PP Mobil Listrik Segera Terbit

Rancangan Peraturan Presiden tentang kendaraan listrik memasuki tahap final. Saat ini kementerian terkait sedang melakukan sinkronisasi untuk mematangkan regulasi tersebut.


Untuk menyelesaikan peraturan presiden tentang kendaraan listrik itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengumpulkan perwakilan beberapa instansi terkait di kantornya, pada 26 Februari 2019. Aturan ini ditargetkan sudah selesai pada 5 Maret 2019.

Hadir pada pertemuan ini antara lain Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto.

‎"Jadi kita bahas masih ada beberapa teknis tadi. Peraturan Presiden ini nanti tanggal 5 kita finalkan," kata dia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta.

Menurut Luhut, setelah rancangan Perpred tentang kendaraan listrik tersebut selesai, kemudian dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk disahkan menjadi Peraturan Presiden.

‎"Tanggal 5 difinalkan di sini, cek lagi, sesudah itu baru diberikan ke Presiden," tuturnya
Luhut mengungkapkan, dalam rancangan ‎Peraturan Presiden tentang kendaraan listrik, akan dicantumkan pemberian insentif untuk mendorong penggunaan kendaraan ini.

‎"Ya jalan terus itu, nanti lihat saja di situ kan sudah ada.‎ Ya, setelah itu disetujui semua kita cek, instansi terkait hadir sehingga tidak ada yang merasa tidak terlibat," tandasnya.

Program Kerja Kabupaten Sulawesi Barat Tidak Bersinergi Provinsi

Program kerja yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) hendaknya bersinergi dengan kebijakan program dari pusat hingga ke daerah. Kegiatan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) merupakan titik awal untuk menyusun konsep pencapaian program ditahun 2015.

''Jika ingin target program terwujud maka program kerja harus terjalin sinergitas,'' ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulbar, Agus Tamadjoe, usai melaksanakan acara Musrenbang tingkat Provinsi Sulbar, di Mamuju, kemarin.

Untuk itu, katanya, pelaksanaan Musrenbang tahun ini menghasilkan kesepakatan program kerja yang terarah untuk mencapai target pembangunan ditahun 2015. Selama ini, program kerja kabupaten tidak bersinergi dengan program provinsi. Makanya, banyak usulan kabupaten tidak bisa terakomodir dengan baik. Sehingga masyarakat terkesan tidak mau lagi mengikuti acara Musrenbang ditingkat kecamatan maupun kabupaten.

Sebagai contoh, kata Agussalim, plafon program kerja Pemprov Sulbar telah dituangkan dalam program Panca Karya Pembangunan. Di antaranya peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah, memperluas dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana ekonomi vital, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Selain itu, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan serta penerapan kebijakan yang berpihak pada pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Pada saat ini, Pemprov Sulbar lebih fokus mengembangkan argo industri pariwisata. Jika pemerintah kabupaten mengusulkan di luar dari konsep program provinsi, maka usulan kabupaten tidak akan terakomodir.

298 Kepala Daerah Tersangkut Korupsi

Besarnya biaya kampanye saat pemilihan kepala daerah menjadi pemicu terjadinya korupsi besar-besaran di daerah.

Menurut data hasil kajian Indonesia Public Institute (IPI), biaya kampanye calon kepala daerah untuk tingkat kabupaten mencapai Rp 5 miliar. Sementara untuk tingkat provinsi bisa mencapai Rp 100 miliar.

"Biaya politik pasangan calon disesuaikan dengam besarnya APBD (Anggatan Pendapatan dan Belanja Daerah), PAD (Pendapatan Asli Daerah), dan sumber daya alam. Semakin daerah itu besar, biaya politik semakin besar," kata Karyono Wibowo, peneliti senior IPI, saat Diskusi Publik dengan tema 'Memberantas Korupsi di Daerah, Tantangan dan Hambatan' di Warung Bumbu Desa, Jakarta, Jumat (19/7/2013).

Hingga Juli 2013, 298 kepala daerah dari 524 total jumlah kepala daerah di Indonesia tersangkut masalah korupsi. Baik sebagai saksi, tersangka terdakwa atau terpidana koripsi.

Para kepala daerah paling banyak beramai-ramai terlibat dalamkorupsi APBD yakni pengadaan barang dan jasa.

Karyono menegaskan harus dibuat aturan yang tegas yakni pengetatan biaya kampanye untuk menekan upaya balik modal para kepala daerah tersebut.

"Perlu ada aturan tegak. Fungsi-fungsi pengawasan di daerah, pengawasan pusat juga. UU pembatasan dana kampanye paling tinggi Rp 5 miliar," tegas dia.

Jelang Kenaikan Harga BBM, Kansil Himbau Masyarakat Tidak Panik

Manado – Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr Djouhari Kansil menyatakan bahwa persediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Sulut akan tetap ada untuk itu masyarakat dihimbau tidak perlu panik. Hal ini disampaikan Kansil karena disinyalir jelang kenaikan harga BBM di Sulut akan habis.

Stok sangat mencukupi saat ini, jadi tidak perlu ada panic buying, apalagi melakukan penimbunan, karena justru akan membahayakan masyarakat sendiri, kata Kansil.

“Persediaan tetap ada, cuma jangan sampai menimbulkan kepanikan dari masyarakat, tidak boleh panik karena kuota untuk itu tetap ada, BBM itu tetap ada,” ujar mantan Kepala Dinas pendidikan Sulut ini.

Dia juga meminta masyarakat untuk tidak melakukan aksi penimbunan BBM menjelang pengumuman kenaikan harga, karena selain melanggar hukum juga sangat membahayakan bagi keselamatan masyarakat sendiri.

Masyarakat juga bisa membantu melakukan pengawasan terhadap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayahnya guna mengantisipasi aksi penimbunan BBM, pasca pengesahan keputusan penaikan harga BBM tersebut oleh pemerintah pusat.

Wartawan Laporkan Sikap Apatis Kapolda ke Presiden

Solidaritas Lembaga Jurnalis Indonesia Makassar akan melaporkan Kapolda Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Irjen Pol Mudji Waluyo kepada Presiden dan Kapolri terkait sikapnya yang apatis terhadap penanganan geng motor.

"Kami akan melaporkan Kapolda Sulselbar Irjen Pol Mudji Waluyo kepada Presiden dan Kapolri atas ketidakseriusannya dalam menangani kasus geng motor yang sudah banyak meresahkan masyarakat serta melukai korban jiwa," ujar Presidium Solidaritas Lembaga Jurnalis Indonesia Makassar Nurdin Amir di Makassar, Senin.

Ia mengatakan kasus penyerangan yang berujung pada penikaman kontributor Trans TV Ardiansyah alias Endi serta wartawan televisi lokal Fajar TV Harun menjadi antiklimaks dari keresahan masyarakat dan wartawan karena korban-korbannya sudah meliputi semua kalangan.

Korban penyerangan dan penganiayaan yang dilakukan kumpulan remaja ini bukan hanya warga sipil dan wartawan tetapi sejumlah aparat keamanan, baik kepolisian maupun TNI juga turut serta menjadi korbannya.

Meskipun terjadi rentetan peristiwa serta penyerangan itu, pihak kepolisian belum juga memperlihatkan keseriusannya untuk menuntaskan perkara pidana yang dilakukan oleh para geng motor.

"Kami sering mendapat dukungan dari para anggota kepolisian dan TNI yang berpangkat prajurit untuk mengusut dan menangkap para pelaku penyerangan oleh geng motor itu. Tapi sayang, semangat anak buah itu tidak didukung oleh pimpinannya," katanya.

Sebelumnya, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Wisnu Sanjaja menyatakan bahwa pihaknya siap melakukan penyelidikan dan mengusut tuntas penyerangan terhadap dua wartawan di Makassar oleh geng motor itu.

Salah satu bentuk keseriusannya dengan menyiagakan dan memantau aktivitas seluruh geng motor oleh jajaran Polsek. Selain itu, beberapa anggota geng motor yang terkenal sadis yakni Mappakoe juga sudah diamankan aparat kepolisian.

Bahkan bos dari geng motor Mappakoe Nur Ansyari (17) alias Ari Katombo juga terlibat dalam penyerangan sejumlah rumah ibadah (gereja) dan anjungan tunai mandiri (ATM) dengan menggunakan bom molotov.

"Dari catatan kejahatan yang dilakukan remaja ini sangat mencengangkan karena bukan cuma melakukan penyerangan terhadap orang tetapi juga merusak dan melempari rumah ibadah serta mesin ATM dengan menggunakan bom molotov," kata Wisnu Sanjaja.

Dia mengaku aksi penyimpangan yang dilakukan oleh kumpulan anak di bawah umur ini bukan saja menjadi tanggung jawab kepolisian tetapi semua pihak, seperti Pemerintah Kota Makassar, tokoh agama, tokoh masyarakat serta orang tua anak-anak itu sendiri.

Upacara Suci Guan Siaw “Cap Go Meh” 2013

Upacara suci Guan Siaw atau yang lebih dikenal dengan Hari Raya Cap Go Meh yang sementara berlangsung hari ini, dipastikan akan lebih meriah dibandingkan tahun – tahun sebelumnya.

Menurut Ketua Panitia Cap Go Meh 2013, Ronald Moningka, karena seluruh Tempat Ibadah Tridarma yang bernaung dibawah Perhimpunan Tempat Ibadah Tridarma (PTIT) Ban Hing Kiong Manado yang berjumlah delapan tempat ibadah, akan menggelar upacara bersama.

