PALU - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Undata dalam beberapa malam ini merasa diteror dengan lemparan batu oleh orang tak dikelnal (OTK). Karenanya, pihak manajemen meminta perlindungan dari pihak keamanan.
Diduga penyebab teror itu berasal dari sistem penertiban jam besuk dan perparkiran di rumah sakit tersebut. Pihak RSUD Undata mengaku belakangan ini melakukan penertiban itu karena ada laporan kecurian bagi keluarga pasien saat membesuk. "Kita tidak mau hal itu terjadi lagi," sebut Direktur RSUD Undata, dr Abdullah DHSM, M.Kes.
Sejak penertiban itu, hampir setiap malam diteror dengan lemparan batu, tidak diketahui siapa yang melakukannya. Dirinya mengaku sudah melaporkan soal teror itu ke pihak kepolisian setempat, juga bertemu dengan ketua RT di sekitar rumah sakit.
Ke depan katanya, bukan hanya soal parkir dan jam besuk yang akan ditertibkan, tetapi juga termasuk larangan merokok di area rumah sakit. Karena disadarinya, saat ini asap-asap rokok di sekitar rumah sakit pemerintah tersebut sangat mengganggu, bukan hanya kepada yang tidak merokok tetapi jug apemnadangan sekitarnya.
Tampilkan postingan dengan label Palu. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Palu. Tampilkan semua postingan
Senin, 03 Juni 2013
Pemkot Pakai Pengacara Inventarisasi Aset
PALU - Pemerintah Kota Palu kini sedang melakukan inventarisasi seluruh aset swapraja yang dulunya dibangun guna kepentingan pemerintah Kabupaten Donggala. Inventarisasi itu melalui bantuan pengacara. Siapa pengacara yang dipakai itu? Walikota Palu, Rusdi Mastura tidak menyebutkannya.
Walikota Rusdi Masturan mnegatajan, pengacara Pemkot itu sedang melakukan inventarisasi aset yang tidak masuk dalam item penyerahan dari Kabupaten Donggala ke Pemkot Palu. Menurutnya, surat penyerahan aset yang oleh Pemkab Donggala ke Pemkot Palu, tidak semua tanah dan bangunan swapraja yang menggunakan tanah leluhur warga Kota Palu dikembalikan ke Pemkot.
"Sebenarnya surat penyerahan aset yang diserahkan Pemkab Donggala tidak mencantumkan semua daftar aset bangunan-bangunan swapraja yang berdiri di atas tanah raja-raja Palu untuk dikembalikan ke Pemkot. Saat ini pengacara Pemkot tengah merampungkan semua daftar inventarisasi aset yang belum diserahkan ke Pemkot Palu," jelasnya.
Sayang sekali, Rusdi tidak merinci satu persatu aset swapraja yang dimaksudnya, kecuali beberapa saja di antaranya yang terletak di Jalan Hasanuddin. JIka inventarisasi tersebut selesai maka pihaknya akan mengonsultasikan dengan Kementrian Dalam Negeri soal langkah yang akan ditempuh selanjutnya.
"Tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan melalui penyerahan aset kembali oleh Pemkab Donggala ke Pemkot Kota. Dan bisa jadi pula harus dituntaskan dalam ranah hukum yang berlaku," ungkapnya.
Meski demikian, Rusdi juga berharap Pemprov Sulteng dapat memediasi "perseteruan" antara Pemkot Palu dengan Pemkab Donggala terkait penyerahan aset tersebut. Pemkot Palu katanya membutuhkan fasilitas bangunan perkantoran karena masih ada kantor pemerintah yang menempati bangunan kurang layak, dan sementara itu aset Pemkab Donggala yang seharusnya bisa dimanfaatkan hanya dibiarkan terbengkalai.
"Ada juga aset Pemkab Donggala yang harusnya diserahkan ke Pemkot Palu tapi malah diberikan ke Pemprov Sulteng," sebut Rusdi tanpa menyebut aset yang mana dimaksudkan.
Walikota Rusdi Masturan mnegatajan, pengacara Pemkot itu sedang melakukan inventarisasi aset yang tidak masuk dalam item penyerahan dari Kabupaten Donggala ke Pemkot Palu. Menurutnya, surat penyerahan aset yang oleh Pemkab Donggala ke Pemkot Palu, tidak semua tanah dan bangunan swapraja yang menggunakan tanah leluhur warga Kota Palu dikembalikan ke Pemkot.
"Sebenarnya surat penyerahan aset yang diserahkan Pemkab Donggala tidak mencantumkan semua daftar aset bangunan-bangunan swapraja yang berdiri di atas tanah raja-raja Palu untuk dikembalikan ke Pemkot. Saat ini pengacara Pemkot tengah merampungkan semua daftar inventarisasi aset yang belum diserahkan ke Pemkot Palu," jelasnya.
Sayang sekali, Rusdi tidak merinci satu persatu aset swapraja yang dimaksudnya, kecuali beberapa saja di antaranya yang terletak di Jalan Hasanuddin. JIka inventarisasi tersebut selesai maka pihaknya akan mengonsultasikan dengan Kementrian Dalam Negeri soal langkah yang akan ditempuh selanjutnya.
"Tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan melalui penyerahan aset kembali oleh Pemkab Donggala ke Pemkot Kota. Dan bisa jadi pula harus dituntaskan dalam ranah hukum yang berlaku," ungkapnya.
Meski demikian, Rusdi juga berharap Pemprov Sulteng dapat memediasi "perseteruan" antara Pemkot Palu dengan Pemkab Donggala terkait penyerahan aset tersebut. Pemkot Palu katanya membutuhkan fasilitas bangunan perkantoran karena masih ada kantor pemerintah yang menempati bangunan kurang layak, dan sementara itu aset Pemkab Donggala yang seharusnya bisa dimanfaatkan hanya dibiarkan terbengkalai.
"Ada juga aset Pemkab Donggala yang harusnya diserahkan ke Pemkot Palu tapi malah diberikan ke Pemprov Sulteng," sebut Rusdi tanpa menyebut aset yang mana dimaksudkan.
Syarat SIM C Harus Tes Lulus Psikologi
PALU - Kalau selama ini tes psikologi untuk hanya diberlakukan untuk pengambilan SIM A dan B1 dan B Umum, maka saat ini SIM C juga harus mengikuti tes tersebut.
Itu sudah menjadi amanah peraturan seperti yang tertuang pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tentang Persyaratan Pemohon SIM, kata Kasat Lantas Polres Palu, AKP Prayoga, belum lama ini.
“Seharusnya ini sudah diberlakukan, tapi baru beberapa waktu terakhir ini diberlakukan. Kalau merujuk aturannya maka SIM C juga harus tes psikologi,” tegasnya.
Untuk tes psikologi itu sebutnya, pihaknya sudah menyiapkan psikiater khusus. Setiap pemohon, selain dinyatakan lulus tes tertulis, lisan, tes praktik, surat keterangan sehat dari dokter, maka satu tambahan lagi yakni dinyatakan lulus tes psikologi, baru bisa mendapatkan SIM.
Kenapa baru sekarang diberlakukan? Prayogo mengatakan, belakangan ini banyak kejaidan terutama lakalantas yang disebabkan karena indikasi gangguan jiwa. Karena itu, lewat penerbitan SIM itu akan didetekasi secara dini siapa saja yang bisa mengantongi SIM.
Kejuaraan Terbuka Paralayang Dimulakan
SIGI - Kejuaraan paralayang bertaraf internasional bertajuk Matantimali Indonesian Open Paragliding Competition 2013 resmi dimulakan di pengunungan Matantimali, Desa Wayu, Marawola Barat, Sigi, Sulawesi Tengah, Sabtu (1/6).
Sedikitnya 35 atlit ikut ambil bagian pada kejuaraan tersebut, beberapa diantaranya adalah atlit nasional seperti duta dari Korea Selatan dan Singapura. Kali ini, cabang yang dipelombakan adalah Race to Goal.
Salah seorang Panitia, Hilmi kepada beritapalu.com mengatakan, kejuaraan terbuka tersebut sekaligus sebagai pra kejuaraan tingkat internasional yang akan digelar setelah kejuaraan tersebut. "Kita belum bisa memastikan waktunya karena itu keputusan dari pusat, namun ini menjadi ajang pra pada tingkat kejuaraan internasional berikutnya," sebutnya.
Ia menyebutkan, selain peserta dari kedua negara tersebut, sejumlah pesertalainnya berasal dari kota-kota di Indonesia yang intens dan dikenal dengan kemampuan olahraga paralayangnya.
Kejuaraan tersebut akan berlansgung selama sepekan dan akan berakhir pada 6 Juni mendatang.
Sedikitnya 35 atlit ikut ambil bagian pada kejuaraan tersebut, beberapa diantaranya adalah atlit nasional seperti duta dari Korea Selatan dan Singapura. Kali ini, cabang yang dipelombakan adalah Race to Goal.
Salah seorang Panitia, Hilmi kepada beritapalu.com mengatakan, kejuaraan terbuka tersebut sekaligus sebagai pra kejuaraan tingkat internasional yang akan digelar setelah kejuaraan tersebut. "Kita belum bisa memastikan waktunya karena itu keputusan dari pusat, namun ini menjadi ajang pra pada tingkat kejuaraan internasional berikutnya," sebutnya.
Ia menyebutkan, selain peserta dari kedua negara tersebut, sejumlah pesertalainnya berasal dari kota-kota di Indonesia yang intens dan dikenal dengan kemampuan olahraga paralayangnya.
Kejuaraan tersebut akan berlansgung selama sepekan dan akan berakhir pada 6 Juni mendatang.
Besok Peserta Calon KPU Kota Palu Lulus Berkas Diumumkan
PALU-Tim Seleksi Calon Komisi Pemilihan Umum Kota Palu besok akan mengumumkan nama-nama peserta yang lulus pemeriksaan administrasi berkas.
Peserta yang mengikuti seleksi calon KPU Kota Palu dapat memperoleh informasi tersebut melalui media cetak, televisi dan radio atau melihat langsung di sekretariat Tim Seleksi Calon KPU Kota Palu di Hotel Pondok Indah Jalan Thamrin Nomor 7.
Peserta yang mengikuti seleksi calon KPU Kota Palu dapat memperoleh informasi tersebut melalui media cetak, televisi dan radio atau melihat langsung di sekretariat Tim Seleksi Calon KPU Kota Palu di Hotel Pondok Indah Jalan Thamrin Nomor 7.
Senin, 06 Mei 2013
Minat Warga di Palu terhadap Gadget dan Laptop Tinggi
PALU—Perkembangan teknologi di dunia gadget dan laptop yang menghadirkan berbagai fitur dan model menarik minat warga Kota Palu terhadap kedua jenis barang tersebut meningkat utamanya dikalangan pelajar dan mahasiswa.
Teknisi salah satu counter laptop di Mall Tatura Palu, Umar mengatakan pelajar dan mahasiswa sangat tertarik memiliki laptop dengan harga terjangkau dan mudah dibawa-bawa kemana-mana dan pilihannya jatuh pada laptop yang memiliki ukuran layar 11 atau 10 inchi dengan harga berkisar Rp.2,8 hingga Rp3 jutaan.
“Mereka lebih memilih laptot dengan ukuran tak hanya karena harganya dan ukurannya tapi karena kebutuhannya untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah atau kuliahan dan kebanyakan memilih laptop merek accer,”Ungkap Umar,Minggu(5/5/2013).
Menurut Umar, pilihan terhadap laptop produk Accer karena ukuran yang layar dan spesifikasi yang cukup untuk kebutuhan bagi mereka yang memiliki aktivitas yang cukup tinggi rutinitasnya sedangkan produk yang lain belum tentu memiliki ukuran layar seperti pada produk Accer biasanya jika dicari tidak ada ukuran yang demikian biasanya ukuran layar yang ada 14 Inchi yang tentunya ukurannya besar.
Buya Hamka salah satu pengunjung counter juga menegaskan bahwa memang produk accer memang banyak laris di Kota Palu sekalipun terdapat berbagai produk lainnya yang juga bisa jadi pilihan namun Accer masih lebih dominan.
Sementara itu menyangkut handphone dan gadget H Asnawi pemilik Plaza Handphone yang menjual berbagai produk handphone dan gadget terlengkap mengatakan minat warga Kota Palu terhadap alat komunikasi berupa handphone memang cukup luar biasa termasuk gadget.
“Dulu kita mungkin masih melihat mereka menggunakan satu buah handphone digenggamannya tapi sekarang bisa lebih dari satu terus ditambah lagi dengan gadget. Jadi bukan lagi barang yang mewah tapi sudah menjadi kebutuhan bahkan juga menjadi bagian dari gaya hidup seseorang,”ungkap Asnawi.
Asnawi mengatakan pihaknya bersama Grapari Telkomsel Palu mengadakan pameran dan berbagai merek handphone dan gadget dan bagi konsumen pihaknya pun memberikan kejutan-kejutan baik dalam bentuk merchandise maupun undian yang akan di undi pada akhir acara pameran nantinya untuk memperebutkan hadiah menarik tentunya.
Robert J Nandjong Staf Sales Post New Bussines Grapari Telkomsel Palu mengatakan kerjasama yang dibangun adalah untuk memperkenalkan produk Blackberry Z 10 yang pada kesempatan Grand Opening Plaza Hotel harganya hanya Rp6 jutaan lebih plus dengan kartu flash perdana.“Blackberry Z10 sudah tidak repot-repot lagi mengisi bis karena dikartu perdana flash sudah semuanya terakomodir mengingat Blackberry Z10 mendukung dalam hal akses data sekaligus bis untuk saling BBM,”kata Robert
Teknisi salah satu counter laptop di Mall Tatura Palu, Umar mengatakan pelajar dan mahasiswa sangat tertarik memiliki laptop dengan harga terjangkau dan mudah dibawa-bawa kemana-mana dan pilihannya jatuh pada laptop yang memiliki ukuran layar 11 atau 10 inchi dengan harga berkisar Rp.2,8 hingga Rp3 jutaan.
“Mereka lebih memilih laptot dengan ukuran tak hanya karena harganya dan ukurannya tapi karena kebutuhannya untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah atau kuliahan dan kebanyakan memilih laptop merek accer,”Ungkap Umar,Minggu(5/5/2013).
Menurut Umar, pilihan terhadap laptop produk Accer karena ukuran yang layar dan spesifikasi yang cukup untuk kebutuhan bagi mereka yang memiliki aktivitas yang cukup tinggi rutinitasnya sedangkan produk yang lain belum tentu memiliki ukuran layar seperti pada produk Accer biasanya jika dicari tidak ada ukuran yang demikian biasanya ukuran layar yang ada 14 Inchi yang tentunya ukurannya besar.
Buya Hamka salah satu pengunjung counter juga menegaskan bahwa memang produk accer memang banyak laris di Kota Palu sekalipun terdapat berbagai produk lainnya yang juga bisa jadi pilihan namun Accer masih lebih dominan.
Sementara itu menyangkut handphone dan gadget H Asnawi pemilik Plaza Handphone yang menjual berbagai produk handphone dan gadget terlengkap mengatakan minat warga Kota Palu terhadap alat komunikasi berupa handphone memang cukup luar biasa termasuk gadget.
“Dulu kita mungkin masih melihat mereka menggunakan satu buah handphone digenggamannya tapi sekarang bisa lebih dari satu terus ditambah lagi dengan gadget. Jadi bukan lagi barang yang mewah tapi sudah menjadi kebutuhan bahkan juga menjadi bagian dari gaya hidup seseorang,”ungkap Asnawi.
Asnawi mengatakan pihaknya bersama Grapari Telkomsel Palu mengadakan pameran dan berbagai merek handphone dan gadget dan bagi konsumen pihaknya pun memberikan kejutan-kejutan baik dalam bentuk merchandise maupun undian yang akan di undi pada akhir acara pameran nantinya untuk memperebutkan hadiah menarik tentunya.
Robert J Nandjong Staf Sales Post New Bussines Grapari Telkomsel Palu mengatakan kerjasama yang dibangun adalah untuk memperkenalkan produk Blackberry Z 10 yang pada kesempatan Grand Opening Plaza Hotel harganya hanya Rp6 jutaan lebih plus dengan kartu flash perdana.“Blackberry Z10 sudah tidak repot-repot lagi mengisi bis karena dikartu perdana flash sudah semuanya terakomodir mengingat Blackberry Z10 mendukung dalam hal akses data sekaligus bis untuk saling BBM,”kata Robert
Sepenggal Kisah Pedagang Mobil Warung Bubur Ayam
PALU-“Jual bubur ayam di Palu itu seperti jual es di musim penghujan, saya lihat orang Palu biasa makan nasi kuning,”Demikian ungkapan keraguan Tasman di sela-sela melayani pembeli yang mulai ramai sejak pagi hingga siang hari.
Bapak empat orang anak ini sebelumnya membuka usaha makanan dan minuman di Pantai Taman Ria yang berada di tepian Teluk Palu sejak 2000. Namun lambat laun usaha itu mulai tidak menjanjikan lagi dan ia pun membuka warung makan, sayangnya usaha itu tidak berjalan mulus karena lokasi ia berusaha milik orang lain.
“Usaha baru dirintis sudah gagal karena lokasi yang saya beli ternyata milik orang lain yang dijual kepada saya, kejadian seperti ini membuat saya stress untungnya istri saya tetap memberi dorongan dan meminta saya pergi ke Makassar,”Ungkapnya.
Selama berjalan-jalan di Makassar ia pun melihat pedagang bubur ayam yang banyak dia temui namun lagi-lagi keraguan itu muncul dalam benaknya. Bukannya tanpa alas an Tasman mengatakan kebiasaan orang Palu itu makan nasi kuning bukan bubur ayam.
Lagi-lagi istrinya memberikan dukungan untuk berusaha,”Kita jualan bubur ayam saja pak karena dimana-mana bubur ayam pada kondisi apapun bisa laku,”Ungkapnya mengutip pernyataan istrinya.
Tasman kemudian berbalik bertanya kepada Shanti(28) memangnya bisa membuat bubur ayam. Si istri pun menjawabnya bisa dan keraguan itu berbuah keyakinan,”Bismillah saya akan berusaha jualan bubur ayam,”tegasnya menyakinkan dirinya.
Keraguan Tasman pun berbuah keuntungan dari setiap mangkuk bubur ayam yang saban hari di jajakannya mulai dari modal awal Rp50 juta ia pun kini bisa mengembangkan usahanya bahkan bisa mempekerjakan 12 orang karyawan termasuk mendapat suntikan modal dari Bank Mandiri senilai Rp200 juta.
Tasman pun menyebutkan untuk gaji karyawannya setiap bulan ia mengeluarkan masing-masing karyawan berkisar Rp600 ribu hingga Rp750 ribu dan untuk membayar angsuran di bank setiap bulannya Rp5 juta. Sementara untuk pendapatan sehari-hari dari penjualan bubur ayam bisa bervariasi antara dibawah Rp1 juta bahkan kadang bisa lebih dari itu.
“Orang kebanyakan bilang kalau bisnis makanan banyak untungnya, kalau saya hanya bilang Alhamdulillah,”Ungkapnya bersyukur.
Bapak empat orang anak ini sebelumnya membuka usaha makanan dan minuman di Pantai Taman Ria yang berada di tepian Teluk Palu sejak 2000. Namun lambat laun usaha itu mulai tidak menjanjikan lagi dan ia pun membuka warung makan, sayangnya usaha itu tidak berjalan mulus karena lokasi ia berusaha milik orang lain.
“Usaha baru dirintis sudah gagal karena lokasi yang saya beli ternyata milik orang lain yang dijual kepada saya, kejadian seperti ini membuat saya stress untungnya istri saya tetap memberi dorongan dan meminta saya pergi ke Makassar,”Ungkapnya.
Selama berjalan-jalan di Makassar ia pun melihat pedagang bubur ayam yang banyak dia temui namun lagi-lagi keraguan itu muncul dalam benaknya. Bukannya tanpa alas an Tasman mengatakan kebiasaan orang Palu itu makan nasi kuning bukan bubur ayam.
Lagi-lagi istrinya memberikan dukungan untuk berusaha,”Kita jualan bubur ayam saja pak karena dimana-mana bubur ayam pada kondisi apapun bisa laku,”Ungkapnya mengutip pernyataan istrinya.
Tasman kemudian berbalik bertanya kepada Shanti(28) memangnya bisa membuat bubur ayam. Si istri pun menjawabnya bisa dan keraguan itu berbuah keyakinan,”Bismillah saya akan berusaha jualan bubur ayam,”tegasnya menyakinkan dirinya.
Keraguan Tasman pun berbuah keuntungan dari setiap mangkuk bubur ayam yang saban hari di jajakannya mulai dari modal awal Rp50 juta ia pun kini bisa mengembangkan usahanya bahkan bisa mempekerjakan 12 orang karyawan termasuk mendapat suntikan modal dari Bank Mandiri senilai Rp200 juta.
Tasman pun menyebutkan untuk gaji karyawannya setiap bulan ia mengeluarkan masing-masing karyawan berkisar Rp600 ribu hingga Rp750 ribu dan untuk membayar angsuran di bank setiap bulannya Rp5 juta. Sementara untuk pendapatan sehari-hari dari penjualan bubur ayam bisa bervariasi antara dibawah Rp1 juta bahkan kadang bisa lebih dari itu.
“Orang kebanyakan bilang kalau bisnis makanan banyak untungnya, kalau saya hanya bilang Alhamdulillah,”Ungkapnya bersyukur.
54 Persen Kebutuhan BBM Sulteng Berupa Premium
PALU – Kebutuhan BBM Sulteng didominasi oleh premium, yakni mencapai 54 persen, atau sebesar 314.426.591 liter dari 578.241.443 liter seluruh jenis BBM. Sisanya sebesar 140.908.406 liter berupa solar (24 persen) dan minyak tanah sebesar 122.906.436 liter (21 persen).
Hal itu diungkapkan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Sulteng, Dr. Bunga Elim Somba saat diskusi bertajuk Mengurai Dampak dan Kesiapan Pemprov Sulteng Menghadapi Kenaikan BBM di Pressroom Pemprov Sulteng, Senin (6/5).
Kata Elim, angka itu merupakan proyeksi setelah dikaji dari kebutuhan BBM tahun 2012 lalu. “Tahun lalu belum sebanyak itu, tapi karena perhitungan kenaikan pertumbuhan ekonomi Sulteng yang rata-rata di atas 7 persen, maka kita dapat angka-angka kebutuhan seperti itu,” jelasnya.
Ia mengatakan, premium menempati urutan pertama dari seluruh jenis BBM yang dibutuhkan karena saat ini hampir semua aspek pergerakan warga ditunjang oleh premium. “Ke pasar saja butuh premium,” ujarnya berkelakar.
Berbeda dengan solar dan minyak tanah, kebutuhannya relatif tidak seperti premium karena penggunaannya juga tidak menyentuh semua tingkatan dana ktivitas masyarakat. Solar paling tidak bagi industri dan nelayan. “Seberapa banyak industri yang kita miliki,” sebutnya.
Demikian halnya dengan minyak tanah. Kecenderungan warga untuk beralih ke bahan bakar gas sudah mulai terlihat. Ini yang menyebabkan kenapa minyak tanah relatif tidak terlalu banyak dibutuhkan, meski pada faktanya setiap ada distribusi minyak tanah selalu saja terjadi antrian.
Hal itu diungkapkan Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Sulteng, Dr. Bunga Elim Somba saat diskusi bertajuk Mengurai Dampak dan Kesiapan Pemprov Sulteng Menghadapi Kenaikan BBM di Pressroom Pemprov Sulteng, Senin (6/5).
Kata Elim, angka itu merupakan proyeksi setelah dikaji dari kebutuhan BBM tahun 2012 lalu. “Tahun lalu belum sebanyak itu, tapi karena perhitungan kenaikan pertumbuhan ekonomi Sulteng yang rata-rata di atas 7 persen, maka kita dapat angka-angka kebutuhan seperti itu,” jelasnya.
Ia mengatakan, premium menempati urutan pertama dari seluruh jenis BBM yang dibutuhkan karena saat ini hampir semua aspek pergerakan warga ditunjang oleh premium. “Ke pasar saja butuh premium,” ujarnya berkelakar.
Berbeda dengan solar dan minyak tanah, kebutuhannya relatif tidak seperti premium karena penggunaannya juga tidak menyentuh semua tingkatan dana ktivitas masyarakat. Solar paling tidak bagi industri dan nelayan. “Seberapa banyak industri yang kita miliki,” sebutnya.
Demikian halnya dengan minyak tanah. Kecenderungan warga untuk beralih ke bahan bakar gas sudah mulai terlihat. Ini yang menyebabkan kenapa minyak tanah relatif tidak terlalu banyak dibutuhkan, meski pada faktanya setiap ada distribusi minyak tanah selalu saja terjadi antrian.
Kamis, 24 Januari 2013
SKEMA HUTAN DESA DI SULAWESI TENGAH: PEMBERIAN SETENGAH HATI Azmi Sirajuddin
Instansi pemerintah di sektor kehutanan sering kali mengumbar kata terkait proyek Hutan Desa maupun Hutan Kemasyarakatan di Sulawesi Tengah. Misalnya, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Palu – Poso, menargetkan bahwa alokasi areal kerja hutan desa maupun hutan kemasyarakatan untuk tahun 2012, adalah 8.239 hektar. Sejalan dengan itu, Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah juga berulang kali menyebutkan adanya alokasi lahan untuk pengembangan hutan desa maupun hutan kemasyarakatan.
Namun, janji dan pernyataan tersebut kerap kali tidak sejalan dengan fakta sosial yang ada. Beberapa kali kelompok masyarakat dan organisasi masyarakat sipil di Sulawesi Tengah mengajukan permohonan hutan desa maupun hutan kemasyarakatan. Tapi, apa lacur, sejauh ini jauh panggang daripada api. Merujuk data dan fakta yang ada, hingga saat ini, baru ada satu proyek hutan desa yang telah diverifkasi oleh Menteri Kehutanan.
Yaitu, di areal kerja hutan desa di Desa Namo, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi (beritapalu.com, 2011). Dengan luas 490 hektar, yang telah ditetapkan pada tahun 2011 oleh Menteri Kehutanan. Adapun hutan kemasyarakatan, baru ada dua lokasi, yaitu 500 hektar di Desa Nambo Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai, dan di Kecamatan Pipikoro Kabupaten Sigi seluas 2.184 hektar.
Perubahan Permenhut No.49 Tahun 2008 tentang Hutan Desa ke Permenhut No.14 Tahun 2010, yang selanjutnya dirubah lagi ke Permenhut No.53 Tahun 2011, menunjukkan kalau platform kebijakan juga berubah-ubah. Bahkan, cenderung tidak konsisten antara Permenhut yang satu dengan Permenhut lainnya tentang Hutan Desa. Sekaligus, mencerminkan skenario kebijakan yang berubah-ubah dan disesuikan dengan kepentingan kelompok dan pesan-pesan sponsor kelompok tertentu yang memliki kuasa yang lebih atas hutan dan lahan di Indonesia.
Tangga Prosedural Berliku
Berdasarkan pengalaman Yayasan Merah Putih (YMP) bersama masyarakat di Kabupaten Banggai, mendorong skema hutan desa maupun hutan kemasyarakatan bukanlah perkara yang mudah. Sejak tahun 2010, YMP bersama masyarakat di Desa Uwedaka Kecamatan Lobu, serta bersama masyarakat di Desa Toiba Kecamatan Bualemo, mendorong skema hutan desa.
Dimulai dari proses survei, riset dan pemetaan hingga lokakarya desa tentang hasil-hasil riset dan pemetaan potensi hutan, dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat setempat. Bahkan, proses penyusunan proposal areal kerja hutan desa juga disampaikan bersama dengan masyarakat ke pemerintah kabupaten.
Namun, hingga setelah pergantian Bupati, saat ini, belum ada respon dan tanggapan dari Bupati Banggai. Beberapa kali perwakilan masyarakat menemui dan mendesak Dinas Kehutanan Banggai untuk menanyakan usulan areal kerja hutan desa di Desa Toiba. Namun, juga belum ada jawaban yang meyakinkan. Kecenderungan yang ada, justru dokumen-dokumen proposal tersebut hanya diarsipakn belakan tanpa pernah digubris.
Harapan masyarakat dan pemerintah Desa Toiba agar usulan mereka dijawab Bupati seakan sirna. Karena, hingga kini, Bupati Banggai sama sekali tidak pernah mengagendakan pembahasan usulan hutan desa tersebut dengan pihak dinas kehutanan maupun DPRD. Kesan yang muncul di tengah masyarakat Toiba saat ini, pemerintah sengaja membiarkan usulan itu mengendap. Sebab, lebih memetingkan pengembangan perkebunan sawit milil PT Wira Mas Permai seluas 17.500 hektar di Kecamatan Bualemo.
Di mana, areal kerja hutan desa yang diusulkan kemungkinan juga akan dianeksasi oleh perusahaan Wira Mas Permai. Padahal, masyarakat setempat berharap agar Bupati dapat merekomendasikan usulan itu ke Gubernur. Mungkin, dengan kehadiran skema hutan desa di kampung itu, akan dapat menjawab tantangan perbaikan taraf hidup masyarakat. Dibandingkan dengan menjadi buruh harian di perkebunan sawit. Atau menyerahkan sebahagian lahan garapan mereka menjadi lahan plasma perusahaan. Dengan resiko jerat hutang dan rente yang berkepanjangan.
Di Kabupaten Toli-Toli, situasi yang berbeda tampaknya. Tapi dengan semangat yang hampir serupa, yaitu proyek semata. Kelompok Kerja Pemantauan REDD Sulawesi Tengah menemukan kejanggalan. Yang mana, Kepala Desa Malulu Kecamatan Dondo, dipaksa oleh Dinas Kehutanan Toli-Toli menandatangani proposal areal kerja hutan desa. Namun, Kepala Desa menolak menandatanganinya.
Penolakan Kades sangat beralasan. Sebab, tanpa sepengetahuan dirinya serta masyarakat setempat, tiba-tiba usulan hutan desa justru sudah dibuat dari atas. Padahal, mereka sebagai masyarakat Desa Malulu belum pernah membicarakan rencana itu. Bahkan. yang lebih mengherankan, kelompok kerja untuk pengelola hutan desa sudah terbentuk, lengkap dengan komposisi pengurus dan anggotanya. Ketika diteliti oleh Kades, sebahagian dari nama-nama dalam kelompok adalah fiktif belaka. Tidak dikenal di Desa Malulu.
Sama sekali tidak ada prinsip partisipasi, akuntabilitas dan keterbukaan dari Dinas Kehutanan setempat. Gema untuk mendorong prinsip padiatapa atau FPIC dalam setiap kebijakan kehutanan di Sulawesi Tengah, kini tercemari. Kenapa tiba-tiba Dinas Kehutanan Toli-Toli menempuh jalan pintas semacam itu? Jangan-jangan ini untuk mengejar proyek semata, tanpa menghormati hak masyarakat setempat. Tanpa ada pelibatan dan peran serta masyarakat dalam proses survei, riset dan pemetaan.
Jangan-jangan, konsep padiatapa hanya jargon belaka. Belum menyentuh aspek fundamental dari apa yang kita maksudkan dengan padiatapa. Pemerintah senang sekali membuat perencanaan dari atas, dan melupakan proses dari bawah. Jika ini benar-benar disengaja, maka kasus penolakan masyarakat terhadap skema-skema kehutanan di Desa Talaga Kabupaten Donggala, akan terlulang di Toli-Toli. Selain karena skema itu dirancang tanpa ada informasi yang baik diteruskan ke masyarakat, juga proses persetujuannya memang dipaksakan.
Jika demikian, skema hutan desa yang dipandang baik untuk masyarakat, dan seringkali dikampanyekan oleh pemerintah, akan menjadi tidak baik. Sebab, selalu didorong dengan motivasi proyek dan pencapaian indikator program pada instansi kehutanan vertikal maupun SKPD kehutanan di level provinsi dan kabupaten/kota.
Mungkin, pengalaman organisasi masyarakat sipil WARSI di Jambi, cukup mencengangkan. Menurut mereka, dari penglaman mereka selama ini di Jambi, untuk memperoleh SK Penetapan Hutan Desa maupun Hutan Kemasyarakatan dari Menteri Kehutanan, biasanya harus melewati berbagai pintu dan tangga birokrasi dari level kabupaten hingga pusat. “Mungkin kita harus melewati 40 pintu dan tangga birokrasi sebelum SK Menteri diperoleh”, ujar Dicky dari WARSI, di suatu kesempatan lokakarya di Palu belum lama ini.
Scooter sewaan disukai anak-anak
Palu-Sejumlah pemilik scooter yang kerap hadir di anjungan Pantai Talise meraup untung dari jasa menyewakan scooter kepada sejumlah anak-anak yang datang bermain di tempat tersebut.
Salah seorang pemilik penyewaan scooter mengatakan setiap hari minggu dan malam minggu paling banyak anak-anak yang menyewa scooter mereka.Anak-anak juga gemar dan terhibur dengan adanya sooter sewaan terlebih harga sewa juga murah.
“Kami menyewakan permenit bahkan setengah jam dengan harga bervariasi mulai Rp5000 per-15 menit dan Rp10.000 per-30 menit,”ungkapnya
Pedagang Bubur Ayam Laris Manis di Hari Minggu
Palu-Dulunya orang pada pagi hari gemar sarapan pagi dengan nasi kuning, namun seiring waktu terus berjalan, pilihan untuk sarapan pagi pun mulai berkembang sekalipun sebenarnya tidak asing lagi. Bubur ayam kini jadi pilihan favorit warga Kota Palu, ini dibuktikan semakin maraknya pedagang bubur ayam yang tersebar dibeberapa tempat yang ramai dikunjungi warga kota Palu baik disaat liburan maupun dihari-hari kerja.
Di Lapangan Vatulemo, Anjungan Pantai Talise dan beberapa tempat yang strategis lainnya, pedagang bubur hadir saban pagi dan banyak pelanggannya untuk menikmati bubur ayam sebelum pergi kerja atau menikmati pagi hari di saat libur sambil makan bubur ayam.
Pedagang bubur ayam tak hanya pakai gerobak, pedagang pun kini menjual bubur ayam dengan mobil sehingga mudah berkeliling ke lokasi-lokasi yang banyak dikunjungi orang ditambah lagi harganya sangat terjangkau. Ingin menikmati sarapan pagi dengan bubur ayam, silahkan mengunjungi tempat-tempat tadi.
Langganan:
Postingan (Atom)