Rabu, 24 April 2013

ANTISIPASI BENCANA SUB BPBD Imbau Warga Tetap Siaga


Guna mengantisipasi datangnya bencana yang tidak terduga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulteng mengimbau seluruh warga untuk tetap siaga.

“Dimanapun dan kapanpun, kami berharap warga Sulteng selalu waspada dengan adanya bencana. Kami pun terus berupaya menyosialisasikan hal tersebut kepada warga dengan cara berkoordinasi bersama BPBD masing-masing kabupaten dan kota,” ungkap Kepala BPBD Provinsi Sulteng, Bartholomeus Tandigala, Rabu (24/4).

Ia menyatakan, salah satu bukti kesiapsiagaan warga terhadap bencana adalah saat terjadi banjir bandang di Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong (Parmout) beberapa waktu lalu. Menurutnya, warga korban banjir telah memiliki kesiagaan, sehingga mampu menyelamatkan diri dan tidak ada satu pun korban jiwa.

“Di wilayah itu, warga mempunyai jalur evakuasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) bencana. Jadi kami juga berharap hal itu juga dapat diterapkan oleh wilayah lain. Dengan berbagai upaya penanggulangan, kami optimis intensitas korban jiwa dapat dicegah,” tutup Bartho.

Polisi Amankan BBM Ilegal Satu Ton


Kepolisian Resort Kolaka, Sulawesi Tenggara dalam kegiatan operasi mengamankan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang seluruhnya mencapai satu ton lebih di dua tempat yang berbeda.

Humas Polres Kolaka, AKP Nazaruddin di Kolaka, Rabu mengatakan, dari hasil operasi yang digelar kepolisian setempat itu ditemukan sebanyak 24 jerigen BBM jenis solar yang sedang melakukan proses pengangkutan.

"Di kecamatan Rate-Rate ditemukan 24 jerigen hasil operasi polisi dan mengamankan satu tersangka warga kecamatan Loea," katanya.

Selain di Kecamatan Rate-Rate, kata mantan Kapolsek Wundulako itu, di Kecamatan Kolaka juga ditemukan BBM yang sama sebanyak 22 jerigen, kemudian di jalan Abadi sebanyak delapan jerigen yang tidak diketahui asal-usulnya.

"Penangkapan BBM solar ilegal di Kolaka itu saat pelaku sementara parkir dan petugas merasa curiga dengan mobil yang mengangkut BBM itu hingga dilakukan penangkapan," jelasnya.

Nazaruddin juga mengatakan dalam setiap jerigen yang berisi 35 liter, polisi mengamankan sedikitnya 1.890 liter BBM jenis solar ilegal yang diduga akan dijual ke beberapa lokasi pertambangan.

"Pelaku dan barang bukti saat ini sudah diamankan di Polres Kolaka," ungkap Nazaruddin namun belum menyebut identitas pelaku penggelapan BBM jenis solar tersebut.

Hotel Mega Bintang Lantai Tiga Terbakar


Lantai tiga hotel Mega Bintang yang terletak di Jalan Supu Yusuf, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) terbakar, Rabu sekitar pukul 14:10 Wita.

Pantauan di lokasi kejadian, saat kajadian itu, para tamu yang ada di dalam hotel itu secara spontan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri-masing-masing setelah mendapat informasi dari penjaga hotel itu.

Salah seorang saksi mata Tato, mengatakan awalnya ia melihat asap berasal dari lantai tiga bagian belakang hotel atau tepanya di bagian gudang.

"Diperkirakan api berasal dari gudang itu. Awalnya saya pikir kebakaran itu adalah bekas ban, namun setelah banyak barang-barang yang dikeluarkan dari gudang yang merupakan awal sumber api itu," katanya.

Warga setempat dan karyawan hotel berusaha menyelamatkan beberapa perabot dalam hotel itu, dan bahkan ada yang melakukan dengan cara melemparkannya keluar dari lantai dua, sebelum mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian.

Beberapa menit setelah si jago merah melalap hotel dilantai tiga kemudian muncul beberapa unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi dan berhasil memadamkan api dua jam kemudian. Polisi terpaksa mengalihkan arus lalu lintas untuk menghindari kemacetan di ruas jalan yang tepatnya berada disudut lapangan parkir eks MTQ Kota Kendari.

Pemilik hotel, Mega Bintang, Bayun, saat ditemui mengatakan  api yang muncul dilantai tiga yang membakar seluru aula, diduga dari puntung rokok yang saat dibuang tidak dimatikan sehingga melalap kain yang mudah terbakar di dalam aula hotel itu..

"Saya tidak menudu apakah dari karyawan hotel, ataukah tamu hotel yang tidak sengaja membuang puntung rokoknya pada salah satu tempat, yang dimana terdapat ada bahan baku yang mudah terbakar," katanya.

Kapolsek Mandonga, Kompol Danang Kuswoyo mengatakan, api berasal dari dalam aula hotel lantai tiga. Kemudian menjalar ke tiga kamar hotel. Namun pihaknya belum mengetahui persis penyebab kebakaran tersebut.

"Saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap beberapa karyawan yang tinggal di hotel, api berasal dari aula lantai tiga, tempat penyimpanan barang-barang yang mudah terbakar seperti kasur, bantal dan kursi," katanya.

Ia menmabhakan, sebab kebakaran masih dalam proses pendalaman, sebab aula itu digunakan sebagai tempat tinggal karyawan.

Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu. Namun pihaknya memperkirakan kerugian materi mencapai ratusan juta rupiah

71 Terminal Khusus Belum Kantongi Izin Operasi


Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat sebanyak 71 terminal khusus tambang di provinsi ini belum memiliki izin operasi.

Gubernur Sultra Nur Alam, di Kendari saat Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah, Rabu mengatakan, jumlah keseluruhan terminal khusus sebanyak 74 hanya tiga yang memiliki izin operasi masing-masing di Kolaka, Konawe Utara, dan Kota Kendari.

"Bahkan dari jumlah 74 terminal khusus tersebut, sebanyak 61 terminal khusus tidak memiliki izin prinsip, hanya 13 yang memiliki izin lokasi, enam memiliki izin pembangunan, dan tiga memiliki izin operasi," katanya.

Ia mengatakan syarat sebuah belabuhan atau terminal khusus tambang harus memenuhi empat izin yakni izin prinsip, izin lokasi, izin pembangunan, dan izin operasi.

Ia menjelaskan, berdasarkan pasal 24, PP Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan disebutkan bahwa kapal yang melakukan kegiatan angkutan laut luar negeri dapat melakukan kegiatan di pelabuhan atau terminal khusus dalam negeri yang belum ditetapkan sebagai pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.

"Tetapi dengan ketentuan menyinggahi pelabuhan atau terminal khusus terdekat yang terbuka bagi perdagangan luar negeri untuk melapor kepada petugas BEA da cukai, imigrasi dan karanina, atau mendatangkan petugas BEA dan cukai, imigrasi, dan karantina dari pelabuhan atau termibal khusus terdekat yang terbuka bagi perdagangan luar negeri," kata gubernur.

Dikatakan, kapal yang melakukan angkutan laut luar negeri yang melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan diatas katanya, dikenai sanksi tidak diberikan izin pelayanan di pelabuhan tau terminal khusus.

Menurut gubernur Nur Alam, baru satu terminal khusus di Sultra yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yaitu milik PT Stargate Pasifik Resources yang telah mendapatkan izin operasi dari Dirjen Perla mengenai terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.

Lebih lanjut dijelaskan, sesuai SK bersama tigaa menteri yang terkait dengan pelabuhan eksport maka hanya ada dua pelabuhan eksport yaitu Pelabuhan Pomalaa dan Pelabuhan Umum Kendari.

Berdasarkan informasi dari pengelola pelabuhan khusus Pomalaa dan Adpel Kendari tidak pernah ada laporan mengenai pengangkutan bijih nikel ke luar negeri, melalui pelabuhan Pomalaa maupun Pelabuhan umum Kendari.

"Saya instruksikan kepada Dinas Perhubungan dan SKPD terkait termasuk instansi vertikal untuk meneliti, mendatar permasalahan dan pelanggaran secara terinci dan laporkan kepada saya," katanya.

Sultra Tuan Rumah Harganas Ke-XX 2013


Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-XX bertempat di Kota Kendari yang akan dilaksanakan akhir Juni 2013.

Gubernur Sultra, Nur Alam, saat memimpin rapat gabungan panitia pusat dan daerah, di Kendari, Rabu mengatakan, persiapan untuk menjadi tuan rumah sudah diminta sejak tiga tahun lalu.

"Sebenarnya, kami sudah meminta menjadi tuan rumah Harganas sejak tiga tahun lalu, namun alhamdulillah baru tahun ini kami dipercaya untuk menjadi tuan rumah. Saya tegaskan kai sudah siap menyelenggarakan kegiatan nasional itu," kata Nur Alam, dihadapan seluruh perwakilan 33 provinsi yang mengikuti rapat gabungan tersebut.

Menururnya, pertemuan seluruh stakeholder yang akan terlibat pada pelaksanaan Harnagas tersebut, sekaligus awal sosialisasi secara resmi plaksanaan kegiatan bersama BKKBN dan PKK Pusat tersebut.

Ia mengatakan, sebagai tuan rumah, Harganas ke-XX ini akan menjadi spirit dan tolak ukur panitia lokal untuk kembali menguji kebolehan karena telah berhasil menyelenggarakan berbagai kegiatan nasional di SUltra, seperti MTQ Nasional, Utsawa Dharma Gita Nasional dan Pesparawi Nasional. "Kami ingin jadikan kegiatan nasional ini sebagai media siar potensi daerah, sekaligus sampaikan kepada masyarakat nusantara bahwa Sultra sudah setara dengan daerah lain di Indonesia dalam keberhasilan melaksanakan kegiatan besar," ujarnya.

Gubernur juga meminta kepada setiap SKPD lingkup Sultra agar membantu dan mendampingi peserta dalam mencari hotel, cari kendaraan, berikan pelayanan medis, agar peserta bisa betah tinggal di Kendari.

Dalam rapat tersebut ditetapkan pembagian tugas masing-masing SKPD di Sultra dalam mendampingi kontingen setiap provinsi.

Kontingen DKI Jakarta akan didampingi SKPD Bappeda Prov SUltra, Jawa Timur akan didampingi BPMPD SUltra dan BPD SUltra, Jawa Barat oleh Dinas Sosial SUltra dan BRI Cabang Kendari, Jawa Tengah oleh Dinas Dikbud SUltra dan Bank Mandiri Cabang Kendari, Yogyakarta oleh DInas Kesehatan SUltra dan Bank Panin Cabang Kendari, Bali oleh Dinas Koperasi dan UKM SUltra dan Bank BTN Cabang Kendari, Sumatera Utara oleh Dinas Nakertrans SUltra dan Kanwil BPN SUltra, SUmatera Barat oleh Badan Ketahanan Pangan SUltra dan BII Cabang Kendari.

Sumatera Selatan oleh DInas Pertanian Sultra dan BKD SUltra, Bengkulu oleh DInas Perkebunan SUltra dan Inspektorat SUltra, Riau oleh DInas Kelautan dan Perikanan SUltra dan Badan Penanaman Modal dan PTSP Sultra, Kepulauan Riau oleh Dinas Perindag Sultra dan Divre Bulog Sultra, Banten oleh BPS SUltra dan Bank Mega Cabang Kendari.

Jambi oleh DInas Perhubungan SUltra, Lampung oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif SUltra, NTT oleh DInas PU SJUltra dan DInas Pemuda Olahraga SUltra, NTB oleh Dinas ESDM Sultra dan Balitbang SUltra, Kalimantan Barat oleh Dinas Kehutanan SUltra, Kalimantan Tengah oleh BLH Sultra dan BNNP Sultra, Kalimantan Timur oleh Kanwil Kemenag SUltra dan Biro Kesra SUltra.

Kalimantan Selatan oleh Biro Adm Perekonomian SUltra dan Biro Umum SUltra, SUlawesi Selatan oleh Badan Dilkat SUltra dan BNI Cabang Kendari, SUlawesi Barat oleh BPKAD SUltra dan Biro Hukum SUltra, SUlawesi Tengah oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB SUltra dan Biro Adm Pembangunan Sultra, SUlawesi Utara oleh Biro Adm Pemerintahan SUltra dan RSU Bahteramas SUltra.

Kemudian Gorontalo oleh Sekretaiat DPRD SUltra dan Biro Humas SUltra, Maluku oleh Badan penanggulangan Bencana Daerah SUltra dan PT Telkom Cabang Kendari, Maluku Utara oleh Rumah Sakit Jiwa Kendari dan Bakorluh SUltra, Aceh oleh DInas Pendapaan SUltra dan Bank Muamalat Cabang Kendari, Bangka Belitung oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dan BI Cabang SUltra, Papua oleh Badan Kesbang SUltra dan Biro Organisasi Sultra, Papua Barat oleh Badan Perpustakaan SUltra dan PT PLN Cabang Kendari.

Sebelumnya, ketua Panitia Harganas ke-XX, Vita Gamawan Fauzi mengatakan bahwa kegiatan itu akan diikuti sekitar 5.000 peserta dari seluruh provinsindi Indonesia.

"Ini merupakan momen bagi daerah untuk memperkenalkan potensi daerah terhadap daerah lain melalui peserta yang menghadiri kegiatan ini," katanya.

Lahan IUP Melebihi Luas Potensi Tambang Sultra


Lahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tenggara sudah melebihi luas potensi tambang yang dimiliki provinsi tersebut.

Hal itu diungkapkan Gubernur Sultra H Nur Alam dalam rapat koordinasi pimpinan daerah yang dihadiri para bupati/wali kota dan ketua-ketua DPRD di Kendari, Rabu.

Menurut gubernur, IUP yang diterbitkan pemerintah provinsi maupun dan kabupaten/kota di Sultra, saat ini sudah mencapai 528 izin usaha pertambangan.

IUP sebanyak itu kata dia, memiliki lahan tambang seluas 1,495 juta hektar lebih atau 39,21 persen dari luas wilayah Sultra.

Sedangkan luas lahan potensi tambang yang ada di wilayah Sultra ujarnya, hanya seluas 481 ribu hektar.

"Ini artinya, IUP yang ada, lahannya bukan hanya pada area yang memiliki potensi tambang, melainkan juga sudah termasuk lapangan bola dan perkampungan penduduk atau ada yang tumpang tindih antara satu perusahaan dengan perusahaan lain," katanya.

Kondisi demikian ini kata dia, tentu sangat memprihatinkan, baik dari sisi pengembangan usaha pertambangan maupun dari aspek akuntabilitas perizinan yang dikeluarkan pemerintah daerah.

Oleh karena itu, tegas gubernur, menjadi tugas dan kewajiban para kepala daerah untuk menertibkan dan menata kembali izin-izin yang sudah dikeluarkan tersebut, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan lahan.

"Saya minta para bupati dan wali kota agar berhati-hati dalam menerbitkan IUP di wilayah masing-masing, sehingga tidak ada lagi IUP-IUP yang tumpang tindih maupun di luar potensi tambang," katanya.

Menurut dia, banyak IUP pertambangan nikel di wilayah Sultra itu, akibat kecerobohan para bupati dalam mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP) di daerahnya.

Terbukti, ada IUP nikel yang arealnya tumpang tindih antara satu sama lain, bahkan ada yang meliputi kawasan pemukiman warga.

"Hal-hal seperti ini terjadi, karena bupati tidak meneliti areal kawasan tambang yang dimohonkan izin oleh investor. Makanya, kerusakan lingkungan terjadi di mana-mana," katanya.

BPBD Sulteng Imbau Warga Waspada Cuaca Ekstrim


Pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tengah mengimbau warga untuk mewaspadai kemungkinan terjadinya bencana alam menyusul adanya cuaca cukup ekstrim di daerah itu.

"Curah hujan di beberapa daerah selama dua pekan terakhir ini menunjukkan peningkatan sehingga beberapa daerah di Sulteng terjadi bencana banjir," kata Kepala BPBD Sulawesi Tengah (Sulteng) Bartholomeus Tandigala di Palu, Kamis.

Menurut dia, semua kabupaten dan kota di Sulteng sangat memungkinkan terjadi bencana banjir dan tanah longsor.

Di Sulteng banyak sekali sungai kecil dan besar dan pada saat curah hujan tinggi sewaktu-waktu banjir, katanya.

Ia juga mengingatkan mengenai kondisi tanah labil sehingga mudah longsor. Hal itu ditambah dengan fungsi hutan yang semakin menurun akibat perambahan dan pembabatan, termasuk untuk areal kebun masyarakat.

Mengingat cuaca dalam dua pekan ini terlihat ektrim, masyarakat khususnya yang bermukim di dekat sungai dan bukit-bukit perlu waspada.

Bartholomeus juga mengatakan soal ketersediaan logistik, termasuk untuk kebutuhan sehari-hari, seperti makanan dan keperluan rumah tangga lainnya sebagai cadangan jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam masih cukup tersedia dalam jumlah memadai.

Soal stok logistik untuk korban bencana alam di Sulteng digudang BPBD Sulteng dan juga di kabupaten dan kota dijamin cukup.

Begitu juga untuk sarana dan prasana pendukung, BPBD Sulteng memiliki beberapa unit kendaraan operasional, antara lain mobil dapur umum serba guna, ambulans dan mobil untuk kebutuhan air bersih.

Jika terjadi bencana alam di daerah-daerah, kendaraan-kendaraan tersebut langsung dikerahkan ke lokasi untuk digunakan sesuai kebutuhan.

Sementara Kepala Seksi Observasi dan Informasi Stasiun Meteorologi Bandara Mutiara Palu Aschadi SR mengatakan semua wilayah di Sulteng dalam beberapa hari ke depan masih berpotensi diguyur hujan ringan sampai lebat.

"Termasuk wilayah Palu dan juga Kabupaten tentangga Sigi dan Donggala," katanya

UN Susulan Di Palu Diikuti Seorang Siswi


 Ujian Nasional (UN) susulan tingkat SMA di Kota Palu, Sulawesi Tengah, yang berlangsung Kamis, hanya diikuti seorang siswi.

"Hari pertama UN susulan hanya hadir satu orang saja, padahal tahun-tahun sebelumnya peserta cukup banyak," kata Saiful Bakri, panitia penyelanggara UN SMA Kota Palu, Kamis.

Ia mengaku belum mendapat laporan dari Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Kota Palu mengenai jumlah siswa yang seharusnya mengikutin UN susulan.

"Yang jelas hari ini hanya hadir satu siswa saja," katanya.

UN susulan untuk tingkat SMA di ibu kota provinsi yang akan berlangsung empat hari dari 25-26 April 2013 dan dilanjutkan pada 29-30 April 2013 dipusatkan di sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Model Palu terletak di bilangan Jln Thmarin Kecamatan Palu Timur.

Hari pertama UN susulan sesuai jadwal yang ditetapkan pemerintah mengujikan mata pelajaran bidang studi biologi, kimia, sosiologi, geografi dan antropologi untuk jurusan IPA, IPS dan Bahasa.

Tetapi hari pertama UN susulan di MAN 2 Palu yang hanya diikuti seorang siswi jurusan IPS dengan mata pelajaran diujikan adalah geografi dan sosiologi.

Sementara Humas SMA Negeri 5 Palu Hasri Hamid mengatakan satu-satunya siswi yang mengikuti UN susulan karena bersangkutan pada hari pertama UN tidak ikut karena sakit.

Tetapi hanya UN mata pelajaran sosiologi dan geografi yang terpaksa harus mengikuti ujian susulan.

Khusus untuk UN mata pelajaran lainnya, semua diikutinya.

Total siswa SMA Negeri 5 yang mengikuti UN tingkat SMA pada tahun ajaran 2012/2013 sebanyak 215 orang.

Meski pelaksanaan UN kali ini untuk SMA terkesan buruk karena keterlambatan naskah, ia tetap optimis tingkat kelulusan akan lebih bagus dari sebelumnya karena jauh sebelum UN dilaksanakan berbagai strategi telah dilakukan pihak sekolah.

Basri Beberapa Kali Dapat Izin Keluar Lapas


Basri, narapidana kasus kekerasan Poso yang kabur, diketahui beberapa kali mendapat izin dari petugas Lapas Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, untuk keluar penjara.

"Saya tidak tahu seberapa sering, tapi dia beberapa kali izin keluar tapi tanpa pengawalan ketat oleh polisi," kata juru bicara Polda Sulawesi Tengah AKBP Soemarno di Palu, Rabu.

Basri mendapatkan izin dari pihak Lapas Klas II/A Ampana untuk menjenguk keluarganya yang sakit di Kabupaten Poso yang berjarak sekitar 220 kilometer dari Kabupaten Tojo Una-Una.

Selama ini petugas Lapas Ampana jarang meminta bantuan kepada aparat kepolisian untuk mengawal Basri saat mendapat ijin keluar dari penjara.

"Seharusnya ada pengawalan ketat mengingat Basri adalah tahanan khusus," katanya.

Polda Sulawesi Tengah saat ini juga berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk memburu Basri alias Bagong.

"Kita juga meminta bantuan Densus 88 untuk meringkusnya," katanya.

Basri kabur saat mendapat izin keluar penjara untuk menjenguk keluarganya yang sakit keras pada 19 April 2013.

Bagong kabur usai shalat Jumat dengan memanfaatkan kelengahan petugas lapas.

Basri adalah narapidana kasus kekerasan Poso yang mendekam di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Klas II/A Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una.

Kepala Humas Kawil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Rustam Effendi, menyatakan pencarian Basri difokuskan di Kabupaten Poso.

"Kita fokuskan di situ karena dia diketahui hilang saat menjenguk keluarganya di Poso," kata Rustam.

Dia juga berharap masyarakat bisa bekerja sama untuk menangkap Basri.

Tiga Penegdar Narkoba Dibekuk Polisi


Tiga tersangka pengedar narkoba berhasil dibekuk Satuan Narkoba Polres Palu saat melakukan transkasi di Jalan Juanda, Palu, Rabu (24/4) dini hari. Saat akan dibekuk, ketiga tersangka mencoba melakukan perlawanan dan mencoba kabur.

Satu anggota polisi terluka dalam upaya penangkapan itu karena menabrakkan kendaraannya ke motor tersangka yang akan mencoba kabur. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan satu paket besar sabu-sabu dan tiga paket kecil siap edar.

Salah satu tersangka diidentifikasi sebagai bandar yang sudah lama menjadi target operasi Satnarkoba Polres Palu. Ketiga tersangka ditangkap di tempat yang berbeda, dua tersangka di tangkap di jalan Moh. Hatta dan sempat membuang sabu-sabu mereka ke rumput di halaman DPRD Kota Palu. Satunya lagi berinisial I ditangkap di jalan Juanda.

Kini ketiga tersangka diamankan di Mapolres Palu untuk diperiksa dan dikembangkan kasusnya.

KNPI Sulteng Buat Pelatihan Perikanan Budidaya


DPD KNPI Sulteng berencana akan membuat pelatihan Perikanan Budidaya pada pekan depan mendatang. Pelatihan itu didasarkan pada kesepakatan dengan Dinas Perikanan dan kelautan Provinsis Sulawesi Tengah yang diteken beberapa waktu lalu.

Ketua DPD KNPI Sulteng, Yahdi Basma kepada beritapalu.com mengatakan, KNPI akan mengirim sejumlah pemuda ke Blitar, Jatim untuk mengikuti kualitasi lapangan atau magang soal perikanan budidaya.

“Selanjutnya melalui dana stimulan dari dinas terkait, akan dikucurkan untuk sejumlah kelompok pemuda di Palu, yaitu di Nunu, Tavanjuka dan Sigi yang mencakup beberapa kecamatan,” ungkap Yahdi.

Yahdi mengatakan, program ini akan diarahkan pada pengelolaan ikan lele yang berbasis teknologi, produksi dan pemasaran.

“Program ini akan ditindaklanjuti hingga ke KNPI Kabupaten dan Kota,” tandasnya.

Kapolda Perintahkan Pengejaran Basri


Basri alias Bagong, terpidana kasus terorisme dan mutilasi tiga siswi SMU di Kabupaten Poso beberapa tahun lalu, diduga melarikan diri dari Lapas Kelas 2 Ampana, Kabupaten Tojo Unauna (Touna), 19 April 2013 lalu. Hingga saat ini, Polda Sulteng dan Densus 88 masih terus melakukan pencarian.

