinya tidak direkomendasi menjadi usungan partai berlambang mercy itu, kaata dia, tidak akan melakukan perlawanan.
"Saya berharap rekomendasi ini digunakan sebagai mana mestinya. Tidak ada bentuk perlawanan dilakukan DPD Makassar, kami taat dengan atauran partai dan amanah ketua. Kami akan menjalankan semua aturan sesuai dengan mekanisme yang ada. Pendaftaran selesai hari ini," paparnya.
Legislator Demokrat Makassar ini menegaskan baik di tingkat DPD dan PAC di kecamatan tidak akan melakukan perlawan dan akan bersatu dan kompak serta selaras memenangkan pasangan DIA menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar pada 18 September 2013.
Ditempat yang sama Danny Pomanto menyatakan, pasangan DIA tidak akan mempermalukan partai Demokrat dan akan mengeluarkan seluruh kemampuan untuk dapat menang dalam Pilkada Wali Kota Makassar.
"Kami tidak akan mempermalukan Demokrrat. `Siri na pacce` kami punya malu. Apapun yang miliki akan dikeluarkan, kami komitmen DIA bisa memenangkan, ini amanah kami berdua. Kami menghaturkan rasa hormat kepada para pemimpin di Partai Demokat," ucapnya.
"Berdasarkan hasil rekomendasi dari DPP Demokrat yang telah ditandatangi ketua DPP dan Sekjen maka pasangan DIA resmi diusung Demokrat dalam Pilkada Wali Kota Makassar," kata Ketua DPD I Demokrat Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin, di Makassar, Senin.
Dalam penyerahan rekomendasi Nomor 78/SK/DPP.PD/V/2013 di Sekertariat DPD I Demokrat Sulsel tersebut juga dihadiri ketua DPD II Demokrat Makassar, Adi Rasyid Ali, beserta jajarannya, Ilham mengatakan, dengan keluarnya rekomendasi tersebut maka pendaftaran Bakal Calon lainnya dipastikan sudah tutup.
"Jadi tidak ada lagi calon selain DIA. Kami mengedepankan amanah konstitusi partai dan ini adalah sebuah tugas dan tanggung jawab seluruh kader dan merupakan dinamika partai," tegas Wali Kota Makasar dua priode ini.
Ia menekankan kepada seluruh kader bahwa dengan keluarnya rekomendasi itu, seluruh mesin partai dalam hal ini kader dan simpatisan diharapkan bergerak untuk bersama-sama menjalankan amanah tersebut. Kalaupun nanti dalam perjalananya ada yang berkhianat, dirinya tidak segan-segan memberikan sanksi.
Sementara Ketua DPD II Demokrat Sulsel Adi Rasyid Ali mengatakan, hasil rekomendasi itu akan dijalankan sesuai dengaan aturan yang ada. Kendati dirinya tidak direkomendasi menjadi usungan partai berlambang mercy itu, kaata dia, tidak akan melakukan perlawanan.
"Saya berharap rekomendasi ini digunakan sebagai mana mestinya. Tidak ada bentuk perlawanan dilakukan DPD Makassar, kami taat dengan atauran partai dan amanah ketua. Kami akan menjalankan semua aturan sesuai dengan mekanisme yang ada. Pendaftaran selesai hari ini," paparnya.
Legislator Demokrat Makassar ini menegaskan baik di tingkat DPD dan PAC di kecamatan tidak akan melakukan perlawan dan akan bersatu dan kompak serta selaras memenangkan pasangan DIA menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar pada 18 September 2013.
Ditempat yang sama Danny Pomanto menyatakan, pasangan DIA tidak akan mempermalukan partai Demokrat dan akan mengeluarkan seluruh kemampuan untuk dapat menang dalam Pilkada Wali Kota Makassar.
"Kami tidak akan mempermalukan Demokrrat. `Siri na pacce` kami punya malu. Apapun yang miliki akan dikeluarkan, kami komitmen DIA bisa memenangkan, ini amanah kami berdua. Kami menghaturkan rasa hormat kepada para pemimpin di Partai Demokat," ucapnya.
Amran Optimistis PKB Rebut Kursi Dapil Mamuju
Amram HB yang saat ini menjabat anggota DPRD Sulawesi Barat, merasa optimistis Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bakal merebut kursi untuk daerah pemilihan (Dapil) V Kabupaten Mamuju pada pemilihan legislatif April 2014.
"Saya yakin PKB akan mampu mendudukkan wakilnya di DPRD Sulbar khususnya perwakilan Dapil Mamuju hasil Pemilu 2014," kata Amran HB yang juga bakal Caleg PKB di Mamuju, Selasa.
Mantan Ketua DPD Partai Persatuan Nasional (PPN) ini menyampaikan, dirinya memilih bergabung dengan PKB karena merasa lebih nyaman dibandingkan Parpol lainnya.
"PKB ini merupakan gerbong NU (Nahdlatul Ulama). Dasar inilah sehingga saya menentukan pilihan untuk bergabung ke PKB dalam mengembang amanah ummat," katanya.
Karena itu, kata dia, konsolidasi diantara pengurus partai terus ditingkatkan guna membangun kekuatan menghadapi event pesta demokrasi lima tahunan.
"Agenda nasional itu telah ada di pelupuk mata. Makanya, kami terus bergerak untuk membangun komunikasi dengan masyarakat yang ada di daerah ini," ungkap Amram.
Selaku anggota DPRD Sulbar yang aktif, kata dia, hal itu merupakan modal besar untuk ikut membangun komunikasi dengan masyarakat.
Ia menyampaikan, saat ini teman teman telah bergerak cepat melakukan komunikasi politik dengan masyarakat yang ada di dapilnya.
"Kita berharap komunikasi kerja kerja tim tetap solid sehingga target perolehan suara terpenuhi sesuai dengan target," ungkapnya.
"Saya yakin PKB akan mampu mendudukkan wakilnya di DPRD Sulbar khususnya perwakilan Dapil Mamuju hasil Pemilu 2014," kata Amran HB yang juga bakal Caleg PKB di Mamuju, Selasa.
Mantan Ketua DPD Partai Persatuan Nasional (PPN) ini menyampaikan, dirinya memilih bergabung dengan PKB karena merasa lebih nyaman dibandingkan Parpol lainnya.
"PKB ini merupakan gerbong NU (Nahdlatul Ulama). Dasar inilah sehingga saya menentukan pilihan untuk bergabung ke PKB dalam mengembang amanah ummat," katanya.
Karena itu, kata dia, konsolidasi diantara pengurus partai terus ditingkatkan guna membangun kekuatan menghadapi event pesta demokrasi lima tahunan.
"Agenda nasional itu telah ada di pelupuk mata. Makanya, kami terus bergerak untuk membangun komunikasi dengan masyarakat yang ada di daerah ini," ungkap Amram.
Selaku anggota DPRD Sulbar yang aktif, kata dia, hal itu merupakan modal besar untuk ikut membangun komunikasi dengan masyarakat.
Ia menyampaikan, saat ini teman teman telah bergerak cepat melakukan komunikasi politik dengan masyarakat yang ada di dapilnya.
"Kita berharap komunikasi kerja kerja tim tetap solid sehingga target perolehan suara terpenuhi sesuai dengan target," ungkapnya.
Rutan Mamuju Pecahkan Rekor Muri Tudung Saji
Warga binaan penghuni Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kelas II Mamuju, Sulawesi Barat, sukses mencatatkan diri untuk mendapatkan prestasi spektakuler yakni rekor Muri Tudung Saji terbesar di Indonesia.
Kepala Rutan Mamuju Kelas II Mamuju, Achmad Sugiharto dalam kungjungan Dirjen Pemasyarakatan RI di Mamuju, Rabu, menyampaikan ide awal pembuatan Tudung Saji ini ketikan ada kungjungan kerja teman-teman dari Kementerian Hukum dan HAM RI beberapa waktu yang lalu.
"Alhamdulillah, tantangan itu kami respon. Kerja keras pegawai dan warga binaan akhirnya sukses menyelesaikan proses pembuatan Tudung Saji terbesar di Indonesia," kata Ahmad Sugiharto.
Ia menyampaikan, proses pembuatan Tudung Saji ini dikerjakan lima orang warga binaan selama 19 hari dengan ukuran raksasa.
"Kami sudah berkoordinasi dengan pihak MURI (Museum Rekor Indonesia) dan telah memberikan sinyal positif. Makanya, kedatangan Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham RI, Muhammad Sueb sekaligus menyaksikan penandatanganan Notaris atas prestasi rekor Muri yang didapatkan warga binaan," ungkapnya.
Achmad menjelaskan, Tudung Saji ini memiliki luas isi tengah 3,5 meter, tinggi 9,5 cm, panjang lingkaran 11,5 meter dan berat 33 Kilogram.
Selain itu kata dia, Tudung Saji ini menggunakan bahan baku berupa Lidi dari pohon enau sebanyak 6.140 batang, rangka kayu rotan sekitar 50 meter dengan menghabiskan tali hingga 2 kilogram.
"Karya binaan penghuni Rutan ini sangat spektakuler sehingga sukses mencatatkan rekor Muri," ujarnya.
Ia menyampaikan, prestasi ini tentu membanggakan sekaligus mempertegas bahwa penghuni Rutan Mamuju juga memiliki jati diri untuk berkarya walaupun menjadi tahanan.
"Kegiatan seperti ini akan trus dikembangkan sehingga setelah menjalani proses hukum bisa memiliki keahlian setelah berkumpul kembali dengan keluarga para Napi," ujarnya.
Sementara itu Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham RI, Muhammad Sueb menyampaikan, turut berbangga atas kreativitas yang dilakukan warga binaan Rutan Mamuju.
"Ini prestasi yang kedua kalinya setelah sebelumnya Rutan di Bayuwangi Jatim, berhasil membuat Al Qur`an terbesar sehingga mencatatkan diri mendapatkan rekor Muri. Kali ini kami temukan Tudung Saji yang diyakini bisa mendapatkan pengakuan Rekor Muri," ujarnya.
Ia menyampaikan, kegiatan seperti ini akan terus dilakukan sehingga nantinya bermanfaat setelah menjalani proses hukum.
Kepala Rutan Mamuju Kelas II Mamuju, Achmad Sugiharto dalam kungjungan Dirjen Pemasyarakatan RI di Mamuju, Rabu, menyampaikan ide awal pembuatan Tudung Saji ini ketikan ada kungjungan kerja teman-teman dari Kementerian Hukum dan HAM RI beberapa waktu yang lalu.
"Alhamdulillah, tantangan itu kami respon. Kerja keras pegawai dan warga binaan akhirnya sukses menyelesaikan proses pembuatan Tudung Saji terbesar di Indonesia," kata Ahmad Sugiharto.
