LivingSocial Indonesia (LSI) menghadirkan beragam pilihan penawaran terbaik dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadhan terutama bagi umat muslim dan juga seluruh pelanggan, melalui halaman khusus bertajuk “Ramadhan Dealites”. Untuk menemukan lebih banyak berbagai penawaran atraktif, para pelanggan LivingSocial Indonesia dapat mengakses website dengan halaman khusus di http://www.livingsocial.co.id/ramadhan-dealites. Beragam penawaran yang ada didalamnya merupakan pilihan yang disesuaikan dengan bulan ramadhan yang mencakup pilihan berbuka puasa bersama keluarga ataupun teman hingga beragam produk dan paket kue untuk hari raya dengan diskon hingga 80 persen.
Dalam press release yang dikirimkan ke redaksi beritamanado, Nazar Musa selaku General Manager LivingSocial Asia mengatakan pelanggan LivingSocial Indonesia juga dapat mulai memesan tiket penerbangan di http://livingsocial.tiket.com/ untuk merayakan Ramadhan dan Lebaran bersama keluarga dan teman.
“Dalam promo halaman khusus Ramadhan Deal ini, kami memberikan banyak pilihan deals yang menarik untuk para pelanggan agar mereka dapat merayakan bulan Ramadhan tahun ini bersama orang-orang tercinta dengan lebih bermakna; mulai dari berbuka puasa bersama di restoran atau sebagai bingkisan untuk teman dan keluarga tercinta. Kami menghadirkan Ramadhan Dealites lebih awal, agar para pelanggan Living Social Indonesia dapat menyiapkan diri sebelum bulan Juli yang bersamaan dengan datangnya bulan Ramadhan”, jelas Musa.
Mari bersama-sama merayakan hangatnya bulan Ramadhan bersama orang-orang tercinta dengan beragam penawaran terbaik Ramadhan Dealites hanya di Living Social Indonesia.
Tampilkan postingan dengan label Manado. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Manado. Tampilkan semua postingan
Selasa, 25 Juni 2013
Adipati Buka Rakerda Kemenag Sangihe
Tahuna – bertempat di Aula Kemenag Kab. Sangihe, Rapat Kerja Daerah Kemenag Sangihedibuka oleh Kepala Kantor Sutarji Adipati, S.Pd.I. Adipati dalam sambutannya, mengatakan sepakat dengan tema yang diangkat oleh panitia yakni Peningkatan Kinerja, Disiplin dan Pelayanan Prima.
Ketua Panitia Merry Mansoara S.Sos sebagai Kasubag TU, mengatakan kegiatan ini merupakan ajang untuk mempersatukan visi program prioritas kementerian agama Kab. Kepl. Sangihe, yakni Pendidikan, Pelayanan, dan Kerukunan Antar Umat Beragama.
“Acara raker ini sendiri dijadwalkan berlangsung satu hari dan diikuti oleh kepala kantor, kepala seksi dan Penyelenggara dan Pengadministrasi, kepala madrasah negeri dan swasta, Kepala KUA, Pengawas dan Penyuluh Agama,” ujar Mansoara.
Adipati dalam sambutannya menyampaikan beberapa hal antara lain mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 53 tentang disiplin Pegawai dan PMA Nomor 28 Tahun 2013 tentang jam kerja PNS. Kiranya dapat dijalankan sesuai dengan aturan
Ketua Panitia Merry Mansoara S.Sos sebagai Kasubag TU, mengatakan kegiatan ini merupakan ajang untuk mempersatukan visi program prioritas kementerian agama Kab. Kepl. Sangihe, yakni Pendidikan, Pelayanan, dan Kerukunan Antar Umat Beragama.
“Acara raker ini sendiri dijadwalkan berlangsung satu hari dan diikuti oleh kepala kantor, kepala seksi dan Penyelenggara dan Pengadministrasi, kepala madrasah negeri dan swasta, Kepala KUA, Pengawas dan Penyuluh Agama,” ujar Mansoara.
Adipati dalam sambutannya menyampaikan beberapa hal antara lain mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 53 tentang disiplin Pegawai dan PMA Nomor 28 Tahun 2013 tentang jam kerja PNS. Kiranya dapat dijalankan sesuai dengan aturan
Tak Bayar Uang Bangku, Siswa Terancam Tak Naik Kelas
Bitung – Himbauan Wakil Walikota, Max Lomban terhadap kepala-kepala sekolah agar tidak memumungut biaya terhadap siswa ditahun ajaran baru ini hanya isapan jempol belaka. Buktinya, sejumlah sekolah tetap saja meminta uang kepada orang tua siswa ketika melakukan pendaftaran dan pengambilan rapor.
Salah satunya Sekolah Dasar (SD) Cokriaminoto Girian yang tetap meminta biaya kepada para orang tua siswa. Lebih ironinya lagi, sekolah ini kembali meminta uang bangku kepada para siswa yang baru naik kelas.
“Katika mendaftar kami telah membayar uang bangku, tapi sekarang kembali dimintai uang baku saat anak saya naik kelas,” kata salah satu orang tua siswa yang meminta namanya dirahasiakan.
Tak hanya itu, menurut orang tua siswa lain, anak mereka diancam tidak akan naik kelas sebelum membayar uang bangku. “Kepsek tidak akan menaikkan anak kami jika tidak membayar uang bangku, padahal ketika mendaftar sudah melunasinya,” kata salah satu orang tua siswa yang mengaku anaknya akan naik kelas enam.
Para orang tua siswa mengaku mau tidak mau harus tetap memenuhi permintaan pihak sekolah soal uang bangku. Mengingat anak-anak mereka diancam tidak akan naik kelas jika tidak membayar uang tersebut.
“Kalau uang partisipasi kami bisa maklumi, tapi ini setiap penaikan kelas selalu ada uang bangku yang nilaianya ratusan ribu,” kata sejumlah orang tua siswa.
Sementara itu, Kepsek SD Cokroaminoto Girian, Samsia Pusung membantah jika pihaknya meminta uang bangku setiap penaikan kelas. “Itu tidak benar, kami hanya menagih kepada siswa yang belum membayar uang bangku ketika mendaftar,” kata Pusung, Rabu (26/6).
Ia mengaku, masih banyak siswa yang belum melunasi uang bangku ketika mendaftar. Dan uang tersebut baru ditagih kembali kepada orang tua yang belum dilunasi
Salah satunya Sekolah Dasar (SD) Cokriaminoto Girian yang tetap meminta biaya kepada para orang tua siswa. Lebih ironinya lagi, sekolah ini kembali meminta uang bangku kepada para siswa yang baru naik kelas.
“Katika mendaftar kami telah membayar uang bangku, tapi sekarang kembali dimintai uang baku saat anak saya naik kelas,” kata salah satu orang tua siswa yang meminta namanya dirahasiakan.
Tak hanya itu, menurut orang tua siswa lain, anak mereka diancam tidak akan naik kelas sebelum membayar uang bangku. “Kepsek tidak akan menaikkan anak kami jika tidak membayar uang bangku, padahal ketika mendaftar sudah melunasinya,” kata salah satu orang tua siswa yang mengaku anaknya akan naik kelas enam.
Para orang tua siswa mengaku mau tidak mau harus tetap memenuhi permintaan pihak sekolah soal uang bangku. Mengingat anak-anak mereka diancam tidak akan naik kelas jika tidak membayar uang tersebut.
“Kalau uang partisipasi kami bisa maklumi, tapi ini setiap penaikan kelas selalu ada uang bangku yang nilaianya ratusan ribu,” kata sejumlah orang tua siswa.
Sementara itu, Kepsek SD Cokroaminoto Girian, Samsia Pusung membantah jika pihaknya meminta uang bangku setiap penaikan kelas. “Itu tidak benar, kami hanya menagih kepada siswa yang belum membayar uang bangku ketika mendaftar,” kata Pusung, Rabu (26/6).
Ia mengaku, masih banyak siswa yang belum melunasi uang bangku ketika mendaftar. Dan uang tersebut baru ditagih kembali kepada orang tua yang belum dilunasi
Mahyudin Sebut Demokrasi Indonesia Sakit
Manado – Menanggapi mundurnya beberapa bakal calon legislatif karena biaya kampanye yang besar ditanggapi kritis oleh akademisi Unsrat, Mahyudin Damis. Menurutnya jika bacaleg yang bermodal kecil memilih mundur maka ini menandakan demokrasi Indonesia sedang sakit.
“Jika bacaleg pas-pasan ini punya kapasitas dan integritas memilih mundur karena ongkos politik mahal maka ini pertanda demokrasi Indonesia sakit,” jelas Mahyudin kepada BeritaManado.com.
Ketika diminta penjelasan terkait sakitnya demokrasi di Indonesia maka dirinya menjelaskan karena kursi-kursi di dewan yang seharusnya diisi oleh orang-orang yang berintegritas dan punya kemampuan malah diisi oleh mereka yang punya uang dan kekuasaan.
“Kenapa sakit? Karena kursi-kursi yang sejatinya diisi oleh orang-orang yang pantas menyuarakan aspirasi rakyat hanya akan diisi oleh pengusaha dan kerabat pejabat yg notabene minus perjuangkan kepentingan publik,” terangnya
“Jika bacaleg pas-pasan ini punya kapasitas dan integritas memilih mundur karena ongkos politik mahal maka ini pertanda demokrasi Indonesia sakit,” jelas Mahyudin kepada BeritaManado.com.
Ketika diminta penjelasan terkait sakitnya demokrasi di Indonesia maka dirinya menjelaskan karena kursi-kursi di dewan yang seharusnya diisi oleh orang-orang yang berintegritas dan punya kemampuan malah diisi oleh mereka yang punya uang dan kekuasaan.
“Kenapa sakit? Karena kursi-kursi yang sejatinya diisi oleh orang-orang yang pantas menyuarakan aspirasi rakyat hanya akan diisi oleh pengusaha dan kerabat pejabat yg notabene minus perjuangkan kepentingan publik,” terangnya
Sampah di Kelurahan Lawangirung Memperihatinkan
Manado – Sentuhan dan kepedulian sangat diperlukan di Kelurahan Lawariung lingkungan 2Kecamatan Wenang. Pasalnya kondisi kebersihan di sejumlah saluran drainase nampak dihiasi oleh sampah yang menumpuk.
Salah satu warga, Tjhiong Piong Fang kepada BeritaManado.com menuturkan, sampah yang menghiasi kelurahan tersebut telah mengubah citra kota peraih Adipura ini, karena ada unsur kesengajaan untuk tidak diperhatikan.
“Memang di lokasi tersebut pemerintah setempat, seolah-olah tidak mengetahui keadaan tersebut, karena sudah ber-bulan-bulan tidak ada kepedulian dan upaya mengangkat sampah-sampah itu,” ujarnya.
Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini berharap, agar ada tindakan oleh pemerintah setempat baik kepala lingkungan (Pala) maupun kelurahan. Dan juga ada kesadaran semua pihak untuk menjaga dan menciptakan Manado sebagai kota yang bersih dan sehat.
“Mudah-mudahan, Adipura bukan hanya sekedar penghargaan saja. Tapi bagaiman Pala, Lurah dan Camat harus lebih cermat dan profesional dalam menjalankan tugasnya, karena kepada merekalah harapan Kota Manado, Mari jo torang bangun kota dengan hati tulus bukan hanya sekedar selogan. Karena kalau tujuannya hanya itu maka Kota ini akan mundur ke jaman primitif,” ajaknya.
Salah satu warga, Tjhiong Piong Fang kepada BeritaManado.com menuturkan, sampah yang menghiasi kelurahan tersebut telah mengubah citra kota peraih Adipura ini, karena ada unsur kesengajaan untuk tidak diperhatikan.
“Memang di lokasi tersebut pemerintah setempat, seolah-olah tidak mengetahui keadaan tersebut, karena sudah ber-bulan-bulan tidak ada kepedulian dan upaya mengangkat sampah-sampah itu,” ujarnya.
Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ini berharap, agar ada tindakan oleh pemerintah setempat baik kepala lingkungan (Pala) maupun kelurahan. Dan juga ada kesadaran semua pihak untuk menjaga dan menciptakan Manado sebagai kota yang bersih dan sehat.
“Mudah-mudahan, Adipura bukan hanya sekedar penghargaan saja. Tapi bagaiman Pala, Lurah dan Camat harus lebih cermat dan profesional dalam menjalankan tugasnya, karena kepada merekalah harapan Kota Manado, Mari jo torang bangun kota dengan hati tulus bukan hanya sekedar selogan. Karena kalau tujuannya hanya itu maka Kota ini akan mundur ke jaman primitif,” ajaknya.
Ini Pengakuan Ketua DPRD Atas Keterlibatannya Masalah Lahan 16%
Manado – Terkait beragam tudingan yang di alamatkan kepada dirinya soal penanda tanganan penyerahan lahan 16 persen, ketua DPRD kota Manado, Denny Sondakh angkat bicara.
Ditemui BeritaManado.com, Deson sapaan akrab ketua DPRD kota Manado ini menjelaskan kronologis dan alasan mengapa dirinya membubuhkan tanda tangan dalam surat penyerahan lahan 16 persen dari pihak pengelola reklamasi ke pemerintah kota (pemkot) Manado.
Dijelaskan Deson, penanda tanganan tersebut bermula ketika dirinya dihubungi pemerintah kota Manado untuk meminta Deson menanda tangani surat tersebut, karena pada saat itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulut telah mendesak agar pemkot memasukan hasil penyelesaian penyerahan hak atas lahan 16 persen tersebut.
“Ketika itu, saya dihubungi. Saya pikir surat administrasi penyerahan lahan 16 persen dari pengembang ke pemkot sudah komperensif, karena surat administrasinya dibuat oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN), maka saya pikir sudah tidak bermasalah lagi. Apalagi saat itu, pemkot sedang di kejar-kejar oleh BPK terkait pengelolaan aset daerah, yang berhubung dengan status WDP saat ini,” jelas Deson.
Namun ditegaskan Deson, kapasitasnya pada saat itu hanyalah sebagai saksi, karena pada proses penanda tanganan tersebut, dilakukan di depan salah satu anggota DPRD yang saat itu kebetulan hadir di kantor dan didepan pihak pengelola yang diwakili Henky Wijaya serta kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Ferry Siwi.
“Saya menanda tangani surat itu, hanya sebagai saksi saja dihadapan Henky Lasut, bertepatan ada di kantor. Dan didepan Henky Wijaya selaku pengembang, saya menegaskan bahwa penanda tanganan ini murni dilakukan tanpa kepentingan pribadi maupun ada permintaan sesuatu, melainkan karena menjalankan tugas sebagai wakil rakyat,” tegas Deson.
Dirinya pun mengakui bahwa salah satu kelalaian yang dibuatnya, yakni tidak berkoordinasi dengan Sultan Udin Musa yang di pandang pakar terhadap persoalan kasus tanah, karena pada kasus-kasus yang terdahulu, dirinya kerap berkonsultasi dengan ketua komisi A tersebut.
“Ada satu kelalaian yang saya buat pada saat itu. Biasanya, kalau ada kasus terkait hukum, secara pribadi saya berkonsultasi terlebih dahulu dengan Musa. Tapi karena, saya terdesak karena waktu, sebab besok harinya saya akan berangkat dalam waktu 2 minggu, maka saya langsung berinisiatif untuk menanda tangani surat itu. Sebab, saya pikir selain pemkot dikejar-kejar BPK untuk memasukan laporan, pembuat surat dan pengkajinya juga oleh JPN,” terangnya.
Diungkapkan juga oleh Deson, jika pun saat ini penyerahan lahan 16 persen kembali bermasalah, dirinya serahkan ke pihak pembuat administrai tersebut, karena Deson mengaku berkali-kali bahwa dirinya hanya sebagai saksi saja.
“Kembali saya tegaskan saya hanya saksi. Dan perlu diketahui semua pihak baik masyarakat dan sesama anggotaa DPRD, saya tidak meminta sesuatu, apalagi menerima uang se-sen pun dari siapa saja. Saya berani bersumpah atas hal itu. Setelah masalah ini kembali bergulir, saya sudah berupaya untuk memanggil kadis PU dan Kabag Hukum untuk meminta klarifikasi secara detail terkait hal ini. Tapi hingga saat ini, keduanya belum bisa ditemui, dengan beragam alasan,” tutup Deson, sembari mengulang perkataannya ketika menanda tangani surat tersebut bahwa tanda tangannya gratis.
Ditemui BeritaManado.com, Deson sapaan akrab ketua DPRD kota Manado ini menjelaskan kronologis dan alasan mengapa dirinya membubuhkan tanda tangan dalam surat penyerahan lahan 16 persen dari pihak pengelola reklamasi ke pemerintah kota (pemkot) Manado.
Dijelaskan Deson, penanda tanganan tersebut bermula ketika dirinya dihubungi pemerintah kota Manado untuk meminta Deson menanda tangani surat tersebut, karena pada saat itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sulut telah mendesak agar pemkot memasukan hasil penyelesaian penyerahan hak atas lahan 16 persen tersebut.
“Ketika itu, saya dihubungi. Saya pikir surat administrasi penyerahan lahan 16 persen dari pengembang ke pemkot sudah komperensif, karena surat administrasinya dibuat oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN), maka saya pikir sudah tidak bermasalah lagi. Apalagi saat itu, pemkot sedang di kejar-kejar oleh BPK terkait pengelolaan aset daerah, yang berhubung dengan status WDP saat ini,” jelas Deson.
Namun ditegaskan Deson, kapasitasnya pada saat itu hanyalah sebagai saksi, karena pada proses penanda tanganan tersebut, dilakukan di depan salah satu anggota DPRD yang saat itu kebetulan hadir di kantor dan didepan pihak pengelola yang diwakili Henky Wijaya serta kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Ferry Siwi.
“Saya menanda tangani surat itu, hanya sebagai saksi saja dihadapan Henky Lasut, bertepatan ada di kantor. Dan didepan Henky Wijaya selaku pengembang, saya menegaskan bahwa penanda tanganan ini murni dilakukan tanpa kepentingan pribadi maupun ada permintaan sesuatu, melainkan karena menjalankan tugas sebagai wakil rakyat,” tegas Deson.
Dirinya pun mengakui bahwa salah satu kelalaian yang dibuatnya, yakni tidak berkoordinasi dengan Sultan Udin Musa yang di pandang pakar terhadap persoalan kasus tanah, karena pada kasus-kasus yang terdahulu, dirinya kerap berkonsultasi dengan ketua komisi A tersebut.
“Ada satu kelalaian yang saya buat pada saat itu. Biasanya, kalau ada kasus terkait hukum, secara pribadi saya berkonsultasi terlebih dahulu dengan Musa. Tapi karena, saya terdesak karena waktu, sebab besok harinya saya akan berangkat dalam waktu 2 minggu, maka saya langsung berinisiatif untuk menanda tangani surat itu. Sebab, saya pikir selain pemkot dikejar-kejar BPK untuk memasukan laporan, pembuat surat dan pengkajinya juga oleh JPN,” terangnya.
Diungkapkan juga oleh Deson, jika pun saat ini penyerahan lahan 16 persen kembali bermasalah, dirinya serahkan ke pihak pembuat administrai tersebut, karena Deson mengaku berkali-kali bahwa dirinya hanya sebagai saksi saja.
“Kembali saya tegaskan saya hanya saksi. Dan perlu diketahui semua pihak baik masyarakat dan sesama anggotaa DPRD, saya tidak meminta sesuatu, apalagi menerima uang se-sen pun dari siapa saja. Saya berani bersumpah atas hal itu. Setelah masalah ini kembali bergulir, saya sudah berupaya untuk memanggil kadis PU dan Kabag Hukum untuk meminta klarifikasi secara detail terkait hal ini. Tapi hingga saat ini, keduanya belum bisa ditemui, dengan beragam alasan,” tutup Deson, sembari mengulang perkataannya ketika menanda tangani surat tersebut bahwa tanda tangannya gratis.
Kansil Kecewa Kunjungan Menteri Tidak Dihadiri 12 Kabupaten/Kota
Manado – Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr Djouhari Kansil menyatakan kekecewaannya kepada 12 Kabupaten/Kota yang tidak menghadirkan perwakilannya saat mendapat kunjungan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Linda Gumelar, Senin (17/6).
“Masalah ketidak hadiran itu kita harus perhatikan, kita akan pertanyakan kenapa tidak hadir, kita harus tegas. Kan pak Gubernur sudah bilang kalau Kabupaten/Kota diundang pada hal-hal yang penting dihadiri oleh ibu Menteri kalau tidak hadir ini akan kita cari tahu mengapa mereka tidak hadir,” ujar mantan Kadis Diknas Sulut ini.
Dia menambahkan, nantinya pemerintah Provinsi akan mempertanyakan ketidak hadiran ini kepada Kabupaten/Kota melalui surat resmi.
Gumelar sendiri di Sulut dalam rangka menghadiri kegiatan Pemprovuntuk advokasi strategi nasional percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender/advokasi Kepala Daerah dan DPRD di Hotel Aryaduta.
“Masalah ketidak hadiran itu kita harus perhatikan, kita akan pertanyakan kenapa tidak hadir, kita harus tegas. Kan pak Gubernur sudah bilang kalau Kabupaten/Kota diundang pada hal-hal yang penting dihadiri oleh ibu Menteri kalau tidak hadir ini akan kita cari tahu mengapa mereka tidak hadir,” ujar mantan Kadis Diknas Sulut ini.
Dia menambahkan, nantinya pemerintah Provinsi akan mempertanyakan ketidak hadiran ini kepada Kabupaten/Kota melalui surat resmi.
Gumelar sendiri di Sulut dalam rangka menghadiri kegiatan Pemprovuntuk advokasi strategi nasional percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender/advokasi Kepala Daerah dan DPRD di Hotel Aryaduta.
Parengkuan: Cap Tikus Tidak Dilarang Karena Bukan Kategori Narkoba
Manado – Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara (Sulut) Sanny Parengkuanmenyatakan sampai saat ini tidak ada lagi ijin baru bagi pabrik minuman beralkohol sesuai dengan aturan Kementerian Perdagangan, dengan otomatis tertutup peluang bagi investor yang akan menanamkan modalnya untuk pabrik minuman beralkohol. Hal ini disampaikannya saat melakukan dialog dengan Panitia Kerja Badan Legislasi DPR RI di ruang Maposat kantor Gubernur Sulut.
“Jadi untuk menambah sudah tidak bisa, padahal ada investor dari luar menawarkan untuk mendirikan pabrik wine yang menggunakan bahan baku dari cap tikus,” ujar Sanny.
Bagi dia masalah ini memang menjadi dilema. “Kalau kita membuka investasi baru sebenarnya memungkinkan tetapi timbul lagi minuman beralkohol baru,” katanya.
Lebih lanjut Sanny mengatakan untuk cap tikus sendiri masih dikonsumsi secara bebas tanpa ijin karena sifatnya minuman tradisional, sedangkan untuk peredarannya diserahkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota karena ada Kabupaten/Kota yang melarang dan ada yg melegalkan.
“Ini (cap tikus) tidak bisa dilarang karena ini bukan kategori narkoba, hanya saja harus diatur. Minuman jenis ini ada juga di Bali, malahan di Bali sudah dilegalkan padahal secara aturan tidak bisa,” tegas Sanny.
Dia menjelaskan, minuman tradisional beralkohol jenis cap tikus tidak dilarang karena penyulingannya di kebun atau dihutan, jadi sulit untuk ada itu proses industri. Tetapi masyarakat cendrung lebih banyak mengkonsumsi itu, padahal itu adalah bahan baku minuman beralkohol, dan beredar.
“Jadi untuk menambah sudah tidak bisa, padahal ada investor dari luar menawarkan untuk mendirikan pabrik wine yang menggunakan bahan baku dari cap tikus,” ujar Sanny.
Bagi dia masalah ini memang menjadi dilema. “Kalau kita membuka investasi baru sebenarnya memungkinkan tetapi timbul lagi minuman beralkohol baru,” katanya.
Lebih lanjut Sanny mengatakan untuk cap tikus sendiri masih dikonsumsi secara bebas tanpa ijin karena sifatnya minuman tradisional, sedangkan untuk peredarannya diserahkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota karena ada Kabupaten/Kota yang melarang dan ada yg melegalkan.
“Ini (cap tikus) tidak bisa dilarang karena ini bukan kategori narkoba, hanya saja harus diatur. Minuman jenis ini ada juga di Bali, malahan di Bali sudah dilegalkan padahal secara aturan tidak bisa,” tegas Sanny.
Dia menjelaskan, minuman tradisional beralkohol jenis cap tikus tidak dilarang karena penyulingannya di kebun atau dihutan, jadi sulit untuk ada itu proses industri. Tetapi masyarakat cendrung lebih banyak mengkonsumsi itu, padahal itu adalah bahan baku minuman beralkohol, dan beredar.
Komisi I DPR: Kedepankan Aspek Ekonomi Yang Merata di Daerah Bukan di Pusat
Manado – Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) Yahya Sacawiria, Sip, MM menyatakan kita sekarang ini lebih menonjolkan bagaimana mengedepankan aspek ekonomi yang merata di daerah bukan di pusat. Hal ini disampaikannya saat kunjungan kerjanya bersama Komisi I DPR RI diSulawesi Utara.
“Kalau aspek ekonomi itu jangan kuatnya dipusat, tetapi harus merata itu yang dikatakan otonomi, saya sepakat bagaimana kaitannya, ini memang agak menyerempet sedikit bagaimana itu DAK, DAU, optimalisasi kemudian Dekonsentrasi masalah keuangan,” jelas Anggota DPR dari Partai Demokrat.
Untuk itu dalam kunjungannya kali ini di kantor Gubernur dalam membahas refisi mengenai perjanjian internasional mengatakan, daerah harus diberi ruang oleh pusat untuk bisa bagaimana mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang ada di daerah, katanya.
“Kalau aspek ekonomi itu jangan kuatnya dipusat, tetapi harus merata itu yang dikatakan otonomi, saya sepakat bagaimana kaitannya, ini memang agak menyerempet sedikit bagaimana itu DAK, DAU, optimalisasi kemudian Dekonsentrasi masalah keuangan,” jelas Anggota DPR dari Partai Demokrat.
Untuk itu dalam kunjungannya kali ini di kantor Gubernur dalam membahas refisi mengenai perjanjian internasional mengatakan, daerah harus diberi ruang oleh pusat untuk bisa bagaimana mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang ada di daerah, katanya.
Jantje Sajow Lakukan Pertemuan Dengan PGRI Sulut
Tondano – Bupati Minahasa Jantje Wowiling Sajow, Senin (24/6) hari ini dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan segenap pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia ProvinsiSulawesi Utara. Menurut informasi yang diterima, pertemuan tersebut akan dilaksanakan diTondano.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Jemmy Maramismengungkapkan, bahwa kegiatan tersebut adalah dalam rangka Rapat Koordinasi pengurus PGRIProvinsi Sulawesi Utara. Kegiatan yang akan berlangsung antara lain evaluasi dan penyusunan program.
“Untuk tahun ini, Rakor dipusatkan di Minahasa. Yang namanya rakor, itu berarti agendanya membahas program kegiatan yang sudah terlaksana dan yang belum. Hal itu juga dibarengi dengan evaluasi. Kehadiran bupati Minahasa sendiri merupakan bentuk penghargaan pemerintah terhadap profesi guru,” kata Maramis.
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Jemmy Maramismengungkapkan, bahwa kegiatan tersebut adalah dalam rangka Rapat Koordinasi pengurus PGRIProvinsi Sulawesi Utara. Kegiatan yang akan berlangsung antara lain evaluasi dan penyusunan program.
“Untuk tahun ini, Rakor dipusatkan di Minahasa. Yang namanya rakor, itu berarti agendanya membahas program kegiatan yang sudah terlaksana dan yang belum. Hal itu juga dibarengi dengan evaluasi. Kehadiran bupati Minahasa sendiri merupakan bentuk penghargaan pemerintah terhadap profesi guru,” kata Maramis.
Sarundajang Kehilangan Staf Potensial
Manado – Gubernur Sulawesi Utara Dr Sinyo Harry Sarundajang melalui kepala Biro Perekonomian DR Adry Manengkey menyatakan Pemerintah kehilangan sosok seorang staf yang potensial, yang senantiasa melaksanakan pekerjaannya dengan baik.
“Pada hari ini ditenggah-tengah dukacita yang mendalam, kita hendak melepas kepergian Almarhum bapak Noldy Mandey, SmH yang bukan hanya merupakan sosok yang dicintai oleh keluarga tetapi figur yang menjadi kebanggaan pemerintah dan masyarakat Sulawesi Utara sebagai abdi negara dalam kedudukannya sebagai Kepala Sub Bagian Peningkatan Kapasitas Produksi Pada Biro Perekonomian,” ujar Manengkey saat membacakan sambutan Gubernur pada acara penghormatan terakhir di Loby kantor Gubernur Sulut.
Untuk itu atas nama pribadi dan keluarga, serta mewakili pemerintah dan masyarakat mengucapkan dukacita yang mendalam atas berpulangnya almarhum (pada Jumat 21 Juni) keharibaan Tuhan, katanya.
Dia menjelaskan, mencermati riwayat kehidupan almarhum dalam karya pengabdiannya, maka tidaklah berlebihan apabilah saya mengatakan bahwa kaum keluarga bahkan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berbahagia dan bersyukur, pernah memiliki dan mengenal sosok almarhum yang senantiasa melaksanakan pekerjaannya dengan baik dalam tanggung jawabnya pada Biro Perekonomian.
“Kini dalam kasih sayang-Nya, Tuhan telah memanggilnya kembali. Namun kepergiannya bukanlah akhir dari segalah pengharapan dan perjuangan keluarga dan kita sekalian, tapi justru harus kita jadikan motifasi untuk bekerja lebih giat lagi. Masih banyak karya Almarhum yang harus dilanjutkan oleh segenap keluarga bahkan kita sekalian,” katanya.
Hadir dalam upacara penghormatan terakhir, Kadis Perikanan dan Kelautan Kota Manado Boy Naray beserta istri Olvie Sumual yang juga sebagai Kadis Dikpora Kabupaten Minahasa tenggara yang juga adalah keluarga Almarhum, Kadis Dipenda Sulut Gemmy Kawatu, Kabag TUP Setdaprov Sulut dan juga Ketua KNPI Minahasa Jemmy Ringkuangan beserta pejabat dan staf Biro Perekonomian Sulut.
“Pada hari ini ditenggah-tengah dukacita yang mendalam, kita hendak melepas kepergian Almarhum bapak Noldy Mandey, SmH yang bukan hanya merupakan sosok yang dicintai oleh keluarga tetapi figur yang menjadi kebanggaan pemerintah dan masyarakat Sulawesi Utara sebagai abdi negara dalam kedudukannya sebagai Kepala Sub Bagian Peningkatan Kapasitas Produksi Pada Biro Perekonomian,” ujar Manengkey saat membacakan sambutan Gubernur pada acara penghormatan terakhir di Loby kantor Gubernur Sulut.
Untuk itu atas nama pribadi dan keluarga, serta mewakili pemerintah dan masyarakat mengucapkan dukacita yang mendalam atas berpulangnya almarhum (pada Jumat 21 Juni) keharibaan Tuhan, katanya.
Dia menjelaskan, mencermati riwayat kehidupan almarhum dalam karya pengabdiannya, maka tidaklah berlebihan apabilah saya mengatakan bahwa kaum keluarga bahkan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berbahagia dan bersyukur, pernah memiliki dan mengenal sosok almarhum yang senantiasa melaksanakan pekerjaannya dengan baik dalam tanggung jawabnya pada Biro Perekonomian.
“Kini dalam kasih sayang-Nya, Tuhan telah memanggilnya kembali. Namun kepergiannya bukanlah akhir dari segalah pengharapan dan perjuangan keluarga dan kita sekalian, tapi justru harus kita jadikan motifasi untuk bekerja lebih giat lagi. Masih banyak karya Almarhum yang harus dilanjutkan oleh segenap keluarga bahkan kita sekalian,” katanya.
Hadir dalam upacara penghormatan terakhir, Kadis Perikanan dan Kelautan Kota Manado Boy Naray beserta istri Olvie Sumual yang juga sebagai Kadis Dikpora Kabupaten Minahasa tenggara yang juga adalah keluarga Almarhum, Kadis Dipenda Sulut Gemmy Kawatu, Kabag TUP Setdaprov Sulut dan juga Ketua KNPI Minahasa Jemmy Ringkuangan beserta pejabat dan staf Biro Perekonomian Sulut.
Demi PAD, Kantor Gubernur Sulut Disewakan Untuk Publik
Manado – Demi mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara(Sulut) mengambil kebijakan untuk menyewakan Kantor Gubernur dan hal ini hanya untuk dua ruangan yang ada di “Gedung Putih” tersebut. Kebijakan tersebut disampaikan Kepala Biro Umum Drs Rudij Roring.
Dia menjelaskan, untuk prosedur peminjaman ruangan sesuai standar pelayanan publik, pemohon mengajukan surat ke Kepala Biro Umum melalui Tata Usaha Biro Umum, selanjutnya Kepala Biro mendisposisikan ke Kepala Bagian (Kabag) Rumah Tangga (RT) dan Kabag RT mendisposisikan surat ke Kepala Sub Bagian (Kasub Bag) Urdal.
Selanjutnya memerintahkan staf untuk mengecek jadwal pemakaian, jika tidak ada acara maka staf mempersiapkan ruangan. “Kemudian menarik retribusi sewa peminjaman ruangan berdasarkan Perda No 1 tahun 2012 untuk disetor ke kas daerah oleh bendahara penerima sebagai PAD,” ujarRoring.
“Berdasarkan Perda No 1 tahun 2012 untuk ruang Huyula dapat disewakan sebesar Rp. 500.000 dan untuk ruangan Mapalus sebesar 1.000.000,” kata Roring lagi
Dia menjelaskan, untuk prosedur peminjaman ruangan sesuai standar pelayanan publik, pemohon mengajukan surat ke Kepala Biro Umum melalui Tata Usaha Biro Umum, selanjutnya Kepala Biro mendisposisikan ke Kepala Bagian (Kabag) Rumah Tangga (RT) dan Kabag RT mendisposisikan surat ke Kepala Sub Bagian (Kasub Bag) Urdal.
Selanjutnya memerintahkan staf untuk mengecek jadwal pemakaian, jika tidak ada acara maka staf mempersiapkan ruangan. “Kemudian menarik retribusi sewa peminjaman ruangan berdasarkan Perda No 1 tahun 2012 untuk disetor ke kas daerah oleh bendahara penerima sebagai PAD,” ujarRoring.
“Berdasarkan Perda No 1 tahun 2012 untuk ruang Huyula dapat disewakan sebesar Rp. 500.000 dan untuk ruangan Mapalus sebesar 1.000.000,” kata Roring lagi
Minggu, 16 Juni 2013
HPN 2013 Sulut “Dimanfaatkan” Sejumlah Partai Besar
Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2013 yang di pusatkan di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, Senin (11/02) hari ini, akan dibuka secara langsung oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono.
Sayangnya momentum HPN 2013 di Manado – Sulut yang seharusnya menjadi hari kebanggan seluruh kalangan insan pers di Indonesia, justru dinodai dengan kepentingan politik beberapa partai besar.
Buktinya, disepanjang jalan dari Bandara Samratulangi Manado hingga samping SPBU Kairagi, bukannya dihiasi atribut HPN 2013, tetapi justru dihiasi atribut Partai Demokrat dan Kosgoro yang nota bene adalah organisasi sayap dari Partai Golkar.
Momentum HPN 2013 yang kini berubah menjadi ajang politik, mendapat kecaman keras dari sejumlah pemerhati dan pelaku pers di Provinsi Sulawesi Utara.
Sayangnya momentum HPN 2013 di Manado – Sulut yang seharusnya menjadi hari kebanggan seluruh kalangan insan pers di Indonesia, justru dinodai dengan kepentingan politik beberapa partai besar.
Buktinya, disepanjang jalan dari Bandara Samratulangi Manado hingga samping SPBU Kairagi, bukannya dihiasi atribut HPN 2013, tetapi justru dihiasi atribut Partai Demokrat dan Kosgoro yang nota bene adalah organisasi sayap dari Partai Golkar.
Momentum HPN 2013 yang kini berubah menjadi ajang politik, mendapat kecaman keras dari sejumlah pemerhati dan pelaku pers di Provinsi Sulawesi Utara.
Upacara Suci Guan Siaw “Cap Go Meh” 2013
Upacara suci Guan Siaw atau yang lebih dikenal dengan Hari Raya Cap Go Meh yang sementara berlangsung hari ini, dipastikan akan lebih meriah dibandingkan tahun – tahun sebelumnya.
Menurut Ketua Panitia Cap Go Meh 2013, Ronald Moningka, karena seluruh Tempat Ibadah Tridarma yang bernaung dibawah Perhimpunan Tempat Ibadah Tridarma (PTIT) Ban Hing Kiong Manado yang berjumlah delapan tempat ibadah, akan menggelar upacara bersama.
Sementara untuk rute yang akan dilewati prosesi upacara Guan Siaw atau Cap Go Meh, akan mengambil start di Klenteng Banhing Kiong dan finis di lokasi yang sama.
Selaku Panitia, Moningka memohon maaf kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara khususnya di Kota Manado, karena aktifitas masyarakat akan terganggu dengan kemacetan yang akan terjadi saat upacara berlangsung.
Sementara itu, Kasatlantas Polresta Manado, Kompol Alvaris Patiwael mengharapkan, masyarakat yang memiliki kendaraan untuk tidak memarkir kendaraan di atas badan jalan, khususnya di sepanjang jalan yang akan dilewati upacara Cap Go Meh.
Menurut Ketua Panitia Cap Go Meh 2013, Ronald Moningka, karena seluruh Tempat Ibadah Tridarma yang bernaung dibawah Perhimpunan Tempat Ibadah Tridarma (PTIT) Ban Hing Kiong Manado yang berjumlah delapan tempat ibadah, akan menggelar upacara bersama.
Sementara untuk rute yang akan dilewati prosesi upacara Guan Siaw atau Cap Go Meh, akan mengambil start di Klenteng Banhing Kiong dan finis di lokasi yang sama.
Selaku Panitia, Moningka memohon maaf kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara khususnya di Kota Manado, karena aktifitas masyarakat akan terganggu dengan kemacetan yang akan terjadi saat upacara berlangsung.
Sementara itu, Kasatlantas Polresta Manado, Kompol Alvaris Patiwael mengharapkan, masyarakat yang memiliki kendaraan untuk tidak memarkir kendaraan di atas badan jalan, khususnya di sepanjang jalan yang akan dilewati upacara Cap Go Meh.
Pelaku Usaha Manado Wajib Miliki Dokumen UKL / UPL
Pelaku usaha di Kota Manado wajib memiliki dokumen Usaha Kelola Lingkungan dan Usaha Penegelolaan Lingkungan (UKL/UPL).
Demikian ditegaskan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Manado, Johsua Pangkerego.
Menurutnya, sebelum melakukan usaha di Manado, pengusaha wajib memiliki dokumen kajian UKL/UPL.
Dikatakan Pengkerego, pengurusan atau pembuatan UKL/UPL tidak dipungut biaya alias gratis.
Dijelaskan, bila pihak pengusaha tidak tahu membuat sendiri, bisa melalui jasa konsultan, untuk menyusun UKL/UPL bahkan BLH pun siap memfasilitasi UKL/UPL mencarikan konsultan.
Di tambahkan, pihaknya hanya sebatas memfasilitasi, karena pegawai BLH dilarang menerima uang.
Demikian ditegaskan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Manado, Johsua Pangkerego.
Menurutnya, sebelum melakukan usaha di Manado, pengusaha wajib memiliki dokumen kajian UKL/UPL.
Dikatakan Pengkerego, pengurusan atau pembuatan UKL/UPL tidak dipungut biaya alias gratis.
Dijelaskan, bila pihak pengusaha tidak tahu membuat sendiri, bisa melalui jasa konsultan, untuk menyusun UKL/UPL bahkan BLH pun siap memfasilitasi UKL/UPL mencarikan konsultan.
Di tambahkan, pihaknya hanya sebatas memfasilitasi, karena pegawai BLH dilarang menerima uang.
Sinode GMIM dan Ormas Adat Minahasa Dukung Lousan ke KPU Bitung
Sedikitnya sembilan organisasi kemasyarakatan (Ormas) adat Minahasa di Bitung dan Sinode GMIM menyatakan dukungan terhadap Jorry Lousan SE untuk menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bitung.
