Selaku aparatur pemerintah, pegawai negeri sipil (PNS) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju telah berhasil menjalankan perannya dalam masyarakat. Khususnya pada momentum pemilihan umum legislatif (Pileg) beberapa hari lalu.
Hal tersebut diutarakan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Mamuju, Habsi Wahid, saat ditemui BKM di ruang kerjanya, Kamis (10/4) atau sehari setelah hari pencoblosan. Dijelaskan, keberhasilan yang dimaksud adalah adanya peran PNS untuk memberikan pemahaman maupun ajakan bagi seluruh masyarakat terutama bagi lingkungan keluarganya sendiri untuk tidak memilih Golput dalam momentum pesta demokrasi Pemilu.
Sebagai seorang pegawai negeri sipil sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, haruslah netral dan tidak membias pada partai politik manapun. PNS sebagai birokrasi yang dinilai lebih faham terhadap proses-proses pemilihan umum yang dipersyaratkan menurut aturan tentu berkewajiban memberikan edukasi atau penyuluhan bagi masyarakat. Dan itu wajar.
Menyoal adanya dualisme jabatan yang diduduki seorang kepala daerah yang dominan juga adalah petinggi partai politik yang banyak dikhawatirkan dapat memunculkan intervensi terhadap netralitas PNS, pejabat yang memulai karier dari golongan II ini mengaku hal tersebut tidak menjadi soal. Pasalnya, para pemimpin tersebut tentu telah faham betul terhadap posisi dan tanggung jawabnya didua hal yang berbeda, yakni selaku pimpinan daerah serta sebagai pejabat politik.
''Seperti bupati kita. Beliau tentu telah faham betul mana yang dapat diperintahkan kepada bawahan di birokrasi, dan mana yang tidak dibenarkan. Dan beliau tidak pernah menggiring kita untuk masuk ke dalam ranah politik praktis. Tinggal kita selaku pegawai yang harus tahu memposisikan diri terhadap adanya aturan itu,'' tambahnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar