Kriminolog : Geng Motor Menjadi Tanggungjawab Semua Pihak Senin, 13 Mei 2013 13:2

Pakar Kriminologi Universitas Hasanuddin, Prof Dr Aswanto, menyatakan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh geng motor di Makassar bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian tetapi semua kalangan masyarakat.

"Ini bukan saja menjadi tanggung jawab kepolisian karena kecenderungan seorang remaja ingin meluapkan jati dirinya dan ingin diakui keberadaannya di masyarakat," ujarnya saat diundang Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Wisnu Sanjaja membahas kekerasan geng motor di Makassar, Senin.

Ia mengatakan, kekerasan yang dilakukan oleh kumpulan remaja ini dikategorikan sebagai penyimpangan karena usia mereka yang belum masuk kategori dewasa.

Sementara jika aksi-aksi kekerasan yang dilakukan itu sudah masuk kategori dewasa, maka diklasifikasikan sebagai pelanggaran hukum atau tindak pidana sehingga model peradilannya juga berbeda antara yang dewasa dengan remaja.

"Ini yang harus dikaji dan harus dikategorikan jenis penyimpangannya, apakah itu dilakukan secara berulang atau tidak. Pembuktian itu akan diketahui saat penyidikan," katanya.

Aswanto mengaku jika aksi kekerasan yang dilakukan kelompok remaja yang masih duduk di bangku sekolah baik SMP maupun SMA ini banyak meniru tayangan kekerasan lewat televisi.

Media televisi menjadi salah satu alat yang paling cepat untuk mempelajari beragam isi acara tersebut, baik tayangan yang sifatnya positif maupun yang negatif.

Jika meniru isi tayangan negatif, ujar dia, yang paling berbahaya jika itu menjadi kebablasan dan tidak segan-segan menjadi lebih beringas.

"Mereka merasa diakui jika melakukan aksi-aksi kekerasanya, apalagi jika dilakukan secara berkelompok maka moral dari individu itu akan berlipat ganda dan cenderung melakukan tindakan-tindakan yang sudah melampaui batas," ucapnya.

Dirinya mengkhawatirkan, jika aksi-aksi yang dilakukan oleh kumpulan remaja ini tidak segera mendapatkan pembinaan, maka akan menjadi suatu kelompok ekslusif dan dapat menimbulkan keresahan yang lebih besar lagi.

Maka dari itu, dirinya mendesak kepada semua pihak, baik pemerintah, tokoh masyarakat, aparat kepolisian maupun keluarga agar bisa bersama-sama memberikan perhatian lebih kepada anak-anak remaja agar tidak melakukan penyimpangan.

Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Wisnu Sanjaja mengaku, sudah melakukan penangkapan terhadap beberapa terduga pelaku kekerasan maupun pengrusakan, serta yang melakukan pelemparan bom molotov di sejumlah anjungan tunai mandiri (ATM) dan rumah ibadah.

Salah satu anggota geng motor yang diringkus yakni pimpinan geng motor Mappakoe berinisial A yang masih berusia 17 tahun.

"Kami masih melakukan penyelidikan dan pengembangan apakah anak yang tertangkap tangan di Kendari sebelum melarikan diri ke Jakarta itu terkait dengan penikaman wartawan atau tidak karena beberapa tindak kekerasan serta pelemparan bom molotov itu sudah diakuinya," katanya.

SBSI Dan LSM Dukung Pengusutan Penggelapan Di BPN Bitung

Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) mendukung langkah Polres Bitung mengusut dugaan penggelapan dan penipuan yang dilakukan oknum pejabat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bitung.
Hal ini ditegaskan Ketua DPC Federasi SBSI Kota Bitung, Rocky Oroh, Selasa (28/5).”Jika perlu, pekan depan kami akan menggelar aksi di kantor BPN Bitung dan Polres untuk mendukung diungkapnya dugaan penggelapan dan penipuan oleh oknum-oknum pegawai terhadap warga masyarakat terkait pengurusan sertifikat tanah. Apalagi yang menjadi korban adalah warga miskin yang seharus dilayani dan dibantu,” tandas Oroh sembari menambahkan bahwa selama ini pihaknya banyak menerima pengeluhan dari warga miskin.

Hal senada dikatakan juga oleh Edy Sondakh Ketua Forum Petani Kota Bitung dan aktivis LSM Pasela Bitung Samsi Hima. Keduanya mengungkapkan begitu banyak warga petani danwarga miskin sering dipersulit dalam pengurusan surat-surat tanah meski telah mengeluakan uang bagi oknum-oknum pegawai yang menanganinya agar mempercepat keluarnya sertifikat atau surat tanah. “Terlalu banyak masyarakat petani yang merasa tersiksa daakam pengurusan sertifikat tanah, karena itu kami mendukung langkah Polres melakukan pengusutan kasus tersebut,” tandas Sondakh.”Kalau undang-undang bisa segera dirubah, maka kami setuju sekali jika BPN Bitung dibubarkan daripada hanya menyusahkan warga,” sambung Hima.
Samsi dan Sondakh pun meminta agar Polres Bitung tidak segan-segan mengungkap tuntas para pelaku penggelapan dan penipuan dalam pengurusan sertifikat tanah. “Kami mensilaylir bukan hanya seorang pejabat saja yang terlibat,karena itu kasus ini harus diungkap tuntas,” tandasnya.

Seperti diketahui, Polres Bitung belum lama ini telah menetapkan tersangka seorang pejabat di BPN Bitung berinisial JR yang diduga melakukan penggelapan dan penipuan. Bahkan menurut Kapolres Bitung AKBP Harvin Raslin melalui Kasat Reskrim AKP Keri Utiarachman, pihaknya juga mensinyalir kasus ini tidak hanya dilakukan oleh satu orang tapi lebih, karena itu Polres pada pekan ini akan mengupayakan ada seorang lagi yang akan ditetapkan sebagai tersangka.”Pengembangan kasus ini terus dilakukan untuk mengungkap keterlibatan pihak lain,” kata Utiarachman.

Rogi: Tertibkan Parkir Liar

Manado – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Diana Rogimempertanyakan komitmen Dinas Perhubungan (Dishub) Manado dalam menertibkan parkir, khususnya di jalan Ahmad Yani.