Sementara untuk rute yang akan dilewati prosesi upacara Guan Siaw atau Cap Go Meh, akan mengambil start di Klenteng Banhing Kiong dan finis di lokasi yang sama.

Selaku Panitia, Moningka memohon maaf kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara khususnya di Kota Manado, karena aktifitas masyarakat akan terganggu dengan kemacetan yang akan terjadi saat upacara berlangsung.

Sementara itu, Kasatlantas Polresta Manado, Kompol Alvaris Patiwael mengharapkan, masyarakat yang memiliki kendaraan untuk tidak memarkir kendaraan di atas badan jalan, khususnya di sepanjang jalan yang akan dilewati upacara Cap Go Meh.

Sarundajang: Sulut Musti Terbuka, Kalau Tidak Torang Babagini Jo

Manado – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Dr Sinyo Harry Sarundajang menyatakan akan terus membuka diri dengan pihak luar melalui hubungan yang baik dengan dunia internasional. Hal ini disampaikannya usai kunjungan ke American Samoa beberapa waktu lalu.

“Sulut musti terbuka, Indonesia musti terbuka, kalau tidak torang babagini jo sampai kapan, jadi musti terbuka. Kita akan manfaatkan betul-betul hubungan ini, hubungan internasional semata-mata untuk rakyat sulut, bukan untuk kepentingan pribadi,” ujarnya.

Lebih lanjut Ketua Umum AIPI ini menyampaikan, politik yang kita anut adalah bebas aktif dengan siapapun, untuk kepentingan bersama sesuai amanah UUD juga untuk ketertiban dunia, perdamaian dunia.

Dia menjelaskan, China karena terbuka, sudah ada 16 pintu, sehingga jadi negara yg lebih maju.

“Torang baru Batam, untuk itu saya berambisi Sulut itu pintu baru untuk membuka kita ke dunia internasional. Banyak orang yang bertanya-tanya tempo apa ini mo terwujud, saya bilang sudah dimulai, kalau Tol ini selesai, bandara diperpanjang, pelabuhan konteiner tahun 2015 jadi, KEK jadi, inilah embrio kepada kita menjadi pintu gerbang,” tegas mantan Walikota Bitung ini.

Mantan Dirjen Depdagri inipun menjelaskan hal tersebut telah dipikirkan dan terdalami secara luas sejak tahun 1937 oleh tokoh besar asal Sulut Dr Sam Ratulangi.

“Ini bukan pemikiran saya, tetapi torang samua. Dari dulu Dr Sam Ratulangi tahun 37 so bicara mengenai ini, saya hanya meneruskan saja, karena kebetulan saya Gubernur,” kata Sarundajang.

Pekan Depan, Diskop-UKM Kumpul Usahawan Muda Sulut

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah (Diskop-UKM) Pemprov Sulawesi Utara (Sulut), akan mengumpul para usahawan muda asal Bumi Nyiur Melambai.

Menurut Kepala Diskop-UKM Sulut Drs. Maurits Berhandus, kegiatan tersebut dimaksud sekaligus pelaksanaan launching 1000 calon usahawan muda Sulut, untuk mengikuti training dari tim dari Departemen Kopersi RI, terkait pengembangan usaha.

“Kegiatan nantinya kami selenggarakan tanggal 14 Mei 2013, di ruang Mapalus kantor gubernur Sulut,” kata Berhandus.

Lanjtunya mengatakan, program tersebut juga, adalah upaya Diskop-UKM, agar para generasi muda memiliki jiwa interprenuership, serta meredam maraknya penyebaran Narkoba, dan HIV/AIDS bagi generasi muda di Sulut.

“Kami berharap, kegiatan itu mendapat respon positif generasi muda di Sulut, sekaligus mengembangkan dunia usaha mereka,” ungkap Berhandus.

Sementara Sekertaris Diskop-UKM Sulut, Drs. Frangky Tintingon, mengatakan, untuk kegiatan tersebut direncana akan dilibatkan Pemuda Gereja, Pemuda Masjid dan Mahasiswa se-Sulut.

“Program ini berlaku secara nasional. Intinya agar generasi muda dapat menumbuh kembangkan minat usaha dengan baik,” tandas Tintingon.

Legislator Minsel Pinda Partai Belum Ajukan Pengunduran Diri

Enam Legislator Minsel yang telah berpindah Partai Politik (Parpol), kembali bertarung dalam pemilihan legislatif 2014 mendatang. Hanya saja enam legislator tersebut belum mengajuhkan pengunduran diri ke Sekretariat DPRD Minsel.

Padahal, sesuai Peraturan-KPU no. 13 legislator Minsel ini wajib mengundurkan diri. Hingga saat ini, 6 Legislator masing-masing, Gino Rumokoy dan Rita Kawung ke Partai Demokrat, Jones Kaseger dan Kartini Simbar ke Partai Hanura, Steva Waleleng ke Partai Golkar, dan Donald Toloh ke Partai Nasdem.

(PPRN ke Demokrat), Rita Kawung (PPD ke Demokrat), Jones Kaseger (PPD ke Hanura), Donald Toloh (PPD ke Nasdem), Kartini Simbar (PNBK ke Hanura), dan Steva Waleleng (PDS ke Golkar), belum mengajukan surat mengundurkan diri di DPRD Minsel.

Sekretaris DPRD Minsel Drs Ben BT Watung, membenarkan belum adanya surat pengunduran diri dari ke 6 legislator Minsel yang pindah partai tersebut.

” Belum ada surat pengunduran diri yang masuk di sekretariat DPRD. Mekanismenya surat pengunduran diri diserahkan ke bagian tata usaha dan diproses ke sekretaris DPRD dan pimpinan DPRD,” ujarnya

Lima Legislator Minsel Terancam Dicoret dari Daftar Pilcaleg

Sebanyak lima Legislator Minahasa Selatan (Minsel) yang telah berpindah partai politik (Parpol) untuk ikut Pemilihan Calon Legislatif (Pilcaleg) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mendatang, terancam dicoret dari daftar Calon Legislatif (Caleg).

Hal tersebut dikarenakan lima Legislator Minsel itu, hingga kini belum memasukan surat pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Minsel, sebagaimana berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 13 Tahun 2013.

Sekretaris KPUD Minsel Drs. Benny Lumingkewas, membenarkan jika lima wakil rakyat Minsel yang akan maju di Pilcaleg nanti dari partai yang berbeda saat mereka menjadi wakil rakyat lalu, belum memasukan surat pengunduran diri.

“Iya, mereka belum ada surat pengunduran diri ke KPUD. Padahal, mekanismenya mereka harus melayangkan surat pengunduran diri di DPRD Minsel, setelah itu surat pengunduran diri tersebut serahkan kepada kami di KPU sebagai persyaratan,” ujarnya Lumingkewas.

Diketahui, lima legislator Minsel tersebut, masiang-masing Gino rumokoy dari PPRN ke Partai Demokrat (PD), Rita Kawung dari PPD ke PD, Donald Toloh PPD ke Nasdem, Kartini Simbar dari PNBK ke Hanura, dan Steva Waleleng dari PDS ke Golkar.

Direktur Perlindungan Jaminan Sosial Tinjau Minahasa Selatan

Untuk mengidentifikasi konflik sosial yang terjadi akhir-akhir ini, Direktur Perlindungan Jaminan Sosial Prof Dr Syahbbudin MAg bersama tim mengunjungi Minahasa Selatan.

Manurut Kadis Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Minsel, Drs Jefry Prang Msi, tim akan melakukan kajian tentang konflik yang terjadi di Desa Picuan, Wulurmaatus, dan Kecamatan Maesaan.

Prang berharap semua pihak terkait yakni tokoh masyarakat, pemerintah desa serta masyarakat bisa membantu bisa mecgah konflik di wilayah masing-masing.

“Kita berharap Minsel tetap aman dan nyaman. Tentu itu memerlukan peran serta dari masyarakat dan semua pihak terkait agar pemerintah tidak berjalan sendiri, namun bersama untuk membangun daerah kita,”kata Prang sembari mengaku belum mengetahui persis apa yang menjadi bantuan dari tim.

PDI-Perjuangan Minahasa Tegaskan Takkan Rubah Bacaleg

Masa perubahan, pergantian, dan penambahan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) yang diberikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai tanggal 9 sampai 22 Mei mendatang, sepertinya takkan mempengaruhi keputusan PDI-Perjuangan di Minahasa, untuk merubah Bacaleg yang telah didaftarkan.

“Kalau untuk melengkapi berkas administrasi itu wajib. Tapi, kalau merubah nama-nama bacaleg, itu takkan dilakukan,” tegas Sekretaris PDI-Perjuangan Minahasa, Drs. Dharma Palar.

Seluruh Bacaleg yang didaftarkan PDI-Perjuangan Minahasa ke KPU, menurut Palar, sudah melalui tahapan seleksi yang sangat ketat. Selain itu, mereka semuanya sudah siap tampil dalam Pilcaleg 2014 mendatang.

“Bacaleg yang kami masukan ke KUP, adalah kader pilihan partai dan bisa meraih kursi di DPRD Minahasa. PDI-Perjuangan sangat yakin dengan kualitas dan ketokohan para bacaleg yang sudah di akomodir dalam DCS (daftar calon sementara,red) itu,” tandas Palar.