Awalnya Basri minta izin kepada pihak Lapas untuk menjenguk istrinya yang sedang sakit. Pihak Lapas mengizinkannya dengan pengawalan seorang petugas Lapas pada 19 April 2013. Namun setelah tiba di rumah Basri, petugas Lapas yang mengawalnya tidak mengetahui keberadaannya.

Hingga 23 April 2013 kemarin, terpidana berbagai kasus terorisme itu tidak kunjung balik ke Lapas dan dinyatakan kabur. Pihak Lapas kemudian berkoordinasi dengan aparat Polda Sulteng dan Densus 88 untuk mengejar Basri.

Kapolda Sulteng Brigjen Pol Ari Dono Sukmanto yang dihubungi beritapalu.com menyatakan, saat ini Polda Sulteng dan Densus 88 terus melakukan pencarian terhadap Basri.

Sebelumnya Basri divonis 19 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena kasus mutilasi yang dilakukannya terhadap tiga siswi SMU dan sejumlah aksi terorisme di Kabupaten Poso.

Kapolda Sulawesi Tengah, Brigjen Pol. Ari Dono Sukmanto memerintahkan jajaran Polres Tojo Unauna untuk mengejar Basri, terpidana teroris yang kabur dari Lapas Kelas 2 Tojo Unauna pada 19 April 2013 lalu.

Kapolda juga meminta kepada seluruh masyarakat yang mengetahui keberadaan Basri alias Bagong agar melaporkan ke kepolisian setempat jika melihatnya. Basri kabur dari Lapas setelah izin menjenguk istrinya yang sedang sakit. Ketika diberi izin, Basri tidak juga kunjung kembali ke Lapas hingga hari ini.

Meski sudah dilaporkan ke Mabes Polri perihalnya kaburnya Basri ini, namun Kapolda Ari Dono berkeyakinan yang bersangkutan tidak akan bertindak gegabah, apalagi katanya, masa tahanan yang akan dijalani Basri tidak lama lagi.

Basri alias Bagong bersama tiga rekannya dijatuhi vonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 11 Desember 2007. Basri dihukum penjara selama 19 tahun. Majelis Hakim menyatakan, Basri terbukti melakukan permufakatan jahat, menguasai senjaa api, melakukan pengeboman, penembakan, pembunuhan, menyebabkan kerusakan fasilitas umum dan bangunan, dan menebar rasa takut.

Dalam kasus itu, Basri didakwa lima kasus terorisme yakni penembakan terhadap Pendeta Susianti Tinulele, mutilasi terhadap tiga siswi Poso, penembakan terhadap Ivon Nathalia dan Siti Nuraini, peledakan bom di kauwa Poso, serta penguasaan senjata api atau bahan peledak dan perlawanan terhadap aparat kepolisian.

Pengemudi Bentor Unjuk Rasa Di Polda Gorontalo


Sejumlah warga tergabung dalam Ikatan Pengemudi Bentor (IPB) bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), melakukan unjuk rasa di Polda Gorontalo, Rabu.

IPB  meminta polisi tidak merazia pengemudi bentor selama sebulan, untuk memberi kesempatan pengemudi melengkapi surat-surat kendaraan bermotor.

"Kami juga meminta dipermudah dalam biaya untuk mengurus surat kendaraan bermotor, terutama Surat Izin Mengemudi (SIM) dan menghapus denda serta pajak," kata Ketua IPB, Iwan Abdul Latif.

IPB mendesak Pemprov Gorontalo untuk menalangi biaya mengurus surat-surat tersebut, agar pengemudi bentor tidak mengalami kesulitan dalam memiliki surat-surat kendaraan bermotor.

Menurutnya, selama ini bentor telah diproduksi banyak dan jadi ikon transportasi umum Gorontalo, namun belum mendapat pengakuan dari pemerintah pusat.

"Padahal pengemudi bentor dikenakan pajak khusus, selain pajak kendaraan bermotor. Kami berharap ada regulasi yang mengatur soal bentor di Gorontalo," tambahnya.

Menanggapi hal itu, Direktur Lantas Polda Gorontalo, Kombes Polisi Tri Warno A, berjanji akan mengakomodir tuntutan tersebut, kecuali mengenai pengurusan SIM.

"SIM terkait dengan kompetensi seseorang sehingga kami tidak bisa memberi kelonggaran dalam pengurusannya. Mengenai surat-surat lainnya, kami akan memberi waktu bagi para pengemudi bentor," jelasnya.

 Ia menghimbau pengemudi bentor, agar lebih tertib di jalan raya, termasuk menggunakan helm sebagai pengamanm agar tidak dirazia oleh polisi

Masyarakat Tojo Unauna Minta Pemprov Atasi Longsor


Masyarakat di Kabupaten Tojo Unauna, Sulawesi Tengah meminta pemerintah provinsi agar mengatasi  sejumlah titik rawan longsor di jalan trans Sulawesi yang menghubungkan daerah itu dengan Kota Palu.

"Khususnya di Kecamatan Ulubongka, di sana ada beberapa titik rawan longsor. Ini bisa membahayakan pengguna jalan, apalagi itu jalan trans Sulawesi," kata anggota DPRD Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Tojo Unauna, Suprapto Dg Situru di Palu, Rabu.

Dia mengatakan jalur trans Sulawesi itu merupakan jalur penghubung antara Sulawesi Tengah bagian tengah dengan Sulawesi Tengah bagian timur.

Jalan tersebut merupakan jalur darat dari empat kabupaten di wilayah timur yakni Tojo Unauna, Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut.

Selain titik longsor, katanya, masyarakat juga meminta agar pemerintah provinsi mengatasi alur-alur sungai kering yang sering menghanyutkan material berupa pasir dan batu hingga menutup badan jalan.

Alur sungai kering yang sering dikeluhkan masyarakat berada di antara Desa Podi dan Ampana Kota.

Suprapto mengatakan dirinya menerima keluhan masyarakat tersebut saat melakukan reses dan serap aspirasi masyarakat di Kabupaten Tojo Unauna di tujuh desa di Kecamatan Ulubongka, Ampana Kota dan Ampana Tete, belum lama ini.

Selain mengeluhkan kondisi jalan trans Sulawesi, kata Suprapto, masyarakat juga meminta perhatian pemerintah daerah terkait dengan jalan ke kantong-kantong produksi pertanian dan perkebunan.

"Di Desa Bone Bae II, Ulubongka, terdapat empat kilometer jalan kantong produksi yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah," katanya.

Dia mengatakan sumber pendapatan masyarakat di desa tersebut adalah sektor pertanian dan perkebunan.

Suprapto mengatakan jika jalan-jalan di kantong produksi tersebut tidak segera dibangun maka pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah itu terus melambat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah menyebutkan persentase penduduk miskin tingkat kabupaten/kota di Sulawesi Tengah tertinggi berada di Kabupaten Tojo Unauna mencapai 22,37 persen dari jumlah penduduk setempat.

Umumnya mereka berada di pedesaan dan hidup dari sektor pertanian dan perkebunan.

Kepala BPS Sulawesi Tengah JB Priyono mengatakan kondisi infrastruktur di Tojo Unauna saat ini masih rendah. Jalan misalnya, hanya 66 persen yang bisa dilalui kendaraan roda empat.

Polisi Buru Napi Terorisme Ke Perbatasan Poso


Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah membantu mencari Basri, narapidana kasus terorisme yang kabur di Kabupaten Poso beberapa hari lalu.

"Kita terus koordinasi dengan petugas Lapas," kata Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Ari Dono Sukmanto di Palu, Rabu.

Dia tidak menyebutkan jumlah personel yang dilibatkan dalam pencarian Basri di Kabupaten Poso.

Basri alias Bagong kabur saat mendapat ijin keluar penjara untuk menjenguk keluarganya yang sakit keras pada 19 April 2013.

Bagong kabur usai sholat Jumat dengan memanfaatkan kelengahan petugas lapas.

Basri adalah narapidana kasus terorisme yang mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II/A Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una.

Namun informasi kaburnya narapidana teroris itu baru disampaikan ke kepolisian pada 23 April 2013.

Basri adalah terpidana kasus terorisme di Poso yang ditangkap pada 2005, dan divonis penjara selama 19 tahun kurungan pada 2007.

Kepala Humas Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Rustam Effendi, menyatakan pencarian narapidana kasus terorisme yang kabur beberapa hari lalu difokuskan di Kabupaten Poso.

"Kita fokuskan di situ karena dia diketahui hilang saat menjenguk keluarganya di Poso," kata Rustam.

Dia mengatakan proses pencarian juga melibatkan aparat kepolisian, termasuk dari Densus 88 Antiteror.

Pencarian tersebut juga melibatkan masyarakat yang kemungkinan mengetahui tempat persembunyian Basri.

"Kita harap masyarakat bisa bekerja sama untuk menangkap Basri," ujar Rustam.

Ciri-ciri fisik Basri adalah memiliki rambut ikal, kulit sawo matang, dan memiliki tato di sekujur badan dan lengan.

Kepala Humas Kawil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Rustam Effendi menyatakan pencarian narapidana kasus terorisme, Basri yang kabur beberapa hari lalu difokuskan di Kabupaten Poso.

"Kita fokuskan di situ, karena dia diketahui hilang saat menjenguk keluarganya di Poso," kata Rustam di Kota Palu, Rabu.

Dia mengatakan proses pencarian juga melibatkan aparat kepolisian, termasuk dari Densus 88 antiteror.

Pencarian tersebut juga melibatkan masyarakat yang kemungkinan mengetahui tempat persembunyian Basri.

"Kita harap masyarakat bisa bekerja sama untuk menangkap Basri," ujar Rustam, berharap.

Basri adalah narapidana kasus terorisme yang divonis 19 tahun pada Desember 2007 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena terlibat pembunuhan tiga siswa SMA di Kabupaten Poso, dan sejumlah tindak kekerasan lainnya.

Basri selama ini mendekam di Lembaga Permasyarakatan Klas II/A Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una.

Narapidana tersebut kabur pada 19 April 2013 saat menjenguk keluarganya yang sakit keras di Kabupaten Poso yang berjarak sekitar 230 kilometer dari Kabupaten Tojo Una-Una.

Basri diduga kabur dengan memanfaatkan kelengahan petugas yang mengawalnya.

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah juga mendapat kabar kaburnya Basri setelah beberapa hari kejadian.

Rustam berharap Basri segera ditangkap karena memiliki ciri fisik yang mudah dikenali, yakni badan dan lengan yang penuh tato.

Saat ini Polri juga masih memburu 21 buronan kasus kekerasan Poso yang telah masuk dalam daftar pencarian orang.

Polisi terus memburu Mohammad Basri, narapidana terorisme yang kabur beberapa hari lalu dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Ampana, hingga ke perbatasan Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

Juru bicara Polda Sulawesi Tengah AKBP Soemarno di Palu, Kamis, mengatakan petugas gabungan melakukan razia di perbatasan Kabupaten Poso-Kabupaten Parigi Moutong, serta jalan menuju Kabupaten Poso dari arah Kabupaten Morowali dan Kabupaten Tojo Una-Una.

"Razia dilakukan sejak malam tadi guna membatasi ruang gerak Basri," katanya.

Dia mengaku bahwa kepolisian baru diberitahu oleh pihak Lapas Ampana pada 23 April 2013 perihal kaburnya Basri, padahal narapidana kasus kekerasan Poso itu dinyatakan hilang pada 19 April 2013.

Basri mendapatkan izin keluar dari pihak Lapas Klas II/B Ampana untuk menjenguk keluarganya yang sakit di Kabupaten Poso yang berjarak sekitar 220 kilometer dari Kabupaten Tojo Una-Una.

Soemarno mengatakan Polda Sulawesi Tengah saat ini terus berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk memburu Basri alias Bagong yang diperkirakan masih berada di Kabupaten Poso.

"Kita juga melibatkan bantuan Densus 88 untuk meringkusnya," katanya.

Selain itu, aparat kepolisian di sekitar Kabupaten Poso disiagakan untuk menangkap Basri.

Basri alias Ayas alias Bagong adalah pria kelahiran Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, 37 tahun silam.

Basri divonis 19 tahun penjara karena keterlibatannya pada serangkaian kasus kekerasan di Poso pada 2004-2006, di antaranya pembunuhan, pengeboman dan penembakan yang menewaskan sejumlah orang.

Basri melakukan sejumlah aksi kekerasan itu karena mengaku dendam terhadap pihak yang telah membunuh familinya pada saat terjadi konflik komunal di Poso.

Lebih lanjut Soemarno juga meminta kerja sama warga Poso untuk memberikan informasi jika mengetahui keberadaan Basri

Senin, 22 April 2013

Dua Mantan Gubernur Sulteng Masuk Caleg Lagi


Dua mantan gubernur Sulawesi Tengah yakni Aminuddin Ponulele dan Bandjela Paliudju mendaftarkan diri menjadi calon anggota legislatif periode 2013-2018 melalui partai yang berbeda.

Aminuddin yang menjabat gubernur periode 2001-2006 mendaftar menjadi calon legisltaif provinsi melalui Partai Golkar sedangkan Paliudju, mantan Gubernur Sulteng periode 1996-2001 dan 2006-2011 mendaftar calon legislatif DPR RI melalui Partai Nasdem.

Dua tokoh Sulawesi Tengah itu tampak hadir pada pendaftaran bakal calon anggota legislatif di Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, Senin.

Paliudju mengatakan dirinya masuk calon legislatif DPR RI karena sudah pernah pernah memegang pucuk pimpinan tertinggi di daerah sehingga sudah harus berkiprah di pentas politik nasional.

"Saya kan sudah pernah jadi gubernur, ya kita harus naik lagi ke pusat lagi," katanya.

Sementara Aminuddin yang saat ini masih menjabat Ketua DPRD Sulteng kembali lagi mencalonkan diri di DPRD provinsi melalui daerah pemilihan Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi.

Ketua DPD Nasdem Sulawesi Tengah Ahmad Ali mengatakan Nasdem masih mengandalkan ketokohan Paliudju yang diharapkan mampu mendongkrak perolehan suara Nasdem pada Pemilu 2014.

Nasdem adalah partai ke delapan memasukkan berkas daftar calon anggota legislatif ke KPU Sulawesi Tengah. Tujuh partai sebelumnya adalah PKS, Gerindra, PAN, Hanura, PPP, PKPI dan Golkar.

Hingga pukul 12.00 WITA baru delapan dari 12 partai politik yang mendaftarkan calon anggota legislatifnya ke KPU.

Sementara itu pendaftaran di KPU akan ditutup Senin pukul 16.00 WITA.

Kinerja Tim Ekspedisi NKRI Didukung Internet Bergerak


Kinerja Tim Ekspedisi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Koridor Sulawesi Sub Korwil Provinsi Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, mendapat dukungan jaringan internet bergerak (mobile).

Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bone Bolango Jani Kalumata, Senin, mengatakan, dukungan internet mobile itu berupa dua unit mobil internet.

Pihaknya sangat mendukung kegiatan Ekspedisi NKRI 2013 di wilayah Gorontalo, Khususnya di Kabupaten Bone Bolango.

"Ketersediaan fasilitas internet mobile tersebut sangat membantu kegiatan Ekspedisi NKRI 2013 di Wilayah Bone Bolango, guna kepentingan pelaporan kegiatan ke Komando Utama di Jakarta, maupun penyebaran berita dan informasi kepada masyarakat," ujar Jani.

Ketersediaan fasilitas Internet Mobile itu, diharapkan dapat mendukung tugas-tugas Tim Ekspedisi NKRI di Kabupaten Bone Bolango, dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat setempat dan untuk skala nasional.

"Penyediaan fasilitas internet mobile merupakan wujud peran aktif kami dalam mensukseskan Ekspedisi NKRI ini," kata Jani.

Dia menambahkan, dukungan internet mobile tersebut atas inisiatif Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango, Syukri Botutihe, yang langsung ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan pariwisata Komunikasi dan Informasi setempat.

Ekspedisi NKRI 2013 Koridor Sulawesi, adalah ekspedisi NKRI yang ketiga, dua ekspedisi NKRI sebelumnya yang telah dilaksanakan yaitu ekspedisi Bukit Barisan di Pulau Sumatera tahun 2011, dan Ekspedisi Khatulistiwa tahun 2012 di Kalimantan.

Ekspedisi NKRI 2013 Koridor Sulawesi ini akan berlangsung selama 4 bulan, yang dibuka pada pekan kedua Maret 2013 dan akan berakhir pada 5 Juli 2013.

Walikota Buka Naskah UN di SMP


Walikota Dr GS Vicky Lumentut, Senin (22/4) membuka naskah ujian nasional di SMP Kr Eben Heazer Manado. Sebelum membuka naskah UN, Walikota menunjukan kepada siswa dan pengawas ruangan bahwa naskah soal UN yang akan dibuka masih dalam keadaan tersegel.

“Sampul soal ini masih dalam keadaan tertutup. Isinya tidak ada yang tahu. Selamat bekerja. Awali dengan doa, pasti semua bisa menjawab dan sukses,” kata Walikota pilihan rakyat ini kepada para siswa peserta UN.

Usai membagi soal UN kepada siswa, Walikota yang selalu membaur dengan rakyat ini memotivasi para siswa agar yakin dengan kemampuan dan kesiapan diri sendiri.

“Kalian sudah belajar, pasti bisa menjawab. Jangan harap ada bantuan dari mana-mana. Yakin dengan jawaban sendiri, jangan tunggu kiriman jawaban dari luar,” pesan Walikota yang low profile ini.

Lanjut dikatakan Walikota, situasi pelaksanaan UN SMP pada hari pertama berjalan dengan baik. Diharapkannya agar hasil UN tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

“Anak-anak menjawab sendiri soal UN, itu harapan kami,” harap Walikota.

Menurutnya, semua siswa peserta UN di sekolah yang dikunjungi penuh konsentrasi dan bersemangat. Walikota menyampaikan selamat kepada orang tua dan guru-guru yang mendukung dan menyukseskan pelaksanaan UN.

Mengenai jumlah soal UN sebanyak 20 paket berbeda dalam satu ruangan, menurut Walikota yang menyenangi olah raga tenis ini adalah sebuah bangunan sistem yang baik.

“Tidak ada yang sulit jika semua diawali dengan persiapan belajar yang baik,” ujar Walikota yang memiliki sejumlah konsep pro rakyat ini.

Setelah membuka naskah UN di SMP kr Eben Heazer, GSVL memantau pelaksanaan UN di SMK negeri 6 Manado, yang merupakan eks SMA Negeri 5 Manado


Walikota Tomohon Jimmy F Eman SE Ak Senin (22/04) membuka naskah Ujian Nasional (UN) di SMP Katolik Stella Maris Tomohon.

Saat membuka naskah, walikota didampingi Ketua DPRD Tomohon Andy R Sengkey SE, Kapolres Tomohon AKBP Marlien Tawas SH MH, Kajari Tomohon Devy Sudarso, Sekretaris Kota Tomohon Dr Arnold Poli SH MAP, Kadis Pendidikan Daerah (Dikda) Dr Juliana Dolvin Karwur MSi serta pejabat lainnya.

Usai membuka naskah di SMP Katolik Stella Maris dilanjutkan peninjauan di SMP PGRI Pangolombian, SMP Kristen Kaaten Tomohon dan SMP Negeri 1 Tomohon.

”Kami juga meninjau sekolah di pinggiran. Jadi tidak memandang sekolah besar atau sekolah kecil,” ujar walikota didampingi Kadis Dikpora Dr Juliana Dolvin Karwur MSi.

Ai Paparkan Indo Sutri Perwakilan 22 Negara di Nusa Dua, Bali


Senin (22/4) besok, Wakil Walikota Manado, Harley AB Mangindaan,SE MSM, akan menjadi Pembicara pada Seminar Indonesia EST Forum bertempat di Hotel Westin Nusa Dua Bali.

Seminar ini bertujuan untuk memberikan gambaran perkembangan transportasi berkelanjutan di sektor transportasi darat, laut dan udara serta strategi dan aplikasi implementasi di Indonesia.

Acara ini akan dihadiri oleh Perwakilan lebih dari 22 Negara, serta lembaga-lembaga Pemerintah seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Wawali yang juga merupakan Ketua Forum Lalu Lintas Kota Manado ini yang baru saja sukses melaunching Proyek Percontohan Tertib Lalu Lintas (PPTKL) di Kawasan Boulevard ini sesuai agenda sesudah Indonesia EST Forum, pada tanggal 23 s/d 25 April nanti akan turut menghadiri Seventh Regional EST Forum in Asia and Global Consultation on Sustainable Transport in the post 2015 Developing Agenda dengan tema “ Next Generation Transport System we Want for 21st Century, looking beyond Rio+20 “. EST (Environmentally Sustainable Transport adalah Forum Internasional yang membahas masalah-masalah transportasi yang terkait dengan isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

“ Keikusertaan Manado dalam kegiatan Forum Internasional ini adalah bukti dan kemauan keras Pemerintah Kota untuk menata dan memperbaiki sistem transportasi di Kota Manado yang semakin rumit,”kata Ai sapaan akrab Mangindaan. Lanjutnya, macet yang semakin menggurita serta banjir kendaraan yang sulit dihentikan haruslah dicari solusi serta jalan keluarnya.

“Upaya mencarikan solusi terus dilakukan Pemerintah Kota Manado,”pungkasnya.

UN Tingkat SMP di Sulut Serentak


Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Dr. Djouhari Kansil MPd, menyatakan, pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMP di daerah ini, serentak dilaksanakan Senin (22/4/2013)

Penegasan Kansil itu, sekaligus menjawab isu-isu yang beredar terkait adanya penundaan UN tingkat SMP di daerah berjulukan Bumi Nyiur Melambai ini.

“Pelaksanaan ujian nasional SMP di daerah ini, tak ada penundaan. Akan dilaksaakan Senin besok,” tegas Kansil, Minggu (21/4/2013).

Lanjutnya menjelaskan, untuk semua naskah soal mata pelajaran UN, sudah berada di masing-masing Kabupaten Kota, setelah sebelumnya naskah soal UN itu sudah terdistribusi dengan baik.

“Termasuk naskah soal untuk daerah kabupaten kepulauan, yakni Sangihe, Talaud dan Sitaro, yang sudah didistribusikan,” tandas mantan Kepala Diknas Sulut itu.

Disis lain Kansil berharap, siswa peserta UN tingkat SMP di Sulut, untuk teliti dalam mengisi setiap lembar jawaban mata pelajaran.

“Belajarlah dengan tekun dan tak lupa berdoa kepada Tuhan, meminta hikmat kepada Tuhan untuk mengikuti UN,” ujarnya.

Sekedar informasi, Kansil direncanakan akan membuka naskah soal dan mememantau pelaksanaa UN di SMP Negeri 3 Tuminting Manado

Gubernur Sulut Tunjuk Posumah Jabat Plh Bupati Bolmut


Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Dr. Sinyo Harry Sarundajang (SHS), menunjuk Drs. Recky Posumah MSi, sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondou Utara (Bolmut).

Penunjukan tersebut, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulut Nomor Nomor 79 Tahun 2013 tertanggal 19 April 2013, tentang pemberian cuti kampanye kepada Bupati Bolmut Drs. Hi. Hamdan Datunsolang, MM dan Drs. Hi. Depri Pontoh Wakil Bupati Bolmut, karena kedua pemimpin Bomut tersebut telah resmi mengikuti Pemilukada Bolmut.

SK Plh Bupati Bolmut itu, kemudian diserahkan Sekprov Sulut Ir. Siswa Rahmat Mokodongan, kepada Posumah, Senin (22/4/2013).

Menurut Mokodongan, pemberhentian karena cuti kampanye kepada Datunsolang dan Pontoh, terhitung sejak tanggal 21 April 2013 sampai tanggal 4 Mei 2013.

“Artinya pak Posumah akan menjalankan tugasnya sebagai Plh Bupati/Wakil Bolmut selama 12 hari,” Jelas Mokodongan

Distribusi Materi UN SMP Sulsel Terus Berjalan


Distribusi materi naskah soal dan lembar jawaban Ujian Nasional (UN) 2013 tingkat SMP di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) terus berjalan.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, Abdullah Djabbar di Makassar, Minggu, mengatakan, naskah soal dan lembar jawaban mata pelajaran Bahasa Indonesia yang akan diujikan pada Senin, 22 April 2013, telah tiba di 24 kabupaten dan kota, sejak pagi tadi.

Soal dan lembar jawaban Bahasa Inggris yang akan diujikan pada hari kedua UN pada Selasa 23 April 2013 dan Matematika yang akan diujikan pada Rabu, 24 April 2013, juga didistribusikan pada hari ini.

Dimulai ke area-area terjauh di beberapa kabupaten seperti Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Selayar dan Pangkajene dan Kepulauan.

Tersisa naskah soal dan lembar jawaban mata pelajaran IPA yang akan diujikan pada Kamis, 25 April 2013, juga dijadwalkan akan tiba di Makassar pada hari ini.

Ia menegaskan, seluruh armada yang bertugas mendistribusikan materi naskah soal dan lembar jawaban harus terus bergerak.

Dijadwalkan, sebanyak 137.959 siswa SMP dan sederajat dari 2.192 sekolah akan melaksanaan UN pada 22-25 April 2013 di Sulsel.

Peserta terbanyak berada di Kota Makassar sebanyak 20.614 siswa, kemudian Kabupaten Bone, 11.753 peserta dan Kabupaten Gowa, 10.611 peserta.

Jusuf Kalla Sarankan KBN Pilih Industri Kepelabuhanan


Mantan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla menyarankan kepada pengelola PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) agar memilih industri yang ada hubungannya dengan pelabuhan sebagai pengguna utama jasa KBN sehingga membedakan dengan kawasan industri lainnya.

"Ini penting, pengelola KBN harusnya memilih industri yang ada hubungannya dengan pelabuhan sehingga membedakan dengan industri lainnya di sekitar Jabodetabek," tegas Media Officer Jusuf Kalla, Husain Abdulla saat memberikan ceramah di depan direksi PT KBN, Minggu.

JK dalam ceramahnya itu mengatakan, pola perdagangan yang sudah berubah drastis di zaman sekarang ini harus mengikuti perkembangan zaman sehingga ada beberapa jenis industri yang tidak harus berada lagi dalam Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda yang memiliki fasilitas pelabuhan laut.

Industri yang tepat di lokasi tersebut adalah yang memang butuh akses pelabuhan, sehingga seluruh produksinya langsung dapat dikapalkan terutama saat akan diekspor ke luar negeri.

"Pola perdagangan sekarang ini sudah jauh berubah dan di zaman sekarang ini jajaran direksi harus jeli melihat industr-industri yang memang seharusnya sudah tidak berada di dalam KBN Marunda ini karena saat ini pola perdagangan harus mengikuti tren internasional yakni `free trade area` atau bebas bea," katanya.

Ia mengungkapkan, jika 20 tahun silam, kawasan berikat sangat penting untuk menarik pabrik dan industri yang berorientasi ekspor karena kebijakan bebas pajak. Pajak hanya diberlakukan bagi produk dari kawasan tersebut yang peruntukkannya bagi pasar dalam negeri.

"Industri yang tepat di lokasi tersebut adalah yang memang butuh akses pelabuhan, sehingga seluruh produksinya langsung dapat dikapalkan terutama ke luar negeri," ucapnya.

Sebelumnya, beberapa mitra bisnis KBN Marunda mengeluhkan adanya penutupan akses menuju pelabuhan oleh pengelola KBN sehingga dianggap merugikan pengusaha karena proses pendistribusian barang menjadi terhambat.

Pelabuhan Marunda merupakan pelabuhan umum dan berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 401/2011 tentang pemberian izin kepada penyelenggara pelabuhan Marunda bekerja sama dengan PT Karya Citra Nusantara.

PT Karya Citra Nusantara merupakan perusahaan patungan antara PT Kawasan Berikat Nusantara dan PT Karya Teknik Utama sesuai akta pendirian PT Karya Citra Nusantara yang dikeluarkan oleh notaris pada Februari 2006.

PT Karya Teknik Utama sendiri menguasai 85 persen saham PT Karya Citra Nusantara dan 15 persen sahamnya dikuasai PT Kawasan Berikat Nusantara

Peringati Hari Bumi Aktivis Lingkungan Turun Kejalan


Puluhan aktivis lingkungan dari berbagai perguruan tinggi dan LSM pencinta lingkungan secara seretak melakukan aksi turun ke jalan sampai membuat aksi tektrikal di sejumlah titik Kota Makassar, Sulsel, Senin.

Dalam aksi itu, mahasiswa menggelar teatrikal "Aksi Selamatkan Bumi" sebagai bentuk memperingati Hari Bumi dengan merefleksikan keadaan bumi sekarang dan menggugah kesadaran masyarakat agar menjaga lingkungan demi kelangsungan hidup.

"Mari selamatkan lingkungan, mari selamatkan rakyat dari polusi dan pencemaran lingkungan yang dilakukan para oknum pengusaha yang tidak bertanggung jawab," kata aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulsel Arwin Ardiansyah.

Dalam aksinya di bawah jalan layang Makassar Arwin menegaskan bahwa sekelumit masalah lingkungan belum tuntas. Khusus di Makassar, masalah sampah, banjir serta Ruang Terbuka Hijau (RTH) belum di maksimalkan pemerintah.

"Termasuk masalah reklamasi pantai, tata kelola penataan kota yang tiap hari macet hingga tidak adanya program penghijauan di kota, padahal itu syarat utama menekan polusi," tandasnya.

Ia juga meminta pemerintah tidak memberikan akses kepada para pengusaha penambang yang dapat merugikan lingkungan dan hutan yang ada di sekitarnya.

"Kami berharap perusahaan tambang sifatnya destruktif di Sulsel dihentikan atau kalau perlu dilarang masuk karena bisa berimbas pada kerusakan lingkunangan," pintanya.

Sementara puluhan aktivis Mahasiswa Pencinta Alam, (Mapala) Sintalaras UNM juga melakukan aksi teatrikal di depan gedung Menara Phinisi UNM. Mereka berpuisi dengan mendesak pemerintah tidak memberikan ruang bagi perusahaan yang dapat merusak lingkungan dan hutan.

Di tempat berbeda aktivis Mapala UMI Makassar juga mengelar aksi teatrikal dengan membuat replika timbangan satu berisi bumi sementara sisi lainnya berisikan lembaran uang. Namun lembaran uang lebih berat dari pada timbangan bumi.

"Ini menujukkan betapa kurang tegasnya pemerintah menanggulangi kerusakan hutan dan lingkungan. Kami mengajak masyarakat peka terhadap lingkungan. Mari tolak paku pohon yang dilakukan para politisi di Makassar yang menggunakan pohon sebagai sarana aktualisasi diri dan sosialisasi," tegas Taufik, korlap aksi.


Ratusan pelajar di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, memperingati Hari Bumi yang jatuh pada 22 April dengan melakukan aksi tanam pohon di hutan sekolah, Bantaeng, Senin.

Dalam aksi itu, turut pula Bupati Bantaeng Prof Dr HM Nurdin Abdullah yang ikut menanam pohon bersama para pelajar di hutan sekolah SMUN 2 Bantaeng. Gerakan edukasi penanaman pohon pada pelajar ini digagas oleh ENO Green Cities Sulsel.

"Sejak 2008 kita telah melaksanakan Gerakan Sabtu Menanam, Gerakan Jumat Bersih yang pada akhirnya, semuanya orang yang melintas di Bantaeng akan merasakan kenyamanan dan keindahan kota yang rapi," kata Nurdin Bupati Bantaeng terpilih ini.

Menurutnya, ini bukti bahwa perhatian pemerintah sangatlah besar terhadap kelestarian lingkungan. Dirinya menghimbau agar seluruh pihak harus senantiasa mengalakkan penanaman pohon, sehingga mata air bisa terjaga dan bisa kita wariskan mata air,

"Jangan ada lagi penebangan pohon dimana-mana yang bisa mengakibatkan airmata," ujar alumnus Fakultas Pertanian dan Kehutanan Unhas itu.

Sementara itu, Koordinator ENO Green Cities Sulsel, Syahrul Bayan menambahkan, program Gerakan Sabtu Menanam merupakan progam lanjutan Pemkab Bantaeng 2008 lalu.

Pendekatan yang digunakan sekarang ini, lanjut Syahrul, lebih kepada peserta didik diusia dini mulai tingkat SD, SMP dan SMA. Untuk menanamkan kesadaran akan cinta lingkungan dan menjaga kelestariannya dengan cara menanam pohon.

"Kegiatan pertama ENO Green Cities Sulsel ini untuk sementara kita pusatkan di Bantaeng, sekaligus menjadi stimulasi informasi dan pengembangan kepada daerah kabupaten kota yang ada di Sulsel," tambahnya.

Ia menyebutkan, peserta yang ikut dari pelajar SD Negeri 5 Bantaeng, SD Negeri 2 Bantaeng, SMP Negeri 1 Bantaeng, dan SMU Negeri 2 Bantaeng termasuk Mahasiswa KKN UNISMUH Makassar, Komunitas Sepeda B2W Bantaeng.

Hadir pula Kepala Sekolah SMU Negeri 2 Bantaeng, perwakilan dari SMP Negeri 1 Bantaeng, SMK Negeri 1 Bantaeng, kepala Sekolah SD Negeri 5 dan kepala Sekolah SD Negeri 2 Bantaeng.

"Alhamdulilah, agenda pertama ini dapat berjalan sukses atas sinergi dengan Bapedalda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Dikpora.

"Tujuan ENO Green Cities mengkampanyekan penanaman pohon 100 juta batang pohon sampai 2017 dapat segera terwujud khususnya di Bantaeng, nantinya akan menjadi Kabupaten Ke-13 di Indonesia yang menjadi Jaringan Kota Hijau Dunia oleh ENO di Finlandia" tandasnya.

Pilkada Bantaeng Percontohan Nasional


Praktisi pendidikan politik AM Iqbal Parewangi menyatakan proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bantaeng merupakan percontohan Pemilihan Kepala Daerah skala Nasional.

"Pilkada Bantaeng mampu melahirkan sebuah percontohan skala nasional, dalam Pilkada ini Incumben mampu menujukkan prestasi dimana tidak ada gesekan dan sangat bermoral dibanding daerah lainnya," kata Iqbal saat berada di Bantaeng, Rabu.

Dia menyebutkan kedatangannya ke Kabupaten bertajuk `Butta Toa` itu semata mata untuk melihat dan memantau proses pilkada yang berjalan sempurna tanpa ada gesekan antara sesama pendukung kandidat. "proses pilkada bantaeng lebih indah dari yang saya bayangkan," ucapnya.

Bahkan mayoritas masyarakat masih mengiginkan pasangan Prof Dr Nurdin Abdullah-Muhammad Yasin kembali memimpin Bantaeng adalah hal yang bukan dibuat-buat melainkan dari hati masyarakat itu sendiri melihat keberhasilan Nurdin.

"Bahwa sebuah Pilkada dimana incumbent basis prestari bukan menang telak dan mutlak, melainkan pilkada damai melahirkan sadaran positif pariatif, yang terpenting adalah menjadi contoh di tingkat nasional," tandasnya.

Terkait dengan kemenangan pasangan Prof Dr Nurdin Abdullah-Muhammad Yasin, kata dia indikatornya jelas dengan kemenangan diatas 80 persen presentasi kemenangan mutlak di lansir lembaga survei, namun muaranya kepada penyelenggara yakni KPU Bantaeng.

Pimpinan Nasional The Inquire Institute Indonesia ini menyatakan pilkada menjadi tolak ukur di berbagai pilkada mendatang. Bahkan dirinya mengajak para akedemisi mulai berfikir dan tampil memmipin daerah sebagai salah satu contoh Prof ND Nurdin sebagai salaah satu jebolan akademisi.

"Satu pelajaran penting adalah ini saatnya akademisi-akdemisi mulai berfilkir dan tampil memimpin daerah dengan kearifan ada kebijakan. Akademisi harus terjun didunia politik untuk keluar dari menara gading,"

"Ada hal menarik di pilkada Bantaeng, calon incumben maju tanpa mahar dan yang mengusung adalah partai besar ini sebuah hal yang luar biasa. Hal ini tentunya akan menjadi percontohan nasional dan menjadi rekor nasional," ucap pemilik Bimbingan belajar Prima Gama ini.