“Parkir liar yang terjadi di jalan Ahmad Yani merupakan salah satu penyebab kemacetan arus lalu lintas. Kondisi itu harus segera ditertibkan dan pengendara yang membandal harus ditindak tegas, sebab lokasi parkir yang mereka gunakan itu merupakan fasilitas umum,” ujarnya.

Longsor di Desa Lelema Belum Diperbaiki, Jalan Trans Sulawesi Terancam Putus

Janji pemerintah segera memperbaiki ruas jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Desa Lelema Kecamatan Tumpaan, yang longsor pada bulan Januari 2013 lalu hingga kini belum juga diperbaiki.

Padahal longsoran yang sudah mancapai setenga badan jalan, terkesan hanya dibiarkan begitu saja. Pasalnya, hingga kini belum ada tanda-tanda akan diperbaiki. Kalau belum diperbaiki dengan segera dikhawatirkan bisa menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas, apalagi dengan minimnya sarana peringatan di lokasi.

Selain itu, jalan yang menjadi urat nadi perekonomian Minsel dan Sulut pada umumnya ini, dapat saja putus dan tidak dapat dilalui kendaraan. Kalau ini yang terjadi diperkirakan akan ada ratusan juta bahkan miliaran rupiah harus ditanggung oleh warga.

” Inikan aneh, kalau jalan seperti trans Sulawesi ini saja tidak mendapatkan perhatian serius oleh pemerintah. Bagaimana dengan jalan lain yang mengalami kerusakan, mungkin harus menunggu tahunan baru diperbaiki. Selain itu, kerugian yang diakibatkannya juga tidak kecil, baik secara materi maupun waktu,” ujar Tonny Lumenta SH.

Dia juga menuding Pemprov Sulut tidak responsif dan terkesan melakukan pembiaran.

” Kalau sampai terputus bahkan memakan korban jiwa, siapa yang bertanggung jawab, Pemerintah pusat selaku pemilik jalan terkesan pilih kasih. Kalau di daerah lain pasti sudah diperbaiki, tapi mungkin karena di Sulut makanya ditunda-tunda. Untuk itu, kami mintakan pemerintah baik di daerah maupun pusat segera melakukan perbaikan,” tandasnya.

Pohon Tarambesi Akan Diganti Dengan Pohon Mahoni

Protes warga terkait penebangan pohon di pinggir jalan oleh Pemkab Minahasa, ditanggapi oleh Bupati Jantje W Sajouw (JWS).

Menurutnya, pemotongan pohon tarambesi, menjadi program Pemkab terkait penataan Kota Tondano.

Dikatakan JWS, pohon ini sangat tidak cocok di tanam di pinggir jalan, sebab akarnya telah merusak trotoar, dan juga sangat berbahaya pada pejalan kaki serta pengendara.

“Pohon tarambesi akan kami ganti dengan pohon mahoni,”terang JWS, Selasa (07/05). Bupati, berharap agar warga bisa mendukung program ini, demi penataan kota Tondano lebih baik.

“Apapun yang dilakukan pemkab terkait penataan ibukota tentu bermuara pada kebaikan, karenanya warga wajib mendukungnya,”pinta Bupati

Sultra Tuan Rumah Harganas Ke-XX 2013

Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-XX bertempat di Kota Kendari yang akan dilaksanakan akhir Juni 2013.

Gubernur Sultra, Nur Alam, saat memimpin rapat gabungan panitia pusat dan daerah, di Kendari, Rabu mengatakan, persiapan untuk menjadi tuan rumah sudah diminta sejak tiga tahun lalu.

"Sebenarnya, kami sudah meminta menjadi tuan rumah Harganas sejak tiga tahun lalu, namun alhamdulillah baru tahun ini kami dipercaya untuk menjadi tuan rumah. Saya tegaskan kai sudah siap menyelenggarakan kegiatan nasional itu," kata Nur Alam, dihadapan seluruh perwakilan 33 provinsi yang mengikuti rapat gabungan tersebut.

Menururnya, pertemuan seluruh stakeholder yang akan terlibat pada pelaksanaan Harnagas tersebut, sekaligus awal sosialisasi secara resmi plaksanaan kegiatan bersama BKKBN dan PKK Pusat tersebut.

Ia mengatakan, sebagai tuan rumah, Harganas ke-XX ini akan menjadi spirit dan tolak ukur panitia lokal untuk kembali menguji kebolehan karena telah berhasil menyelenggarakan berbagai kegiatan nasional di SUltra, seperti MTQ Nasional, Utsawa Dharma Gita Nasional dan Pesparawi Nasional. "Kami ingin jadikan kegiatan nasional ini sebagai media siar potensi daerah, sekaligus sampaikan kepada masyarakat nusantara bahwa Sultra sudah setara dengan daerah lain di Indonesia dalam keberhasilan melaksanakan kegiatan besar," ujarnya.

Gubernur juga meminta kepada setiap SKPD lingkup Sultra agar membantu dan mendampingi peserta dalam mencari hotel, cari kendaraan, berikan pelayanan medis, agar peserta bisa betah tinggal di Kendari.

Dalam rapat tersebut ditetapkan pembagian tugas masing-masing SKPD di Sultra dalam mendampingi kontingen setiap provinsi.

Kontingen DKI Jakarta akan didampingi SKPD Bappeda Prov SUltra, Jawa Timur akan didampingi BPMPD SUltra dan BPD SUltra, Jawa Barat oleh Dinas Sosial SUltra dan BRI Cabang Kendari, Jawa Tengah oleh Dinas Dikbud SUltra dan Bank Mandiri Cabang Kendari, Yogyakarta oleh DInas Kesehatan SUltra dan Bank Panin Cabang Kendari, Bali oleh Dinas Koperasi dan UKM SUltra dan Bank BTN Cabang Kendari, Sumatera Utara oleh Dinas Nakertrans SUltra dan Kanwil BPN SUltra, SUmatera Barat oleh Badan Ketahanan Pangan SUltra dan BII Cabang Kendari.

Sumatera Selatan oleh DInas Pertanian Sultra dan BKD SUltra, Bengkulu oleh DInas Perkebunan SUltra dan Inspektorat SUltra, Riau oleh DInas Kelautan dan Perikanan SUltra dan Badan Penanaman Modal dan PTSP Sultra, Kepulauan Riau oleh Dinas Perindag Sultra dan Divre Bulog Sultra, Banten oleh BPS SUltra dan Bank Mega Cabang Kendari.

Jambi oleh DInas Perhubungan SUltra, Lampung oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif SUltra, NTT oleh DInas PU SJUltra dan DInas Pemuda Olahraga SUltra, NTB oleh Dinas ESDM Sultra dan Balitbang SUltra, Kalimantan Barat oleh Dinas Kehutanan SUltra, Kalimantan Tengah oleh BLH Sultra dan BNNP Sultra, Kalimantan Timur oleh Kanwil Kemenag SUltra dan Biro Kesra SUltra.

Kalimantan Selatan oleh Biro Adm Perekonomian SUltra dan Biro Umum SUltra, SUlawesi Selatan oleh Badan Dilkat SUltra dan BNI Cabang Kendari, SUlawesi Barat oleh BPKAD SUltra dan Biro Hukum SUltra, SUlawesi Tengah oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB SUltra dan Biro Adm Pembangunan Sultra, SUlawesi Utara oleh Biro Adm Pemerintahan SUltra dan RSU Bahteramas SUltra.

Kemudian Gorontalo oleh Sekretaiat DPRD SUltra dan Biro Humas SUltra, Maluku oleh Badan penanggulangan Bencana Daerah SUltra dan PT Telkom Cabang Kendari, Maluku Utara oleh Rumah Sakit Jiwa Kendari dan Bakorluh SUltra, Aceh oleh DInas Pendapaan SUltra dan Bank Muamalat Cabang Kendari, Bangka Belitung oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dan BI Cabang SUltra, Papua oleh Badan Kesbang SUltra dan Biro Organisasi Sultra, Papua Barat oleh Badan Perpustakaan SUltra dan PT PLN Cabang Kendari.

Sebelumnya, ketua Panitia Harganas ke-XX, Vita Gamawan Fauzi mengatakan bahwa kegiatan itu akan diikuti sekitar 5.000 peserta dari seluruh provinsindi Indonesia.

"Ini merupakan momen bagi daerah untuk memperkenalkan potensi daerah terhadap daerah lain melalui peserta yang menghadiri kegiatan ini," katanya.

BPBD Sulteng Imbau Warga Waspada Cuaca Ekstrim

Pejabat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tengah mengimbau warga untuk mewaspadai kemungkinan terjadinya bencana alam menyusul adanya cuaca cukup ekstrim di daerah itu.

"Curah hujan di beberapa daerah selama dua pekan terakhir ini menunjukkan peningkatan sehingga beberapa daerah di Sulteng terjadi bencana banjir," kata Kepala BPBD Sulawesi Tengah (Sulteng) Bartholomeus Tandigala di Palu, Kamis.

Menurut dia, semua kabupaten dan kota di Sulteng sangat memungkinkan terjadi bencana banjir dan tanah longsor.

Di Sulteng banyak sekali sungai kecil dan besar dan pada saat curah hujan tinggi sewaktu-waktu banjir, katanya.

Ia juga mengingatkan mengenai kondisi tanah labil sehingga mudah longsor. Hal itu ditambah dengan fungsi hutan yang semakin menurun akibat perambahan dan pembabatan, termasuk untuk areal kebun masyarakat.

Mengingat cuaca dalam dua pekan ini terlihat ektrim, masyarakat khususnya yang bermukim di dekat sungai dan bukit-bukit perlu waspada.

Bartholomeus juga mengatakan soal ketersediaan logistik, termasuk untuk kebutuhan sehari-hari, seperti makanan dan keperluan rumah tangga lainnya sebagai cadangan jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam masih cukup tersedia dalam jumlah memadai.

Soal stok logistik untuk korban bencana alam di Sulteng digudang BPBD Sulteng dan juga di kabupaten dan kota dijamin cukup.

Begitu juga untuk sarana dan prasana pendukung, BPBD Sulteng memiliki beberapa unit kendaraan operasional, antara lain mobil dapur umum serba guna, ambulans dan mobil untuk kebutuhan air bersih.

Jika terjadi bencana alam di daerah-daerah, kendaraan-kendaraan tersebut langsung dikerahkan ke lokasi untuk digunakan sesuai kebutuhan.

Sementara Kepala Seksi Observasi dan Informasi Stasiun Meteorologi Bandara Mutiara Palu Aschadi SR mengatakan semua wilayah di Sulteng dalam beberapa hari ke depan masih berpotensi diguyur hujan ringan sampai lebat.

"Termasuk wilayah Palu dan juga Kabupaten tentangga Sigi dan Donggala," katanya

Basri Beberapa Kali Dapat Izin Keluar Lapas

Basri, narapidana kasus kekerasan Poso yang kabur, diketahui beberapa kali mendapat izin dari petugas Lapas Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, untuk keluar penjara.

"Saya tidak tahu seberapa sering, tapi dia beberapa kali izin keluar tapi tanpa pengawalan ketat oleh polisi," kata juru bicara Polda Sulawesi Tengah AKBP Soemarno di Palu, Rabu.

Basri mendapatkan izin dari pihak Lapas Klas II/A Ampana untuk menjenguk keluarganya yang sakit di Kabupaten Poso yang berjarak sekitar 220 kilometer dari Kabupaten Tojo Una-Una.

Selama ini petugas Lapas Ampana jarang meminta bantuan kepada aparat kepolisian untuk mengawal Basri saat mendapat ijin keluar dari penjara.

"Seharusnya ada pengawalan ketat mengingat Basri adalah tahanan khusus," katanya.

Polda Sulawesi Tengah saat ini juga berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk memburu Basri alias Bagong.

"Kita juga meminta bantuan Densus 88 untuk meringkusnya," katanya.

Basri kabur saat mendapat izin keluar penjara untuk menjenguk keluarganya yang sakit keras pada 19 April 2013.

Bagong kabur usai shalat Jumat dengan memanfaatkan kelengahan petugas lapas.

Basri adalah narapidana kasus kekerasan Poso yang mendekam di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Klas II/A Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una.

