Salah seorang calon anggota legislatif DPRD Kota Parepare dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hj Andi Apriani membongkar paksa rumah warga di Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Sabtu (12/4). Ia melakukan hal itu karena kecewa terhadap warga yang diketahui tidak memilihnya pada pilcaleg 9 April lalu.
Pemilik rumah bernama Sariyana, mengaku lokasi yang ditempatinya sejak tahun 1997 silam merupakan milik caleg Andi Apriani. Namun karena perolehan suara yang ditargetkan oleh sang caleg kepada Sariyana, yang juga sebelumnya diminta menjadi saksi caleg, tidak sesuai dengan hasil akhir di TPS-nya di kelurahan tersebut, rumah milik Sariyana itu harus dibongkar.
"Sebelumnya saya diminta jadi saksi di TPS untuk Ibu Andi Apriyani. Saya ditarget suara, tapi pada perhitungan tidak sampai targetnya," kata Sariyana.
Ia menyayangkan apa yang dilakukan oleh caleg tersebut yang telah mengusirnya dari lokasi tersebut. Padahal, kata dia, perolehan suara yang didapat caleg tersebut memungkinkannya untuk duduk di legislatif.
"Entah apa penyebabnya sehingga saya diusir dari tanah milik Apriyani. Padahal, suaranya sudah cukup banyak," ujarnya.
Saat pembongkaran rumah, Sariyana hanya bisa pasrah. Untuk sementara dia tinggal di rumah saudaranya yang tidak jauh dari tempat sebelumnya.
Andi Apriyani yang dikonfirmasi, mengatakan tanah yang selama ini ditempati oleh Sariyana bukan miliknya, melainkan milik tim suksesnya.
"Tanah itu milik tim sukses saya. Tim kecewa karena mengetahui bukan saya yang dipilih," kata dia.
Apriyani mengklaim hal seperti ini wajar terjadi di momen politik seperti sekarang.
Setelah menghadapi pesta demokrasi yang digelar, 9 April lalu, sejumlah calon legislatif (caleg) yang saling berebut suara untuk duduk di DPRD harap-harap cemas menunggu hasil rapat pleno di masing-masing kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota. Kendati hasil resminya belum keluar, para caleg sudah mendapatkan gambaran.
Apalagi partai dan caleg rata-rata punya saksi sendiri di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Masalahnya, bagaimana dengan caleg yang gagal memperoleh suara banyak dan tidak mendapatkan jatah kursi di DPRD? Apalagi jika si caleg sudah mengeluarkan dana besar selama pencalegan. Tentu, kemungkinan hal tersebut menjadi stresor atau pemicu stres terbuka lebar.
Bahkan, di sejumlah daerah di Tanah Air sudah ada caleg yang mengalami gangguan jiwa. Di Balikpapan, ada caleg yang jatuh sakit karena tak tembus target.
Bukan cuma itu, ada caleg gagal yang pusing mencari tambahan uang untuk menutupi utang-utangnya di masa kampanye. Menanggapi kondisi tersebut, psikolog Patria Rahmawati menyebut ada beberapa ciri-ciri seseorang menderita stres.
Di antaranya mengalami kecemasan yang berlebihan hingga memicu emosi yang tidak terkontrol. Sedikit saja masalah yang dihadapi, bisa menjadi masalah besar baginya. Walapun permasalahan tersebut sebenarnya kecil dan tidak penting. Menurut Patria, stres tersebut juga bisa berdampak buruk bagi penderitanya. Salah satunya yaitu tindakan nekat yang diambil untuk mengakhiri hidupnya dengan sengaja atau biasa disebut bunuh diri.
"Kalau memang tingkat stres yang tinggi, tidak menutup kemungkinan jika dia mengambil jalan pintas. Dan hal ini tentunya membutuhkan perhatian dari orang terdekat dan terapi khusus yang dilakukan oleh seorang yang ahli," terang Patria kepada Balikpapan Pos, Sabtu (12/4) kemarin. Dia menjelaskan, penyakit stres terdiri dari dua jenis. Yaitu internal dan fisik.
Kedua jenis tersebut dibedakan menurut penyebab dari stres tersebut, selain itu, cara penyembuhan dan terapi yang dilakukan juga tergantung dari jenisnya. Termasuk ciri-ciri dari penyakit stres, juga tergantung dari penyebabnya. Semakin tinggi beban yang menjadi penyebab, maka semakin tinggi pula tingkat stres yang diderita oleh korban.
Dan seketika itu pula penderita harus mendapatkan perawatan serta pengobatan yang intensif untuk mengurangi stres dan membuatnya normal. Stres tingkat tinggi bisa berbahaya, bagi pria bisa membuat alat vitalnya alias “burungnya” tidak bisa bangun, tangan berkeringat, bahkan sampai serangan jantung. “Seperti keringat di telapak tangan, gelisah serta bingung bahkan hingga disfungsi ereksi.