Menurutnya, mengapa calon dari akademisi layak didorong menjadi pemimpin ketimbang berasal dari partai politik, alasannya akademisi berfikir sistematis dan terstruktur dengan kebijakan objektif. "Keberpihakan objektif dan tidak berpihak pada kepentingan," tambahnya.


Lembaga Survei Script Survei Indonesia (SSI) melansir hasil penghitungan Real Quick Qount pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Prof Dr Nurdin Abdullah-Muhammad Yasin unggul jauh dari tiga rivalnya 82,71 persen atau 76.341 suara.

"Hasil perhitungan real qount pasangan incumbent unggul jauh dari tiga lawannya dengan presentasi 17 persen dibagi tiga calon," kata Direktur SSI Yuhardin usai menginput data yang masuk 100 persen di Bantaeng, Sulsel Rabu.

Ia menyebutkan, untuk calon nomor urut 4 Kompol Rahmat-Imran mampu melakukan perlawanan dengan torehan 11,56 persen atau 10.668 suara, sementara pasangan nomor urut 2, A Nurjana-Idrus terpaut jauh 3,61 persen atau 3.331 suara.

Sementara pasangan nomor urut 1 pasangan jabal-Mansyur berada diposisi buncit hanya mampu menorehkan 2,13 persen atau 1.965 suara.

"Data sudah masuk 100 persen, hasil perhitungan berakhir semua di 361 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kami juga menempatkan relawan di semua TPS. Kalau pun ada eror itu hanya faktor `humans eror`.

Menurutnya, berdasarkan pengalaman SSI selama melakukan survei di berbagi tempat, untuk sampling eror selisih 0,1 -0,2 persen. Selain itu, survei dilakukan secara real dengan menempatkan sejumlah relawan di tiap TPS.

Berdasarkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bantaeng kata dia, diketahui sebanyak 136.378 ribu jiwa, terbagi 361 TPS. Selain itu pemungutan suara juga dilakukan dengan simulasi rill Elektronik Voting atau disebut e voting dan berjalan sesuai rencana.

Sementara pasangan terpilih, Nurdin Abdulllah mengatakan kemenangan tersebut adalah kemenangan seluruh rakyat Bantaeng dimana pada pilkada kali ini berjalan aman dan lancar.

"Saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak dan masyarakat Bantaeng. Kemenangan ini adalah kemenangan kita semua," ucapnya.

Ia menuturkan, program yang sudah ada akan tetap dilanjutkan dan diproitaskan salah satunya pembangunan rumah sakit di daerah selatan. "Program paling utama adalah pembangunan rumah sakit berskala nasional tentunya menjadi perhatian serius disamping program lainnya yang menjadi prioritas," paparnya.

Sebelumnya, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Kapolda Sulselbar Inspektur Jendral Polisi Mudji Waluyo, Pangdam VII Wirabuna Mayjen TNI Muhamad Nizam dan sejumlah tamu lainnya terlihat hadir memberikan ucapan selamat. Hingga saat ini tamu terus berdatangan di kediaman pribadi Prof Nurdin Abdullah di jalan Bonto Atu, Bantaeng.




KPU : Partisipasi Pemilih Bantaeng 69 Persen


omisi Pemilihan Umum (KPU) Bantaeng melansir hasil penghitungan untuk Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, partisipasi pemilih mencapai 69,24 persen.

"Partisipasi pemilih hampir memenuhi target 70 persen. Kami bersyukur karena hampir seluruh masyakat menyalurkan aspirasinya, " kata Ketua KPU Bantaeng, Andi Nurbaeti di Bantaeng, Senin.

Usai rapat pleno penetapan pasangan Nurdin Abdullah-Muhammad Yasin, dia menyebutkan, ada kenaikan dibandingkan pada Pemilihan Gubernur Sulsel 22 Januari 2013.

Daftar Pemilih Tetap (DPT), kata dia, untuk Pilgub Sulsel sebanyak 136.378 sementara DPT untuk Pemilihan Bupati (Pilbub) Bantaeng DPT 136.049 dengan TPS sebanyak 361. Untuk suara sah Pilbub Bantaeng sebanyak 92.830 suara.

Sebelumnya, pihak KPU Bantaeng menyatakan, telah melakukan sosialiasi diseluruh pelosok desa dan kelurahan se Kabupaten Bantaeng.

Terkait dengan target 70 persen belum tercapai secara maksimal, kata Nurbaeti mengakui, hal itu disebabkan karena saat hari pencoblosan rata-rata mahasiwa yang sedang berada di Makassar sedang melaksanakan ujian.

"Saat hari H rata-rata mahasiswa asal bantaeng sedang bertepatan melaksanakan ujian, jadi kemungkian tidak sempat menyalurkan hak pilihnya," ujarnya.


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantaeng akhirnya menetapkan pasangan Nurdin Abdullah-Muhammad Yasin sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih priode 2013-2018, di Bantaeng, Sulsel, Senin.

Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Bantaeng pasangan Nurdin-Yasin menperoleh suara 76.660 atau 82,58 persen. Kemudian disusul pasangan Rackmat Rahman-Imran Massoewalle dengan suara 10.839 atau 11,68 persen diurutan kedua.

Selanjutnya, pasangan Andi Nurjaya-Idrus Hamdjal memperoleh suara hanya 3.345 atau 3,60 persen dan di posisi buncit pasangan Jabal Nur-Mansyur Tjongkeng dengan perolehan suara 1.986 atau 2,14 persen.

Ketua KPU Bantaeng Andi Nurbaeti mengatakan, hasil perhitungan tersebut berdasarkan data perhitungan terbagi dari 8 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Bantaeng.

"KPU menetapkan Nurdin Abdullah - Muhammad Yasin sebagai Bupati dan Wakil bupati Bantaeng terpilih periode berikutnya, hal merujuk hasil pleno dengan jumlah perolehan suara pada Pilkada Banteng 17 April lalu," ucapnya.

Ia menyebutkan, masing-masing Ketua PPK delapan kecamatan di Bantaeng telah mengumukan hasil perhitungan disaksikan anggota Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Bantaeng, kemudian saksi empat pasangan kandidat, Panitia KPPS, dan para tim sukses.

"Hasil perhitungan sudah di laksanakan, bagi yang keberatan dengan hasil KPU dipersilahkan melakukan klarifkasi terhitung hari ini, atau tiga hari kedepan sesuai aturan perundang-undangan," katanya.

Sementara itu kandidat pentahana Nurdin Abdulah menyatakan, berterima kasih kepada seluruh masyarakat Bantaeng karena masih percaya memimpin bantaeng di priode mendatang.

"Saya sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh masyarakat bantaeng yang selama ini bekerja. Kemenangan ini merupakan kemenangan seluruh rakyat Bantaeng," paparnya.

Nasdem Tempatkan Caleg Perempuan Untuk Mendulang Suara


Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Sulawesi Selatan menempatkan sejumlah calon legislatif dari kalangan perempuan untuk mendulang suara pada pemilihan umum (Pemilu) 2014.

"Kami bukan hanya ingin memenuhi kuota 30 persen yang diperuntukkan untuk kaum perempuan tapi lebih dari itu kami menempatkan mereka untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya demi kepentingan Pemilu 2014 mendatang," ujar Sekretaris DPW Partai Nasdem Sulsel, Arum Spink di Makassar, Senin.

Ia mengatakan, kans untuk mendulang suara pada Pemilu 2014 sangat terbuka lebar apalagi dengan kehadiran tokoh-tokoh perempuan yang akan meramaikan sejumlah pemilihan calon legislatif diyakininya akan mendongkrak perolehan suara.

Untuk Caleg DPRD Sulawesi Selatan, pihaknya menempatkan dua caleg perempuan pada nomor urut satu pada dua daerah pemilihan Makassar. Kedua caleg perempuan yang akan bertarung memperebutkan hati masyarakat masing-masing Andi Rahmatika Dewi pada Dapil Makassar 1 dan Hj Andi Besse Marda pada Dapil Makassar 2.

"Tuntutan Undang Undang mengharuskan kami untuk memenuhi kuota perempuan yakni 30 persen, tetapi sebenarnya kami sangat berharap besar kepada tokoh-tokoh perempuan ini untuk menarik simpati masyarakat, apalagi dengan berlatar belakang partai baru," katanya.

Diungkapkannya, Partai Nasdem sangat peduli dengan isu perempuan sehingga program-program penggalangan akan kami arahkan pada program yang pro terhadap kehidupan dan kepentingan perempuan.

Pipink, demikian sapaan akrab mantan Ketua KPUD Bulukumba itu mengaku sebanyak 85 caleg untuk DPRD Sulsel akan bersamaan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Sulsel. Sementara 50 caleg untuk DPRD Makassar juga akan mendaftarkan di KPUD setempat.

Sejumlah pengurus DPW Partai Nasdem Sulsel turut hadir dalam acara pendaftaran Caleg tersebut, antara lain Ketua DPW Partai Nasdem Sulsel, Mubyl Handaling, Ketua Bappilu, Syamsul Bahri Sirajuddin dan sejumlah pengurus lainnya.

"Sejauh ini kita bisa memenuhi kuota untuk caleg perempuan secara keseluruhan sebab antusiasme para tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh politik untuk caleg melalui partai Nasdem cukup tinggi. Kami partai baru yang memiliki idealisme dan garis perjuangan yang jelas," ucapnya.

Walikota Makassar Minta Guru SMP Ingatkan Siswanya


Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin usai pemantauan Ujian Nasional di sejumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Makassar meminta kepada guru-guru agar memberikan pengertian kepada siswa yang mengikuti ujian agar tidak melakukan konvoi.

"Ujian Nasional itu bukan akhir dari tahapan karena masih ada penentuan kelulusan setelah dilaksanakannya ujian jadi kalau bisa jangan sampai ada konvoi dan arak-arakan dan tentunya peran guru dibutuhkan disini untuk selalu mengingatkan," ujarnya usai memantau UN di Makassar, Senin.

Ia mengatakan, ujian nasional yang dilakukan pada tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya karena adanya kendala teknis sehingga beberapa ujian yang sudah dijadwalkan harus ditunda karena lambatnya distribusi soal yang diterima pihak penyelenggara UN.

Secara mental, kendala teknis itu membuat sejumlah siswa gusar karena jauh-jauh hari sudah mempersiapkan ujian, namun kenyataan berkata lain karena kendala yang terjadi di pusat.

"Memang tahun ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dan setiap pelaksanaan UN memang selalu saja ada masalah, tetapi masalah tahun ini betul-betul diluar dugaan sehingga yang menjadi korban adalah anak-anak sekolah," katanya.

Ilham yang memantau pelaksanaan UN pada hari pertama menyatakan jika ujian tingkat SMP ini berjalan lancar kendati ada satu sekolah swasta yakni, SMP Tamalatea yang memiliki 150 siswa harus ujian dengan lembar soal yang digandakan karena Kota Makassar kekurangan lembar soal.

"Jika ada masalah, diharapkan peserta ujian tidak terpengaruh dengan kekurangan soal dan tidak mempengaruhi tingkat ketidaklulusan. Jangan karena ini semangat anak-anak harus kendor, memang seperti inilah yang namanya ujian karena kita harus siap menghadapinya," ucapnya.

Berdasarkan data yang diterima jumlah sekolah yang melaksanakan ujian sebanyak 222, jumlah peserta ujian 20.614 siswa, jumlah pengawas 2.262, dengan menggunakan jumlah ruangan 1.053.

Untuk tahun ini, Ilham berharap tingkat kelulusan bisa meningkat dari tahun sebelumnya. Tahun lalu, tingkat kelulusan SMP di Makassar 99,53 persen dan dirinya mengharapkan angka itu bisa ditingkatkan lagi karena dirinya bertekad untuk menjadikan Makassar sebagai kota pendidikan.

Pemantauan yang dilakukan Wali Kota dua periode itu yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Makassar Mahmud BM diantaranya mendatangi SMP Negeri 5 Makassar, SMP Nasional Makassar, dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Model Makassar.

KPU Sulbar Terima 512 Daftar Calon Sementara


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan telah menerima 512 daftar calon sementara untuk dilakukan diverifikasi sebelum ditetapkan sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2014 mendatang.

"Dari 512 DCS telah didaftarkan dari 12 partai politik (Parpol) yang akan mengikuti pemilihan legislatif (Pileg) 204," kata Ketua KPU Sulbar, Nurdin Passokkori di Mamuju, Senin.

