PP Mobil Listrik Segera Terbit

Rancangan Peraturan Presiden tentang kendaraan listrik memasuki tahap final. Saat ini kementerian terkait sedang melakukan sinkronisasi untuk mematangkan regulasi tersebut.


Untuk menyelesaikan peraturan presiden tentang kendaraan listrik itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengumpulkan perwakilan beberapa instansi terkait di kantornya, pada 26 Februari 2019. Aturan ini ditargetkan sudah selesai pada 5 Maret 2019.

Hadir pada pertemuan ini antara lain Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto.

‎"Jadi kita bahas masih ada beberapa teknis tadi. Peraturan Presiden ini nanti tanggal 5 kita finalkan," kata dia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta.

Menurut Luhut, setelah rancangan Perpred tentang kendaraan listrik tersebut selesai, kemudian dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk disahkan menjadi Peraturan Presiden.

‎"Tanggal 5 difinalkan di sini, cek lagi, sesudah itu baru diberikan ke Presiden," tuturnya
Luhut mengungkapkan, dalam rancangan ‎Peraturan Presiden tentang kendaraan listrik, akan dicantumkan pemberian insentif untuk mendorong penggunaan kendaraan ini.

‎"Ya jalan terus itu, nanti lihat saja di situ kan sudah ada.‎ Ya, setelah itu disetujui semua kita cek, instansi terkait hadir sehingga tidak ada yang merasa tidak terlibat," tandasnya.

Bandara Morowali Sulawesi Tengah Diresmikan Maret 2017

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan Bandara Baru di Morowali, Sulawesi Tengah laik untuk beroperasi. Sehingga, bandara tersebut siap untuk diresmikan pada Maret 2017. Hal ini dikatakan, saat dirinya meninjau fasilitas yang ada di bandara baru tersebut, Selasa (20/12/2016).  "Bandara ini cukup bagus. Terminal penumpangnya bagus sekali. Dari atas tadi saya lihat pagar sudah mengelilingi area bandara, tempat-tempat yang semestinya ada sudah tersedia. Jadi ini sudah cukup layak untuk dioperasikan," ujar Budi Karya dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/12/2016). 

Sebelum diresmikan, Budi Karya meminta Kepala UPT Bandara Morowali, Ditjen Perhubungan Udara, untuk melakukan sedikit perataan pada landasan pacu atau runway dan penambahan fasilitas Air Traffic Control (ATC). "Pas landing tadi, ada sedikit penurunan pada landasan. Kita harus perbaiki dulu sebelum diresmikan. Berikutnya, fasilitas ATC  juga akan kita lengkapi. Itu semua bisa segera diselesaikan," tuturnya.

Keberadaan bandara dapat mempermudah aksesibilitas masyarakat Morowali. Sebab, saat ini jalur darat masih jadi andalan masyarakat wilayah ini, karena letak kabupaten Morowali sangat jauh dari ibukota Propinsi. "Bandara ini akan sangat membantu. Kita lihat tadi masyarakat sangat antusias. Itu menandakan masyarakat menantikan bandara ini. Ini hasil kerjasama yang baik antara Kemenhub dan Pemerintah Daerah," katanya.

Menhub berharap, selain meningkatkan konektivitas, bandara ini juga dapat mendongkrak potensi pariwisata yang ada di Morowali. "Morowali pulaunya saya lihat dari atas indah, ada danau dan teluk. Saya bilang ke Pak Gubernur, turis harus datang ke sini karena sudah ada bandara di sini. Bapak ibu harus siap-siap menyiapkan fasilitas yang bagus, ada tarian-tarian, dan turis juga sangat suka keasrian," kata Menhub.

Tarif Baru Angkutan Kota Diberlakukan

Pembahasan tentang perhitungan tarif angkutan kota dan angkutan penyeberangan dikota Bitung bertempat di ruang kerja Kepala Dinas Perhubungan Kota Bitung yang dihadiri tim perhitungan tarif Dishub Kota Bitung, Perwakilan dari Satlantas Polres Bitung, Organda Bitung, Pesat Bitung, Permata Bitung, Kepala Terminal, Dewan Mahasiswa STIE Petra Bitung, Osis SMK Negeri 2, Osis SMA N 1 Bitung serta Pengurus Taxi Air Laut Bitung, hasil perhitungan tarif angkutan kota dan angkutan penyeberangan tahun 2013 selanjutnya telah dibuatkan Surat Keputusan Walikota Bitung Nomor. 184.45/HKM/SK/133 2013 tentang Penyesuaian kembali tarif angkutan kota dan angkutan penyeberangan di kota Bitung.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bitung Rahel R. Rotinsulu, S.STP menyampaikan bahwa tarif yang telah ditetapkan sesuai dengan kesepakatan dalam pertemuan, " Semua yang hadir menyetujui dan menyepakati hasil pertemuan terkait hasil perhitungan tarif angkutan kota dan angkutan penyeberangan kota Bitung Tahun 2013", Tutur Rotinsulu, sembari mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerjasama yang dilakukan dalam perhitungan hingga penetapan tarif angkutan kota.

Disesuaikannya tarif angkutan kota dan angkutan penyeberangan di Kota Bitung setelah dikeluarkannya Peraturan Mentri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 PM/12/MCM Tahun 2013 tentang penyesuaian harga jula eceran bahan bakar minyak bersubsidi. Tarif angkutan kota dari terminal Tangkoko ke Winenet tarif lama umum Rp. 2.100 tarif baru umum Rp. 2.900 untuk Pelajar Rp. 2.500. tarif yang sama juga dari Pusat Kota ke terminal Tangkoko.

Ladbak Truk Sampah Bitung Terpental,Seorang Tukang Ojek Tewas Ditempat

BITUNG  – Sekitar pukul 10.45 wita Rabu (5/6)dijalan Pateten III menuju pasar Winenet terjadi kecelakaan lalu lintas.
Dimana seorang tukang ojek Irawan 41 tahun warga Sari Kelapa kelurahan Bitung Timur kecamatan Maesa tewas ditempat.
Pasalnya korban terbentur kencangnya pukulan ladbak truk sampah DB 8029 CA milik Dinas Kebersihan kota Bitung.
Berdasarkan keterangan saksi Hasan dilokasi kejadian bahwa ladbak truk sampah tersebut menabrak pohon Akasia dan tiba-tiba terpental mengarah ke motor Honda yang dikendarai Irawan.
Kapolres Bitung AKBP Harvin Raslin melalui Kasatlantas AKP La Daena S.Sos ketika dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut.
Hingga berita ini dipublikasikan barang bukti truk,motor Honda dan sopirnya telah diamankan di Mapolres Bitung.

Ratusan Liter BBM Jenis Solar Disita Polres Bitung

BITUNG – Jika Minggu (16/06) Polres Bitung berhasil menyita 775 liter BBM jenis solar dari kendaraan roda empat jenis Panther. Nah, Selasa (18/06) kemarin, kembali menyita 600-an solar dari mobil truk DB 4089 CA.
Ditahannya kendaraan ini buntut dari kecurigaan polisi setelah memeriksa tangki kendaraan yang ternyata sudah dimodifikasi saat melakukan pengisian disalah satu SPBU. Daya tampung tangki Mobil diperkirakan sudah 200-an liter.
Penyitaan BBM ini tak ditampik Kapolres Bitung, AKBP Harvin Raslin SH. “Barang bukti sudah disita, supir truk sementara kita ambilkan keterangan,” sebut Kapolres didampingi Kasat Reskrim, AKP Keri Utiarachman.
Dikatakan Kasat, operasi ini terus digiatkan dalam rangka meminimalisir kesengajaan oknum-oknum melakukan penimbunan BBM dengan mengambil keutungan sehubungan rencana penyesuaian harga BBM.
Ketika disinggung soal keterlibatan anggota Polisi, Utiarachman menegaskan tidak akan pandang bulu melakukan penindakan jika memang ada oknum polisi yang kedapatan melakukan pelanggaran katakanlah sengaja menimbun BBM. “Siapapun dia, kalau tidak mengantongi ijin pasti akan kita proses. Kendaraan yang ditahan ini dicurigai berniat melakukan penimbunan, buktinya tangki kendaraan sengaja dimodifikasi agar daya tampung BBM lebih banyak,”t andas Keri.

Fokusmaker Dukung Kenaikan BBM

Manado – Di tengah penolakan masyarakat terhadap rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), Badan Koordinasi Daerah (Bakorda) Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekaryaan (Fokusmaker) Sulut justru sejalan dengan kebijakan Pemerintah. Pasalnya, dengan kenaikan harga BBM, subsidi bisa dikonversikan pada sektor yang lebih tepat sasaran.

“Kita mendukung kebijakan pemerintah dalam rencana kenaikan harga BBM. Hanya, dengan catatan agar subsidi nantinya bisa dialihkan untuk sektor lainnya yang berdampak positif berjangka panjang bagi masyarakat,” ujar juru bicara Fokusmaker, Reineke Anggaseng kepada beritamanado.

Jika berbicara keadilan, kata dia, selama ini subsidi hanya dinikmati kalangan menengah ke atas. Untuk itu, ia berharap agar subsidi dialihkan untuk sektor lainnya seperti perbaikan infrastruktur, peningkatan produksi dan lainnya. Sehingga, stabilitas ekonomi, kebijakan fiskal dan harga tetap terjaga.

“Memang saat ini BBM belum naik saja, harga barang pokok sudah naik,” paparnya.

Ia menambahkan, salah satu masalah dalam ekonomi adalah faktor produksi. Ia menilai, dengan adanya perbaikan pada sektor produksi dan sektor penunjang seperi infrastruktur, diharapkan bisa menjadi stimulus ekonomi.

Syarat SIM C Harus Tes Lulus Psikologi

PALU - Kalau selama ini tes psikologi untuk hanya diberlakukan untuk pengambilan SIM A dan B1 dan B Umum, maka saat ini SIM C juga harus mengikuti tes tersebut.

Itu sudah menjadi amanah peraturan seperti yang tertuang pada Peraturan Kapolri Nomor 5 Tentang Persyaratan Pemohon SIM, kata Kasat Lantas Polres Palu, AKP Prayoga, belum lama ini.

“Seharusnya ini sudah diberlakukan, tapi baru beberapa waktu terakhir ini diberlakukan. Kalau merujuk aturannya maka SIM C juga harus tes psikologi,” tegasnya.

Untuk tes psikologi itu sebutnya, pihaknya sudah menyiapkan psikiater khusus. Setiap pemohon, selain dinyatakan lulus tes tertulis, lisan, tes praktik, surat keterangan sehat dari dokter, maka satu tambahan lagi yakni dinyatakan lulus tes psikologi, baru bisa mendapatkan SIM.

Kenapa baru sekarang diberlakukan? Prayogo mengatakan, belakangan ini banyak kejaidan terutama lakalantas yang disebabkan karena indikasi gangguan jiwa. Karena itu, lewat penerbitan SIM itu akan didetekasi secara dini siapa saja yang bisa mengantongi SIM. 