Ia menyampaikan, proses pembuatan Tudung Saji ini dikerjakan lima orang warga binaan selama 19 hari dengan ukuran raksasa.
"Kami sudah berkoordinasi dengan pihak MURI (Museum Rekor Indonesia) dan telah memberikan sinyal positif. Makanya, kedatangan Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham RI, Muhammad Sueb sekaligus menyaksikan penandatanganan Notaris atas prestasi rekor Muri yang didapatkan warga binaan," ungkapnya.
Achmad menjelaskan, Tudung Saji ini memiliki luas isi tengah 3,5 meter, tinggi 9,5 cm, panjang lingkaran 11,5 meter dan berat 33 Kilogram.
Selain itu kata dia, Tudung Saji ini menggunakan bahan baku berupa Lidi dari pohon enau sebanyak 6.140 batang, rangka kayu rotan sekitar 50 meter dengan menghabiskan tali hingga 2 kilogram.
"Karya binaan penghuni Rutan ini sangat spektakuler sehingga sukses mencatatkan rekor Muri," ujarnya.
Ia menyampaikan, prestasi ini tentu membanggakan sekaligus mempertegas bahwa penghuni Rutan Mamuju juga memiliki jati diri untuk berkarya walaupun menjadi tahanan.
"Kegiatan seperti ini akan trus dikembangkan sehingga setelah menjalani proses hukum bisa memiliki keahlian setelah berkumpul kembali dengan keluarga para Napi," ujarnya.
Sementara itu Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham RI, Muhammad Sueb menyampaikan, turut berbangga atas kreativitas yang dilakukan warga binaan Rutan Mamuju.
"Ini prestasi yang kedua kalinya setelah sebelumnya Rutan di Bayuwangi Jatim, berhasil membuat Al Qur`an terbesar sehingga mencatatkan diri mendapatkan rekor Muri. Kali ini kami temukan Tudung Saji yang diyakini bisa mendapatkan pengakuan Rekor Muri," ujarnya.
Ia menyampaikan, kegiatan seperti ini akan terus dilakukan sehingga nantinya bermanfaat setelah menjalani proses hukum.
Satake,Gelar HUT 21 Orang Siswa SPN Karombasan
Rabu 30/01 pukul 10:00 witta kemarin, Kepala Sekolah Polisi Negara(Ka-SPN) Karombasan AKBP Satake Bayu dan Waka-SPN Kompol Gustav Lengkong beserta jajaran SPN Karombasan dan Ibu – ibu Bhayangkari, menggelar acara makan siang bersama ratusan siswa Seba Polri dengan sederhana bertempat di SPN Karombasan.
Kepada CP mantan Kapolres Bitung itu mengakui bahwa hari itu dirinya mengambil kebijakan untuk menggelar Hari ulang tahun sederhana internal SPN Karombasan.
Tujuan daripada HUT beberapa siswa tersebut, adalah mempererat tali persaudaraan di kalangan siswa dan para instruktur.”Dengan merayakan HUT pada 21 siswa di SPN, berarti kita mempererat tali kekeluargaan antara para instruktur dan siswa”,ujar Satake via ponsel.
Ditanya apakah ada upaya pembenahan dan referensi terkait fasilitas pendukung di SPN, menurut Satake dirinya berencana memohon penambahan sarana pendukung seperti lemari, meja – kursi, dan tempat tidur para siswa.”Barang – barang itu sudah banyak yang harus di tambah dan di ganti karena sudah di makan usia (sudah tua)”,timpal dia.
Satake Bayu juga mengaku di dua bulan terakhir pendidikan para Seba Polri ini, pihaknya mempertebal materi lewat praktek anti huru – hara atau tawuran.”Dalam dua bulan terakhir para siswa kami bekali dengan materi anti huru – hara atau anti tawuran sekaligus praktek di lapangan”, pungkas perwira yang di kenal ramah dengan wartawan itu.
Kepada CP mantan Kapolres Bitung itu mengakui bahwa hari itu dirinya mengambil kebijakan untuk menggelar Hari ulang tahun sederhana internal SPN Karombasan.
Tujuan daripada HUT beberapa siswa tersebut, adalah mempererat tali persaudaraan di kalangan siswa dan para instruktur.”Dengan merayakan HUT pada 21 siswa di SPN, berarti kita mempererat tali kekeluargaan antara para instruktur dan siswa”,ujar Satake via ponsel.
Ditanya apakah ada upaya pembenahan dan referensi terkait fasilitas pendukung di SPN, menurut Satake dirinya berencana memohon penambahan sarana pendukung seperti lemari, meja – kursi, dan tempat tidur para siswa.”Barang – barang itu sudah banyak yang harus di tambah dan di ganti karena sudah di makan usia (sudah tua)”,timpal dia.
Satake Bayu juga mengaku di dua bulan terakhir pendidikan para Seba Polri ini, pihaknya mempertebal materi lewat praktek anti huru – hara atau tawuran.”Dalam dua bulan terakhir para siswa kami bekali dengan materi anti huru – hara atau anti tawuran sekaligus praktek di lapangan”, pungkas perwira yang di kenal ramah dengan wartawan itu.
HPN 2013 Sulut “Dimanfaatkan” Sejumlah Partai Besar
Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2013 yang di pusatkan di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, Senin (11/02) hari ini, akan dibuka secara langsung oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono.
Sayangnya momentum HPN 2013 di Manado – Sulut yang seharusnya menjadi hari kebanggan seluruh kalangan insan pers di Indonesia, justru dinodai dengan kepentingan politik beberapa partai besar.