Menurut dia, ratusan calon tersebut masih tercatat dalam DCS hingga bulan Agustus tepatnya setelah melalui verifikasi berkas dan administrasi selanjutnya akan masuk dalam daftar calon tetap (DCT) peserta Pemilu 2014.

Ia menyampaikan, masa pendaftaran pemasukan berkas caleg parpol telah ditutup untuk selanjutnya dilakukan tahap verifikasi yang akan dimulai dari 23 April hingga 2 Mei 2013.

Setelah itu, kata dia, pada 3 hingga 4 Mei 2013 maka KPU akan menyampaikan hasil verifikasi untuk calon DPD (Dewan Perwakilan Daerah), lalu kemudian pada tanggal 7 hingga 8 Mei 2013 akan dilakukan penyampaian hasil verifikasi kepada parpol.

"Setelah itu maka KPU masih memberikan kesempatan kepada pengurus parpol untuk melengkapi kekurangan sebelum pleno penetapan DCT," kata Nurdin.

Nurdin yang juga ketua KNPI Sulbar mengemukakan, keterwakilan perempuan dari masing-masing parpol yang menyerahkan DCS, sebagian besar telah terpenuhi 30 persen.

Jika berkas yang diserahkan tidak memenuhi persyaratan akan dikembalikan ke masing-masing parpol dan dapat diganti dengan calon lain.

"Pada pemilu kali ini, jika caleg laki-laki yang tidak memenuhi syarat dapat diganti dengan caleg perempuan. Namun sebaliknya jika yang tidak memenuhi syarat perempuan tidak dapat diganti laki-laki," katanya.

Kamis, 04 April 2013

Balon Wali Kota Janjikan Subsidi Ibu Menyusui


Bakal Calon (Balon) Wali Kota Makasar Salahuddin Sampetoding berjanji akan menerapkan sejumlah program berbasis kerakyatan, salah satunya subsidi peningkatan gizi bagi ibu hamil dan menyusui.

"Ini program utama saya untuk meningkatkan kualitas generasi anak dan remaja di Makassar. Melakukan perbaikan kualitas manusia itu harus dari hulu, dari ibu anak-anak kita," katanya kepada jurnalis di Makassar, Senin.

Pengusaha yang akrab disapa Daeng Annar itu mengatakan, subsidi gizi itu sudah termasuk pemeriksaan gratis kehamilan di sejumlah pusat-pusat kesehatan tertentu.

Ia mengemukakan, pemeriksaan itu hanya berlaku bagi warga tidak mampu secara ekonomi.

Annar optimistis, pendapatan daerah mampu menalangi program ini, terlebih beberapa institusi negara telah menjalankan program sumber daya manusia.

"Nanti kita tinggal koordinasikan. Kalau niatan kita baik dan dilakukan bersama-sama, saya kira kualitas SDM di daerah ini akan meningkat," sebut Ketua Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia ini.

Menurutnya, kandungan ASI kaya akan karotenoid dan selenium, yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh bayi untuk mencegah berbagai penyakit.

Setiap tetes ASI juga mengandung mineral dan enzim, untuk mencegah penyakit dan antibodi yang lebih efektif, dibandingkan dengan kandungan yang terdapat dalam susu formula.

"Kalau kita memberi tunjangan khusus pada asupan gizi ibu-ibu menyusui, saya kira kedepannya, kita tak akan mengkhawatirkan lagi masalah-masalah kekurangan gizi yang dialami balita di Makassar," kata Annar yang beristrikan seorang dokter itu.

Ketua PKPB Sulbar ke Golkar


Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) Provinsi Sulawesi Barat, Asnuddin Sokong akhirnya memilih merapat bersama Partai Golongan Karya untuk menghadapi Pemilu 2014.

"Saya telah banyak membangun komunikasi dengan DPD partai Golkar. Sekarang ini saya menunggu apakah nama saya tetap diplot selaku caleg Golkar pada pemilu 2014," kata Asnuddin Sokong di Mamuju, Senin.

Menurut Asnuddin, PKPB yang dibesarkannya selama lima tahun ini tetap mendapatkan kebebasan kepada semua kader untuk memilih partai yang cocok.

"DPP PKPB memberikan keleluasaan kepada semua kader untuk menentukan pilihan politiknya. Secara pribadi, saya pertimbangkan untuk bergabung dengan Golkar,"ungkapnya.

Apalagi, tambah dia, teman-teman di Golkar ikut memberikan respons positif untuk ikut berjuang mewujudkan cita-cita partai beringin yang saat ini tampak kian mendapatkan kepercayaan dari publik.

Asnuddin yang juga anggota DPRD Sulbar daerah pemilihan Mamuju ini mengaku telah membulatkan tekad berjuang bersama seluruh kader dalam rangka memenangi Pemilu 2014.

"Jika benar partai Golkar menerima kami selaku caleg maka segala kemanpuan akan saya persembahkan untuk kepentingan Golkar. Karena itu, saya butuh kepastian dari teman-teman pengurus di partai beringin,"ungkapnya.

Ia menyampaikan, partai Golkar harus memberikan kepastian sebelum masa pendaftaran caleg ditutup oleh KPU.

"Sampai sekarang ini saya belum berniat bergabung ke partai lain. Apalagi, ketua DPD Partai Golkar ikut memberikan ruang untuk maju sebagai caleg pada pemilu yang tinggal setahun lebih,"ujarnya.***1***

Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Golkar Sulbar, H.Hamzah Hapati Hasan, menyampaikan, tetap merespon jika ada kader diluar partai Golkar untuk bergabung.

"Partai Golkar tetap terbuka untuk siapa saja sepanjang yang bersangkutan benar-benar bersedia untuk membesarkan partai ini,"ungkapnya.

Hamzah menyampaikan, ada beberapa syarat yang harus dilalui bagi caleg di Golkar diantaranya terkait dengan potensi perolehan suara dan beberapa syarat lainnya.

Pemprov Sulbar Akui Pengesahan Perda RPJMD


Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, mengakui jika peraturan daerah RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) telah disahkan menjadi patron pelaksanaan program pembangunan hingga lima tahun kedepan.

"Harus kita akui bahwa perda RPJMD ini terlambat dari rencana yang ditargetkan pada Pebruari 2013. Hal ini akibat adanya kesibukan-kesibukan baik legislatif maupun eksekutif yang juga tak kalah pentingnya," kata Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh kepada wartawan usai pelaksanaan rapat paripurna pengesahan Perda RPJMD di DPRD Sulbar, Kamis.

Rapat paripurna pengesahan Perda RPJMD ini dipimpin langsung Ketua DPRD Sulbar, H. Hamzah Hapati Hasan, Wakil Ketua DPRD Sulbar, H.Muh.Jayadi, Wakil Ketua DPRD Sulbar, H.Arifin Nurdin dan para pimpinan SKPD lingkup Pemprov Sulbar.

Menurut gubernur, keterlambatan pengesahan Perda RPJMD ini bukan karena ada unsur kesengajaan. Namun, itu terjadi akibat adanya kesibukan eksekutif dan legislatif termasuk adanya revisi hingga pelaksanaan asistensi ke Kemendagri.

Namun demikian, kata dia, eksekutif dan legislatif sejak Senin (1/4) tetap memiliki itikad baik hingga melaksanakan rapat yang dibahas secara maraton sehingga perda RPJMD bisa diparipurnakan.

"Keterlambatan Perda RPJMD tidak akan mempengaruhi program rencana pembangunan di Sulbar. Yang penting perda RPJMD disahkan sebelum pelaksanaan Musrenbang berlangsung," ungkap Anwar.

Sementara itu Ketua DPRD Sulbar, H.Hamzah Hapati Hasan menyampaikan, keterlambatan itu akibat adanya revisi-revisi untuk menjadi acuan penyusunan Perda.

"Setelah proses pembahasan dilakukan maka rancangan perda ini dikonsultasikan ke Dirjen Bangda Kemendagri untuk dilakukan koreksi," ungkap Hamzah.

Ia menyampaikan, hasil koreksi tersebut kemudian dilakukan penyempurnaan untuk dilakukan pembahasan rapat paripurna DPRD Sulbar.

"Keterlambatan ini bukan karena ada kepentingan politik. Namun hal ini akibat persoalan tekhnis yang haruss disempurnakan oleh Pansus RPJMD," ujar Hamzah.

Hamzah menyampaikan, RPJMD yang baru saja disahkan ini merupakan makro rencana pembangunan hingga lima tahun kedepan.

"Capaian program pemerintah setiap tahunnya tidak keluar dari koridor yang tertuang dalam RPJMD. Jadi, saya berpendapat kerangka acuan program APBD tidak keluar dari koridor RPJMD," kata Hamzah.

Sulbar Anggap Kaltim Berniat Rebut Balak-Balakang


Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Provinsi Sulawesi Barat, Drs.H. Khaeruddin Anas, menganggap ada upaya pemerintah Kalimantan Timur, untuk merebut wilayah kepulauan Kecamatan Balak-Balakang.

"Saya menilai ada niat Pemprov Kaltim untuk merebut Pulau Bala-Balakang. Hal ini terkuak saat pelaksanaan rapat pembahasan tata ruang wilayah provinsi yang difasilitasi Direktorat Tata Ruang kementerian pekerjaan umum beberapa waktu yang lalu," kata Khaeruddin Anas di Mamuju, Rabu.

Menurutnya, pembahasaan tata ruang wilayah antara Pemprov Sulbar dan Pemprov Kaltim ini sengaja dimediasi Direktorat tata ruang Kementerian PU guna memantapkan batas-batas wilayah kedua provinsi yang bertetangga.

Sayangnya, kata dia, pihak Pemprov Kaltim tidak menghadirkan pejabat yang berkompeten melainkan hanya mengutus seorang kepala bidang Bappeda Kaltim.

"Yang memancing munculnya persoalan pada pertemuan kian memanas karena pihak Kaltim mencoba menjelaskan bahwa ada diantara gugusan pulau di Bala-Balakang masuk dalam tata ruang wilayah Kaltim," ungkap mantan Kepala Biro Humas Pemprov Sulbar ini.

Tetapi pihak Direktorat Tata Ruang Kementerian PU menyampaikan, berdasarkan surat keputusan Mendagri tahun 2004 cukup jelas bahwa Bala-Balakang itu masuk dalam wilayah admisnitrasi pemerintah Kabupaten Mamuju, Sulbar.

"Bahkan Mendagri telah mengeluarkan dua surat keputusan pertama yakni penegasan status kepulauan Bala-Balakang adalah wilayah Sulbar dan kemudian kedua adalah terbitnya surat Mendagri tahun 2008 yang ditujukan pemprov Kaltim bahwa kepulauan Bala-Balakang adalah wilayah Sulbar," urainya.

Hanya memang, kata dia, pertemuan itu dianggap cukup penting sebagai upaya percepatan penetapan pembahasan RTRW yang saat ini masih dalam tahap proses.

"Pemerintah pusat sangat mendukung lahirnya pertemuan dengan pihak Kaltim dalam upaya percepatan penetapan RTRW. Ada dua klausul yang dibahas dalam pertemuan itu melainkan klausul dalam rangka percepatan penyelesaian tata ruang. Artinya, jika ada penggunaan tata ruang maka harus dibicarakan kedua belah pihak atau tak boleh sepihak bagi wilayah perbatasan," ungkapnya.

Pemprov Siap Bantu Pemkot Palopo Pulihkan Pelayanan


Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Sulsel, menggelar rapat tertutup di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jl Jendral Sudirman, Makassar, Kamis (4/4/13).

Rapat tertutup tersebut untuk membahas situasi kekinian Kota Palopo pasca pembakaran beberapa aset pemerintah usai pengumuman dan penetapan pemenang Pilkada Palopo, 31 Maret lalu.

"Ini forum rutin. Ada beberapa hal yang dilaporkan. Salah satunya, aspek keamanan serta masalah-masalah lainnya yang menonjol," kata Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, usai rapat, Kamis (4/4/13).

"Banyak yang kita bicarakan, termasuk meneruskan pengendalian-pengendalian keamanan yang ada di Palopo dan memberi ruang bagi kepolisian untuk melakukan fungsi olah TKP disana serta melakukan tindakan-tindakan penyidikan," ungkapnya.

Mantan Bupati Gowa dua periode ini mengungkapkan, pascainsiden tersebut, Pemerintah Kota Palopo harus diback up oleh pemerintah provinsi agar proses administrasi dan pelayanan publik tidak terganggu.

Dia menjelaskan, insiden yang terjadi di Kota Palopo dibahas di forum muspida, agar apa yang terjadi disana tidak menjadi preseden buruk. Apalagi, secara umum, baik yang menang ataupun kecewa pada pemilihan itu, tidak menginginkan hal itu terjadi. Termasuk orang-orang yang melihat kejadian tersebut.

"Disana itu, lebih banyak pada kejadian yang insidentil,  tiba-tiba. Ada emosi yang terbakar, dan itulah risiko dari pergerakan massa," pungkasnya.

Ilham Lantik 190 Kepsek dan 110 Pengawas Sekolah


Wali Kota Makassar melantik 190 kepala TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, serta 110 pengawas sekolah di Balai Kota Makassar, Kamis (4/4/2013).
Dari jumlah tersebut, jumlah kepala SD dilantik sebanyak 150, kepala TK sebanyak lima, kepala SMP sebanyak 18, kepala SMA sebanyak 16, dan kepala SMK sebanyak satu. Sedangkan pengawas SD sebanyak 76, pengawas SMP sebanyak 26, pengawas SMA sebanyak 18, pengawas SMK sebanyak empat.
Pelantikan ini merupakan pelantikan kepala sekolah dan pengawas sekolah pertama dalam tempo dua tahun terakhir. Mutasi dan pelantikan diwacanakan sejak Agustus 2012, namun baru terealisasi saat ini.

Mereka yang dilantik ini sebelumnya berstatus guru dan ada yang pernah menjabat kepala sekolah. Selain itu, ada pula enam kepala sekolah tak lagi menjabat atau nonjob karena jelang pensiun.

BNI Gandeng PKPU Gelar Konseling Gizi di Pongtiku


Untuk Meningkatkan gizi dan kualitas kesehatan anak-anak di Indonesia khususnya di Makassar, Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU bekerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia, Tbk (BNI) menggelar program BNI Peduli Gizi Balita dengan mengangkat tema Sejuta Telur untuk Gizi Anak Indonesia.

Setelah beberapa hari PKPU Makassar melakukan survei di beberapa lokasi pihak BNI sepakat melaksanakan program BNI Peduli Gizi Balita di Jalan Pongtiku Lr 7 RT D RW 04 Kelurahan Suangga Kecamatan Tallo pagi tadi

Hadir dalam acara tersebut Manager Bisnis wilayah BNI Makassar Rachman Hasbullah, Lurah Suangga A. Patiware, S.STP, Kepala Cabang PKPU Makassar Muhammad Yusuf, Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas Kaluku Bodoa Hj. Andi Marwah, Ketua ORW 04, dan ketua-ketua ORT ORW 04 serta tokoh masyarakat dan partisipasi masyarakat sekitar yang mengikuti program ini.

Melalui program ini, para ibu akan diberikan edukasi tentang cara mengolah makanan dan menakar asupan gizi yang baik bagi para Balita. Selain itu juga menggelar pengobatan umum dengan menghadirkan tenaga dokter, relawan gizi, penyuluhan gizi dasar dan kandungan gizi telur, demo masak pangan lokal, konseling mulai dari penimbangan berat badan, penentuan status gizi balita, Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

Manager Bisnis wilayah BNI Makassar, Rachman Hasbullah menyebutkan bahwa program ini dibiayai dari dana CSR perusahaan tersebut, sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat,

“BNI berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif terhadap kesehatan anak-anak di Indonesia dan Kedepannya, BNI akan terus melakukan beragam kegiatan positif sebagai kontribusinya terhadap masyarakat dan bumi, baik dalam bidang kesehatan, sosial, maupun lingkungan” tambahnya.

Muhammad Yusuf kepala Cabang Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU Makassar mengungkapkan, pihaknya sangat menyambut baik program yang dilaksanakan oleh BNI ini. "Kami berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak di Indonesia, hingga target pemerintah kota Makassar untuk menurunkan jumlah anak kekurangan gizi dapat tercapai. PKPU siap bersinergi dengan pihak pemerintah beserta parak stakeholder sebagai upaya pemulihan gizi anak Indonesia, ” jelas Muhammad Yusuf.
Lurah Suangga, A. Patiware, S.STP dalam sambutannya mengungkapkan, persoalan gizi Balita menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Makassar khususnya kelurahan Suangga.

“Dengan adanya program BNI Peduli Gizi Balita, yang dilaksanakan PKPU ini, diharapkan tidak ada lagi balita di Kelurahan Suangga menderita gizi buruk atau kekurangan gizi. Manfaatkan program ini untuk meningkatkan gizi balita, sekarang tinggal partisipasi para ibu, jangan enggan memeriksakan kesehatan anak-anak kita,” ungkap A. Patiware, S.STP.

Corporate Communication PKPU Makassar, Hasdar menambahkan bahwa kegiatan ini di ikuti 100 ibu dan balita.

“Yang pasti dalam program ini diharapakan dapat menambah kepercayaan diri dan menambah pengetahuan ibu balita untuk memilih pangan lokal sebagai sebagai sumber gizi yang baik dan para ibu langsung dapat memanfaatkan pemeriksaan gratis kepada anaknya," ungkap Hasdar

“Melalui program ini, harapannya akan ada banyak pihak yang bermitra untuk bersama-sama meningkatkan kualitas gizi di masyarakat dan program ini akan di tempatkan di lokasi-lokasi padat, kumuh dan miskin”, tambah Hasdar.

Mahasiswa Seni: Anak Teknik yang Langsung Mengeroyok


Sidang kasus pembunuhan yang menewaskan dua mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) Fakultas Teknik kembali disidangkan di Pengadilan Negeri Makassar, Kamis (3/4/2013).

Kali ini, sidang digelar dengan agenda pemeriksaan saksi meringankan terhadap terdakwa Abdul Ahmad Arlan.

Dalam sidang ini, pengacara terdakwa menghadirkan lima orang saksi rekan terdakwa Ahmad Arlan masing-masing Abdi Maulana Sunardi (20), Fatahila Hamsah (20), Muslimin (21), Chairil (19), Ikhsan Purnama (21). Kelima saksi ini adalah mahasiswa Fakultas Seni dan Desain.

Fatahillah Hamsah, dihadapan majelis hakim yang diketuai Isjuadi mengatakan, sebelum peristiwa pembunuhan tersebut, dirinya hanya hendak menjenguk seniornya yang saat itu dirawat di Rumah Sakit Haji. Usai membesuk, saksi bersama belasan rekannya hendak berpindah ke Rumah Sakit Bhayangkara untuk menjenguk beberapa seniornya yang juga dirawat disana.

"Saat mau pergi, ada puluhan mahasiswa tenik yang menduduki motor kami Pak. Tapi saat itu masih aman, ketika kami mau tinggalkan rumah sakit, anak Teknik itu meneriaki kami, dia bilang masih mau ko. Pas saya tengok saya sudah dikeroyok oleh mereka," kata Fatahillah.

Keterangan yang sama juga diungkapkan oleh saksi Ikhsan Purnama, dia mengaku, saat itu dirinya bersama terdakwa hendak menjenguk senior yang terluka tapi kemudian dikeroyok oleh mahasiswa Fakultas Teknik yang juga berada di Rumah Sakit Haji.

"Ada salah satu senior teknik yang berteriak, kami tidak mengerti apa maksunya, tapi setelah itu mereka langsung mengeroyok kami," jelas Purnama.

Diketahui, tawuran antara mahasiswa UNM jurusan berbeda yaitu Fakultas Teknik dan Fakultas Bahasa, Seni, dan Desain terjadi di dalam kampus UNM, 11 Oktober 2012 lalu sekitar pukul 14.00 WITA. Akibatnya, sejumlah mahasiswa dari dua kubu yang tengah bersiteru itu mengalami luka-luka dan dilarikan ke RS Haji Makasar.

Kinerja TAPD Pemkab Minsel kembali Disorot


Kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Minahasa Selatan (Minsel), kembali menuai sorotan. Pasalnya, hingga kini buku Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2013, belum dimasukan ke DPRD Minsel.

Sorotan sebelumnya disampaikan personil Komisi I DPRD Minsel Donald Toloh, selaku Ketua Fraksi Pelangi. Kini, sorotan kembali dilayangkan untuk TAPD Minsel, kali ini dari personil Komisi II DPRD Minsel, Gino Rumokoy.

Bahkan, Rumokoy pun menilai, jika terjadi “permainan” dari Pemkab Minsel, soal APBD 2013. “Kami pertanyakan buku APBD 2013 kalau ada dimana, dan kenapa hingga sudah memasuki bulan ke-4 Tahun ini, belum juga diberikan oleh TAPD kepada kami DPRD? Saya pun menduga jika adanya permainan dalam buku tersebut,” ketus Rumokoy.

Dia pun mendesak, supaya pihak TAPD segera memasukan buku APBD ke DPRD. Sebab, pihaknya dalam waktu dekat ini, mengagendakan paripurna Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) APBD 2012 dari Bupati Paruntu. “Kami minta buku APBD 2013 itu segera dimasukan. Sebab, kami juga memiliki agenda lain, yakni penyampaian LPJ APBD Minsel tahun 2012,” tukasnya.

PKK Minahasa Gelar Lomba Cipta Menu


 Beragam menu kue ditampilkan 25 Tim Penggerak PKK se-Kabupaten Minahasa dalam lomba cipta menu di Wale Ne Tou Minahasa dalam rangka Hari Kesatuan Gerak (HKG) ke-41 PKK se-Sulut.

“Ini adalah lomba yang digelar untuk memeriahkan HKG PKK se-Sulut yang terdiri dari beragam, bergisi seimbang, aman serta non beras, non terigu berbasis sumber daya lokal,”ujar Ketua TP-PKK Minahasa Dr Olga Sajouw-Singkoh, Kamis (04/04).

Kegiatan yang mengusung tema dengan semangat hari kesatuan gerak PPK ke 41 mari kita wujudkan keluarga yang mandiri dan sejahterah melalui hari kesatuan gerak PKK. Hasil lomba lanjut Singkoh, nanti diumumkan setelah kegiatan selesai.

Inilah Pejabat Pemkot Manado Yang Dilantik


Pelantikan 17 pejabat Pemkot Manado dilakukan langsung Walikota Dr GS Vicky Lumentut SH MSI DEA. Dimana 16 pejabat esalon II dan 1 pejabat esalon III.

Roposisi atau rolling pejabat esalon II dilakukan setelah sejumlah pejabat memasuki masa pension. Dimana pejabat yang pension tersebu diataranya Kepala Inspektorat Drs Arnold Kewas, Asisten II, Drs Helmy Bachdar, Sekwan Drs Didi Salendu MSi.

Untuk mengisi kekosongan pejabat, sehingga dilakukan pergeseran sejumlah pejabat esalon II tersebut.

Gas Elpiji 3 Kg Dijual Rp 25 Ribu di Tomohon


Harga Gas Elpiji 3 Kg di Kota Bunga Tomohon makin menjadi. Kamis (04/04) harga pertabung sudah menyentuh Rp 25 ribu. Ini dikarenakan yang menjual hanya di warung-warung. Sementara pasokan dari agen ke pangkalan sudah beberapa hari tak jalan.

Malahan ada pangkalan yang mengaku sudah seminggu lebih tak mendapat pasokan Gas Elpiji 3 kilogram.

Herannya, di warung tertentu tersedia Gas Elpiji 3 Kg. Namun, dijual dengan harga selangit.

Setelah ditelusuri, ternyata warung-warung yang menjual Elpiji memperolehnya dari luar Tomohon.

”Karena kami mengambil dari jauh dan harganya mahal, terpaksa kami menjualnya dengan harga tinggi juga,” ungkap Franky, pemilik warung.

Menyikapi hal ini, masyarakat meminta agar pihak Pemkot Tomohon dalam hal ini instansi terkait untuk proaktif di lapangan melihat kondisi yang terjadi.

”Harus cari solusinya. Jilka tidak, masyarakat nantinya yang sulit. Bisa saja kembali ke penggunaan kayu bakar. Jika ini terjadi, penebangan kayu di hutan akan terjadi,” tandas Judie J Turambi SH, aktifis Kota Tomohon.