Sampah dan Jalan Dominasi Pengaduan di Makassar

Masalah sampah dan kondisi jalan yang rusak masih mendominasi pengaduan yang masuk di sub bagian pengaduan pada bagian humas Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Bahkan sejak Januari hingga Mei ini, sebanyak 600 pengaduan warga yang berada di 14 kecamatan dan 143 kelurahan.
Kepala Bidang Pengaduan Pemkot Makassar, Andi Tenri Palalloi, Kamis (16/5) mengatakan, keluhan terkait layanan publik masih mendominasi kasus pengaduan di Kota Makassar.
“Rata-rata kasus pengaduan yang kami terima, itu sebagian besar mengeluhkan layanan publik seperti sampah dan jalan,” kata Tenri di ruangan Pressroom, Kamis (16/5).
Selain keluhan masalah sampah dan jalan, warga juga mengeluhkan dugaan pungutan liar (pungli), layanan yang terkesan sengaja diperlambat ataupun panjangnya birokrasi yang harus dilalui.

Menurutnya, meskipun Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin terus mensosialisasikan pada aparatnya untuk menggratiskan sejumlah layanan publik seperti pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), akta kelahiran dan kartu keluarga (KK), namun di lapangan masih dikeluhkan adanya pungli.
“Dari sejumlah keluhan yang kami inventarisasi baik yang dilaporkan langsung kepada kami, maupun melalui pantauan media, itu kemudiaan ditelaah dan selanjutnya di­sampaikan kepada pengambil kebijakan. Syukur sudah 80 persen kami selesaikan ke satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masing-masing,” katanya.
Mantan anggota KPU Sulsel ini menambahkan, pengaduan sebanyak 600 lebih merupakan bentuk kesadaran warga tentang hak-haknya. Hanya saja yang menjadi kendala jika ada pengaduan warga yang menyangkut permasalahan yang merupakan kewenangan provinsi, jelasnya.(

Dishub Belum Bahas Kenaikan Tarif

Dinas Perhubungan (Dishub) Sulsel belum berani membahas rencana penetapan tarif angkutan kota, angkutan dalam provinsi (AKDP) serta angkutan antar provinsi (AKAP) di Sulsel. Mereka ternyata masih menunggu penetapan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dari pemerintah.
Padahal pada tahun sebelumnya, setiap ada rencana kenaikan harga BBM, Dishub langsung melakukan pertemuan dengan berbagai pihak termasuk organisasi angkutan darat (Organda) menentukan tarif angkutan, jika sewaktu-waktu BBM naik.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sulsel, Masykur Sultan saat dihubungi, Minggu (19/5) mengatakan, memang benar Dishub belum menetapkan keputusan besaran kenaikan tarif angkutan umum jika harga BBM jadi dinaikkan oleh pemerintah pusat.
"Kami belum menetapkan tarif angkutan secara resmi karena menunggu pertemuan kembali bersama perwakilan angkutan termasuk organda untuk menentukan tarif.Termasuk menunggu besaran kenaikan harga BBM,"tandasnya.

Meskipun belum mengetahui besarannya, Masykur menegaskan kenaikan tarif angkutan umum tidak akan sampai 20 persen.
" Selama ini jika ada kenaikan harga BBM, kenaikan tarif angkutan pun tidak boleh melebihi 20 persen," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Organda Sulsel, Opu Sidik mengatakan, Organda menginginkan adanya kenaikan tarif angkutan kota hingga 35 persen, jika BBM benar-benar dinaikkan.
Meskipun begitu, pihaknya tetap akan berkomunikasi dengan Dishub Sulsel tentang besaran kenaikan tarif angkutan umum.
" Kami sudah punya hitung-hitungan jika sewaktu-waktu harga BBM naik. Tetapi itu belum bersifat final sebab kami akan berkomunikasi dengan Dishub Sulsel untuk membicarakan besaran kenaikan tarif BBM," terangnya.
Permintaan kenaikan tarif angkutan, tambah Opu, juga dipengaruhi beberapa faktor termasuk kenaikan suku cadang atau onderdil kendaraan."Onderdil kendaraan pastia akan naik mengikuti kenaikan harga BBM."

Sondakh Serahkan Rp 1.5 Milyar Dana Bergulir ke Pedagang Pasar Pinasungkulan

Janji Pemerintah Kota Bitung memberikan suntikan modal usaha ke pedagang pasar Pinasungkulan terealisasi.

Senin (6/5), di areal Pasar Pinasungkulan Sagerat, Walikota Bitung Hanny Sondakh memenuhi janjinya dengan menyerahkan secara simbolis bantuan dana bergulir senilai Rp 1,5 Milyar yang bersumber dari APBD Kota Bitung tahun 2013, kepada 600 pedagang yang terdiri dari 180 pedagang yang berjualan di kios dan 420 pedagang lapak.

Walikota Bitung Hanny Sondakh mengatakan, bahwa penerima dana bergulir ini Telah melalui seleksi Dinas Koperasi dan UKM Bitung.

“Bantuan akan ditransfer melalui rekening masing-masing,” katanya.

Ia menegaskan agar bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan baik untuk pengembangan modal usaha.

”Bukan untuk foya-foya atau kegiatan yang konsumtif,” ingatnya.

Diketahui hadir dalam acara tersebut, Sekertaris Kota Bitung Edison Humiang, sejumlah Kepala SKPD, tokoh Agama. Rokoh masyarakat dan para pedagang pasar Pinasungkulan.

71 Terminal Khusus Belum Kantongi Izin Operasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencatat sebanyak 71 terminal khusus tambang di provinsi ini belum memiliki izin operasi.

Gubernur Sultra Nur Alam, di Kendari saat Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah, Rabu mengatakan, jumlah keseluruhan terminal khusus sebanyak 74 hanya tiga yang memiliki izin operasi masing-masing di Kolaka, Konawe Utara, dan Kota Kendari.

"Bahkan dari jumlah 74 terminal khusus tersebut, sebanyak 61 terminal khusus tidak memiliki izin prinsip, hanya 13 yang memiliki izin lokasi, enam memiliki izin pembangunan, dan tiga memiliki izin operasi," katanya.

Ia mengatakan syarat sebuah belabuhan atau terminal khusus tambang harus memenuhi empat izin yakni izin prinsip, izin lokasi, izin pembangunan, dan izin operasi.

Ia menjelaskan, berdasarkan pasal 24, PP Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan disebutkan bahwa kapal yang melakukan kegiatan angkutan laut luar negeri dapat melakukan kegiatan di pelabuhan atau terminal khusus dalam negeri yang belum ditetapkan sebagai pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.

"Tetapi dengan ketentuan menyinggahi pelabuhan atau terminal khusus terdekat yang terbuka bagi perdagangan luar negeri untuk melapor kepada petugas BEA da cukai, imigrasi dan karanina, atau mendatangkan petugas BEA dan cukai, imigrasi, dan karantina dari pelabuhan atau termibal khusus terdekat yang terbuka bagi perdagangan luar negeri," kata gubernur.

Dikatakan, kapal yang melakukan angkutan laut luar negeri yang melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan diatas katanya, dikenai sanksi tidak diberikan izin pelayanan di pelabuhan tau terminal khusus.

Menurut gubernur Nur Alam, baru satu terminal khusus di Sultra yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yaitu milik PT Stargate Pasifik Resources yang telah mendapatkan izin operasi dari Dirjen Perla mengenai terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri.

Lebih lanjut dijelaskan, sesuai SK bersama tigaa menteri yang terkait dengan pelabuhan eksport maka hanya ada dua pelabuhan eksport yaitu Pelabuhan Pomalaa dan Pelabuhan Umum Kendari.

Berdasarkan informasi dari pengelola pelabuhan khusus Pomalaa dan Adpel Kendari tidak pernah ada laporan mengenai pengangkutan bijih nikel ke luar negeri, melalui pelabuhan Pomalaa maupun Pelabuhan umum Kendari.

"Saya instruksikan kepada Dinas Perhubungan dan SKPD terkait termasuk instansi vertikal untuk meneliti, mendatar permasalahan dan pelanggaran secara terinci dan laporkan kepada saya," katanya.

Pengemudi Bentor Unjuk Rasa Di Polda Gorontalo

Sejumlah warga tergabung dalam Ikatan Pengemudi Bentor (IPB) bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), melakukan unjuk rasa di Polda Gorontalo, Rabu.

IPB  meminta polisi tidak merazia pengemudi bentor selama sebulan, untuk memberi kesempatan pengemudi melengkapi surat-surat kendaraan bermotor.

"Kami juga meminta dipermudah dalam biaya untuk mengurus surat kendaraan bermotor, terutama Surat Izin Mengemudi (SIM) dan menghapus denda serta pajak," kata Ketua IPB, Iwan Abdul Latif.

IPB mendesak Pemprov Gorontalo untuk menalangi biaya mengurus surat-surat tersebut, agar pengemudi bentor tidak mengalami kesulitan dalam memiliki surat-surat kendaraan bermotor.

Menurutnya, selama ini bentor telah diproduksi banyak dan jadi ikon transportasi umum Gorontalo, namun belum mendapat pengakuan dari pemerintah pusat.

"Padahal pengemudi bentor dikenakan pajak khusus, selain pajak kendaraan bermotor. Kami berharap ada regulasi yang mengatur soal bentor di Gorontalo," tambahnya.

Menanggapi hal itu, Direktur Lantas Polda Gorontalo, Kombes Polisi Tri Warno A, berjanji akan mengakomodir tuntutan tersebut, kecuali mengenai pengurusan SIM.

"SIM terkait dengan kompetensi seseorang sehingga kami tidak bisa memberi kelonggaran dalam pengurusannya. Mengenai surat-surat lainnya, kami akan memberi waktu bagi para pengemudi bentor," jelasnya.

 Ia menghimbau pengemudi bentor, agar lebih tertib di jalan raya, termasuk menggunakan helm sebagai pengamanm agar tidak dirazia oleh polisi

Ai Paparkan Indo Sutri Perwakilan 22 Negara di Nusa Dua, Bali

Senin (22/4) besok, Wakil Walikota Manado, Harley AB Mangindaan,SE MSM, akan menjadi Pembicara pada Seminar Indonesia EST Forum bertempat di Hotel Westin Nusa Dua Bali.

Seminar ini bertujuan untuk memberikan gambaran perkembangan transportasi berkelanjutan di sektor transportasi darat, laut dan udara serta strategi dan aplikasi implementasi di Indonesia.

Acara ini akan dihadiri oleh Perwakilan lebih dari 22 Negara, serta lembaga-lembaga Pemerintah seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Lingkungan Hidup.

Wawali yang juga merupakan Ketua Forum Lalu Lintas Kota Manado ini yang baru saja sukses melaunching Proyek Percontohan Tertib Lalu Lintas (PPTKL) di Kawasan Boulevard ini sesuai agenda sesudah Indonesia EST Forum, pada tanggal 23 s/d 25 April nanti akan turut menghadiri Seventh Regional EST Forum in Asia and Global Consultation on Sustainable Transport in the post 2015 Developing Agenda dengan tema “ Next Generation Transport System we Want for 21st Century, looking beyond Rio+20 “. EST (Environmentally Sustainable Transport adalah Forum Internasional yang membahas masalah-masalah transportasi yang terkait dengan isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

“ Keikusertaan Manado dalam kegiatan Forum Internasional ini adalah bukti dan kemauan keras Pemerintah Kota untuk menata dan memperbaiki sistem transportasi di Kota Manado yang semakin rumit,”kata Ai sapaan akrab Mangindaan. Lanjutnya, macet yang semakin menggurita serta banjir kendaraan yang sulit dihentikan haruslah dicari solusi serta jalan keluarnya.

“Upaya mencarikan solusi terus dilakukan Pemerintah Kota Manado,”pungkasnya.