Dan hal bahaya bagi orang yang menderita penyakit parah seperti jantung, pasalnya bisa menjadi pemicu serangan jantung,” bebernya. Selain tindakan pengobatan yang dilakukan oleh para ahli, peran dari orang terdekat penderita penyakit yang disebabkan oleh pola pikir ini juga sangat dibutuhkan.
Meskipun tidak banyak penderita mengungkapkannya secara langsung terhadap orang terdekat. “Kita sebagai orang dekat pasti mengetahui perubahan sikap yang dialami oleh penderita. Dan untuk mengembalikan kepercayaan diri serta keyakinannya, sangat dibutuhkan (pendekatan) untuk membangun kembali mentalnya,” tandas perempuan berkacamata ini
Tampilkan postingan dengan label Sulawesi Barat. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Sulawesi Barat. Tampilkan semua postingan
Minggu, 13 April 2014
UN di Sulawesi Barat
Sebanyak 5.081 siswa SMA/SMK dan sederajat di Kabupaten Luwu akan mengikuti ujian nasional (UN) hari ini, Senin (14/4). Rinciannya SMA 3.411 siswa, SMK 1.341 dan MA 429 siswa.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Andi Pahri mengklaim, pendistribusian soal UN di daerah ini tidak ada masalah. Ia meyakini seluruh naskah UN tiba di setiap wilayah kecamatan tepat waktu, dan tidak menghambat pelaksanaan ujian.
''Mereka para siswa sudah siap mental. Beberapa tahapan UN mereka sudah lalui. Termasuk sejumlah tahapan try out siswa SMA. Kita berharap kelulusan siswa SMA dan sederajat mencapai 100 persen,'' kata Andi Pahri melalui telepon selularnya, Minggu (13/4) .
Sementara Sekkab Luwu Syaiful Alam menjelaskan, pelaksanaan UN tidak lepas dari perhatian pemerintah kabupaten. ''Saya berharap anak-anak kita yang akan melaksanakan UN melakukan persiapan matang. Hal ini sangat penting agar prestasi UN kita tahun lalu yang mengantarkan anak didik kita lulus seratus persen, bisa terwujud. Karena itu semua pihak harus membantu anak-anak kita," ujarnya, kemarin.
Sebelumnya, Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan (Dikmenjur) Disdikpora Luwu Muh Yusuf menjelaskan, pelaksanaan UN tingkat SMA, SMK dan MA berlangsung 14-16 April. Sedangkan untuk tingkat SMP/MTs akan dilaksanakan 5 Mei.
''Khusus untuk UN program Paket B dilaksanakan 5 Mei pukul 13.30 Wita. Untuk siswa paket C akan dilaksanakan 14 April siang,'' jelasnya.
Pelaksanaan UN yang akan menjadi salah satu indikator kelulusan siswa ini akan melibatkan 1.238 guru yang akan bertugas sebagai pengawas ruangan, dan akan dilaksanakan di 170 sekolah dengan memanfaatkan 619 ruangan. "Setiap ruang ujian akan diawasi dua orang guru dari sekolah yang berbeda, baik SMP maupun SMA," kata Yusuf
Terkait dengan pengamanan pelaksanaan UN, Kapolres Luwu AKBP Alan G Abast melalui Kabag Ops Polres Luwu Kompol Palatui Kasim menyatakan siap mengamankan pelaksanaan ujian.
''Kita menurunkan personel polres dibantu jajaran polsek guna mengawal dan mengamankan tahapan UN tahun ini. Polisi telah melakukan pengawalan, mulai dari penjemputan soal UN hingga pendistribusian ke sekolah penyelenggara.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Andi Pahri mengklaim, pendistribusian soal UN di daerah ini tidak ada masalah. Ia meyakini seluruh naskah UN tiba di setiap wilayah kecamatan tepat waktu, dan tidak menghambat pelaksanaan ujian.
''Mereka para siswa sudah siap mental. Beberapa tahapan UN mereka sudah lalui. Termasuk sejumlah tahapan try out siswa SMA. Kita berharap kelulusan siswa SMA dan sederajat mencapai 100 persen,'' kata Andi Pahri melalui telepon selularnya, Minggu (13/4) .
Sementara Sekkab Luwu Syaiful Alam menjelaskan, pelaksanaan UN tidak lepas dari perhatian pemerintah kabupaten. ''Saya berharap anak-anak kita yang akan melaksanakan UN melakukan persiapan matang. Hal ini sangat penting agar prestasi UN kita tahun lalu yang mengantarkan anak didik kita lulus seratus persen, bisa terwujud. Karena itu semua pihak harus membantu anak-anak kita," ujarnya, kemarin.
Sebelumnya, Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan (Dikmenjur) Disdikpora Luwu Muh Yusuf menjelaskan, pelaksanaan UN tingkat SMA, SMK dan MA berlangsung 14-16 April. Sedangkan untuk tingkat SMP/MTs akan dilaksanakan 5 Mei.
''Khusus untuk UN program Paket B dilaksanakan 5 Mei pukul 13.30 Wita. Untuk siswa paket C akan dilaksanakan 14 April siang,'' jelasnya.