Kepala Humas Kawil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Rustam Effendi, menyatakan pencarian Basri difokuskan di Kabupaten Poso.

"Kita fokuskan di situ karena dia diketahui hilang saat menjenguk keluarganya di Poso," kata Rustam.

Dia juga berharap masyarakat bisa bekerja sama untuk menangkap Basri.

Tiga Penegdar Narkoba Dibekuk Polisi

Tiga tersangka pengedar narkoba berhasil dibekuk Satuan Narkoba Polres Palu saat melakukan transkasi di Jalan Juanda, Palu, Rabu (24/4) dini hari. Saat akan dibekuk, ketiga tersangka mencoba melakukan perlawanan dan mencoba kabur.

Satu anggota polisi terluka dalam upaya penangkapan itu karena menabrakkan kendaraannya ke motor tersangka yang akan mencoba kabur. Dari tangan tersangka, polisi berhasil mengamankan satu paket besar sabu-sabu dan tiga paket kecil siap edar.

Salah satu tersangka diidentifikasi sebagai bandar yang sudah lama menjadi target operasi Satnarkoba Polres Palu. Ketiga tersangka ditangkap di tempat yang berbeda, dua tersangka di tangkap di jalan Moh. Hatta dan sempat membuang sabu-sabu mereka ke rumput di halaman DPRD Kota Palu. Satunya lagi berinisial I ditangkap di jalan Juanda.

Kini ketiga tersangka diamankan di Mapolres Palu untuk diperiksa dan dikembangkan kasusnya.

Masyarakat Tojo Unauna Minta Pemprov Atasi Longsor

Masyarakat di Kabupaten Tojo Unauna, Sulawesi Tengah meminta pemerintah provinsi agar mengatasi  sejumlah titik rawan longsor di jalan trans Sulawesi yang menghubungkan daerah itu dengan Kota Palu.

"Khususnya di Kecamatan Ulubongka, di sana ada beberapa titik rawan longsor. Ini bisa membahayakan pengguna jalan, apalagi itu jalan trans Sulawesi," kata anggota DPRD Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan Tojo Unauna, Suprapto Dg Situru di Palu, Rabu.

Dia mengatakan jalur trans Sulawesi itu merupakan jalur penghubung antara Sulawesi Tengah bagian tengah dengan Sulawesi Tengah bagian timur.

Jalan tersebut merupakan jalur darat dari empat kabupaten di wilayah timur yakni Tojo Unauna, Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai Laut.

Selain titik longsor, katanya, masyarakat juga meminta agar pemerintah provinsi mengatasi alur-alur sungai kering yang sering menghanyutkan material berupa pasir dan batu hingga menutup badan jalan.

Alur sungai kering yang sering dikeluhkan masyarakat berada di antara Desa Podi dan Ampana Kota.

Suprapto mengatakan dirinya menerima keluhan masyarakat tersebut saat melakukan reses dan serap aspirasi masyarakat di Kabupaten Tojo Unauna di tujuh desa di Kecamatan Ulubongka, Ampana Kota dan Ampana Tete, belum lama ini.

Selain mengeluhkan kondisi jalan trans Sulawesi, kata Suprapto, masyarakat juga meminta perhatian pemerintah daerah terkait dengan jalan ke kantong-kantong produksi pertanian dan perkebunan.

"Di Desa Bone Bae II, Ulubongka, terdapat empat kilometer jalan kantong produksi yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah," katanya.

Dia mengatakan sumber pendapatan masyarakat di desa tersebut adalah sektor pertanian dan perkebunan.

Suprapto mengatakan jika jalan-jalan di kantong produksi tersebut tidak segera dibangun maka pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah itu terus melambat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah menyebutkan persentase penduduk miskin tingkat kabupaten/kota di Sulawesi Tengah tertinggi berada di Kabupaten Tojo Unauna mencapai 22,37 persen dari jumlah penduduk setempat.

Umumnya mereka berada di pedesaan dan hidup dari sektor pertanian dan perkebunan.

Kepala BPS Sulawesi Tengah JB Priyono mengatakan kondisi infrastruktur di Tojo Unauna saat ini masih rendah. Jalan misalnya, hanya 66 persen yang bisa dilalui kendaraan roda empat.

Kinerja Tim Ekspedisi NKRI Didukung Internet Bergerak

Kinerja Tim Ekspedisi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Koridor Sulawesi Sub Korwil Provinsi Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, mendapat dukungan jaringan internet bergerak (mobile).

Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bone Bolango Jani Kalumata, Senin, mengatakan, dukungan internet mobile itu berupa dua unit mobil internet.

Pihaknya sangat mendukung kegiatan Ekspedisi NKRI 2013 di wilayah Gorontalo, Khususnya di Kabupaten Bone Bolango.

"Ketersediaan fasilitas internet mobile tersebut sangat membantu kegiatan Ekspedisi NKRI 2013 di Wilayah Bone Bolango, guna kepentingan pelaporan kegiatan ke Komando Utama di Jakarta, maupun penyebaran berita dan informasi kepada masyarakat," ujar Jani.

Ketersediaan fasilitas Internet Mobile itu, diharapkan dapat mendukung tugas-tugas Tim Ekspedisi NKRI di Kabupaten Bone Bolango, dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat setempat dan untuk skala nasional.

"Penyediaan fasilitas internet mobile merupakan wujud peran aktif kami dalam mensukseskan Ekspedisi NKRI ini," kata Jani.

Dia menambahkan, dukungan internet mobile tersebut atas inisiatif Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango, Syukri Botutihe, yang langsung ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan pariwisata Komunikasi dan Informasi setempat.

Ekspedisi NKRI 2013 Koridor Sulawesi, adalah ekspedisi NKRI yang ketiga, dua ekspedisi NKRI sebelumnya yang telah dilaksanakan yaitu ekspedisi Bukit Barisan di Pulau Sumatera tahun 2011, dan Ekspedisi Khatulistiwa tahun 2012 di Kalimantan.

Ekspedisi NKRI 2013 Koridor Sulawesi ini akan berlangsung selama 4 bulan, yang dibuka pada pekan kedua Maret 2013 dan akan berakhir pada 5 Juli 2013.

Walikota Buka Naskah UN di SMP

Walikota Dr GS Vicky Lumentut, Senin (22/4) membuka naskah ujian nasional di SMP Kr Eben Heazer Manado. Sebelum membuka naskah UN, Walikota menunjukan kepada siswa dan pengawas ruangan bahwa naskah soal UN yang akan dibuka masih dalam keadaan tersegel.

“Sampul soal ini masih dalam keadaan tertutup. Isinya tidak ada yang tahu. Selamat bekerja. Awali dengan doa, pasti semua bisa menjawab dan sukses,” kata Walikota pilihan rakyat ini kepada para siswa peserta UN.

Usai membagi soal UN kepada siswa, Walikota yang selalu membaur dengan rakyat ini memotivasi para siswa agar yakin dengan kemampuan dan kesiapan diri sendiri.

“Kalian sudah belajar, pasti bisa menjawab. Jangan harap ada bantuan dari mana-mana. Yakin dengan jawaban sendiri, jangan tunggu kiriman jawaban dari luar,” pesan Walikota yang low profile ini.

Lanjut dikatakan Walikota, situasi pelaksanaan UN SMP pada hari pertama berjalan dengan baik. Diharapkannya agar hasil UN tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

“Anak-anak menjawab sendiri soal UN, itu harapan kami,” harap Walikota.

Menurutnya, semua siswa peserta UN di sekolah yang dikunjungi penuh konsentrasi dan bersemangat. Walikota menyampaikan selamat kepada orang tua dan guru-guru yang mendukung dan menyukseskan pelaksanaan UN.

Mengenai jumlah soal UN sebanyak 20 paket berbeda dalam satu ruangan, menurut Walikota yang menyenangi olah raga tenis ini adalah sebuah bangunan sistem yang baik.

“Tidak ada yang sulit jika semua diawali dengan persiapan belajar yang baik,” ujar Walikota yang memiliki sejumlah konsep pro rakyat ini.

Setelah membuka naskah UN di SMP kr Eben Heazer, GSVL memantau pelaksanaan UN di SMK negeri 6 Manado, yang merupakan eks SMA Negeri 5 Manado


Walikota Tomohon Jimmy F Eman SE Ak Senin (22/04) membuka naskah Ujian Nasional (UN) di SMP Katolik Stella Maris Tomohon.

Saat membuka naskah, walikota didampingi Ketua DPRD Tomohon Andy R Sengkey SE, Kapolres Tomohon AKBP Marlien Tawas SH MH, Kajari Tomohon Devy Sudarso, Sekretaris Kota Tomohon Dr Arnold Poli SH MAP, Kadis Pendidikan Daerah (Dikda) Dr Juliana Dolvin Karwur MSi serta pejabat lainnya.

Usai membuka naskah di SMP Katolik Stella Maris dilanjutkan peninjauan di SMP PGRI Pangolombian, SMP Kristen Kaaten Tomohon dan SMP Negeri 1 Tomohon.

”Kami juga meninjau sekolah di pinggiran. Jadi tidak memandang sekolah besar atau sekolah kecil,” ujar walikota didampingi Kadis Dikpora Dr Juliana Dolvin Karwur MSi.

UN Tingkat SMP di Sulut Serentak

Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Dr. Djouhari Kansil MPd, menyatakan, pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMP di daerah ini, serentak dilaksanakan Senin (22/4/2013)

Penegasan Kansil itu, sekaligus menjawab isu-isu yang beredar terkait adanya penundaan UN tingkat SMP di daerah berjulukan Bumi Nyiur Melambai ini.

“Pelaksanaan ujian nasional SMP di daerah ini, tak ada penundaan. Akan dilaksaakan Senin besok,” tegas Kansil, Minggu (21/4/2013).

Lanjutnya menjelaskan, untuk semua naskah soal mata pelajaran UN, sudah berada di masing-masing Kabupaten Kota, setelah sebelumnya naskah soal UN itu sudah terdistribusi dengan baik.

“Termasuk naskah soal untuk daerah kabupaten kepulauan, yakni Sangihe, Talaud dan Sitaro, yang sudah didistribusikan,” tandas mantan Kepala Diknas Sulut itu.

Disis lain Kansil berharap, siswa peserta UN tingkat SMP di Sulut, untuk teliti dalam mengisi setiap lembar jawaban mata pelajaran.

“Belajarlah dengan tekun dan tak lupa berdoa kepada Tuhan, meminta hikmat kepada Tuhan untuk mengikuti UN,” ujarnya.

Sekedar informasi, Kansil direncanakan akan membuka naskah soal dan mememantau pelaksanaa UN di SMP Negeri 3 Tuminting Manado

Distribusi Materi UN SMP Sulsel Terus Berjalan

Distribusi materi naskah soal dan lembar jawaban Ujian Nasional (UN) 2013 tingkat SMP di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) terus berjalan.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, Abdullah Djabbar di Makassar, Minggu, mengatakan, naskah soal dan lembar jawaban mata pelajaran Bahasa Indonesia yang akan diujikan pada Senin, 22 April 2013, telah tiba di 24 kabupaten dan kota, sejak pagi tadi.

Soal dan lembar jawaban Bahasa Inggris yang akan diujikan pada hari kedua UN pada Selasa 23 April 2013 dan Matematika yang akan diujikan pada Rabu, 24 April 2013, juga didistribusikan pada hari ini.

Dimulai ke area-area terjauh di beberapa kabupaten seperti Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Selayar dan Pangkajene dan Kepulauan.

Tersisa naskah soal dan lembar jawaban mata pelajaran IPA yang akan diujikan pada Kamis, 25 April 2013, juga dijadwalkan akan tiba di Makassar pada hari ini.

Ia menegaskan, seluruh armada yang bertugas mendistribusikan materi naskah soal dan lembar jawaban harus terus bergerak.

Dijadwalkan, sebanyak 137.959 siswa SMP dan sederajat dari 2.192 sekolah akan melaksanaan UN pada 22-25 April 2013 di Sulsel.

Peserta terbanyak berada di Kota Makassar sebanyak 20.614 siswa, kemudian Kabupaten Bone, 11.753 peserta dan Kabupaten Gowa, 10.611 peserta.