Buktinya, disepanjang jalan dari Bandara Samratulangi Manado hingga samping SPBU Kairagi, bukannya dihiasi atribut HPN 2013, tetapi justru dihiasi atribut Partai Demokrat dan Kosgoro yang nota bene adalah organisasi sayap dari Partai Golkar.
Momentum HPN 2013 yang kini berubah menjadi ajang politik, mendapat kecaman keras dari sejumlah pemerhati dan pelaku pers di Provinsi Sulawesi Utara.
Sayangnya momentum HPN 2013 di Manado – Sulut yang seharusnya menjadi hari kebanggan seluruh kalangan insan pers di Indonesia, justru dinodai dengan kepentingan politik beberapa partai besar.
Buktinya, disepanjang jalan dari Bandara Samratulangi Manado hingga samping SPBU Kairagi, bukannya dihiasi atribut HPN 2013, tetapi justru dihiasi atribut Partai Demokrat dan Kosgoro yang nota bene adalah organisasi sayap dari Partai Golkar.
Momentum HPN 2013 yang kini berubah menjadi ajang politik, mendapat kecaman keras dari sejumlah pemerhati dan pelaku pers di Provinsi Sulawesi Utara.
Upacara Suci Guan Siaw “Cap Go Meh” 2013
Upacara suci Guan Siaw atau yang lebih dikenal dengan Hari Raya Cap Go Meh yang sementara berlangsung hari ini, dipastikan akan lebih meriah dibandingkan tahun – tahun sebelumnya.
Menurut Ketua Panitia Cap Go Meh 2013, Ronald Moningka, karena seluruh Tempat Ibadah Tridarma yang bernaung dibawah Perhimpunan Tempat Ibadah Tridarma (PTIT) Ban Hing Kiong Manado yang berjumlah delapan tempat ibadah, akan menggelar upacara bersama.
Sementara untuk rute yang akan dilewati prosesi upacara Guan Siaw atau Cap Go Meh, akan mengambil start di Klenteng Banhing Kiong dan finis di lokasi yang sama.
Selaku Panitia, Moningka memohon maaf kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara khususnya di Kota Manado, karena aktifitas masyarakat akan terganggu dengan kemacetan yang akan terjadi saat upacara berlangsung.
Sementara itu, Kasatlantas Polresta Manado, Kompol Alvaris Patiwael mengharapkan, masyarakat yang memiliki kendaraan untuk tidak memarkir kendaraan di atas badan jalan, khususnya di sepanjang jalan yang akan dilewati upacara Cap Go Meh.
Menurut Ketua Panitia Cap Go Meh 2013, Ronald Moningka, karena seluruh Tempat Ibadah Tridarma yang bernaung dibawah Perhimpunan Tempat Ibadah Tridarma (PTIT) Ban Hing Kiong Manado yang berjumlah delapan tempat ibadah, akan menggelar upacara bersama.
Sementara untuk rute yang akan dilewati prosesi upacara Guan Siaw atau Cap Go Meh, akan mengambil start di Klenteng Banhing Kiong dan finis di lokasi yang sama.
Selaku Panitia, Moningka memohon maaf kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara khususnya di Kota Manado, karena aktifitas masyarakat akan terganggu dengan kemacetan yang akan terjadi saat upacara berlangsung.
Sementara itu, Kasatlantas Polresta Manado, Kompol Alvaris Patiwael mengharapkan, masyarakat yang memiliki kendaraan untuk tidak memarkir kendaraan di atas badan jalan, khususnya di sepanjang jalan yang akan dilewati upacara Cap Go Meh.
Mantan Bendahara “Ungkap” Dugaan Korupsi Dinas Pariwisata Manado
MANADO – Mantan Bendahara Dinas Pariwisata Kota Manado, Enny Umbas saat melakukan demo di Kantor Gubernur Sulut, membeberkan adanya dugaan kasus korupsi yang terjadi di Dinas Pariwisata Kota Manado.
Umbas mengungkapkan, bahwa tahun 2012 lalu dirinya telah melaporkan ke pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya aliran dana dari Dinas Pariwisata Kota Manado yang berasal dari APBD, diduga dipakai untuk kepentingan pribadi dan keluarga Walikota serta untuk suksesi pencalonan sebagai Ketua DPD salah satu Partai besar. “Saya sudah penah melaporkan dugaan korupsi di Dinas Pariwisata Kota Manado ke KPK tahun 2012 lalu”, bebernya.
Menurutnya, uang yang di berikan kepada ke 13 DPC se-Sulut untuk suksesi pencalonan Ketua DPD, diduga diambil dari APBD khususnya diambil dari SKPD – SKPD, yang dibuktikan melalui bukti kwitasi pengeluaran Dinas Pariwisata sebesar 20 juta untuk membiayai satu DPC.
Ditambahkannya, KPK berjanji akan melakukan pembuktian paralel antara kesaksiannya dengan Diana Maringka salah satu penerima aliran dana dimaksud. “KPK berjanji akan melakukan pembuktian pararel dirinya dengan Diana Maringka mantan Ketua DPC Partai Demokrat Mitra”, ungkapnya.
Sementara itu, Pengamat Politik Sulawesi Utara Karel Nayoan mengatakan, apabila yang di ungkapkan Enny Umbas selaku pelapor benar – benar terjadi, harus diseriusi aparat hukum. “Itu adalah tindakan korupsi”, tegasnya.
Nayoan berharap, aparat terkait dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan untuk secepatnya mengusut tuntas dugaan korupsi di Dinas Pariwisata Kota Manado.