Dukungan disampaikan secara resmi dalam bentuk tertulis yang dikirimkan ke Tim Seleksi Calon anggota KPU Kota Bitung. Ke sembilan ormas adat Minahasa yang mendukung Jorry Lousan untuk menjadi anggota KPU Bitung itu, yakni Brigade Manguni yang ditandatangani oleh Tonaas Fabian Kaloh, SIP,MSi, Ketua Milisi Waraney Stanley Doringin, Ketua Manguni Esa Denny Rungkat, Sekretaris Pakasaan Sammy Songgigilan, Ketua Komponen Masyarakat Erpack Bitung dan Bela Negara, Christian Egam,SSos, Tommy Rondonuwu dari Waraney Puser In Tana, Kerua Trisula Jhon Songkaton, Dolfie Rumampuk dari Waraney Esa dan Sekjen Majelis Kebudayaan Minahasa Bitung Richard Tirajoh. “Kami sembilan organisasi adat Minahasa di Bitung telah sepakat untuk mendukung Jorry Lousan selaku Ketua Pakasaan Bitung untuk dicalonkan sebagai anggota KPU Bitung,” tandas Christian Egam dan Dolfie Rumampuk.
Selain itu, melalui surat yang ditandatangani Pdt M Tampi,STh,MSi dan Pdt Arthur Rumengan, M.Teol selaku Ketua dan Sekretaris BPM Sinode GMIM dalam suratnya Nomor 0606/UM.IIB/5-2013 yang dikirim ke Tim Seleksi calon KPU Bitung juga menyatakan Jorry Lousan sebagai warga gereja yang memiliki kapasitas dan integritas untuk dipertimbangkan sebagai anggota KPU.
Tidak itu, saja Lousan sebagai Sekretaris P/KB GMIM Wilayah Bitung Satu mendapat dukungan penuh dari Komisi Pria Kaum Bapa (P/KB) Rayon Bitung melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua Pnt Markus Pitoy,SE dan Sekretaris Pnt Jonly Tamaka,SE. “Pak Jorry Lousan satu-satunya yang kami dukung untuk ke KPU Bitung,” pungkas Pitoy dan Tamaka
Dukungan disampaikan secara resmi dalam bentuk tertulis yang dikirimkan ke Tim Seleksi Calon anggota KPU Kota Bitung. Ke sembilan ormas adat Minahasa yang mendukung Jorry Lousan untuk menjadi anggota KPU Bitung itu, yakni Brigade Manguni yang ditandatangani oleh Tonaas Fabian Kaloh, SIP,MSi, Ketua Milisi Waraney Stanley Doringin, Ketua Manguni Esa Denny Rungkat, Sekretaris Pakasaan Sammy Songgigilan, Ketua Komponen Masyarakat Erpack Bitung dan Bela Negara, Christian Egam,SSos, Tommy Rondonuwu dari Waraney Puser In Tana, Kerua Trisula Jhon Songkaton, Dolfie Rumampuk dari Waraney Esa dan Sekjen Majelis Kebudayaan Minahasa Bitung Richard Tirajoh. “Kami sembilan organisasi adat Minahasa di Bitung telah sepakat untuk mendukung Jorry Lousan selaku Ketua Pakasaan Bitung untuk dicalonkan sebagai anggota KPU Bitung,” tandas Christian Egam dan Dolfie Rumampuk.
Selain itu, melalui surat yang ditandatangani Pdt M Tampi,STh,MSi dan Pdt Arthur Rumengan, M.Teol selaku Ketua dan Sekretaris BPM Sinode GMIM dalam suratnya Nomor 0606/UM.IIB/5-2013 yang dikirim ke Tim Seleksi calon KPU Bitung juga menyatakan Jorry Lousan sebagai warga gereja yang memiliki kapasitas dan integritas untuk dipertimbangkan sebagai anggota KPU.
Tidak itu, saja Lousan sebagai Sekretaris P/KB GMIM Wilayah Bitung Satu mendapat dukungan penuh dari Komisi Pria Kaum Bapa (P/KB) Rayon Bitung melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua Pnt Markus Pitoy,SE dan Sekretaris Pnt Jonly Tamaka,SE. “Pak Jorry Lousan satu-satunya yang kami dukung untuk ke KPU Bitung,” pungkas Pitoy dan Tamaka
SBSI Dan LSM Dukung Pengusutan Penggelapan Di BPN Bitung
Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) mendukung langkah Polres Bitung mengusut dugaan penggelapan dan penipuan yang dilakukan oknum pejabat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bitung.
Hal ini ditegaskan Ketua DPC Federasi SBSI Kota Bitung, Rocky Oroh, Selasa (28/5).”Jika perlu, pekan depan kami akan menggelar aksi di kantor BPN Bitung dan Polres untuk mendukung diungkapnya dugaan penggelapan dan penipuan oleh oknum-oknum pegawai terhadap warga masyarakat terkait pengurusan sertifikat tanah. Apalagi yang menjadi korban adalah warga miskin yang seharus dilayani dan dibantu,” tandas Oroh sembari menambahkan bahwa selama ini pihaknya banyak menerima pengeluhan dari warga miskin.
Hal senada dikatakan juga oleh Edy Sondakh Ketua Forum Petani Kota Bitung dan aktivis LSM Pasela Bitung Samsi Hima. Keduanya mengungkapkan begitu banyak warga petani danwarga miskin sering dipersulit dalam pengurusan surat-surat tanah meski telah mengeluakan uang bagi oknum-oknum pegawai yang menanganinya agar mempercepat keluarnya sertifikat atau surat tanah. “Terlalu banyak masyarakat petani yang merasa tersiksa daakam pengurusan sertifikat tanah, karena itu kami mendukung langkah Polres melakukan pengusutan kasus tersebut,” tandas Sondakh.”Kalau undang-undang bisa segera dirubah, maka kami setuju sekali jika BPN Bitung dibubarkan daripada hanya menyusahkan warga,” sambung Hima.
Samsi dan Sondakh pun meminta agar Polres Bitung tidak segan-segan mengungkap tuntas para pelaku penggelapan dan penipuan dalam pengurusan sertifikat tanah. “Kami mensilaylir bukan hanya seorang pejabat saja yang terlibat,karena itu kasus ini harus diungkap tuntas,” tandasnya.
Seperti diketahui, Polres Bitung belum lama ini telah menetapkan tersangka seorang pejabat di BPN Bitung berinisial JR yang diduga melakukan penggelapan dan penipuan. Bahkan menurut Kapolres Bitung AKBP Harvin Raslin melalui Kasat Reskrim AKP Keri Utiarachman, pihaknya juga mensinyalir kasus ini tidak hanya dilakukan oleh satu orang tapi lebih, karena itu Polres pada pekan ini akan mengupayakan ada seorang lagi yang akan ditetapkan sebagai tersangka.”Pengembangan kasus ini terus dilakukan untuk mengungkap keterlibatan pihak lain,” kata Utiarachman.
Hal ini ditegaskan Ketua DPC Federasi SBSI Kota Bitung, Rocky Oroh, Selasa (28/5).”Jika perlu, pekan depan kami akan menggelar aksi di kantor BPN Bitung dan Polres untuk mendukung diungkapnya dugaan penggelapan dan penipuan oleh oknum-oknum pegawai terhadap warga masyarakat terkait pengurusan sertifikat tanah. Apalagi yang menjadi korban adalah warga miskin yang seharus dilayani dan dibantu,” tandas Oroh sembari menambahkan bahwa selama ini pihaknya banyak menerima pengeluhan dari warga miskin.
Hal senada dikatakan juga oleh Edy Sondakh Ketua Forum Petani Kota Bitung dan aktivis LSM Pasela Bitung Samsi Hima. Keduanya mengungkapkan begitu banyak warga petani danwarga miskin sering dipersulit dalam pengurusan surat-surat tanah meski telah mengeluakan uang bagi oknum-oknum pegawai yang menanganinya agar mempercepat keluarnya sertifikat atau surat tanah. “Terlalu banyak masyarakat petani yang merasa tersiksa daakam pengurusan sertifikat tanah, karena itu kami mendukung langkah Polres melakukan pengusutan kasus tersebut,” tandas Sondakh.”Kalau undang-undang bisa segera dirubah, maka kami setuju sekali jika BPN Bitung dibubarkan daripada hanya menyusahkan warga,” sambung Hima.
Samsi dan Sondakh pun meminta agar Polres Bitung tidak segan-segan mengungkap tuntas para pelaku penggelapan dan penipuan dalam pengurusan sertifikat tanah. “Kami mensilaylir bukan hanya seorang pejabat saja yang terlibat,karena itu kasus ini harus diungkap tuntas,” tandasnya.
Seperti diketahui, Polres Bitung belum lama ini telah menetapkan tersangka seorang pejabat di BPN Bitung berinisial JR yang diduga melakukan penggelapan dan penipuan. Bahkan menurut Kapolres Bitung AKBP Harvin Raslin melalui Kasat Reskrim AKP Keri Utiarachman, pihaknya juga mensinyalir kasus ini tidak hanya dilakukan oleh satu orang tapi lebih, karena itu Polres pada pekan ini akan mengupayakan ada seorang lagi yang akan ditetapkan sebagai tersangka.”Pengembangan kasus ini terus dilakukan untuk mengungkap keterlibatan pihak lain,” kata Utiarachman.
Penetrasi ke Manado, ASUS Lanjutkan Langkah Agresif
Manado – ASUS, pemimpin global di era digital melanjutkan langkah agresif saat memperluas pangsa pasarnya di Indonesia khususnya di Sulawesi Utara. Setelah sebelumnya hanya hadir di Makasar pada 6 September 2012 dan 11 Juni 2013 kini ASUS kembali memperkuat kehadirannya di Sulawesi dengan berbagai aktifitas.
Mulai dari jumpa pers,melakukan pelatihan bagi sales dan teknisi gerai-gerai komputer,serta menawarkan program-program yang menarik untuk para dealer yang menjadi mitra ASUS yang ada di Manado dan sekitarnya. Sebagai gambaran,sampai kuartal terakhir 2012 lalu ASUS berhasil menguasai pangsa pasar untuk kategori notebook dan netbook sebesar 20,4% di Indonesia.
“Ini merupakan bukti bahwa ASUS berkomitmen untuk menghadirkan produk-produk teknologi yang mampu memenuhi kebutuhan penggunanya ke pasaran Indonesia,” jelas Juliana CenManager of Product Management and Marketing ASUS Indonesia.
Di tahun 2013 ini sendiri, ASUS menargetkan untuk memiliki 22 kantor cabang sekaligus service center di 21 kota besar termasuk Manado. Service center ini melengkapi 151 srvice point yang digelar oleh mitra-mitra ASUS di seluruh Indonesia.
Mulai dari jumpa pers,melakukan pelatihan bagi sales dan teknisi gerai-gerai komputer,serta menawarkan program-program yang menarik untuk para dealer yang menjadi mitra ASUS yang ada di Manado dan sekitarnya. Sebagai gambaran,sampai kuartal terakhir 2012 lalu ASUS berhasil menguasai pangsa pasar untuk kategori notebook dan netbook sebesar 20,4% di Indonesia.
“Ini merupakan bukti bahwa ASUS berkomitmen untuk menghadirkan produk-produk teknologi yang mampu memenuhi kebutuhan penggunanya ke pasaran Indonesia,” jelas Juliana CenManager of Product Management and Marketing ASUS Indonesia.
Di tahun 2013 ini sendiri, ASUS menargetkan untuk memiliki 22 kantor cabang sekaligus service center di 21 kota besar termasuk Manado. Service center ini melengkapi 151 srvice point yang digelar oleh mitra-mitra ASUS di seluruh Indonesia.
Kopdar 234 SC Manado Digelar Di Score
Manado – Sore ini, bertempat di Score Cafe Manado pukul 17.00 – 20.00 Wita, akan diadakan Kopi Darat (Kopdar) Regwil Manado. “Kopdar kami gelar untuk mempererat kebersamaan sesama anggota dan pengurus 234 SC, serta sebagai ajang untuk pemberitahuan kegiatan” ujar Sekretaris, Chris Sutjipto, melalui sms..
Dirinya menambahkan, Kopdar ini dapat dihadiri oleh sodara-sodara 234 SC Manado maupun para simpatisanya, dalam kegiatan ini sendiri nantinya akan ada keputusan untuk mengadakan kegiatan sosial di bulan mendatang. Selesai Kopdar juga nantinya akan ada Kopi Canda (Kopcan) di bioskop 21 Mantos sambil menonton film berjudul “Man Of Steel”.
Dirinya menambahkan, Kopdar ini dapat dihadiri oleh sodara-sodara 234 SC Manado maupun para simpatisanya, dalam kegiatan ini sendiri nantinya akan ada keputusan untuk mengadakan kegiatan sosial di bulan mendatang. Selesai Kopdar juga nantinya akan ada Kopi Canda (Kopcan) di bioskop 21 Mantos sambil menonton film berjudul “Man Of Steel”.
Sarundajang Menolak Wacana Lelang Jabatan
Manado – Gubernur Sulawesi utara DR Sinyo Harry Sarundajang menolak wacana mengenai lelang jabatan oleh pemerintah pusat melalui Wakil Menteri PAN-Reformasi Birokrasi RI. Kepada wartawan mantan Dirjen Depdagri ini menyatakan penolakannya.
“Yang paling tahu masalah di daerah adalah kami. Jadi wacana tersebut belum saatnya diberlakukan,” ujar mantan Gubernur terbaik se Indonesia ini.
Sementara itu, Asisten I Pemprov Sulut Drs Mecky Onibala, M.Si menyatakan persetujuannya atas penolakan wacana tersebut. Apalagi kata dia, dalam pemerintahan sudah ada Tim Baperjakat.
“Yang paling tahu masalah di daerah adalah kami. Jadi wacana tersebut belum saatnya diberlakukan,” ujar mantan Gubernur terbaik se Indonesia ini.
Sementara itu, Asisten I Pemprov Sulut Drs Mecky Onibala, M.Si menyatakan persetujuannya atas penolakan wacana tersebut. Apalagi kata dia, dalam pemerintahan sudah ada Tim Baperjakat.
Langganan:
Postingan (Atom)