Dua Mantan Gubernur Sulteng Masuk Caleg Lagi

Dua mantan gubernur Sulawesi Tengah yakni Aminuddin Ponulele dan Bandjela Paliudju mendaftarkan diri menjadi calon anggota legislatif periode 2013-2018 melalui partai yang berbeda.

Aminuddin yang menjabat gubernur periode 2001-2006 mendaftar menjadi calon legisltaif provinsi melalui Partai Golkar sedangkan Paliudju, mantan Gubernur Sulteng periode 1996-2001 dan 2006-2011 mendaftar calon legislatif DPR RI melalui Partai Nasdem.

Dua tokoh Sulawesi Tengah itu tampak hadir pada pendaftaran bakal calon anggota legislatif di Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, Senin.

Paliudju mengatakan dirinya masuk calon legislatif DPR RI karena sudah pernah pernah memegang pucuk pimpinan tertinggi di daerah sehingga sudah harus berkiprah di pentas politik nasional.

"Saya kan sudah pernah jadi gubernur, ya kita harus naik lagi ke pusat lagi," katanya.

Sementara Aminuddin yang saat ini masih menjabat Ketua DPRD Sulteng kembali lagi mencalonkan diri di DPRD provinsi melalui daerah pemilihan Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi.

Ketua DPD Nasdem Sulawesi Tengah Ahmad Ali mengatakan Nasdem masih mengandalkan ketokohan Paliudju yang diharapkan mampu mendongkrak perolehan suara Nasdem pada Pemilu 2014.

Nasdem adalah partai ke delapan memasukkan berkas daftar calon anggota legislatif ke KPU Sulawesi Tengah. Tujuh partai sebelumnya adalah PKS, Gerindra, PAN, Hanura, PPP, PKPI dan Golkar.

Hingga pukul 12.00 WITA baru delapan dari 12 partai politik yang mendaftarkan calon anggota legislatifnya ke KPU.

Sementara itu pendaftaran di KPU akan ditutup Senin pukul 16.00 WITA.

Kinerja Tim Ekspedisi NKRI Didukung Internet Bergerak

Kinerja Tim Ekspedisi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Koridor Sulawesi Sub Korwil Provinsi Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, mendapat dukungan jaringan internet bergerak (mobile).

Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bone Bolango Jani Kalumata, Senin, mengatakan, dukungan internet mobile itu berupa dua unit mobil internet.

Pihaknya sangat mendukung kegiatan Ekspedisi NKRI 2013 di wilayah Gorontalo, Khususnya di Kabupaten Bone Bolango.

"Ketersediaan fasilitas internet mobile tersebut sangat membantu kegiatan Ekspedisi NKRI 2013 di Wilayah Bone Bolango, guna kepentingan pelaporan kegiatan ke Komando Utama di Jakarta, maupun penyebaran berita dan informasi kepada masyarakat," ujar Jani.

Ketersediaan fasilitas Internet Mobile itu, diharapkan dapat mendukung tugas-tugas Tim Ekspedisi NKRI di Kabupaten Bone Bolango, dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat setempat dan untuk skala nasional.

"Penyediaan fasilitas internet mobile merupakan wujud peran aktif kami dalam mensukseskan Ekspedisi NKRI ini," kata Jani.

Dia menambahkan, dukungan internet mobile tersebut atas inisiatif Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango, Syukri Botutihe, yang langsung ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan pariwisata Komunikasi dan Informasi setempat.

Ekspedisi NKRI 2013 Koridor Sulawesi, adalah ekspedisi NKRI yang ketiga, dua ekspedisi NKRI sebelumnya yang telah dilaksanakan yaitu ekspedisi Bukit Barisan di Pulau Sumatera tahun 2011, dan Ekspedisi Khatulistiwa tahun 2012 di Kalimantan.

Ekspedisi NKRI 2013 Koridor Sulawesi ini akan berlangsung selama 4 bulan, yang dibuka pada pekan kedua Maret 2013 dan akan berakhir pada 5 Juli 2013.

Gubernur Sulut Tunjuk Posumah Jabat Plh Bupati Bolmut

Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Dr. Sinyo Harry Sarundajang (SHS), menunjuk Drs. Recky Posumah MSi, sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondou Utara (Bolmut).

Penunjukan tersebut, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulut Nomor Nomor 79 Tahun 2013 tertanggal 19 April 2013, tentang pemberian cuti kampanye kepada Bupati Bolmut Drs. Hi. Hamdan Datunsolang, MM dan Drs. Hi. Depri Pontoh Wakil Bupati Bolmut, karena kedua pemimpin Bomut tersebut telah resmi mengikuti Pemilukada Bolmut.

SK Plh Bupati Bolmut itu, kemudian diserahkan Sekprov Sulut Ir. Siswa Rahmat Mokodongan, kepada Posumah, Senin (22/4/2013).

Menurut Mokodongan, pemberhentian karena cuti kampanye kepada Datunsolang dan Pontoh, terhitung sejak tanggal 21 April 2013 sampai tanggal 4 Mei 2013.

“Artinya pak Posumah akan menjalankan tugasnya sebagai Plh Bupati/Wakil Bolmut selama 12 hari,” Jelas Mokodongan

Pilkada Bantaeng Percontohan Nasional

Praktisi pendidikan politik AM Iqbal Parewangi menyatakan proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bantaeng merupakan percontohan Pemilihan Kepala Daerah skala Nasional.

"Pilkada Bantaeng mampu melahirkan sebuah percontohan skala nasional, dalam Pilkada ini Incumben mampu menujukkan prestasi dimana tidak ada gesekan dan sangat bermoral dibanding daerah lainnya," kata Iqbal saat berada di Bantaeng, Rabu.

Dia menyebutkan kedatangannya ke Kabupaten bertajuk `Butta Toa` itu semata mata untuk melihat dan memantau proses pilkada yang berjalan sempurna tanpa ada gesekan antara sesama pendukung kandidat. "proses pilkada bantaeng lebih indah dari yang saya bayangkan," ucapnya.

Bahkan mayoritas masyarakat masih mengiginkan pasangan Prof Dr Nurdin Abdullah-Muhammad Yasin kembali memimpin Bantaeng adalah hal yang bukan dibuat-buat melainkan dari hati masyarakat itu sendiri melihat keberhasilan Nurdin.

"Bahwa sebuah Pilkada dimana incumbent basis prestari bukan menang telak dan mutlak, melainkan pilkada damai melahirkan sadaran positif pariatif, yang terpenting adalah menjadi contoh di tingkat nasional," tandasnya.

Terkait dengan kemenangan pasangan Prof Dr Nurdin Abdullah-Muhammad Yasin, kata dia indikatornya jelas dengan kemenangan diatas 80 persen presentasi kemenangan mutlak di lansir lembaga survei, namun muaranya kepada penyelenggara yakni KPU Bantaeng.

Pimpinan Nasional The Inquire Institute Indonesia ini menyatakan pilkada menjadi tolak ukur di berbagai pilkada mendatang. Bahkan dirinya mengajak para akedemisi mulai berfikir dan tampil memmipin daerah sebagai salah satu contoh Prof ND Nurdin sebagai salaah satu jebolan akademisi.

"Satu pelajaran penting adalah ini saatnya akademisi-akdemisi mulai berfilkir dan tampil memimpin daerah dengan kearifan ada kebijakan. Akademisi harus terjun didunia politik untuk keluar dari menara gading,"

"Ada hal menarik di pilkada Bantaeng, calon incumben maju tanpa mahar dan yang mengusung adalah partai besar ini sebuah hal yang luar biasa. Hal ini tentunya akan menjadi percontohan nasional dan menjadi rekor nasional," ucap pemilik Bimbingan belajar Prima Gama ini.

Menurutnya, mengapa calon dari akademisi layak didorong menjadi pemimpin ketimbang berasal dari partai politik, alasannya akademisi berfikir sistematis dan terstruktur dengan kebijakan objektif. "Keberpihakan objektif dan tidak berpihak pada kepentingan," tambahnya.


Lembaga Survei Script Survei Indonesia (SSI) melansir hasil penghitungan Real Quick Qount pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Prof Dr Nurdin Abdullah-Muhammad Yasin unggul jauh dari tiga rivalnya 82,71 persen atau 76.341 suara.

"Hasil perhitungan real qount pasangan incumbent unggul jauh dari tiga lawannya dengan presentasi 17 persen dibagi tiga calon," kata Direktur SSI Yuhardin usai menginput data yang masuk 100 persen di Bantaeng, Sulsel Rabu.

Ia menyebutkan, untuk calon nomor urut 4 Kompol Rahmat-Imran mampu melakukan perlawanan dengan torehan 11,56 persen atau 10.668 suara, sementara pasangan nomor urut 2, A Nurjana-Idrus terpaut jauh 3,61 persen atau 3.331 suara.

Sementara pasangan nomor urut 1 pasangan jabal-Mansyur berada diposisi buncit hanya mampu menorehkan 2,13 persen atau 1.965 suara.

"Data sudah masuk 100 persen, hasil perhitungan berakhir semua di 361 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kami juga menempatkan relawan di semua TPS. Kalau pun ada eror itu hanya faktor `humans eror`.

Menurutnya, berdasarkan pengalaman SSI selama melakukan survei di berbagi tempat, untuk sampling eror selisih 0,1 -0,2 persen. Selain itu, survei dilakukan secara real dengan menempatkan sejumlah relawan di tiap TPS.

Berdasarkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bantaeng kata dia, diketahui sebanyak 136.378 ribu jiwa, terbagi 361 TPS. Selain itu pemungutan suara juga dilakukan dengan simulasi rill Elektronik Voting atau disebut e voting dan berjalan sesuai rencana.

Sementara pasangan terpilih, Nurdin Abdulllah mengatakan kemenangan tersebut adalah kemenangan seluruh rakyat Bantaeng dimana pada pilkada kali ini berjalan aman dan lancar.

"Saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak dan masyarakat Bantaeng. Kemenangan ini adalah kemenangan kita semua," ucapnya.

Ia menuturkan, program yang sudah ada akan tetap dilanjutkan dan diproitaskan salah satunya pembangunan rumah sakit di daerah selatan. "Program paling utama adalah pembangunan rumah sakit berskala nasional tentunya menjadi perhatian serius disamping program lainnya yang menjadi prioritas," paparnya.

Sebelumnya, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Kapolda Sulselbar Inspektur Jendral Polisi Mudji Waluyo, Pangdam VII Wirabuna Mayjen TNI Muhamad Nizam dan sejumlah tamu lainnya terlihat hadir memberikan ucapan selamat. Hingga saat ini tamu terus berdatangan di kediaman pribadi Prof Nurdin Abdullah di jalan Bonto Atu, Bantaeng.

KPU : Partisipasi Pemilih Bantaeng 69 Persen

omisi Pemilihan Umum (KPU) Bantaeng melansir hasil penghitungan untuk Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, partisipasi pemilih mencapai 69,24 persen.

"Partisipasi pemilih hampir memenuhi target 70 persen. Kami bersyukur karena hampir seluruh masyakat menyalurkan aspirasinya, " kata Ketua KPU Bantaeng, Andi Nurbaeti di Bantaeng, Senin.

Usai rapat pleno penetapan pasangan Nurdin Abdullah-Muhammad Yasin, dia menyebutkan, ada kenaikan dibandingkan pada Pemilihan Gubernur Sulsel 22 Januari 2013.

Daftar Pemilih Tetap (DPT), kata dia, untuk Pilgub Sulsel sebanyak 136.378 sementara DPT untuk Pemilihan Bupati (Pilbub) Bantaeng DPT 136.049 dengan TPS sebanyak 361. Untuk suara sah Pilbub Bantaeng sebanyak 92.830 suara.

Sebelumnya, pihak KPU Bantaeng menyatakan, telah melakukan sosialiasi diseluruh pelosok desa dan kelurahan se Kabupaten Bantaeng.

Terkait dengan target 70 persen belum tercapai secara maksimal, kata Nurbaeti mengakui, hal itu disebabkan karena saat hari pencoblosan rata-rata mahasiwa yang sedang berada di Makassar sedang melaksanakan ujian.

"Saat hari H rata-rata mahasiswa asal bantaeng sedang bertepatan melaksanakan ujian, jadi kemungkian tidak sempat menyalurkan hak pilihnya," ujarnya.


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantaeng akhirnya menetapkan pasangan Nurdin Abdullah-Muhammad Yasin sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih priode 2013-2018, di Bantaeng, Sulsel, Senin.

Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Bantaeng pasangan Nurdin-Yasin menperoleh suara 76.660 atau 82,58 persen. Kemudian disusul pasangan Rackmat Rahman-Imran Massoewalle dengan suara 10.839 atau 11,68 persen diurutan kedua.

Selanjutnya, pasangan Andi Nurjaya-Idrus Hamdjal memperoleh suara hanya 3.345 atau 3,60 persen dan di posisi buncit pasangan Jabal Nur-Mansyur Tjongkeng dengan perolehan suara 1.986 atau 2,14 persen.

Ketua KPU Bantaeng Andi Nurbaeti mengatakan, hasil perhitungan tersebut berdasarkan data perhitungan terbagi dari 8 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Bantaeng.

"KPU menetapkan Nurdin Abdullah - Muhammad Yasin sebagai Bupati dan Wakil bupati Bantaeng terpilih periode berikutnya, hal merujuk hasil pleno dengan jumlah perolehan suara pada Pilkada Banteng 17 April lalu," ucapnya.

Ia menyebutkan, masing-masing Ketua PPK delapan kecamatan di Bantaeng telah mengumukan hasil perhitungan disaksikan anggota Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Bantaeng, kemudian saksi empat pasangan kandidat, Panitia KPPS, dan para tim sukses.

"Hasil perhitungan sudah di laksanakan, bagi yang keberatan dengan hasil KPU dipersilahkan melakukan klarifkasi terhitung hari ini, atau tiga hari kedepan sesuai aturan perundang-undangan," katanya.

Sementara itu kandidat pentahana Nurdin Abdulah menyatakan, berterima kasih kepada seluruh masyarakat Bantaeng karena masih percaya memimpin bantaeng di priode mendatang.

"Saya sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh masyarakat bantaeng yang selama ini bekerja. Kemenangan ini merupakan kemenangan seluruh rakyat Bantaeng," paparnya.

Nasdem Tempatkan Caleg Perempuan Untuk Mendulang Suara

Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Sulawesi Selatan menempatkan sejumlah calon legislatif dari kalangan perempuan untuk mendulang suara pada pemilihan umum (Pemilu) 2014.

"Kami bukan hanya ingin memenuhi kuota 30 persen yang diperuntukkan untuk kaum perempuan tapi lebih dari itu kami menempatkan mereka untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya demi kepentingan Pemilu 2014 mendatang," ujar Sekretaris DPW Partai Nasdem Sulsel, Arum Spink di Makassar, Senin.

Ia mengatakan, kans untuk mendulang suara pada Pemilu 2014 sangat terbuka lebar apalagi dengan kehadiran tokoh-tokoh perempuan yang akan meramaikan sejumlah pemilihan calon legislatif diyakininya akan mendongkrak perolehan suara.

Untuk Caleg DPRD Sulawesi Selatan, pihaknya menempatkan dua caleg perempuan pada nomor urut satu pada dua daerah pemilihan Makassar. Kedua caleg perempuan yang akan bertarung memperebutkan hati masyarakat masing-masing Andi Rahmatika Dewi pada Dapil Makassar 1 dan Hj Andi Besse Marda pada Dapil Makassar 2.

"Tuntutan Undang Undang mengharuskan kami untuk memenuhi kuota perempuan yakni 30 persen, tetapi sebenarnya kami sangat berharap besar kepada tokoh-tokoh perempuan ini untuk menarik simpati masyarakat, apalagi dengan berlatar belakang partai baru," katanya.

Diungkapkannya, Partai Nasdem sangat peduli dengan isu perempuan sehingga program-program penggalangan akan kami arahkan pada program yang pro terhadap kehidupan dan kepentingan perempuan.

Pipink, demikian sapaan akrab mantan Ketua KPUD Bulukumba itu mengaku sebanyak 85 caleg untuk DPRD Sulsel akan bersamaan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Sulsel. Sementara 50 caleg untuk DPRD Makassar juga akan mendaftarkan di KPUD setempat.

Sejumlah pengurus DPW Partai Nasdem Sulsel turut hadir dalam acara pendaftaran Caleg tersebut, antara lain Ketua DPW Partai Nasdem Sulsel, Mubyl Handaling, Ketua Bappilu, Syamsul Bahri Sirajuddin dan sejumlah pengurus lainnya.

"Sejauh ini kita bisa memenuhi kuota untuk caleg perempuan secara keseluruhan sebab antusiasme para tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh politik untuk caleg melalui partai Nasdem cukup tinggi. Kami partai baru yang memiliki idealisme dan garis perjuangan yang jelas," ucapnya.

KPU Sulbar Terima 512 Daftar Calon Sementara

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan telah menerima 512 daftar calon sementara untuk dilakukan diverifikasi sebelum ditetapkan sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2014 mendatang.

"Dari 512 DCS telah didaftarkan dari 12 partai politik (Parpol) yang akan mengikuti pemilihan legislatif (Pileg) 204," kata Ketua KPU Sulbar, Nurdin Passokkori di Mamuju, Senin.

Menurut dia, ratusan calon tersebut masih tercatat dalam DCS hingga bulan Agustus tepatnya setelah melalui verifikasi berkas dan administrasi selanjutnya akan masuk dalam daftar calon tetap (DCT) peserta Pemilu 2014.

Ia menyampaikan, masa pendaftaran pemasukan berkas caleg parpol telah ditutup untuk selanjutnya dilakukan tahap verifikasi yang akan dimulai dari 23 April hingga 2 Mei 2013.

Setelah itu, kata dia, pada 3 hingga 4 Mei 2013 maka KPU akan menyampaikan hasil verifikasi untuk calon DPD (Dewan Perwakilan Daerah), lalu kemudian pada tanggal 7 hingga 8 Mei 2013 akan dilakukan penyampaian hasil verifikasi kepada parpol.

"Setelah itu maka KPU masih memberikan kesempatan kepada pengurus parpol untuk melengkapi kekurangan sebelum pleno penetapan DCT," kata Nurdin.

Nurdin yang juga ketua KNPI Sulbar mengemukakan, keterwakilan perempuan dari masing-masing parpol yang menyerahkan DCS, sebagian besar telah terpenuhi 30 persen.

Jika berkas yang diserahkan tidak memenuhi persyaratan akan dikembalikan ke masing-masing parpol dan dapat diganti dengan calon lain.

"Pada pemilu kali ini, jika caleg laki-laki yang tidak memenuhi syarat dapat diganti dengan caleg perempuan. Namun sebaliknya jika yang tidak memenuhi syarat perempuan tidak dapat diganti laki-laki," katanya.