Umbas mengungkapkan, bahwa tahun 2012 lalu dirinya telah melaporkan ke pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait adanya aliran dana dari Dinas Pariwisata Kota Manado yang berasal dari APBD, diduga dipakai untuk kepentingan pribadi dan keluarga Walikota serta untuk suksesi pencalonan sebagai Ketua DPD salah satu Partai besar. “Saya sudah penah melaporkan dugaan korupsi di Dinas Pariwisata Kota Manado ke KPK tahun 2012 lalu”, bebernya.
Menurutnya, uang yang di berikan kepada ke 13 DPC se-Sulut untuk suksesi pencalonan Ketua DPD, diduga diambil dari APBD khususnya diambil dari SKPD – SKPD, yang dibuktikan melalui bukti kwitasi pengeluaran Dinas Pariwisata sebesar 20 juta untuk membiayai satu DPC.
Ditambahkannya, KPK berjanji akan melakukan pembuktian paralel antara kesaksiannya dengan Diana Maringka salah satu penerima aliran dana dimaksud. “KPK berjanji akan melakukan pembuktian pararel dirinya dengan Diana Maringka mantan Ketua DPC Partai Demokrat Mitra”, ungkapnya.
Sementara itu, Pengamat Politik Sulawesi Utara Karel Nayoan mengatakan, apabila yang di ungkapkan Enny Umbas selaku pelapor benar – benar terjadi, harus diseriusi aparat hukum. “Itu adalah tindakan korupsi”, tegasnya.
Nayoan berharap, aparat terkait dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan untuk secepatnya mengusut tuntas dugaan korupsi di Dinas Pariwisata Kota Manado.
Pelaku Usaha Manado Wajib Miliki Dokumen UKL / UPL
Pelaku usaha di Kota Manado wajib memiliki dokumen Usaha Kelola Lingkungan dan Usaha Penegelolaan Lingkungan (UKL/UPL).
Demikian ditegaskan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Manado, Johsua Pangkerego.
Menurutnya, sebelum melakukan usaha di Manado, pengusaha wajib memiliki dokumen kajian UKL/UPL.
Dikatakan Pengkerego, pengurusan atau pembuatan UKL/UPL tidak dipungut biaya alias gratis.
Dijelaskan, bila pihak pengusaha tidak tahu membuat sendiri, bisa melalui jasa konsultan, untuk menyusun UKL/UPL bahkan BLH pun siap memfasilitasi UKL/UPL mencarikan konsultan.
Di tambahkan, pihaknya hanya sebatas memfasilitasi, karena pegawai BLH dilarang menerima uang.
Demikian ditegaskan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Manado, Johsua Pangkerego.
Menurutnya, sebelum melakukan usaha di Manado, pengusaha wajib memiliki dokumen kajian UKL/UPL.
Dikatakan Pengkerego, pengurusan atau pembuatan UKL/UPL tidak dipungut biaya alias gratis.
Dijelaskan, bila pihak pengusaha tidak tahu membuat sendiri, bisa melalui jasa konsultan, untuk menyusun UKL/UPL bahkan BLH pun siap memfasilitasi UKL/UPL mencarikan konsultan.
Di tambahkan, pihaknya hanya sebatas memfasilitasi, karena pegawai BLH dilarang menerima uang.
Dua Bulan PPK Kerja Tanpa Sekretaris Dan Staf, Ketua Dan Anggota Jadi Pembawa Surat
Sejak dilantik pada 6 April 2013 lalu praktis Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) harus bekerja rangkap sebagai staf sampai sekarang ini.
Pasalnya, baik PPK dan PPS ternyata belum memiliki staf. Seperti di PPK seharusnya sudah memiliki staf sekretariat yang terdiri dari seorang sekretaris dan dua orang staf sedang PPS satu orang staf.
Jangan heran jika ada Ketua dan anggota PPK terpaksa harus menjadi pembawa surat yang seharusnya menjadi tugas staf sekretariat PPK. Hal in tentu sangat menggangu kinerja dari PPK itu sendiri. ”Ya mau dibilang apa, memang belum ada staf sekretariat,” kata Ketua PPK Aertembaga Debby Rogahang, Rabu (29/5).
Keterlambatan penempatan sekretaris dan staf PPK itu juga diakui Ketua PPK Matuari Frangky Darongke sangat mengganggu kinerja dari PPK. “Memang cukup menghambat, tetapi menurut keterangan Sekretaris KPU, usulan untuk Sekretaris dan staf PPK sudah disampaikan ke Pemkot Bitung dan saat ini sedng diproses,” jelas Darongke.
Senada pula dikatakan personil PPK Kecamatan Maesa, Jemmy Paulus. Menurutnya, selain mengganggu kinerja PPK juga saat ini pelaksanaan pendataan dan pemutahiran data pemilih yang dilakukan Panitia Pendaftaran Pemilih (Partarlih) telah hampir selesai. Sementara pembayaran honor Pantarlih seharusnya akan dilakukan melalui Sekretariat PPK, nah bagaimana itu harus dibayar kalau Sekretaris dan staf PPK saja belum ada. Kami mendesak agar staf PPK dan saf PPS agar dapat segera ditempatkan oleh pemerintah kota,” tandas Paulus.
Sekretaris KPUD Bitung, Rylo Panai dihubungi wartawan mengakui usulan untuk sekretaris dan staf PPK sudah dikirimkan sejak pekan lalu ke Pemkot Bitung. “Usulannya sudah disampaikan sejak minggu lalu dan sekarang sedang diproses oleh Pemkot,” jelas Panai.
