Minggu, 13 April 2014

Program Kerja Kabupaten Sulawesi Barat Tidak Bersinergi Provinsi

Program kerja yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) hendaknya bersinergi dengan kebijakan program dari pusat hingga ke daerah. Kegiatan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) merupakan titik awal untuk menyusun konsep pencapaian program ditahun 2015.

''Jika ingin target program terwujud maka program kerja harus terjalin sinergitas,'' ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulbar, Agus Tamadjoe, usai melaksanakan acara Musrenbang tingkat Provinsi Sulbar, di Mamuju, kemarin.

Untuk itu, katanya, pelaksanaan Musrenbang tahun ini menghasilkan kesepakatan program kerja yang terarah untuk mencapai target pembangunan ditahun 2015. Selama ini, program kerja kabupaten tidak bersinergi dengan program provinsi. Makanya, banyak usulan kabupaten tidak bisa terakomodir dengan baik. Sehingga masyarakat terkesan tidak mau lagi mengikuti acara Musrenbang ditingkat kecamatan maupun kabupaten.

Sebagai contoh, kata Agussalim, plafon program kerja Pemprov Sulbar telah dituangkan dalam program Panca Karya Pembangunan. Di antaranya peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah, memperluas dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana ekonomi vital, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Selain itu, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan serta penerapan kebijakan yang berpihak pada pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Pada saat ini, Pemprov Sulbar lebih fokus mengembangkan argo industri pariwisata. Jika pemerintah kabupaten mengusulkan di luar dari konsep program provinsi, maka usulan kabupaten tidak akan terakomodir.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar