MAKASSAR - Entah apa yang ada dalam benak Syamsuddin (45), warga Kelurahan Suangga, Kota Makassar ini.
Gara-gara bosan dengan masakan yang dihidangkan sang istri Daeng Ngintang (43) ketika bersahur, Sengaja atau tidak, Syamsuddin memicu kebakaran besar yang menghanguskan rumah kediamannya sendiri, Kamis (18/07/2013) sore.
Alhasil, dua rumah semi permanen di kawasan urban utara kota ini, hangus terbakar.
Kisahnya bermula ketika Syamsuddin pulang bekerja, Kamis sore. Sesampainya di rumah, ia mendapati sang istri mulai mempersiapkan hidangan buka puasa.
"Masak apa ki ini mama-na (mama masak apa)," tanya Syamsuddin. "Biasa, sayur bening," jawab Ngintang.
Kecewa dengan jawaban sang istri, Syamsuddin lantas menyatakan keinginannya menikmati sayur berkuah santan. Selanjutnya, Uddin yang tengah menahan lapar itu kontan emosi. Dirinya lalu membanting peralatan dapur.
Tabung gas ukuran tiga kilogram atau "si melon yang mudah meledak" yang sementara dipakai memasak, juga ikut dibanting oleh Syamsuddin. Kontan, tabung gas itu meledak dan api segera menjalar di ruang dapur.
Selanjutnya, api secara cepat melahap rumah berkonstruksi kayu separuh batu tersebut. Nahasnya, rumah Daeng Laba, tetangga Syamsuddin, juga ikut terbakar. Warga yang panik, hanya bisa memadamkan api dari sumber seadanya sebelum mobil pemadam kebakaran datang.
Kepala Kepolisian Sektor Tallo Komisaris Woro Susilo menjelaskan, pihaknya masih menyelidiki motif kebakaran yang menghanguskan dua rumah warga.
"Api-tiba-tiba saja muncul di salah satu rumah. Akibat kebakaran itu, korban ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp 250 juta," kata dia.
Tampilkan postingan dengan label Makasar. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Makasar. Tampilkan semua postingan
Jumat, 19 Juli 2013
Rabu, 26 Juni 2013
Dua Minggu, Intel Bekuk 14 Pengguna Narkoba di Makassar
Aparat Satuan Intelkam Polrestabes Makassar dalam dua minggu terakhir ini, membekuk 14 pelaku tindak pidana narkotika jenis Sabu, Ganja dan Putau. Penangkapan pertama dilakukan di salah satu rumah kosong di Jl Skarda Lorong II, Makassar, Senin (02/06/2013). Dari hasil penangkapan enam pelaku, petugas menyita beberapa barang bukti berupa sabu.
Penangkapan kedua dilakukan di Jl Poros Adipura pertigaan Jl Muhammad Jufri 10, Kecamatan Tallo, Makassar, Minggu (23/06/2013), sekitar pukul 01.40 WITA. Dua mahasiswa jurusan Sistem Informasi Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer (Stimik) Dipanegara, dibekuk Polisi lantaran membawa narkotika jenis Ganja
Mereka yang diciduk kedapatan bawa Narkotika jenis Ganja masing-masing bernama, Sayed Wahyudi alias Udi (21) warga Jl Muh Jufri dan Annas Sulfahmi alias Anas (21) warga Jl Rappokalling, Makassar. Keduanya ditangkap saat duduk-duduk di atas sepeda motornya dipinggir jalan.
Terakhir Satuan Opsnal Intelkam Polrestabes Makassar membekuk enam pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu, di Lorong Selayar, Jl Kerung-kerung, Makassar, Selasa (25/06/2013), sekitar pukul 03.20 WITA. Mereka yang ditangkap, masing masing bernama Iskandar (40) dan Edi Aziz (17) warga Jl Kerung, Zainal Abidin (40) warga Jl Tinumbu, Muh Syahrul (18), Andika Firmansyah (18) dan Shera Geslawo (18) warga Jl Veteran, Makassar.
Kanit Ops Intel Polrestabes Makassar, Iptu Surahman, mengatakan, 14 tersangka yang ditangkap beserta barang buktinya sudah diserahkan ke penyidik Satuan Narkoba Polrestabes Makassar untuk dilakukan proses lebih lanjut. Ditambahkannya, penangkapan dilakukan saat petugas Intel melakukan Patroli di Wilayah hukum Polrestabes Makassar." Semua tersangka beserta barang buktinya diserahkan ke Satuan Narkoba," katanya, Selasa (25/6)
"Dari 14 orang yang ditangkap oleh anggota intel dalam dua minggu ini terakhir, beberapa diantaranya mahasiswa, pelajar SMA dan SMP. Bahkan terakhir kami tangkap itu anak SMP yang sedang pesta sabu bersama rekannya. Oleh karena itu, sekali lagi dalam penanggulangan narkotika ini mau tidak mau harus melibatkan orang tua, guru dan dosen," ungkapnya.
Ditambahkannya, dari 14 pelaku narkotika yang ditangkap oleh anggota intelkam Polrestabes Makassar dalam tiga kasus berbeda itu semua tidak di dahului dengan proses penyelidikan. Semuanya berjalan secara kebetulan saja. Malam itu, lanjut, Surahman, team intelkam sedang berada di Jl Mallombasang sehubungan adanya pengancaman terhadap penghuni kos.
Penangkapan kedua dilakukan di Jl Poros Adipura pertigaan Jl Muhammad Jufri 10, Kecamatan Tallo, Makassar, Minggu (23/06/2013), sekitar pukul 01.40 WITA. Dua mahasiswa jurusan Sistem Informasi Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer (Stimik) Dipanegara, dibekuk Polisi lantaran membawa narkotika jenis Ganja
Mereka yang diciduk kedapatan bawa Narkotika jenis Ganja masing-masing bernama, Sayed Wahyudi alias Udi (21) warga Jl Muh Jufri dan Annas Sulfahmi alias Anas (21) warga Jl Rappokalling, Makassar. Keduanya ditangkap saat duduk-duduk di atas sepeda motornya dipinggir jalan.
Terakhir Satuan Opsnal Intelkam Polrestabes Makassar membekuk enam pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu, di Lorong Selayar, Jl Kerung-kerung, Makassar, Selasa (25/06/2013), sekitar pukul 03.20 WITA. Mereka yang ditangkap, masing masing bernama Iskandar (40) dan Edi Aziz (17) warga Jl Kerung, Zainal Abidin (40) warga Jl Tinumbu, Muh Syahrul (18), Andika Firmansyah (18) dan Shera Geslawo (18) warga Jl Veteran, Makassar.
Kanit Ops Intel Polrestabes Makassar, Iptu Surahman, mengatakan, 14 tersangka yang ditangkap beserta barang buktinya sudah diserahkan ke penyidik Satuan Narkoba Polrestabes Makassar untuk dilakukan proses lebih lanjut. Ditambahkannya, penangkapan dilakukan saat petugas Intel melakukan Patroli di Wilayah hukum Polrestabes Makassar." Semua tersangka beserta barang buktinya diserahkan ke Satuan Narkoba," katanya, Selasa (25/6)
"Dari 14 orang yang ditangkap oleh anggota intel dalam dua minggu ini terakhir, beberapa diantaranya mahasiswa, pelajar SMA dan SMP. Bahkan terakhir kami tangkap itu anak SMP yang sedang pesta sabu bersama rekannya. Oleh karena itu, sekali lagi dalam penanggulangan narkotika ini mau tidak mau harus melibatkan orang tua, guru dan dosen," ungkapnya.
Ditambahkannya, dari 14 pelaku narkotika yang ditangkap oleh anggota intelkam Polrestabes Makassar dalam tiga kasus berbeda itu semua tidak di dahului dengan proses penyelidikan. Semuanya berjalan secara kebetulan saja. Malam itu, lanjut, Surahman, team intelkam sedang berada di Jl Mallombasang sehubungan adanya pengancaman terhadap penghuni kos.
Daeng Ancu Rayakan Ultah dengan Nasi Goreng
MAKASSAR Presiden Batu Putih Sindycate, Syamsul Bachri Sirajuddin merayakan hari ulang tahunnya yang ke-57 di Kantor Batu Putih Sindycate, Jl Gunung Batu Putih, Makassar, Rabu (26/6) dini hari.
Kakak kandung Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin ini enggan menggelar perayaan wah, namun berupa acara kecil-kecilan.
Daeng Ancu sapaan Syamsul Bachri Sirajuddin ini hanya mengajak rekan-rekannya atau kerabatnya santap menu nasi goreng, mie kering, dan kue ultah alakadarnya.
Ilham Arief Sirajuddin yang juga mantan calon gubernur Sulsel 2013, Bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto-Syamsu Rizal (DIA) hadir dalam syukuran ala Daeng Ancu ini.
Hadir pula sejumlah teman dekat Daeng Ancu dan beberapa pengurus Partai Nasdem Sulsel. "Alhamdulillah, salama dan sukses ki selalu daeng," kata Syamsu Rizal kepada Daeng Ancu yang juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPW Nasdem Sulsel itu.
Kakak kandung Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin ini enggan menggelar perayaan wah, namun berupa acara kecil-kecilan.
Daeng Ancu sapaan Syamsul Bachri Sirajuddin ini hanya mengajak rekan-rekannya atau kerabatnya santap menu nasi goreng, mie kering, dan kue ultah alakadarnya.
Ilham Arief Sirajuddin yang juga mantan calon gubernur Sulsel 2013, Bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto-Syamsu Rizal (DIA) hadir dalam syukuran ala Daeng Ancu ini.
Hadir pula sejumlah teman dekat Daeng Ancu dan beberapa pengurus Partai Nasdem Sulsel. "Alhamdulillah, salama dan sukses ki selalu daeng," kata Syamsu Rizal kepada Daeng Ancu yang juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPW Nasdem Sulsel itu.
Staff Lurah Balang Baru Pusing Diprotes Ibu-ibu
MAKASSAR -- Setelah mahasiswa berunjuk rasa memprotes kenaikan harga BBM kini giliran ibu ibu yang beraksi. Hampir tak pernah putus ibu ibu datang ke kantor kelurahan mempertanyakan sebab mengapa mereka tidak mendapatkan bantuan langsung dari kompensasi kenaikan harga BBM.
Di kantor Lurah Balang Baru sejak pagi sampai siang berdatangan ibu ibu mempertanyakan hak mereka. Menurut mereka mengapa orang yang kurang mampu sebagai sasaran penerima bantuan itu tidak mendapatkan haknya.
Petugas kelurahan pun harus mengulang ulang penjelasannya karena ibu ibu tadi datang tidak bersamaan. Setelah dijelaskan barulah mereka bersedia meninggalkan kantor kelurahan.
Sejumlah petugas kelurahan menjelaskan pemberian bantuan ini menjadi kacau karena tidak melibatkan RT dan RW yang tahu persis warganya yang kurang mampu. Selain itu kebanyakan warga juga mau disebut kurang mampu agar mendapatkan bantuan. Padahal keluarganya terbilang mampu. Buktinya kata petugas banyak warga yang mendapatkan bantuan itu justru mampu mampu mencicil sepeda motor.
Antrean panjang juga tampak di kantor Kelurahan Parang Tambung. Warga antre menerima bantuan berupa sekarung kecil beras.
Di kantor Lurah Balang Baru sejak pagi sampai siang berdatangan ibu ibu mempertanyakan hak mereka. Menurut mereka mengapa orang yang kurang mampu sebagai sasaran penerima bantuan itu tidak mendapatkan haknya.
Petugas kelurahan pun harus mengulang ulang penjelasannya karena ibu ibu tadi datang tidak bersamaan. Setelah dijelaskan barulah mereka bersedia meninggalkan kantor kelurahan.
Sejumlah petugas kelurahan menjelaskan pemberian bantuan ini menjadi kacau karena tidak melibatkan RT dan RW yang tahu persis warganya yang kurang mampu. Selain itu kebanyakan warga juga mau disebut kurang mampu agar mendapatkan bantuan. Padahal keluarganya terbilang mampu. Buktinya kata petugas banyak warga yang mendapatkan bantuan itu justru mampu mampu mencicil sepeda motor.
Antrean panjang juga tampak di kantor Kelurahan Parang Tambung. Warga antre menerima bantuan berupa sekarung kecil beras.
Jafra Cosmetics Utamakan Perempuan
MAKASSAR -- JAFRA Cosmetics Indonesia menyasar pasar Makassar, Selasa (25/6/2013). Jafra Cosmetics Indonesia kini hadir di Makassar. Pengenalan produk sekaligus program direct selling digelar di Hotel Santika Makassar, siang tadi.
Hadir dalam event ini Senior Business Development Manager New Markets Asia Jafra Cosmetics, Peter Kropp dan Area Sales Manager Jafra Surabaya, Tenri Yulia.
Kepada wartawan Peter mengungkapkan, adanya Jafra di Makassar tidak hanya untuk menghadirkan produk kosmetik bermutu tinggi namun peluang bisnis untuk perempuan Makassar.
"Tidak seperti multilevel marketing lain, di Jafra kami tidak hanya merekrut konsultan dan kemudian memberi pelatihan untuk merekrut saja," ujar Peter.
"Di Jafra, juga memberi pelatihan-pelatihan bagaimana bisa maju, bagaimana teknik menjual yang baik, agar para perempuan Jafra bisa maju dalam berbisnis," tambah Tenri.
Konsultan Jafra Cosmetics diutamakan perempuan. Karena perempuan dinilai lebih baik dan lebih mampu. Kami tidak menutup peluang untuk laki-laki, tapi mengutamakan perempuan," ujar Peter.
Hadir dalam event ini Senior Business Development Manager New Markets Asia Jafra Cosmetics, Peter Kropp dan Area Sales Manager Jafra Surabaya, Tenri Yulia.
Kepada wartawan Peter mengungkapkan, adanya Jafra di Makassar tidak hanya untuk menghadirkan produk kosmetik bermutu tinggi namun peluang bisnis untuk perempuan Makassar.
"Tidak seperti multilevel marketing lain, di Jafra kami tidak hanya merekrut konsultan dan kemudian memberi pelatihan untuk merekrut saja," ujar Peter.
"Di Jafra, juga memberi pelatihan-pelatihan bagaimana bisa maju, bagaimana teknik menjual yang baik, agar para perempuan Jafra bisa maju dalam berbisnis," tambah Tenri.
Konsultan Jafra Cosmetics diutamakan perempuan. Karena perempuan dinilai lebih baik dan lebih mampu. Kami tidak menutup peluang untuk laki-laki, tapi mengutamakan perempuan," ujar Peter.
Selasa, 25 Juni 2013
Produser Celebes TV Jadi Ketua KPU Tator
Makassar - Rizal Randa, terpilih menjadi Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tana Toraja, dalam pemilihan di Hotel Singgasana, Jl Kajaolalido, Makassar Rabu (26/6/2013).
"Terima kasih amanah ini," demikian Rizal yang juga Produser di Celebes TV Makassar itu, mengomentari hasil pemilihan ketua komisioner pemilu itu.
Anggota KPU Tator lainnya, adalah Yulius Palabiran, Elis Mangesa, Louis Ronre, dan Alexander Kambuno.
Komposisi pembagian divisi di empat komisioner lainnya, akan dibahas kemudian.
"Terima kasih amanah ini," demikian Rizal yang juga Produser di Celebes TV Makassar itu, mengomentari hasil pemilihan ketua komisioner pemilu itu.
Anggota KPU Tator lainnya, adalah Yulius Palabiran, Elis Mangesa, Louis Ronre, dan Alexander Kambuno.
Komposisi pembagian divisi di empat komisioner lainnya, akan dibahas kemudian.
Gara-gara Barobbo, Makassar Dapat Penghargaan
Pemkot Makassar menerima penghargaan dari Perhimpunan Peminat Gizi dan Pangan Indonesia (Pergizi Pangan) dan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GapmmiI). Penghargaan diterima karena Makassar dinilai mampu melestarikan makanan khas tradisional Bugis, barobbo.
Trofi penghargaan diserahkan di Jakarta, Rabu (26/6/2013) dan diterima Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin. Kata Ilham, ada banyak penghargaan diperoleh dan Makassar menerima penghargaan untuk kategori pangan sepinggan tradisional. Penyerahan penghargaan bertepatan dengan
"Hasil penelitian Pergizi Pangan menyebutkan, barobbo makanan tradisi yang penuh gizi dan bisa menjadi pengganti makanan pokok," kata Ilham. Barobbo menyerupai sup kental, terbuat dari jagung dan aneka sayuran. Ditambahkan udang sebagai pelengkap.
Pasca diterimanya penghargaan ini, pemkot merencanakan menggelar festival barobbo. Tujuannya, semakin memperkenalkan barobbo sebagai makanan khas penuh gizi.
Pemkot Surabaya juga menerima penghargaan serupa karena mampu melestarikan rujak ujeg yang juga dinilai bergizi tinggi. Rujak ujeg juga sedang diajukan sebagai warisan dunia ke badan dunia UNESCO.
Trofi penghargaan diserahkan di Jakarta, Rabu (26/6/2013) dan diterima Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin. Kata Ilham, ada banyak penghargaan diperoleh dan Makassar menerima penghargaan untuk kategori pangan sepinggan tradisional. Penyerahan penghargaan bertepatan dengan
"Hasil penelitian Pergizi Pangan menyebutkan, barobbo makanan tradisi yang penuh gizi dan bisa menjadi pengganti makanan pokok," kata Ilham. Barobbo menyerupai sup kental, terbuat dari jagung dan aneka sayuran. Ditambahkan udang sebagai pelengkap.
Pasca diterimanya penghargaan ini, pemkot merencanakan menggelar festival barobbo. Tujuannya, semakin memperkenalkan barobbo sebagai makanan khas penuh gizi.
Pemkot Surabaya juga menerima penghargaan serupa karena mampu melestarikan rujak ujeg yang juga dinilai bergizi tinggi. Rujak ujeg juga sedang diajukan sebagai warisan dunia ke badan dunia UNESCO.
Sulawesi Selatan Targetkan 100 Ribu Turis Lokal
Makassar - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan kunjungan wisatawan nusantara pada 2013 sebesar 100 ribu orang. Angka itu 44 persen di atas kedatangan turis di 2012, yang hanya 56 ribu orang. Kata Kepala Dinas Pariwisata Sulawesi Selatan, Jufri Rachman, pemerintah tidak berharap banyak terhadap kunjungan wisatawan asing.
"Sebab Eropa dan Amerika masih mengalami krisis," kata Jufri usai pembukaan Forum Centrist Asia Pacific Democrates International, Senin, 20 Mei 2013.
Menurut Jufri, bisnis pariwisata sangatlah sensitif. Terutama bila berkaitan dengan isu keamanan. Seperti kasus Bom Bali yang menurunkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Tana Toraja. "Karena pemerintah mereka langsung mengeluarkan travel warning untuk Indonesia."
Penyelenggaraan CAPDI di Makassar, Jufri melanjutkan, menunjukkan jika Sulawesi Selatan aman untuk dikunjungi. Dan untuk meningkatkan jumlah wisatawan ke Sulawesi Selatan, pemerintah melakukan promosi sejak 2012. Seperti promosi ikut dalam kegiatan Visit Indonesia Tourisme di sejumlah negara. Hasil promosi itu, kata Jufri, diharapkan akan terasa di 2020 nanti.
General Manager Hotel Aston Makassar, I Gede Arya Paring mengatakan, sebagai penghubung kawasan timur Indonesia, Makassar sangat potensial dalam bisnis perhotelan. Karena Aston berencana membangun jaringan hotel baru di 2013 ini. Dan untuk membantu pemerintah daerah meningkatkan jumlah wisatawan, jaringan Hotel Aston bakal memperkenalkan obyek wisata Sulawesi Selatan. Seperti Bantimurung dan Toraja. "Jadi semua pihak saling mendukung dalam menigkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Sulawesi Selatan," kata Arya.
"Sebab Eropa dan Amerika masih mengalami krisis," kata Jufri usai pembukaan Forum Centrist Asia Pacific Democrates International, Senin, 20 Mei 2013.
Menurut Jufri, bisnis pariwisata sangatlah sensitif. Terutama bila berkaitan dengan isu keamanan. Seperti kasus Bom Bali yang menurunkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Tana Toraja. "Karena pemerintah mereka langsung mengeluarkan travel warning untuk Indonesia."
Penyelenggaraan CAPDI di Makassar, Jufri melanjutkan, menunjukkan jika Sulawesi Selatan aman untuk dikunjungi. Dan untuk meningkatkan jumlah wisatawan ke Sulawesi Selatan, pemerintah melakukan promosi sejak 2012. Seperti promosi ikut dalam kegiatan Visit Indonesia Tourisme di sejumlah negara. Hasil promosi itu, kata Jufri, diharapkan akan terasa di 2020 nanti.
General Manager Hotel Aston Makassar, I Gede Arya Paring mengatakan, sebagai penghubung kawasan timur Indonesia, Makassar sangat potensial dalam bisnis perhotelan. Karena Aston berencana membangun jaringan hotel baru di 2013 ini. Dan untuk membantu pemerintah daerah meningkatkan jumlah wisatawan, jaringan Hotel Aston bakal memperkenalkan obyek wisata Sulawesi Selatan. Seperti Bantimurung dan Toraja. "Jadi semua pihak saling mendukung dalam menigkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Sulawesi Selatan," kata Arya.
Minggu, 16 Juni 2013
Sekda Polman Diperiksa Terkait Izin Tambang Hutan
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat memeriksa Ketua Komisi II DPRD Polman Mahyuddin dan Sekretaris Daerah Kabupaten Polman Andi Ismail terkait izin tambang dan produksi timbal yang dilakukan PT Isco Polman Resources di hutan lindung.
"Kami akan terus mengumpulkan bukti-bukti dan fakta-fakta mengenai mekanisme pemberian izin tambang dan izin produksi di lokasi hutan lindung di Kabupaten Polman," ujar Asisten Pidana Khusus Kejati Sulselbar Chaerul Amir di Makassar, Rabu.
Dalam pemeriksaan kedua pejabat itu, terungkap adanya unsur melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama baik pihak penambang maupun pemerintah yang memberikan izin tambang.
Berdasarkan data dan keterangan yang dikumpulkan penyidik, penambangan diketahui dilakukan di dalam area hutan lindung yang kemudian semakin meluas.
"Dari keterangan saksi-saksi itu sudah mulai jelas jika ini pelanggaran pidana tetapi baik pihak pemerintah maupun penambang tetap melakukan eksplorasi. Temuan ini kemudian akan kami lanjutkan lagi dengan memeriksa sejumlah saksi lainnya," katanya.
Diungkapkannya, pemberian izin oleh Bupati Polman Ali Baal Masdar kepada PT Isco Polman Resources terjadi pada 2009 dan izin berbeda diberikan dalam tahun yang sama, 2009.
Lokasi tambang terletak di Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Sulawesi Barat, dengan luas wilayah tambang sekitar 130 hektare (ha) serta luas wilayah operasi dan produksi sekitar 129 ha.
"Diduga ada pemalsuan data dan surat sebagai syarat administrasi untuk penerbitan izin yang seolah-olah pihak pemda sudah seizin dan sepengetahuan masyarakat dalam memberikan izin serta ganti rugi, padahal masyarakat tidak tahu menahu mengenai pemberian ganti rugi itu. Makanya, ini yang akan kita telusuri," katanya.
Mantan Kajari Tangerang itu menyatakan jika sebelum pemberian izin dilakukan oleh bupati, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pernah memberikan peringatan kepada pemda untuk tidak mengeluarkan izin tambang, tetapi aktivitas pertambangan tetap berjalan hingga sekarang.
"Kami akan terus mengumpulkan bukti-bukti dan fakta-fakta mengenai mekanisme pemberian izin tambang dan izin produksi di lokasi hutan lindung di Kabupaten Polman," ujar Asisten Pidana Khusus Kejati Sulselbar Chaerul Amir di Makassar, Rabu.
Dalam pemeriksaan kedua pejabat itu, terungkap adanya unsur melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama baik pihak penambang maupun pemerintah yang memberikan izin tambang.
Berdasarkan data dan keterangan yang dikumpulkan penyidik, penambangan diketahui dilakukan di dalam area hutan lindung yang kemudian semakin meluas.
"Dari keterangan saksi-saksi itu sudah mulai jelas jika ini pelanggaran pidana tetapi baik pihak pemerintah maupun penambang tetap melakukan eksplorasi. Temuan ini kemudian akan kami lanjutkan lagi dengan memeriksa sejumlah saksi lainnya," katanya.
Diungkapkannya, pemberian izin oleh Bupati Polman Ali Baal Masdar kepada PT Isco Polman Resources terjadi pada 2009 dan izin berbeda diberikan dalam tahun yang sama, 2009.
Lokasi tambang terletak di Desa Duampanua, Kecamatan Anreapi, Sulawesi Barat, dengan luas wilayah tambang sekitar 130 hektare (ha) serta luas wilayah operasi dan produksi sekitar 129 ha.
"Diduga ada pemalsuan data dan surat sebagai syarat administrasi untuk penerbitan izin yang seolah-olah pihak pemda sudah seizin dan sepengetahuan masyarakat dalam memberikan izin serta ganti rugi, padahal masyarakat tidak tahu menahu mengenai pemberian ganti rugi itu. Makanya, ini yang akan kita telusuri," katanya.
Mantan Kajari Tangerang itu menyatakan jika sebelum pemberian izin dilakukan oleh bupati, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pernah memberikan peringatan kepada pemda untuk tidak mengeluarkan izin tambang, tetapi aktivitas pertambangan tetap berjalan hingga sekarang.
Wartawan Laporkan Sikap Apatis Kapolda ke Presiden
Solidaritas Lembaga Jurnalis Indonesia Makassar akan melaporkan Kapolda Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Irjen Pol Mudji Waluyo kepada Presiden dan Kapolri terkait sikapnya yang apatis terhadap penanganan geng motor.
"Kami akan melaporkan Kapolda Sulselbar Irjen Pol Mudji Waluyo kepada Presiden dan Kapolri atas ketidakseriusannya dalam menangani kasus geng motor yang sudah banyak meresahkan masyarakat serta melukai korban jiwa," ujar Presidium Solidaritas Lembaga Jurnalis Indonesia Makassar Nurdin Amir di Makassar, Senin.
Ia mengatakan kasus penyerangan yang berujung pada penikaman kontributor Trans TV Ardiansyah alias Endi serta wartawan televisi lokal Fajar TV Harun menjadi antiklimaks dari keresahan masyarakat dan wartawan karena korban-korbannya sudah meliputi semua kalangan.
Korban penyerangan dan penganiayaan yang dilakukan kumpulan remaja ini bukan hanya warga sipil dan wartawan tetapi sejumlah aparat keamanan, baik kepolisian maupun TNI juga turut serta menjadi korbannya.
Meskipun terjadi rentetan peristiwa serta penyerangan itu, pihak kepolisian belum juga memperlihatkan keseriusannya untuk menuntaskan perkara pidana yang dilakukan oleh para geng motor.
"Kami sering mendapat dukungan dari para anggota kepolisian dan TNI yang berpangkat prajurit untuk mengusut dan menangkap para pelaku penyerangan oleh geng motor itu. Tapi sayang, semangat anak buah itu tidak didukung oleh pimpinannya," katanya.
Sebelumnya, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Wisnu Sanjaja menyatakan bahwa pihaknya siap melakukan penyelidikan dan mengusut tuntas penyerangan terhadap dua wartawan di Makassar oleh geng motor itu.
Salah satu bentuk keseriusannya dengan menyiagakan dan memantau aktivitas seluruh geng motor oleh jajaran Polsek. Selain itu, beberapa anggota geng motor yang terkenal sadis yakni Mappakoe juga sudah diamankan aparat kepolisian.
Bahkan bos dari geng motor Mappakoe Nur Ansyari (17) alias Ari Katombo juga terlibat dalam penyerangan sejumlah rumah ibadah (gereja) dan anjungan tunai mandiri (ATM) dengan menggunakan bom molotov.
"Dari catatan kejahatan yang dilakukan remaja ini sangat mencengangkan karena bukan cuma melakukan penyerangan terhadap orang tetapi juga merusak dan melempari rumah ibadah serta mesin ATM dengan menggunakan bom molotov," kata Wisnu Sanjaja.
Dia mengaku aksi penyimpangan yang dilakukan oleh kumpulan anak di bawah umur ini bukan saja menjadi tanggung jawab kepolisian tetapi semua pihak, seperti Pemerintah Kota Makassar, tokoh agama, tokoh masyarakat serta orang tua anak-anak itu sendiri.
"Kami akan melaporkan Kapolda Sulselbar Irjen Pol Mudji Waluyo kepada Presiden dan Kapolri atas ketidakseriusannya dalam menangani kasus geng motor yang sudah banyak meresahkan masyarakat serta melukai korban jiwa," ujar Presidium Solidaritas Lembaga Jurnalis Indonesia Makassar Nurdin Amir di Makassar, Senin.
Ia mengatakan kasus penyerangan yang berujung pada penikaman kontributor Trans TV Ardiansyah alias Endi serta wartawan televisi lokal Fajar TV Harun menjadi antiklimaks dari keresahan masyarakat dan wartawan karena korban-korbannya sudah meliputi semua kalangan.
Korban penyerangan dan penganiayaan yang dilakukan kumpulan remaja ini bukan hanya warga sipil dan wartawan tetapi sejumlah aparat keamanan, baik kepolisian maupun TNI juga turut serta menjadi korbannya.
Meskipun terjadi rentetan peristiwa serta penyerangan itu, pihak kepolisian belum juga memperlihatkan keseriusannya untuk menuntaskan perkara pidana yang dilakukan oleh para geng motor.
"Kami sering mendapat dukungan dari para anggota kepolisian dan TNI yang berpangkat prajurit untuk mengusut dan menangkap para pelaku penyerangan oleh geng motor itu. Tapi sayang, semangat anak buah itu tidak didukung oleh pimpinannya," katanya.
Sebelumnya, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Wisnu Sanjaja menyatakan bahwa pihaknya siap melakukan penyelidikan dan mengusut tuntas penyerangan terhadap dua wartawan di Makassar oleh geng motor itu.
Salah satu bentuk keseriusannya dengan menyiagakan dan memantau aktivitas seluruh geng motor oleh jajaran Polsek. Selain itu, beberapa anggota geng motor yang terkenal sadis yakni Mappakoe juga sudah diamankan aparat kepolisian.
Bahkan bos dari geng motor Mappakoe Nur Ansyari (17) alias Ari Katombo juga terlibat dalam penyerangan sejumlah rumah ibadah (gereja) dan anjungan tunai mandiri (ATM) dengan menggunakan bom molotov.
"Dari catatan kejahatan yang dilakukan remaja ini sangat mencengangkan karena bukan cuma melakukan penyerangan terhadap orang tetapi juga merusak dan melempari rumah ibadah serta mesin ATM dengan menggunakan bom molotov," kata Wisnu Sanjaja.
Dia mengaku aksi penyimpangan yang dilakukan oleh kumpulan anak di bawah umur ini bukan saja menjadi tanggung jawab kepolisian tetapi semua pihak, seperti Pemerintah Kota Makassar, tokoh agama, tokoh masyarakat serta orang tua anak-anak itu sendiri.
Umum - KONI Sulsel Usulkan Perubahan Aturan Pelatih PPLP
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulawesi Selatan mengusulkan perubahan aturan Dispora Sulsel terkait pengangkatan pelatih di Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP).
Ketua Bidang Pembinaan Prestasi KONI Sulsel Nukhrawi Nawir di Makassar, Selasa, mengatakan bahwa aturan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulsel yang lebih memprioritaskan sosok internal untuk menduduki posisi pelatih justru membuat peningkatan prestasi olahraga Sulsel kurang maksimal.
"Contohnya cabang silat, berhubung pelatihnya yakni Ashary ditunjuk menangani Timnas Myanmar sehingga terpaksa meninggalkan atlet. Sementara kami juga tidak bisa menyodorkan pelatih pengganti karena bukan pegawai Dispora Sulsel," jelasnya.
Menurut dia, jika aturan tersebut tidak diperbaharui tentu akan berdampak pada perkembangan kualitas atlet Sulsel. Kondisi itu tentu saja tidak sesuai dengan tujuan program PPLP untuk melahirkan bibit atlet yang bisa diandalkan.
Sekretaris Umum IPSI Sulsel itu menjelaskan Sulsel khususnya untuk cabang pencak silat pada dasarnya memiliki banyak pelatih potensial. Namun karena terkendala aturan sehingga tidak bisa diberdayakan.
"Saya dengar silat PPLP saat ini ditangani Yahya yang sebelumnya sebagai asisten. Saya bukannya ragu namun alangkah baiknya kami tunjuk pelatih yang memang memiliki kapasitas dan bisa memberikan prestasi olahraga Sulsel," katanya.
Tim pencak silat PPLP Sulsel dalam setiap kejuaraan memang mengalami penurunan prestasi. Pada 2011 bisa menembus posisi lima besar dengan satu emas dan dua perunggu melalui Bernardino, Fajriani, dan Purnamasari.
Sebaliknya di 2012 justru menurun dan hanya menempati peringkat sembilan di kejurnas antar-Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) di Kalimantan Selatan, 26 September - 1 Oktober 2012.
Berkekuatan 12 pesilat, tim Sulsel di kejurnas 2012 hanya berhasil merebut satu emas dan satu perunggu masing-masing diraih Bernardino dan Enda Meryanti di kelas E Putri.
Pengamat Olahraga Sulsel Mirdan Midding mengatakan bahwa kontribusi Dispora Sulsel seharusnya lebih nyata mengingat anggaran pembinaan olahraga yang diterima dari APBD Sulsel terbilang besar.
"Jumlah atlet PON Sulsel yang berasal dari binaan Dispora jika dipresentase hanya sekitar satu persen. Jumlah itu tentu sangat berbanding terbalik dari besarnya dana pembinaan yang diterima," ujarnya.
Ketua Bidang Pembinaan Prestasi KONI Sulsel Nukhrawi Nawir di Makassar, Selasa, mengatakan bahwa aturan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulsel yang lebih memprioritaskan sosok internal untuk menduduki posisi pelatih justru membuat peningkatan prestasi olahraga Sulsel kurang maksimal.
"Contohnya cabang silat, berhubung pelatihnya yakni Ashary ditunjuk menangani Timnas Myanmar sehingga terpaksa meninggalkan atlet. Sementara kami juga tidak bisa menyodorkan pelatih pengganti karena bukan pegawai Dispora Sulsel," jelasnya.
Menurut dia, jika aturan tersebut tidak diperbaharui tentu akan berdampak pada perkembangan kualitas atlet Sulsel. Kondisi itu tentu saja tidak sesuai dengan tujuan program PPLP untuk melahirkan bibit atlet yang bisa diandalkan.
Sekretaris Umum IPSI Sulsel itu menjelaskan Sulsel khususnya untuk cabang pencak silat pada dasarnya memiliki banyak pelatih potensial. Namun karena terkendala aturan sehingga tidak bisa diberdayakan.
"Saya dengar silat PPLP saat ini ditangani Yahya yang sebelumnya sebagai asisten. Saya bukannya ragu namun alangkah baiknya kami tunjuk pelatih yang memang memiliki kapasitas dan bisa memberikan prestasi olahraga Sulsel," katanya.
Tim pencak silat PPLP Sulsel dalam setiap kejuaraan memang mengalami penurunan prestasi. Pada 2011 bisa menembus posisi lima besar dengan satu emas dan dua perunggu melalui Bernardino, Fajriani, dan Purnamasari.
Sebaliknya di 2012 justru menurun dan hanya menempati peringkat sembilan di kejurnas antar-Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) di Kalimantan Selatan, 26 September - 1 Oktober 2012.
Berkekuatan 12 pesilat, tim Sulsel di kejurnas 2012 hanya berhasil merebut satu emas dan satu perunggu masing-masing diraih Bernardino dan Enda Meryanti di kelas E Putri.
Pengamat Olahraga Sulsel Mirdan Midding mengatakan bahwa kontribusi Dispora Sulsel seharusnya lebih nyata mengingat anggaran pembinaan olahraga yang diterima dari APBD Sulsel terbilang besar.
"Jumlah atlet PON Sulsel yang berasal dari binaan Dispora jika dipresentase hanya sekitar satu persen. Jumlah itu tentu sangat berbanding terbalik dari besarnya dana pembinaan yang diterima," ujarnya.
Tinju - Sulsel Turunkan Atlet Lapis Kedua di Kejurnas
Pengprov Persatuan Tinju Amatir Indonesia (Pertina) Sulawesi Selatan hanya menurunkan petinju lapis kedua menghadapi Kejuaraan Nasional Elite atau senior di Lahat, Sumatera Selatan, 20-27 Mei 2013.
Sekretaris Umum Pertina Sulsel Abdi Amahoru di Makassar, Rabu, mengatakan tidak dapat menurunkan atlet terbaik karena beberapa petinju andalan seperti Zada dan Charles, saat ini tengah bersaing di Kejurnas Piala Manggindaan, 12-18 Mei 2013.
"Kami hanya menurunkan empat petinju dimana dua diantaranya merupakan petinju binaan PPAD Sulsel yakni Busman (45kg) serta Irfandy (52kg). Kami juga tetap berharap pada Haris yang merupakan mantan petinju pra PON 2011," jelasnya.
Mengenai peluang di kejurnas, dirinya memilih bersikap realistis. Pengprov Pertina Sulsel juga sengaja tidak memberikan target khusus bagi keempat atlet mengingat kualitas kejuaraan yang lebih ketat.
Namun demikian, menurut dia, Pengprov Pertina Sulsel tetap berharap seluruh atlet bisa memberikan hasil maksimal di kejurnas Lahat 2013. Apalagi, kata dia, dua atlet Pusat Pembinaan Atlet Daerah (PPAD) Sulsel tersebut juga memiliki banyak prestasi sejak masih menjadi atlet PPLP.
"Meski sulit namun kita tetap berharap meraih hasil terbaik. Namun jika akhirnya gagal juga tidak masalah karena tujuan utama kita untuk memberikan pengalaman lebih bagi seluruh atlet," katanya.
Ketua Panitia Pelaksana Dhenie Zainal menyatakan kejuaraan yang rencananya diikuti 33 daerah tersebut akan mempertandingkan 13 kelas. Untuk kategori putra terdiri atas, layang ringan 46 kg, layang 48 kg, terbang 52 kg, bantam 56 kg, ringan 60 kg, walter ringan 64 kg, walter 69 kg, menengah 75 kg, berat ringan 81 kg.
Sementara untuk kategori putri, kelas ringan 46 kg, terbang 52 kg, bantam 57 kg, dan walter ringan 64 kg.
Ketua Bidang Teknik PP Pertina John Amanupunyo menjelaskan kejuaraan elite Lahat dan kejurnas Piala Wapres merupakan peluang terbuka bagi atlet untuk mengisi kuota pelatnas yang masih tersisa.
Pihaknya juga berharap para petinju terbaik di kejuaraan tersebut bisa menembus tim inti SEA Games. Apalagi PP Pertina masih menerapkan sistem promosi degradasi bagi setiap atlet.
Sekretaris Umum Pertina Sulsel Abdi Amahoru di Makassar, Rabu, mengatakan tidak dapat menurunkan atlet terbaik karena beberapa petinju andalan seperti Zada dan Charles, saat ini tengah bersaing di Kejurnas Piala Manggindaan, 12-18 Mei 2013.
"Kami hanya menurunkan empat petinju dimana dua diantaranya merupakan petinju binaan PPAD Sulsel yakni Busman (45kg) serta Irfandy (52kg). Kami juga tetap berharap pada Haris yang merupakan mantan petinju pra PON 2011," jelasnya.
Mengenai peluang di kejurnas, dirinya memilih bersikap realistis. Pengprov Pertina Sulsel juga sengaja tidak memberikan target khusus bagi keempat atlet mengingat kualitas kejuaraan yang lebih ketat.
Namun demikian, menurut dia, Pengprov Pertina Sulsel tetap berharap seluruh atlet bisa memberikan hasil maksimal di kejurnas Lahat 2013. Apalagi, kata dia, dua atlet Pusat Pembinaan Atlet Daerah (PPAD) Sulsel tersebut juga memiliki banyak prestasi sejak masih menjadi atlet PPLP.
"Meski sulit namun kita tetap berharap meraih hasil terbaik. Namun jika akhirnya gagal juga tidak masalah karena tujuan utama kita untuk memberikan pengalaman lebih bagi seluruh atlet," katanya.
Ketua Panitia Pelaksana Dhenie Zainal menyatakan kejuaraan yang rencananya diikuti 33 daerah tersebut akan mempertandingkan 13 kelas. Untuk kategori putra terdiri atas, layang ringan 46 kg, layang 48 kg, terbang 52 kg, bantam 56 kg, ringan 60 kg, walter ringan 64 kg, walter 69 kg, menengah 75 kg, berat ringan 81 kg.
Sementara untuk kategori putri, kelas ringan 46 kg, terbang 52 kg, bantam 57 kg, dan walter ringan 64 kg.
Ketua Bidang Teknik PP Pertina John Amanupunyo menjelaskan kejuaraan elite Lahat dan kejurnas Piala Wapres merupakan peluang terbuka bagi atlet untuk mengisi kuota pelatnas yang masih tersisa.
Pihaknya juga berharap para petinju terbaik di kejuaraan tersebut bisa menembus tim inti SEA Games. Apalagi PP Pertina masih menerapkan sistem promosi degradasi bagi setiap atlet.
ulutangkis - Lilyana Natsir Jajal Atlet Sulsel di Makassar
Makassar - Lilyana Natsir dan sejumlah pebulutangkis Pelatnas asal PB Djarum Kudus direncanakan menjajal sekaligus memberikan pengalaman bertanding bagi atlet Sulsel di GOR Sudiang Makassar, 31 Mei - 1 Juni 2013.
"Atlet Pelatnas seperti Lilyana Natsir akan menghadapi atlet kita dalam sebuah laga eksebhisi. Soal siapa yang akan terpilih pada kesempatan istimewa ini akan kita tentukan jelang pelaksanaan," jelas Pengurus PBSI Sulsel Atman Amir, di Makassar, Rabu.
Selain menghadapi atlet Sulsel, menurut Atman, laga eksebisi yang merupakan program salah satu perusahaan ini juga akan menggelar pertandingan yang melibatkan sesama pemain bintang PB Djarum Kudus.
Kegiatan ini juga, kata dia, akan menggelar pelatihan (coaching clinic) terhadap atlet bulutangkis Sulsel yang berusia 10-12 tahun, 13-15 tahun serta pelatih dari berbagai daerah di Sulsel.
Untuk kegiatan coaching clinic, akan dilakukan pagi hingga siang hari. Sedangkan untuk laga eksebhisi mulai digelar sore hingga malam.
"50 pelatih dari berbagai daerah akan hadir dalam coaching clinic nanti.Sementara untuk atlet sendiri saya kira jauh lebih banyak karena atlet usia muda di Sulsel memang cukup menjanjikan," katanya.
Mengenai kegiatan tersebut, Atman mengatakan sangat mendukung. Pihaknya juga berharap dengan kegiatan ini bisa menambah motivasi atlet khususnya dalam meningkatkan kemampuan masing-masing.
Pengalaman bermain dengan pebulutangkis pelatnas juga diharapkan membuat mental atlet Sulsel yang selama ini masih menjadi persoalan bisa lebih meningkat.
Ketua Bidang Pembinaan Prestasi KONI Sulsel, Nukhrawi Nawir, juga memberikan apresiasi dengan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi olahraga Sulsel kedepan.
"Bulutangkis Sulsel sejauh ini memang masih kesulitan saat bertemu wakil Jawa. Namun kita tetap optimistis bulutangkis akan bangkit dengan pembinaan yang lebih maksimal," ujarnya.
"Atlet Pelatnas seperti Lilyana Natsir akan menghadapi atlet kita dalam sebuah laga eksebhisi. Soal siapa yang akan terpilih pada kesempatan istimewa ini akan kita tentukan jelang pelaksanaan," jelas Pengurus PBSI Sulsel Atman Amir, di Makassar, Rabu.
Selain menghadapi atlet Sulsel, menurut Atman, laga eksebisi yang merupakan program salah satu perusahaan ini juga akan menggelar pertandingan yang melibatkan sesama pemain bintang PB Djarum Kudus.
Kegiatan ini juga, kata dia, akan menggelar pelatihan (coaching clinic) terhadap atlet bulutangkis Sulsel yang berusia 10-12 tahun, 13-15 tahun serta pelatih dari berbagai daerah di Sulsel.
Untuk kegiatan coaching clinic, akan dilakukan pagi hingga siang hari. Sedangkan untuk laga eksebhisi mulai digelar sore hingga malam.
"50 pelatih dari berbagai daerah akan hadir dalam coaching clinic nanti.Sementara untuk atlet sendiri saya kira jauh lebih banyak karena atlet usia muda di Sulsel memang cukup menjanjikan," katanya.
Mengenai kegiatan tersebut, Atman mengatakan sangat mendukung. Pihaknya juga berharap dengan kegiatan ini bisa menambah motivasi atlet khususnya dalam meningkatkan kemampuan masing-masing.
Pengalaman bermain dengan pebulutangkis pelatnas juga diharapkan membuat mental atlet Sulsel yang selama ini masih menjadi persoalan bisa lebih meningkat.
Ketua Bidang Pembinaan Prestasi KONI Sulsel, Nukhrawi Nawir, juga memberikan apresiasi dengan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi olahraga Sulsel kedepan.
"Bulutangkis Sulsel sejauh ini memang masih kesulitan saat bertemu wakil Jawa. Namun kita tetap optimistis bulutangkis akan bangkit dengan pembinaan yang lebih maksimal," ujarnya.
Demokrat Makassar Resmi Usung Pasangan DIA
DPD Partai Demokrat Sulsel akhirnya resmi memutuskan pasangan Mohammad Ramadhan Pomanto-Syamsu Rizal MI (DIA) sebagai Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Makassar pada 18 September 2013.
"Berdasarkan hasil rekomendasi dari DPP Demokrat yang telah ditandatangi ketua DPP dan Sekjen maka pasangan DIA resmi diusung Demokrat dalam Pilkada Wali Kota Makassar," kata Ketua DPD I Demokrat Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin, di Makassar, Senin.
Dalam penyerahan rekomendasi Nomor 78/SK/DPP.PD/V/2013 di Sekertariat DPD I Demokrat Sulsel tersebut juga dihadiri ketua DPD II Demokrat Makassar, Adi Rasyid Ali, beserta jajarannya, Ilham mengatakan, dengan keluarnya rekomendasi tersebut maka pendaftaran Bakal Calon lainnya dipastikan sudah tutup.
"Jadi tidak ada lagi calon selain DIA. Kami mengedepankan amanah konstitusi partai dan ini adalah sebuah tugas dan tanggung jawab seluruh kader dan merupakan dinamika partai," tegas Wali Kota Makasar dua priode ini.
Ia menekankan kepada seluruh kader bahwa dengan keluarnya rekomendasi itu, seluruh mesin partai dalam hal ini kader dan simpatisan diharapkan bergerak untuk bersama-sama menjalankan amanah tersebut. Kalaupun nanti dalam perjalananya ada yang berkhianat, dirinya tidak segan-segan memberikan sanksi.
Sementara Ketua DPD II Demokrat Sulsel Adi Rasyid Ali mengatakan, hasil rekomendasi itu akan dijalankan sesuai dengaan aturan yang ada. Kendati dirinya tidak direkomendasi menjadi usungan partai berlambang mercy itu, kaata dia, tidak akan melakukan perlawanan.
"Saya berharap rekomendasi ini digunakan sebagai mana mestinya. Tidak ada bentuk perlawanan dilakukan DPD Makassar, kami taat dengan atauran partai dan amanah ketua. Kami akan menjalankan semua aturan sesuai dengan mekanisme yang ada. Pendaftaran selesai hari ini," paparnya.
Legislator Demokrat Makassar ini menegaskan baik di tingkat DPD dan PAC di kecamatan tidak akan melakukan perlawan dan akan bersatu dan kompak serta selaras memenangkan pasangan DIA menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar pada 18 September 2013.
Ditempat yang sama Danny Pomanto menyatakan, pasangan DIA tidak akan mempermalukan partai Demokrat dan akan mengeluarkan seluruh kemampuan untuk dapat menang dalam Pilkada Wali Kota Makassar.
"Kami tidak akan mempermalukan Demokrrat. `Siri na pacce` kami punya malu. Apapun yang miliki akan dikeluarkan, kami komitmen DIA bisa memenangkan, ini amanah kami berdua. Kami menghaturkan rasa hormat kepada para pemimpin di Partai Demokat," ucapnya.
"Berdasarkan hasil rekomendasi dari DPP Demokrat yang telah ditandatangi ketua DPP dan Sekjen maka pasangan DIA resmi diusung Demokrat dalam Pilkada Wali Kota Makassar," kata Ketua DPD I Demokrat Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin, di Makassar, Senin.
Dalam penyerahan rekomendasi Nomor 78/SK/DPP.PD/V/2013 di Sekertariat DPD I Demokrat Sulsel tersebut juga dihadiri ketua DPD II Demokrat Makassar, Adi Rasyid Ali, beserta jajarannya, Ilham mengatakan, dengan keluarnya rekomendasi tersebut maka pendaftaran Bakal Calon lainnya dipastikan sudah tutup.
"Jadi tidak ada lagi calon selain DIA. Kami mengedepankan amanah konstitusi partai dan ini adalah sebuah tugas dan tanggung jawab seluruh kader dan merupakan dinamika partai," tegas Wali Kota Makasar dua priode ini.
Ia menekankan kepada seluruh kader bahwa dengan keluarnya rekomendasi itu, seluruh mesin partai dalam hal ini kader dan simpatisan diharapkan bergerak untuk bersama-sama menjalankan amanah tersebut. Kalaupun nanti dalam perjalananya ada yang berkhianat, dirinya tidak segan-segan memberikan sanksi.
Sementara Ketua DPD II Demokrat Sulsel Adi Rasyid Ali mengatakan, hasil rekomendasi itu akan dijalankan sesuai dengaan aturan yang ada. Kendati dirinya tidak direkomendasi menjadi usungan partai berlambang mercy itu, kaata dia, tidak akan melakukan perlawanan.
"Saya berharap rekomendasi ini digunakan sebagai mana mestinya. Tidak ada bentuk perlawanan dilakukan DPD Makassar, kami taat dengan atauran partai dan amanah ketua. Kami akan menjalankan semua aturan sesuai dengan mekanisme yang ada. Pendaftaran selesai hari ini," paparnya.
Legislator Demokrat Makassar ini menegaskan baik di tingkat DPD dan PAC di kecamatan tidak akan melakukan perlawan dan akan bersatu dan kompak serta selaras memenangkan pasangan DIA menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar pada 18 September 2013.
Ditempat yang sama Danny Pomanto menyatakan, pasangan DIA tidak akan mempermalukan partai Demokrat dan akan mengeluarkan seluruh kemampuan untuk dapat menang dalam Pilkada Wali Kota Makassar.
"Kami tidak akan mempermalukan Demokrrat. `Siri na pacce` kami punya malu. Apapun yang miliki akan dikeluarkan, kami komitmen DIA bisa memenangkan, ini amanah kami berdua. Kami menghaturkan rasa hormat kepada para pemimpin di Partai Demokat," ucapnya.
Senin, 20 Mei 2013
Festival Seni Budaya Perancis Hadir di Unhas
Institut Francais Indonesia (IFI) akan menghadirkan seni musik dan akrobatik di Universitas Hasanuddin, Makassar.
"Pertunjukan yang menarik dan spektakuler itu akan memadukan seni musik dan akrobatik pada 22 Mei 2013 di Baruga AP Pettarani, Unhas," kata Pembantu Rektor IV Unhas Dr Dwiah Ariestina di Makassar, Kamis.
Menurut dia, kerjasama IFI dan Unhas tersebut untuk memberikan suguhan seni bagi penikmat musik dan akrobatik. Adapun musisi yang dijadwalkan tampil adalah jazz prancis Limousine dan sirkus kontemporer Chabatz dEntrar dalam Printemps Francais 2013.
Printemps Francais merupakan festival seni dan budaya Perancis yang diselenggarakan tiap tahun oleh Institut Perancis di Indonesia - Bagian Kerjasama dan Kebudayaan Kedutaan Besar Perancis.
Kegiatan Ini merupakan edisi ke-9 dengan 13 kota tujuan di Indonesia, yakni Bali, Balikpapan, Bandung, Jakarta, Kudus, Makassar, Malang, Medan, Purwokerto, Semarang, Solo, Surabaya, dan Yogyakarta.
Sedang di Kota Makassar merupakan kali pertama festival yang dilaksanakan di universitas ternama di KTI yakni Unhas yang menjadi tuan rumah.
Sebagai pertunjukan penutup Printemps Francais di Makassar akan dibawakan oleh sirkus kontemporer Prancis, Chabatz dEntrar. IFI mengajak Chabatz dEntrar untuk berkolaborasi dengan seniman Indonesia.
Karya yang akan ditampilkan diberi judul "Di sini, sekarang dan di sana!" merupakan karya yang dipersiapkan selama enam bulan di Bandung. Pada pertunjukan tersebut, pemain akrobat Chabatz dEntrar memberikan dimensi baru pada permainan egrang, alat yang sering dipakai dalam sirkus.
"Pertunjukan yang menarik dan spektakuler itu akan memadukan seni musik dan akrobatik pada 22 Mei 2013 di Baruga AP Pettarani, Unhas," kata Pembantu Rektor IV Unhas Dr Dwiah Ariestina di Makassar, Kamis.
Menurut dia, kerjasama IFI dan Unhas tersebut untuk memberikan suguhan seni bagi penikmat musik dan akrobatik. Adapun musisi yang dijadwalkan tampil adalah jazz prancis Limousine dan sirkus kontemporer Chabatz dEntrar dalam Printemps Francais 2013.
Printemps Francais merupakan festival seni dan budaya Perancis yang diselenggarakan tiap tahun oleh Institut Perancis di Indonesia - Bagian Kerjasama dan Kebudayaan Kedutaan Besar Perancis.
Kegiatan Ini merupakan edisi ke-9 dengan 13 kota tujuan di Indonesia, yakni Bali, Balikpapan, Bandung, Jakarta, Kudus, Makassar, Malang, Medan, Purwokerto, Semarang, Solo, Surabaya, dan Yogyakarta.
Sedang di Kota Makassar merupakan kali pertama festival yang dilaksanakan di universitas ternama di KTI yakni Unhas yang menjadi tuan rumah.
Sebagai pertunjukan penutup Printemps Francais di Makassar akan dibawakan oleh sirkus kontemporer Prancis, Chabatz dEntrar. IFI mengajak Chabatz dEntrar untuk berkolaborasi dengan seniman Indonesia.
Karya yang akan ditampilkan diberi judul "Di sini, sekarang dan di sana!" merupakan karya yang dipersiapkan selama enam bulan di Bandung. Pada pertunjukan tersebut, pemain akrobat Chabatz dEntrar memberikan dimensi baru pada permainan egrang, alat yang sering dipakai dalam sirkus.
Pemprov Tunggu Jadwal Tes Honorer K2
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel sisa menunggu jadwal pelaksanaan tes tertulis dan wawancara bagi 1256 tenaga honorer kategori dua (K2) yang lulus uji publik. "Semua lolos uji publik kita akan segera usulkan ke BAKN. Jumlahnya sebanyak 1256 yang terdiri tenaga guru 35, kesehatan 16 dan Teknis 1205,"terang Kepala BKD Provinsi Sulsel, Mustari Soba, Rabu (15/5).
Mustari juga mengatakan, selama ini tidak ada keluhan dan proses berjalan lancar." Setelah lolos uji publik, para honorer ini akan mengikuti tahapan seleksi selanjutnya, yakni ujian tertulis. Namun, jadwal pelaksanaan ujian tulis ini masih menunggu petunjuk dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB). Sesuai janji Kemenpan & RB, pengangkatan honorer K2 menjadi PNS akan tuntas tahun ini," tambah mantan Kepala Biro Pencatatan Aset Daerah Pemprov Sulsel ini.
Sementara itu, anggota DPRD Sulsel, Alexander Palinggi, berharap agar Pemprov Sulsel khususnya BKD benar-benar transparan dalam melakukan tes bagi tenaga honorer K2.
Terkait proses rekruitmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) Mustari menambahkan, sejauh ini belum ada petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait hal tersebut. Prosesnya, masih sebatas pengusulan formasi.
"Kami belum menerima petunjuk teknis dari pemerintah pusat soal itu. Karena tahapannya saat ini masih pada batas pengusulan formasi. Namun. Tes akan dilakukan berdasarkan kompetensi,"terangnya.
Bahkan, kata dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel pada tahun ini mengusulkan formasi sebanyak 1.885 orang. Tetapi kemudian BKD Sulsel menambah sebanyak 203 orang.
"Usulannya sudah dibawa pada 11 Maret lalu ke Badan Kepegawaian Nasional dan Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,"ungkap Mustari.
Mustari juga mengatakan, selama ini tidak ada keluhan dan proses berjalan lancar." Setelah lolos uji publik, para honorer ini akan mengikuti tahapan seleksi selanjutnya, yakni ujian tertulis. Namun, jadwal pelaksanaan ujian tulis ini masih menunggu petunjuk dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB). Sesuai janji Kemenpan & RB, pengangkatan honorer K2 menjadi PNS akan tuntas tahun ini," tambah mantan Kepala Biro Pencatatan Aset Daerah Pemprov Sulsel ini.
Sementara itu, anggota DPRD Sulsel, Alexander Palinggi, berharap agar Pemprov Sulsel khususnya BKD benar-benar transparan dalam melakukan tes bagi tenaga honorer K2.
Terkait proses rekruitmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) Mustari menambahkan, sejauh ini belum ada petunjuk teknis dari pemerintah pusat terkait hal tersebut. Prosesnya, masih sebatas pengusulan formasi.
"Kami belum menerima petunjuk teknis dari pemerintah pusat soal itu. Karena tahapannya saat ini masih pada batas pengusulan formasi. Namun. Tes akan dilakukan berdasarkan kompetensi,"terangnya.
Bahkan, kata dia, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel pada tahun ini mengusulkan formasi sebanyak 1.885 orang. Tetapi kemudian BKD Sulsel menambah sebanyak 203 orang.
"Usulannya sudah dibawa pada 11 Maret lalu ke Badan Kepegawaian Nasional dan Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,"ungkap Mustari.
Kualitas Udara Makassar Meprihatinkan
Tingkat pencemaran udara dan atmosfer di Kota Makassar semakin memprihatinkan. Bahkan data dari Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) membenarkan, jika kondisi atmosfer lingkungan serta udara di Kota Makassar semakin menurun kualitasnya.
Adapun penyumbang polusi udara tertinggi ada pada emisi transportasi karena diakibatkan oleh laju pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor yang tinggi.
Sebagian besar kendaraan bermotor itu menghasilkan emisi gas buang yang buruk, baik akibat perawatan yang kurang memadai ataupun dari penggunaan bahan bakar dengan kualitas kurang baik (misalnya kadar timbal yang tinggi).
Penyebab lainnya karena dipengaruhi oleh perkembangan dan pertumbuhan penduduk yang mulai menggeser lahan vegetasi di kota Makassar menjadi pemukiman atau industri.
Hal tersebut diketahui saat berlangsung kegiatan diseminasi pemanfaatan data atmosfer untuk pembangunan berwawasan lingkungan di kota Makassar, yang dihelat di hotel Losari Beach, Rabu (15/5) lalu.
Selain pertumbuhan kendaraan, LAPAN juga menjelaskan kondisi lahan persawahan yang ada saat ini, dimana pada tahun 2011 tercatat sekitar 2.700 Hektare (Ha). Namun, ditahun 2012 berkurang menjadi 2.612 Ha. Hal ini menunjukkan telah terjadi penurunan lahan persawahan di kota Makassar sekitar 88 Ha per tahunnya.
Ironinya, kondisi penggeseran lahan persawahan ini juga disusul dengan peningkatan jumlah kendaraan di Kota Makassar. Dimana selama tiga tahun terakhir, jumlah kendaraan di Makassar mencapai 1,7 juta unit pada tahun 2011 atau terjadi penambahan sebesar 17 persen setiap tahunnya.
Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar, Agar Jaya juga menjelaskan data hasil uji emisi kendaraan bermotor yang dilakukan Pemkot Makassar pada tanggal tujuh Juni 2012 lalu. Dari 367 kendaraan yang diuji, sekitar 309 unit yang lulus dan 58 tidak lulus uji emisi.
"Dengan kondisi ini, maka kota Makassar berpotensi banjir. Mayoritas banjir terjadi dikawasan timur dan selatan kota, terdapat 19 titik rawan banjir dan paling banyak dikecamatan Tamalanrea dan Tamalate," jelasnya.
Ditambahkannya, Pada tahun 1999/2000 telah terjadi banjir di Makassar hingga ketinggian banjir pada wilayah rawan seperti Antang, Manggala mencapai 1,2 meter. Begitu juga dengan wilayah rawan banjir di musim penghujan selama tahun 2012 hingga sekarang.
Untuk itu, Agar mengimbau, stakeholder dan masyarakat segera melakukan tindakan penyelamatan. Antara lain, minimalisir pergeseran fungsi lahan hijau menjadi bangunan, pabrik (industri) harus memiliki filter untuk menyaring gas buangan dan kendaraan harus lulus uji emisi, kurangi pemakaian bahan bakar fosil serta memiliki kesadaran untuk hidup sehat dan peduli lingkungan dan sebagainya.
"Kajian LAPAN ini akan menjadi basis data atau informasi tentang lingkungan atmosfer kota Makassar, menjadi dasar konsultasi pemangku kepentingan (stakeholder) dalam mengembangkan berbagai kebijakan program," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Afif Budiyono membenarkan jika kondisi atmosfer lingkungan Makassar semakin memprihatinkan. Apalagi, kata dia, potensi penduduk di Makassar semakin meningkat tiap tahunnya. Dengan peningkatan penduduk tersebut maka akan berdampak pada tekanan terhadap lahan, air, udara serta volume sampah.
"Kami dari pusat sains, mencoba mendiseminasi. Program ini inisiatif dari kami. Saat ini, kami masih konsolidasi dengan pemerintah daerah. Dari hasil penelitian diseminasi ini, kami akan menjalin kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota," katanya
Adapun penyumbang polusi udara tertinggi ada pada emisi transportasi karena diakibatkan oleh laju pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor yang tinggi.
Sebagian besar kendaraan bermotor itu menghasilkan emisi gas buang yang buruk, baik akibat perawatan yang kurang memadai ataupun dari penggunaan bahan bakar dengan kualitas kurang baik (misalnya kadar timbal yang tinggi).
Penyebab lainnya karena dipengaruhi oleh perkembangan dan pertumbuhan penduduk yang mulai menggeser lahan vegetasi di kota Makassar menjadi pemukiman atau industri.
Hal tersebut diketahui saat berlangsung kegiatan diseminasi pemanfaatan data atmosfer untuk pembangunan berwawasan lingkungan di kota Makassar, yang dihelat di hotel Losari Beach, Rabu (15/5) lalu.
Selain pertumbuhan kendaraan, LAPAN juga menjelaskan kondisi lahan persawahan yang ada saat ini, dimana pada tahun 2011 tercatat sekitar 2.700 Hektare (Ha). Namun, ditahun 2012 berkurang menjadi 2.612 Ha. Hal ini menunjukkan telah terjadi penurunan lahan persawahan di kota Makassar sekitar 88 Ha per tahunnya.
Ironinya, kondisi penggeseran lahan persawahan ini juga disusul dengan peningkatan jumlah kendaraan di Kota Makassar. Dimana selama tiga tahun terakhir, jumlah kendaraan di Makassar mencapai 1,7 juta unit pada tahun 2011 atau terjadi penambahan sebesar 17 persen setiap tahunnya.
Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar, Agar Jaya juga menjelaskan data hasil uji emisi kendaraan bermotor yang dilakukan Pemkot Makassar pada tanggal tujuh Juni 2012 lalu. Dari 367 kendaraan yang diuji, sekitar 309 unit yang lulus dan 58 tidak lulus uji emisi.
"Dengan kondisi ini, maka kota Makassar berpotensi banjir. Mayoritas banjir terjadi dikawasan timur dan selatan kota, terdapat 19 titik rawan banjir dan paling banyak dikecamatan Tamalanrea dan Tamalate," jelasnya.
Ditambahkannya, Pada tahun 1999/2000 telah terjadi banjir di Makassar hingga ketinggian banjir pada wilayah rawan seperti Antang, Manggala mencapai 1,2 meter. Begitu juga dengan wilayah rawan banjir di musim penghujan selama tahun 2012 hingga sekarang.
Untuk itu, Agar mengimbau, stakeholder dan masyarakat segera melakukan tindakan penyelamatan. Antara lain, minimalisir pergeseran fungsi lahan hijau menjadi bangunan, pabrik (industri) harus memiliki filter untuk menyaring gas buangan dan kendaraan harus lulus uji emisi, kurangi pemakaian bahan bakar fosil serta memiliki kesadaran untuk hidup sehat dan peduli lingkungan dan sebagainya.
"Kajian LAPAN ini akan menjadi basis data atau informasi tentang lingkungan atmosfer kota Makassar, menjadi dasar konsultasi pemangku kepentingan (stakeholder) dalam mengembangkan berbagai kebijakan program," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Afif Budiyono membenarkan jika kondisi atmosfer lingkungan Makassar semakin memprihatinkan. Apalagi, kata dia, potensi penduduk di Makassar semakin meningkat tiap tahunnya. Dengan peningkatan penduduk tersebut maka akan berdampak pada tekanan terhadap lahan, air, udara serta volume sampah.
"Kami dari pusat sains, mencoba mendiseminasi. Program ini inisiatif dari kami. Saat ini, kami masih konsolidasi dengan pemerintah daerah. Dari hasil penelitian diseminasi ini, kami akan menjalin kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota," katanya
Sampah dan Jalan Dominasi Pengaduan di Makassar
Masalah sampah dan kondisi jalan yang rusak masih mendominasi pengaduan yang masuk di sub bagian pengaduan pada bagian humas Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Bahkan sejak Januari hingga Mei ini, sebanyak 600 pengaduan warga yang berada di 14 kecamatan dan 143 kelurahan.
Kepala Bidang Pengaduan Pemkot Makassar, Andi Tenri Palalloi, Kamis (16/5) mengatakan, keluhan terkait layanan publik masih mendominasi kasus pengaduan di Kota Makassar.
“Rata-rata kasus pengaduan yang kami terima, itu sebagian besar mengeluhkan layanan publik seperti sampah dan jalan,” kata Tenri di ruangan Pressroom, Kamis (16/5).
Selain keluhan masalah sampah dan jalan, warga juga mengeluhkan dugaan pungutan liar (pungli), layanan yang terkesan sengaja diperlambat ataupun panjangnya birokrasi yang harus dilalui.
Kepala Bidang Pengaduan Pemkot Makassar, Andi Tenri Palalloi, Kamis (16/5) mengatakan, keluhan terkait layanan publik masih mendominasi kasus pengaduan di Kota Makassar.
“Rata-rata kasus pengaduan yang kami terima, itu sebagian besar mengeluhkan layanan publik seperti sampah dan jalan,” kata Tenri di ruangan Pressroom, Kamis (16/5).
Selain keluhan masalah sampah dan jalan, warga juga mengeluhkan dugaan pungutan liar (pungli), layanan yang terkesan sengaja diperlambat ataupun panjangnya birokrasi yang harus dilalui.
Menurutnya, meskipun Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin terus mensosialisasikan pada aparatnya untuk menggratiskan sejumlah layanan publik seperti pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), akta kelahiran dan kartu keluarga (KK), namun di lapangan masih dikeluhkan adanya pungli.
“Dari sejumlah keluhan yang kami inventarisasi baik yang dilaporkan langsung kepada kami, maupun melalui pantauan media, itu kemudiaan ditelaah dan selanjutnya disampaikan kepada pengambil kebijakan. Syukur sudah 80 persen kami selesaikan ke satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masing-masing,” katanya.
Mantan anggota KPU Sulsel ini menambahkan, pengaduan sebanyak 600 lebih merupakan bentuk kesadaran warga tentang hak-haknya. Hanya saja yang menjadi kendala jika ada pengaduan warga yang menyangkut permasalahan yang merupakan kewenangan provinsi, jelasnya.(
“Dari sejumlah keluhan yang kami inventarisasi baik yang dilaporkan langsung kepada kami, maupun melalui pantauan media, itu kemudiaan ditelaah dan selanjutnya disampaikan kepada pengambil kebijakan. Syukur sudah 80 persen kami selesaikan ke satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masing-masing,” katanya.
Mantan anggota KPU Sulsel ini menambahkan, pengaduan sebanyak 600 lebih merupakan bentuk kesadaran warga tentang hak-haknya. Hanya saja yang menjadi kendala jika ada pengaduan warga yang menyangkut permasalahan yang merupakan kewenangan provinsi, jelasnya.(
Hanya 6 Perda Dihasilkan Dewan
Disayangkan. Kata itu barangkali yang patut diucapkan menanggapi kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar dalam menjalankan fungsi legislasinya yakni pembuatan produk hukum berupa Peraturan Daerah.
Hingga pertengahan tahun ini, baru enam rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang berhasil ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Keenam perda tersebut adalah Perda Kawasan Pergudangan Terpadu dengan masa berlaku 2008-2028, Perda Perlindungan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modal Kota Makassar, dan Perda Pengelolaan Sampah pada 2011, Perda Pengelolaan Rumah Kos dan Perda Baca Tulis Alquran. Bahkan rata-rata perda tersebut tidak berjalan baik.
Masih terdapat beberapa ranperda yang belum juga disahkan termasuk Ranperda Ruang Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Raperda RTRW saat ini tengah berada dalam pembahasan dan kecil kemungkinan bisa diselesaikan pada tahun ini.Padahal setiap pembahasan ranperda menghabiskan anggaran minimal Rp500 juta untuk biaya honor Dewan dan dana studi banding ke sejumlah kota di Indonesia.
Terkait buruknya kinerja lembaga dewan dalam pembuatan produk hukum, Ketua DPRD Kota Makassar, Farouk M. Betta enggan mengomentarinya termasuk membeberkan anggaran yang telah dihabiskan dewan membahas setiap produk hukum.
Menyikapi hal itu, Koordinator Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Makassar, Anwar Razak, Jumat (17/5) menyatakan, DPRD hanya terkesan memburu target penyelesaian pembahasan raperda. Setelah itu, tidak ada pengawasan terkait penerapan perda di lapangan.
Akibatnya, sejumlah raperda yang disahkan belum memenuhi harapan dari masyarakat. Bahkan banyak perda yang tidak maksimal ditegakkan karena tidak diterapkan dengan maksimal di masyarakat.
"Ini yang seharusnya menjadi bahan evaluasi Dewan sebelum menghasilkan produk baru. Apakah hanya mengejar kuantitas atau memang ingin menghasilkan produk hukum yang diberlakukan secara maksimal,”ujarnya.
Kata dia, produk legislasi yang dihasilkan sejatinya untuk menjadi payung hukum dalam mengatasi persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Karena itu, Pemerintah Kota selaku pelaksana perda harus menjalankan aturan yang ditetapkan dengan maksimal. Sementara, Dewan harus menjalankan perannya untuk mengawasi penerapan produk perda yang dihasilkan. “Pemkot dan DPRD harus sinergis di lapangan agar perdaperda yang dihasilkan dalam beberapa tahun terakhir, tidak mubazir,” tandasnya.
Anwar menyebut, program legislasi daerah (Prolegda) yang dilaksanakan kedepannya berpeluang tidak optimal jika eksekutif dan legislatif tidak melakukan pengawasan yang ketat terhadap SKPD yang diberi tufoksi untuk mengefektifkan perda. “Perda-perda itu akan mubazir jika tidak di efektifkan. Jadi untuk apa Perda dibuat jika tidak dijalankan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD),” jelasnya kemarin.
Tidak hanya produk perda yang mubazir, sejumlah Peraturan Wali Kota (Perwali) Makassar yang diterbitkan pemkot juga tidak maksimal bahkan tumpul. Tiga diantaranya adalah Perwali Larangan Parkir di Bahu Jalan, Perwali Larangan Gudang dalam Kota dan Perwali Larangan Parkir di Jalan AP Pettarani. Hingga saat ini, perwali tersebut tidak kunjung diberlakukan. Buktinya, ratusan kendaraan setiap hari menggunakan badan jalan untuk parkir.
Sementara, di ruas jalan tertentu seperti Jalan Rappocini dan Veteran, aktivitas gudang dalam kota masih terlihat.
Ditempat terpisah, anggota DPRD kota Makassar, Rauf Rahman yang sebelumnya menjabat Ketua Pansus Perda Rumah Kos membantah jika produk hukum yang dihasilkan tidak berjalan. Menurutnya, Perda Rumah Kos sudah efektif dijalankan sejak September 2012 lalu. Salah satunya adalah dengan penataan dan penyetoran retribusi ke Pemkot.
”Ini terkait bentuk dan karakter kota Makassar ke depan. Jangan sampai pembangunan terus maju tapi kota tidak tertata,” katanya
Hingga pertengahan tahun ini, baru enam rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang berhasil ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Keenam perda tersebut adalah Perda Kawasan Pergudangan Terpadu dengan masa berlaku 2008-2028, Perda Perlindungan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modal Kota Makassar, dan Perda Pengelolaan Sampah pada 2011, Perda Pengelolaan Rumah Kos dan Perda Baca Tulis Alquran. Bahkan rata-rata perda tersebut tidak berjalan baik.
Masih terdapat beberapa ranperda yang belum juga disahkan termasuk Ranperda Ruang Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Raperda RTRW saat ini tengah berada dalam pembahasan dan kecil kemungkinan bisa diselesaikan pada tahun ini.Padahal setiap pembahasan ranperda menghabiskan anggaran minimal Rp500 juta untuk biaya honor Dewan dan dana studi banding ke sejumlah kota di Indonesia.
Terkait buruknya kinerja lembaga dewan dalam pembuatan produk hukum, Ketua DPRD Kota Makassar, Farouk M. Betta enggan mengomentarinya termasuk membeberkan anggaran yang telah dihabiskan dewan membahas setiap produk hukum.
Menyikapi hal itu, Koordinator Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Makassar, Anwar Razak, Jumat (17/5) menyatakan, DPRD hanya terkesan memburu target penyelesaian pembahasan raperda. Setelah itu, tidak ada pengawasan terkait penerapan perda di lapangan.
Akibatnya, sejumlah raperda yang disahkan belum memenuhi harapan dari masyarakat. Bahkan banyak perda yang tidak maksimal ditegakkan karena tidak diterapkan dengan maksimal di masyarakat.
"Ini yang seharusnya menjadi bahan evaluasi Dewan sebelum menghasilkan produk baru. Apakah hanya mengejar kuantitas atau memang ingin menghasilkan produk hukum yang diberlakukan secara maksimal,”ujarnya.
Kata dia, produk legislasi yang dihasilkan sejatinya untuk menjadi payung hukum dalam mengatasi persoalan yang terjadi di tengah masyarakat. Karena itu, Pemerintah Kota selaku pelaksana perda harus menjalankan aturan yang ditetapkan dengan maksimal. Sementara, Dewan harus menjalankan perannya untuk mengawasi penerapan produk perda yang dihasilkan. “Pemkot dan DPRD harus sinergis di lapangan agar perdaperda yang dihasilkan dalam beberapa tahun terakhir, tidak mubazir,” tandasnya.
Anwar menyebut, program legislasi daerah (Prolegda) yang dilaksanakan kedepannya berpeluang tidak optimal jika eksekutif dan legislatif tidak melakukan pengawasan yang ketat terhadap SKPD yang diberi tufoksi untuk mengefektifkan perda. “Perda-perda itu akan mubazir jika tidak di efektifkan. Jadi untuk apa Perda dibuat jika tidak dijalankan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD),” jelasnya kemarin.
Tidak hanya produk perda yang mubazir, sejumlah Peraturan Wali Kota (Perwali) Makassar yang diterbitkan pemkot juga tidak maksimal bahkan tumpul. Tiga diantaranya adalah Perwali Larangan Parkir di Bahu Jalan, Perwali Larangan Gudang dalam Kota dan Perwali Larangan Parkir di Jalan AP Pettarani. Hingga saat ini, perwali tersebut tidak kunjung diberlakukan. Buktinya, ratusan kendaraan setiap hari menggunakan badan jalan untuk parkir.
Sementara, di ruas jalan tertentu seperti Jalan Rappocini dan Veteran, aktivitas gudang dalam kota masih terlihat.
Ditempat terpisah, anggota DPRD kota Makassar, Rauf Rahman yang sebelumnya menjabat Ketua Pansus Perda Rumah Kos membantah jika produk hukum yang dihasilkan tidak berjalan. Menurutnya, Perda Rumah Kos sudah efektif dijalankan sejak September 2012 lalu. Salah satunya adalah dengan penataan dan penyetoran retribusi ke Pemkot.
”Ini terkait bentuk dan karakter kota Makassar ke depan. Jangan sampai pembangunan terus maju tapi kota tidak tertata,” katanya
Dishub Belum Bahas Kenaikan Tarif
Dinas Perhubungan (Dishub) Sulsel belum berani membahas rencana penetapan tarif angkutan kota, angkutan dalam provinsi (AKDP) serta angkutan antar provinsi (AKAP) di Sulsel. Mereka ternyata masih menunggu penetapan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dari pemerintah.
Padahal pada tahun sebelumnya, setiap ada rencana kenaikan harga BBM, Dishub langsung melakukan pertemuan dengan berbagai pihak termasuk organisasi angkutan darat (Organda) menentukan tarif angkutan, jika sewaktu-waktu BBM naik.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sulsel, Masykur Sultan saat dihubungi, Minggu (19/5) mengatakan, memang benar Dishub belum menetapkan keputusan besaran kenaikan tarif angkutan umum jika harga BBM jadi dinaikkan oleh pemerintah pusat.
"Kami belum menetapkan tarif angkutan secara resmi karena menunggu pertemuan kembali bersama perwakilan angkutan termasuk organda untuk menentukan tarif.Termasuk menunggu besaran kenaikan harga BBM,"tandasnya.
Meskipun belum mengetahui besarannya, Masykur menegaskan kenaikan tarif angkutan umum tidak akan sampai 20 persen.
" Selama ini jika ada kenaikan harga BBM, kenaikan tarif angkutan pun tidak boleh melebihi 20 persen," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Organda Sulsel, Opu Sidik mengatakan, Organda menginginkan adanya kenaikan tarif angkutan kota hingga 35 persen, jika BBM benar-benar dinaikkan.
Meskipun begitu, pihaknya tetap akan berkomunikasi dengan Dishub Sulsel tentang besaran kenaikan tarif angkutan umum.
" Kami sudah punya hitung-hitungan jika sewaktu-waktu harga BBM naik. Tetapi itu belum bersifat final sebab kami akan berkomunikasi dengan Dishub Sulsel untuk membicarakan besaran kenaikan tarif BBM," terangnya.
Permintaan kenaikan tarif angkutan, tambah Opu, juga dipengaruhi beberapa faktor termasuk kenaikan suku cadang atau onderdil kendaraan."Onderdil kendaraan pastia akan naik mengikuti kenaikan harga BBM."
Padahal pada tahun sebelumnya, setiap ada rencana kenaikan harga BBM, Dishub langsung melakukan pertemuan dengan berbagai pihak termasuk organisasi angkutan darat (Organda) menentukan tarif angkutan, jika sewaktu-waktu BBM naik.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sulsel, Masykur Sultan saat dihubungi, Minggu (19/5) mengatakan, memang benar Dishub belum menetapkan keputusan besaran kenaikan tarif angkutan umum jika harga BBM jadi dinaikkan oleh pemerintah pusat.
"Kami belum menetapkan tarif angkutan secara resmi karena menunggu pertemuan kembali bersama perwakilan angkutan termasuk organda untuk menentukan tarif.Termasuk menunggu besaran kenaikan harga BBM,"tandasnya.
Meskipun belum mengetahui besarannya, Masykur menegaskan kenaikan tarif angkutan umum tidak akan sampai 20 persen.
" Selama ini jika ada kenaikan harga BBM, kenaikan tarif angkutan pun tidak boleh melebihi 20 persen," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Organda Sulsel, Opu Sidik mengatakan, Organda menginginkan adanya kenaikan tarif angkutan kota hingga 35 persen, jika BBM benar-benar dinaikkan.
Meskipun begitu, pihaknya tetap akan berkomunikasi dengan Dishub Sulsel tentang besaran kenaikan tarif angkutan umum.
" Kami sudah punya hitung-hitungan jika sewaktu-waktu harga BBM naik. Tetapi itu belum bersifat final sebab kami akan berkomunikasi dengan Dishub Sulsel untuk membicarakan besaran kenaikan tarif BBM," terangnya.
Permintaan kenaikan tarif angkutan, tambah Opu, juga dipengaruhi beberapa faktor termasuk kenaikan suku cadang atau onderdil kendaraan."Onderdil kendaraan pastia akan naik mengikuti kenaikan harga BBM."
Langganan:
Postingan (Atom)