Anehnya, Sekretaris Kota Bitung, Edison Humiang yang dihubungi sejumlah wartawan membantah jika surat pengusulan sekretaris dan staf PPK telah masuk di Pemkot Bitung. “Suratnya tidak masuk pada saya,” jelasnya.
Sementara salah satu staf di Bagian Hukum Pemkot Bitung menjelaskan bahwa usulan itu harus dipelajari Bagian Hukum selanjutnya dikirim ke Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan untuk penempatan personil , selanjutnya dikembalikan ke Bagian Hukum untuk diverifikasi dan diajukan ke Walikota untuk diterbitkan surat keputusan
Pasalnya, baik PPK dan PPS ternyata belum memiliki staf. Seperti di PPK seharusnya sudah memiliki staf sekretariat yang terdiri dari seorang sekretaris dan dua orang staf sedang PPS satu orang staf.
Jangan heran jika ada Ketua dan anggota PPK terpaksa harus menjadi pembawa surat yang seharusnya menjadi tugas staf sekretariat PPK. Hal in tentu sangat menggangu kinerja dari PPK itu sendiri. ”Ya mau dibilang apa, memang belum ada staf sekretariat,” kata Ketua PPK Aertembaga Debby Rogahang, Rabu (29/5).
Keterlambatan penempatan sekretaris dan staf PPK itu juga diakui Ketua PPK Matuari Frangky Darongke sangat mengganggu kinerja dari PPK. “Memang cukup menghambat, tetapi menurut keterangan Sekretaris KPU, usulan untuk Sekretaris dan staf PPK sudah disampaikan ke Pemkot Bitung dan saat ini sedng diproses,” jelas Darongke.
Senada pula dikatakan personil PPK Kecamatan Maesa, Jemmy Paulus. Menurutnya, selain mengganggu kinerja PPK juga saat ini pelaksanaan pendataan dan pemutahiran data pemilih yang dilakukan Panitia Pendaftaran Pemilih (Partarlih) telah hampir selesai. Sementara pembayaran honor Pantarlih seharusnya akan dilakukan melalui Sekretariat PPK, nah bagaimana itu harus dibayar kalau Sekretaris dan staf PPK saja belum ada. Kami mendesak agar staf PPK dan saf PPS agar dapat segera ditempatkan oleh pemerintah kota,” tandas Paulus.
Sekretaris KPUD Bitung, Rylo Panai dihubungi wartawan mengakui usulan untuk sekretaris dan staf PPK sudah dikirimkan sejak pekan lalu ke Pemkot Bitung. “Usulannya sudah disampaikan sejak minggu lalu dan sekarang sedang diproses oleh Pemkot,” jelas Panai.
Anehnya, Sekretaris Kota Bitung, Edison Humiang yang dihubungi sejumlah wartawan membantah jika surat pengusulan sekretaris dan staf PPK telah masuk di Pemkot Bitung. “Suratnya tidak masuk pada saya,” jelasnya.
Sementara salah satu staf di Bagian Hukum Pemkot Bitung menjelaskan bahwa usulan itu harus dipelajari Bagian Hukum selanjutnya dikirim ke Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan untuk penempatan personil , selanjutnya dikembalikan ke Bagian Hukum untuk diverifikasi dan diajukan ke Walikota untuk diterbitkan surat keputusan
Sinode GMIM dan Ormas Adat Minahasa Dukung Lousan ke KPU Bitung
Sedikitnya sembilan organisasi kemasyarakatan (Ormas) adat Minahasa di Bitung dan Sinode GMIM menyatakan dukungan terhadap Jorry Lousan SE untuk menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bitung.
Dukungan disampaikan secara resmi dalam bentuk tertulis yang dikirimkan ke Tim Seleksi Calon anggota KPU Kota Bitung. Ke sembilan ormas adat Minahasa yang mendukung Jorry Lousan untuk menjadi anggota KPU Bitung itu, yakni Brigade Manguni yang ditandatangani oleh Tonaas Fabian Kaloh, SIP,MSi, Ketua Milisi Waraney Stanley Doringin, Ketua Manguni Esa Denny Rungkat, Sekretaris Pakasaan Sammy Songgigilan, Ketua Komponen Masyarakat Erpack Bitung dan Bela Negara, Christian Egam,SSos, Tommy Rondonuwu dari Waraney Puser In Tana, Kerua Trisula Jhon Songkaton, Dolfie Rumampuk dari Waraney Esa dan Sekjen Majelis Kebudayaan Minahasa Bitung Richard Tirajoh. “Kami sembilan organisasi adat Minahasa di Bitung telah sepakat untuk mendukung Jorry Lousan selaku Ketua Pakasaan Bitung untuk dicalonkan sebagai anggota KPU Bitung,” tandas Christian Egam dan Dolfie Rumampuk.
Selain itu, melalui surat yang ditandatangani Pdt M Tampi,STh,MSi dan Pdt Arthur Rumengan, M.Teol selaku Ketua dan Sekretaris BPM Sinode GMIM dalam suratnya Nomor 0606/UM.IIB/5-2013 yang dikirim ke Tim Seleksi calon KPU Bitung juga menyatakan Jorry Lousan sebagai warga gereja yang memiliki kapasitas dan integritas untuk dipertimbangkan sebagai anggota KPU.