Jusuf Kalla Sarankan KBN Pilih Industri Kepelabuhanan

Mantan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla menyarankan kepada pengelola PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) agar memilih industri yang ada hubungannya dengan pelabuhan sebagai pengguna utama jasa KBN sehingga membedakan dengan kawasan industri lainnya.

"Ini penting, pengelola KBN harusnya memilih industri yang ada hubungannya dengan pelabuhan sehingga membedakan dengan industri lainnya di sekitar Jabodetabek," tegas Media Officer Jusuf Kalla, Husain Abdulla saat memberikan ceramah di depan direksi PT KBN, Minggu.

JK dalam ceramahnya itu mengatakan, pola perdagangan yang sudah berubah drastis di zaman sekarang ini harus mengikuti perkembangan zaman sehingga ada beberapa jenis industri yang tidak harus berada lagi dalam Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Marunda yang memiliki fasilitas pelabuhan laut.

Industri yang tepat di lokasi tersebut adalah yang memang butuh akses pelabuhan, sehingga seluruh produksinya langsung dapat dikapalkan terutama saat akan diekspor ke luar negeri.

"Pola perdagangan sekarang ini sudah jauh berubah dan di zaman sekarang ini jajaran direksi harus jeli melihat industr-industri yang memang seharusnya sudah tidak berada di dalam KBN Marunda ini karena saat ini pola perdagangan harus mengikuti tren internasional yakni `free trade area` atau bebas bea," katanya.

Ia mengungkapkan, jika 20 tahun silam, kawasan berikat sangat penting untuk menarik pabrik dan industri yang berorientasi ekspor karena kebijakan bebas pajak. Pajak hanya diberlakukan bagi produk dari kawasan tersebut yang peruntukkannya bagi pasar dalam negeri.

"Industri yang tepat di lokasi tersebut adalah yang memang butuh akses pelabuhan, sehingga seluruh produksinya langsung dapat dikapalkan terutama ke luar negeri," ucapnya.

Sebelumnya, beberapa mitra bisnis KBN Marunda mengeluhkan adanya penutupan akses menuju pelabuhan oleh pengelola KBN sehingga dianggap merugikan pengusaha karena proses pendistribusian barang menjadi terhambat.

Pelabuhan Marunda merupakan pelabuhan umum dan berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 401/2011 tentang pemberian izin kepada penyelenggara pelabuhan Marunda bekerja sama dengan PT Karya Citra Nusantara.

PT Karya Citra Nusantara merupakan perusahaan patungan antara PT Kawasan Berikat Nusantara dan PT Karya Teknik Utama sesuai akta pendirian PT Karya Citra Nusantara yang dikeluarkan oleh notaris pada Februari 2006.

PT Karya Teknik Utama sendiri menguasai 85 persen saham PT Karya Citra Nusantara dan 15 persen sahamnya dikuasai PT Kawasan Berikat Nusantara

Pilkada Bantaeng Percontohan Nasional

Praktisi pendidikan politik AM Iqbal Parewangi menyatakan proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bantaeng merupakan percontohan Pemilihan Kepala Daerah skala Nasional.

"Pilkada Bantaeng mampu melahirkan sebuah percontohan skala nasional, dalam Pilkada ini Incumben mampu menujukkan prestasi dimana tidak ada gesekan dan sangat bermoral dibanding daerah lainnya," kata Iqbal saat berada di Bantaeng, Rabu.

Dia menyebutkan kedatangannya ke Kabupaten bertajuk `Butta Toa` itu semata mata untuk melihat dan memantau proses pilkada yang berjalan sempurna tanpa ada gesekan antara sesama pendukung kandidat. "proses pilkada bantaeng lebih indah dari yang saya bayangkan," ucapnya.

Bahkan mayoritas masyarakat masih mengiginkan pasangan Prof Dr Nurdin Abdullah-Muhammad Yasin kembali memimpin Bantaeng adalah hal yang bukan dibuat-buat melainkan dari hati masyarakat itu sendiri melihat keberhasilan Nurdin.

"Bahwa sebuah Pilkada dimana incumbent basis prestari bukan menang telak dan mutlak, melainkan pilkada damai melahirkan sadaran positif pariatif, yang terpenting adalah menjadi contoh di tingkat nasional," tandasnya.

Terkait dengan kemenangan pasangan Prof Dr Nurdin Abdullah-Muhammad Yasin, kata dia indikatornya jelas dengan kemenangan diatas 80 persen presentasi kemenangan mutlak di lansir lembaga survei, namun muaranya kepada penyelenggara yakni KPU Bantaeng.

Pimpinan Nasional The Inquire Institute Indonesia ini menyatakan pilkada menjadi tolak ukur di berbagai pilkada mendatang. Bahkan dirinya mengajak para akedemisi mulai berfikir dan tampil memmipin daerah sebagai salah satu contoh Prof ND Nurdin sebagai salaah satu jebolan akademisi.

"Satu pelajaran penting adalah ini saatnya akademisi-akdemisi mulai berfilkir dan tampil memimpin daerah dengan kearifan ada kebijakan. Akademisi harus terjun didunia politik untuk keluar dari menara gading,"

"Ada hal menarik di pilkada Bantaeng, calon incumben maju tanpa mahar dan yang mengusung adalah partai besar ini sebuah hal yang luar biasa. Hal ini tentunya akan menjadi percontohan nasional dan menjadi rekor nasional," ucap pemilik Bimbingan belajar Prima Gama ini.

Menurutnya, mengapa calon dari akademisi layak didorong menjadi pemimpin ketimbang berasal dari partai politik, alasannya akademisi berfikir sistematis dan terstruktur dengan kebijakan objektif. "Keberpihakan objektif dan tidak berpihak pada kepentingan," tambahnya.


Lembaga Survei Script Survei Indonesia (SSI) melansir hasil penghitungan Real Quick Qount pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bantaeng Prof Dr Nurdin Abdullah-Muhammad Yasin unggul jauh dari tiga rivalnya 82,71 persen atau 76.341 suara.

"Hasil perhitungan real qount pasangan incumbent unggul jauh dari tiga lawannya dengan presentasi 17 persen dibagi tiga calon," kata Direktur SSI Yuhardin usai menginput data yang masuk 100 persen di Bantaeng, Sulsel Rabu.

Ia menyebutkan, untuk calon nomor urut 4 Kompol Rahmat-Imran mampu melakukan perlawanan dengan torehan 11,56 persen atau 10.668 suara, sementara pasangan nomor urut 2, A Nurjana-Idrus terpaut jauh 3,61 persen atau 3.331 suara.

Sementara pasangan nomor urut 1 pasangan jabal-Mansyur berada diposisi buncit hanya mampu menorehkan 2,13 persen atau 1.965 suara.

"Data sudah masuk 100 persen, hasil perhitungan berakhir semua di 361 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Kami juga menempatkan relawan di semua TPS. Kalau pun ada eror itu hanya faktor `humans eror`.

Menurutnya, berdasarkan pengalaman SSI selama melakukan survei di berbagi tempat, untuk sampling eror selisih 0,1 -0,2 persen. Selain itu, survei dilakukan secara real dengan menempatkan sejumlah relawan di tiap TPS.

Berdasarkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bantaeng kata dia, diketahui sebanyak 136.378 ribu jiwa, terbagi 361 TPS. Selain itu pemungutan suara juga dilakukan dengan simulasi rill Elektronik Voting atau disebut e voting dan berjalan sesuai rencana.

Sementara pasangan terpilih, Nurdin Abdulllah mengatakan kemenangan tersebut adalah kemenangan seluruh rakyat Bantaeng dimana pada pilkada kali ini berjalan aman dan lancar.

"Saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak dan masyarakat Bantaeng. Kemenangan ini adalah kemenangan kita semua," ucapnya.

Ia menuturkan, program yang sudah ada akan tetap dilanjutkan dan diproitaskan salah satunya pembangunan rumah sakit di daerah selatan. "Program paling utama adalah pembangunan rumah sakit berskala nasional tentunya menjadi perhatian serius disamping program lainnya yang menjadi prioritas," paparnya.

Sebelumnya, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Kapolda Sulselbar Inspektur Jendral Polisi Mudji Waluyo, Pangdam VII Wirabuna Mayjen TNI Muhamad Nizam dan sejumlah tamu lainnya terlihat hadir memberikan ucapan selamat. Hingga saat ini tamu terus berdatangan di kediaman pribadi Prof Nurdin Abdullah di jalan Bonto Atu, Bantaeng.

KPU : Partisipasi Pemilih Bantaeng 69 Persen

omisi Pemilihan Umum (KPU) Bantaeng melansir hasil penghitungan untuk Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, partisipasi pemilih mencapai 69,24 persen.

"Partisipasi pemilih hampir memenuhi target 70 persen. Kami bersyukur karena hampir seluruh masyakat menyalurkan aspirasinya, " kata Ketua KPU Bantaeng, Andi Nurbaeti di Bantaeng, Senin.

Usai rapat pleno penetapan pasangan Nurdin Abdullah-Muhammad Yasin, dia menyebutkan, ada kenaikan dibandingkan pada Pemilihan Gubernur Sulsel 22 Januari 2013.

Daftar Pemilih Tetap (DPT), kata dia, untuk Pilgub Sulsel sebanyak 136.378 sementara DPT untuk Pemilihan Bupati (Pilbub) Bantaeng DPT 136.049 dengan TPS sebanyak 361. Untuk suara sah Pilbub Bantaeng sebanyak 92.830 suara.

Sebelumnya, pihak KPU Bantaeng menyatakan, telah melakukan sosialiasi diseluruh pelosok desa dan kelurahan se Kabupaten Bantaeng.

Terkait dengan target 70 persen belum tercapai secara maksimal, kata Nurbaeti mengakui, hal itu disebabkan karena saat hari pencoblosan rata-rata mahasiwa yang sedang berada di Makassar sedang melaksanakan ujian.

"Saat hari H rata-rata mahasiswa asal bantaeng sedang bertepatan melaksanakan ujian, jadi kemungkian tidak sempat menyalurkan hak pilihnya," ujarnya.


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantaeng akhirnya menetapkan pasangan Nurdin Abdullah-Muhammad Yasin sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih priode 2013-2018, di Bantaeng, Sulsel, Senin.

Berdasarkan hasil rekapitulasi KPU Bantaeng pasangan Nurdin-Yasin menperoleh suara 76.660 atau 82,58 persen. Kemudian disusul pasangan Rackmat Rahman-Imran Massoewalle dengan suara 10.839 atau 11,68 persen diurutan kedua.

Selanjutnya, pasangan Andi Nurjaya-Idrus Hamdjal memperoleh suara hanya 3.345 atau 3,60 persen dan di posisi buncit pasangan Jabal Nur-Mansyur Tjongkeng dengan perolehan suara 1.986 atau 2,14 persen.

Ketua KPU Bantaeng Andi Nurbaeti mengatakan, hasil perhitungan tersebut berdasarkan data perhitungan terbagi dari 8 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Bantaeng.

"KPU menetapkan Nurdin Abdullah - Muhammad Yasin sebagai Bupati dan Wakil bupati Bantaeng terpilih periode berikutnya, hal merujuk hasil pleno dengan jumlah perolehan suara pada Pilkada Banteng 17 April lalu," ucapnya.

Ia menyebutkan, masing-masing Ketua PPK delapan kecamatan di Bantaeng telah mengumukan hasil perhitungan disaksikan anggota Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Bantaeng, kemudian saksi empat pasangan kandidat, Panitia KPPS, dan para tim sukses.

"Hasil perhitungan sudah di laksanakan, bagi yang keberatan dengan hasil KPU dipersilahkan melakukan klarifkasi terhitung hari ini, atau tiga hari kedepan sesuai aturan perundang-undangan," katanya.

Sementara itu kandidat pentahana Nurdin Abdulah menyatakan, berterima kasih kepada seluruh masyarakat Bantaeng karena masih percaya memimpin bantaeng di priode mendatang.

"Saya sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh masyarakat bantaeng yang selama ini bekerja. Kemenangan ini merupakan kemenangan seluruh rakyat Bantaeng," paparnya.

Nasdem Tempatkan Caleg Perempuan Untuk Mendulang Suara

Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Sulawesi Selatan menempatkan sejumlah calon legislatif dari kalangan perempuan untuk mendulang suara pada pemilihan umum (Pemilu) 2014.