Tidak itu, saja Lousan sebagai Sekretaris P/KB GMIM Wilayah Bitung Satu mendapat dukungan penuh dari Komisi Pria Kaum Bapa (P/KB) Rayon Bitung melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua Pnt Markus Pitoy,SE dan Sekretaris Pnt Jonly Tamaka,SE. “Pak Jorry Lousan satu-satunya yang kami dukung untuk ke KPU Bitung,” pungkas Pitoy dan Tamaka
Dukungan disampaikan secara resmi dalam bentuk tertulis yang dikirimkan ke Tim Seleksi Calon anggota KPU Kota Bitung. Ke sembilan ormas adat Minahasa yang mendukung Jorry Lousan untuk menjadi anggota KPU Bitung itu, yakni Brigade Manguni yang ditandatangani oleh Tonaas Fabian Kaloh, SIP,MSi, Ketua Milisi Waraney Stanley Doringin, Ketua Manguni Esa Denny Rungkat, Sekretaris Pakasaan Sammy Songgigilan, Ketua Komponen Masyarakat Erpack Bitung dan Bela Negara, Christian Egam,SSos, Tommy Rondonuwu dari Waraney Puser In Tana, Kerua Trisula Jhon Songkaton, Dolfie Rumampuk dari Waraney Esa dan Sekjen Majelis Kebudayaan Minahasa Bitung Richard Tirajoh. “Kami sembilan organisasi adat Minahasa di Bitung telah sepakat untuk mendukung Jorry Lousan selaku Ketua Pakasaan Bitung untuk dicalonkan sebagai anggota KPU Bitung,” tandas Christian Egam dan Dolfie Rumampuk.
Selain itu, melalui surat yang ditandatangani Pdt M Tampi,STh,MSi dan Pdt Arthur Rumengan, M.Teol selaku Ketua dan Sekretaris BPM Sinode GMIM dalam suratnya Nomor 0606/UM.IIB/5-2013 yang dikirim ke Tim Seleksi calon KPU Bitung juga menyatakan Jorry Lousan sebagai warga gereja yang memiliki kapasitas dan integritas untuk dipertimbangkan sebagai anggota KPU.
Tidak itu, saja Lousan sebagai Sekretaris P/KB GMIM Wilayah Bitung Satu mendapat dukungan penuh dari Komisi Pria Kaum Bapa (P/KB) Rayon Bitung melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua Pnt Markus Pitoy,SE dan Sekretaris Pnt Jonly Tamaka,SE. “Pak Jorry Lousan satu-satunya yang kami dukung untuk ke KPU Bitung,” pungkas Pitoy dan Tamaka
Pansus Ranperda Perijinan Tertentu Kota Bitung Konsultasi Perubahan ke Ditjen Perimbangan
Sedikitnya 8 anggota panitia khusus (Pansus) DPRD kota Bitung menggelar agenda konsultasi jumat (31/5) tentang perubahan ranperda perijinan tertentu dalam Perda No.6 tahun 2011 ke Kementerian Keuangan Ditjen Perimbangan.
Dimana dalam rencana perubahan tersebut menuangkan retribusi untuk menopang pendapatan asli daerah.
Para rombongan yang dipimpin Youndris Kansil,Greity Mandey,Sumisan Sundana,Sherly Pangau,Nelly Worotikan,Laode Sumaila,Syarifudin Ila dan Lexi Maramis diterima pegawai pelayanan terpadu keuangan daerah Lenny Mardhiag.
Dalam pertemuan tersebut berbagai hal yang diserap seperti ijin gangguan,IMB dan retribusi pertahun.
Mardhiag menjelaskan segala jenis usaha atau sarana umum yang dimanfaatkan untuk aktifitas usaha harus dilaporkan ke pemerintah daerah.
Hal semacam ini bisa dikenakan pajak pertahun terkecuali sarana umum tidak dikomersilkan contohnya gedung yang berkaitan dengan pemerintah tidak dipungut retribusi.
Sementara untuk pengenaan retribusi pertahun wajib dilakukan supaya menjadi dasar pengawasan dan mencegah terjadinya perubahan jenis objek usaha tanpa ijin serta memacu meningkatnya pendapatan daerah.
Kansil pun saat dikonfirmasi mengatakan bahwa perubahan ranperda tersebut untuk mengatur ijin yang dikenakan retribusi atau ijin yang tidak dikenakan diantaranya sarana umum lembaga pemerintah dan tempat-tempat ibadah.
Dimana dalam rencana perubahan tersebut menuangkan retribusi untuk menopang pendapatan asli daerah.
Para rombongan yang dipimpin Youndris Kansil,Greity Mandey,Sumisan Sundana,Sherly Pangau,Nelly Worotikan,Laode Sumaila,Syarifudin Ila dan Lexi Maramis diterima pegawai pelayanan terpadu keuangan daerah Lenny Mardhiag.
Dalam pertemuan tersebut berbagai hal yang diserap seperti ijin gangguan,IMB dan retribusi pertahun.
Mardhiag menjelaskan segala jenis usaha atau sarana umum yang dimanfaatkan untuk aktifitas usaha harus dilaporkan ke pemerintah daerah.
Hal semacam ini bisa dikenakan pajak pertahun terkecuali sarana umum tidak dikomersilkan contohnya gedung yang berkaitan dengan pemerintah tidak dipungut retribusi.
Sementara untuk pengenaan retribusi pertahun wajib dilakukan supaya menjadi dasar pengawasan dan mencegah terjadinya perubahan jenis objek usaha tanpa ijin serta memacu meningkatnya pendapatan daerah.
Kansil pun saat dikonfirmasi mengatakan bahwa perubahan ranperda tersebut untuk mengatur ijin yang dikenakan retribusi atau ijin yang tidak dikenakan diantaranya sarana umum lembaga pemerintah dan tempat-tempat ibadah.
SBSI Dan LSM Dukung Pengusutan Penggelapan Di BPN Bitung
Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) mendukung langkah Polres Bitung mengusut dugaan penggelapan dan penipuan yang dilakukan oknum pejabat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bitung.
Hal ini ditegaskan Ketua DPC Federasi SBSI Kota Bitung, Rocky Oroh, Selasa (28/5).”Jika perlu, pekan depan kami akan menggelar aksi di kantor BPN Bitung dan Polres untuk mendukung diungkapnya dugaan penggelapan dan penipuan oleh oknum-oknum pegawai terhadap warga masyarakat terkait pengurusan sertifikat tanah. Apalagi yang menjadi korban adalah warga miskin yang seharus dilayani dan dibantu,” tandas Oroh sembari menambahkan bahwa selama ini pihaknya banyak menerima pengeluhan dari warga miskin.
Hal senada dikatakan juga oleh Edy Sondakh Ketua Forum Petani Kota Bitung dan aktivis LSM Pasela Bitung Samsi Hima. Keduanya mengungkapkan begitu banyak warga petani danwarga miskin sering dipersulit dalam pengurusan surat-surat tanah meski telah mengeluakan uang bagi oknum-oknum pegawai yang menanganinya agar mempercepat keluarnya sertifikat atau surat tanah. “Terlalu banyak masyarakat petani yang merasa tersiksa daakam pengurusan sertifikat tanah, karena itu kami mendukung langkah Polres melakukan pengusutan kasus tersebut,” tandas Sondakh.”Kalau undang-undang bisa segera dirubah, maka kami setuju sekali jika BPN Bitung dibubarkan daripada hanya menyusahkan warga,” sambung Hima.
Samsi dan Sondakh pun meminta agar Polres Bitung tidak segan-segan mengungkap tuntas para pelaku penggelapan dan penipuan dalam pengurusan sertifikat tanah. “Kami mensilaylir bukan hanya seorang pejabat saja yang terlibat,karena itu kasus ini harus diungkap tuntas,” tandasnya.
Seperti diketahui, Polres Bitung belum lama ini telah menetapkan tersangka seorang pejabat di BPN Bitung berinisial JR yang diduga melakukan penggelapan dan penipuan. Bahkan menurut Kapolres Bitung AKBP Harvin Raslin melalui Kasat Reskrim AKP Keri Utiarachman, pihaknya juga mensinyalir kasus ini tidak hanya dilakukan oleh satu orang tapi lebih, karena itu Polres pada pekan ini akan mengupayakan ada seorang lagi yang akan ditetapkan sebagai tersangka.”Pengembangan kasus ini terus dilakukan untuk mengungkap keterlibatan pihak lain,” kata Utiarachman.
Hal ini ditegaskan Ketua DPC Federasi SBSI Kota Bitung, Rocky Oroh, Selasa (28/5).”Jika perlu, pekan depan kami akan menggelar aksi di kantor BPN Bitung dan Polres untuk mendukung diungkapnya dugaan penggelapan dan penipuan oleh oknum-oknum pegawai terhadap warga masyarakat terkait pengurusan sertifikat tanah. Apalagi yang menjadi korban adalah warga miskin yang seharus dilayani dan dibantu,” tandas Oroh sembari menambahkan bahwa selama ini pihaknya banyak menerima pengeluhan dari warga miskin.
Hal senada dikatakan juga oleh Edy Sondakh Ketua Forum Petani Kota Bitung dan aktivis LSM Pasela Bitung Samsi Hima. Keduanya mengungkapkan begitu banyak warga petani danwarga miskin sering dipersulit dalam pengurusan surat-surat tanah meski telah mengeluakan uang bagi oknum-oknum pegawai yang menanganinya agar mempercepat keluarnya sertifikat atau surat tanah. “Terlalu banyak masyarakat petani yang merasa tersiksa daakam pengurusan sertifikat tanah, karena itu kami mendukung langkah Polres melakukan pengusutan kasus tersebut,” tandas Sondakh.”Kalau undang-undang bisa segera dirubah, maka kami setuju sekali jika BPN Bitung dibubarkan daripada hanya menyusahkan warga,” sambung Hima.
Samsi dan Sondakh pun meminta agar Polres Bitung tidak segan-segan mengungkap tuntas para pelaku penggelapan dan penipuan dalam pengurusan sertifikat tanah. “Kami mensilaylir bukan hanya seorang pejabat saja yang terlibat,karena itu kasus ini harus diungkap tuntas,” tandasnya.
Seperti diketahui, Polres Bitung belum lama ini telah menetapkan tersangka seorang pejabat di BPN Bitung berinisial JR yang diduga melakukan penggelapan dan penipuan. Bahkan menurut Kapolres Bitung AKBP Harvin Raslin melalui Kasat Reskrim AKP Keri Utiarachman, pihaknya juga mensinyalir kasus ini tidak hanya dilakukan oleh satu orang tapi lebih, karena itu Polres pada pekan ini akan mengupayakan ada seorang lagi yang akan ditetapkan sebagai tersangka.”Pengembangan kasus ini terus dilakukan untuk mengungkap keterlibatan pihak lain,” kata Utiarachman.
Langganan:
Postingan (Atom)