"Kami bukan hanya ingin memenuhi kuota 30 persen yang diperuntukkan untuk kaum perempuan tapi lebih dari itu kami menempatkan mereka untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya demi kepentingan Pemilu 2014 mendatang," ujar Sekretaris DPW Partai Nasdem Sulsel, Arum Spink di Makassar, Senin.

Ia mengatakan, kans untuk mendulang suara pada Pemilu 2014 sangat terbuka lebar apalagi dengan kehadiran tokoh-tokoh perempuan yang akan meramaikan sejumlah pemilihan calon legislatif diyakininya akan mendongkrak perolehan suara.

Untuk Caleg DPRD Sulawesi Selatan, pihaknya menempatkan dua caleg perempuan pada nomor urut satu pada dua daerah pemilihan Makassar. Kedua caleg perempuan yang akan bertarung memperebutkan hati masyarakat masing-masing Andi Rahmatika Dewi pada Dapil Makassar 1 dan Hj Andi Besse Marda pada Dapil Makassar 2.

"Tuntutan Undang Undang mengharuskan kami untuk memenuhi kuota perempuan yakni 30 persen, tetapi sebenarnya kami sangat berharap besar kepada tokoh-tokoh perempuan ini untuk menarik simpati masyarakat, apalagi dengan berlatar belakang partai baru," katanya.

Diungkapkannya, Partai Nasdem sangat peduli dengan isu perempuan sehingga program-program penggalangan akan kami arahkan pada program yang pro terhadap kehidupan dan kepentingan perempuan.

Pipink, demikian sapaan akrab mantan Ketua KPUD Bulukumba itu mengaku sebanyak 85 caleg untuk DPRD Sulsel akan bersamaan mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Sulsel. Sementara 50 caleg untuk DPRD Makassar juga akan mendaftarkan di KPUD setempat.

Sejumlah pengurus DPW Partai Nasdem Sulsel turut hadir dalam acara pendaftaran Caleg tersebut, antara lain Ketua DPW Partai Nasdem Sulsel, Mubyl Handaling, Ketua Bappilu, Syamsul Bahri Sirajuddin dan sejumlah pengurus lainnya.

"Sejauh ini kita bisa memenuhi kuota untuk caleg perempuan secara keseluruhan sebab antusiasme para tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh politik untuk caleg melalui partai Nasdem cukup tinggi. Kami partai baru yang memiliki idealisme dan garis perjuangan yang jelas," ucapnya.

Gas Elpiji 3 Kg Dijual Rp 25 Ribu di Tomohon

Harga Gas Elpiji 3 Kg di Kota Bunga Tomohon makin menjadi. Kamis (04/04) harga pertabung sudah menyentuh Rp 25 ribu. Ini dikarenakan yang menjual hanya di warung-warung. Sementara pasokan dari agen ke pangkalan sudah beberapa hari tak jalan.

Malahan ada pangkalan yang mengaku sudah seminggu lebih tak mendapat pasokan Gas Elpiji 3 kilogram.

Herannya, di warung tertentu tersedia Gas Elpiji 3 Kg. Namun, dijual dengan harga selangit.

Setelah ditelusuri, ternyata warung-warung yang menjual Elpiji memperolehnya dari luar Tomohon.

”Karena kami mengambil dari jauh dan harganya mahal, terpaksa kami menjualnya dengan harga tinggi juga,” ungkap Franky, pemilik warung.

Menyikapi hal ini, masyarakat meminta agar pihak Pemkot Tomohon dalam hal ini instansi terkait untuk proaktif di lapangan melihat kondisi yang terjadi.

”Harus cari solusinya. Jilka tidak, masyarakat nantinya yang sulit. Bisa saja kembali ke penggunaan kayu bakar. Jika ini terjadi, penebangan kayu di hutan akan terjadi,” tandas Judie J Turambi SH, aktifis Kota Tomohon.

30 Pecandu Narkoba Ngamuk Di Makasar

MAKASSAR,  Sekelompok penghuni Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulsel, di Jalan Baddoka, Biringkanaya, Makassar, mengamuk dan melakukan perusakan, Kamis (24/1). Keributan ini menyebabkan kaburnya 30 pasien rehab.

Kepolisian Daerah Sulsel, mengonfirmasi, dari 30 pasien rehab yang kabur, tujuh diantaranya ditengarai sebagai pelaku perusakan. Mereka adalah Rasyid, Ardi, Alvian, Arga, Ahmad, Fahmi, Fajar dan Asmar.
Dari keterangan beberapa saksi mata yang merupakan pegawai BNNP Sulsel, para penghuni rehab tiba-tiba saja mengamuk dan merusak. Mereka memecahkan kaca, lampu taman, mendobrak pintu, melemparkan beragam fasilitas kantor.

"Setelah itu mereka kabur," ujar Andi Muh Thurzinawan, staf BNN.
Ia mengatakan, kejadiannya sangat cepat. Awalnya hanya tujuh orang yang mengamuk dan langsung kabur. Namun tak berapa lama, kembali disusul beberapa penghuni lainnya.
Pihaknya sendiri tidak mampu menghentikan pada pasien karena mereka tampak sangat kalap. "Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami terpaksa hanya melihat saja," ucapnya.

Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Kombes Polisi Endi Sutendi, yang dikonfirmasi mengatakan semua saksi telah diinterogasi oleh Polsek Biringkanaya Makassar. Dari pengakuan mereka, ketujuh tersangka perusakan, kabur bersama 15 lainnya. Lalu disusul beberapa pasien selanjutnya.

"Total pasien 30 yang kabur, 22 belum kembali ke kantor BNN, sedangkan yang sudah kembali 8 orang. Delapan orang ini diduga tidak terlibat dalam perusakan kantor BNN," jelasnya.
Akibat perusakan ini, kerugian ditaksir mencapai Rp 50 juta. 

Pasien yang belum kembali ke Balai Rehabilitasi BNN kata Endi, akan dikejar, namun masih menunggu koordinasi dengan pihak balai. "Kami siap melakukan pengejaran tapi menunggu koordinasi dulu dengan BNNP Sulsel," kunci Endi.