Pelaksanaan UN yang akan menjadi salah satu indikator kelulusan siswa ini akan melibatkan 1.238 guru yang akan bertugas sebagai pengawas ruangan, dan akan dilaksanakan di 170 sekolah dengan memanfaatkan 619 ruangan. "Setiap ruang ujian akan diawasi dua orang guru dari sekolah yang berbeda, baik SMP maupun SMA," kata Yusuf
Terkait dengan pengamanan pelaksanaan UN, Kapolres Luwu AKBP Alan G Abast melalui Kabag Ops Polres Luwu Kompol Palatui Kasim menyatakan siap mengamankan pelaksanaan ujian.
''Kita menurunkan personel polres dibantu jajaran polsek guna mengawal dan mengamankan tahapan UN tahun ini. Polisi telah melakukan pengawalan, mulai dari penjemputan soal UN hingga pendistribusian ke sekolah penyelenggara.
Sulawesi Barat Sulbar Masih Tergolong Daerah Tertinggal
Hingga kini, enam kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) masih masuk dalam ketegori daerah tertinggal. Hal ini membuat Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satunya provinsi di Indonesia yang semua daerahnya masuk dalam kategori tertinggal.
Menurut Staf Ahli Kementerian Pembangunan Daerah Tertinngal, Rusnadi Padjung, saat menghadiri acara Musrembang yang digelar di aula kantor Gubernur Sulbar, akhir pekan lalu, enam kabupaten di Sulawesi Barat yakni Kabupaten Mamuju, Majene, Mamasa, Polewali Mandar dan Mamuju Utara, serta termasuk daerah otonomi baru Mamuju Tengah, seluruhnya masih masuk dalam daerah ketegori tertinggal.
Ini disebabkab, kata Rusnadi, karena Provinsi Sulawesi Barat belum mamiliki kota. Seandainya Sulbar sudah memiliki kota, maka tidak seluruhnya tertinggal,'' ungkap Rusnadi.
Rusnadi Padjung mengungkapkan, sesuai perhitungan yang telah dilakukan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), diakhir rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2014, dari 183 daerah tertinggal di indonesia, sekitar 70 akan meninggalkan daerah status tertinggal termasuk tiga kabupaten yang ada di Sulawesi Barat, yakni Kabupaten Mamuju, Majene, dan Kabupaten Mamasa.
''Tiga daerah di Sulbar juga akan meninggalkan status daerah tertinggal dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal," paparnya.
Bahkan menurutnya, ada beberapa kriteria daerah bisa keluar dari status daerah tertinggal, seperti pembangunan infrasruktur, pembangunan sumber daya manusia, pertumbuhan dan peningkatan ekonomi serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.
Rusnadi menjelaskan, untuk keluarnya tiga kabupaten di Sulawesi Barat dari status daerah tertinggal, itu artinya Pemrov Sulawesi Barat berhasil melakukan percepatan pembangunan. Apalagi Sulawesi Barat merupakan daerah masih muda yang baru mencapai 10 tahun terbentuk.
''Sulbar ini termasuk daerah yang cepat berkembang. Meski usia yang muda, tapi sudah mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi,'' ucap Rusnadi.
Menurut Staf Ahli Kementerian Pembangunan Daerah Tertinngal, Rusnadi Padjung, saat menghadiri acara Musrembang yang digelar di aula kantor Gubernur Sulbar, akhir pekan lalu, enam kabupaten di Sulawesi Barat yakni Kabupaten Mamuju, Majene, Mamasa, Polewali Mandar dan Mamuju Utara, serta termasuk daerah otonomi baru Mamuju Tengah, seluruhnya masih masuk dalam daerah ketegori tertinggal.
Ini disebabkab, kata Rusnadi, karena Provinsi Sulawesi Barat belum mamiliki kota. Seandainya Sulbar sudah memiliki kota, maka tidak seluruhnya tertinggal,'' ungkap Rusnadi.
Rusnadi Padjung mengungkapkan, sesuai perhitungan yang telah dilakukan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), diakhir rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2014, dari 183 daerah tertinggal di indonesia, sekitar 70 akan meninggalkan daerah status tertinggal termasuk tiga kabupaten yang ada di Sulawesi Barat, yakni Kabupaten Mamuju, Majene, dan Kabupaten Mamasa.
''Tiga daerah di Sulbar juga akan meninggalkan status daerah tertinggal dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal," paparnya.
Bahkan menurutnya, ada beberapa kriteria daerah bisa keluar dari status daerah tertinggal, seperti pembangunan infrasruktur, pembangunan sumber daya manusia, pertumbuhan dan peningkatan ekonomi serta penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.
Rusnadi menjelaskan, untuk keluarnya tiga kabupaten di Sulawesi Barat dari status daerah tertinggal, itu artinya Pemrov Sulawesi Barat berhasil melakukan percepatan pembangunan. Apalagi Sulawesi Barat merupakan daerah masih muda yang baru mencapai 10 tahun terbentuk.
''Sulbar ini termasuk daerah yang cepat berkembang. Meski usia yang muda, tapi sudah mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi,'' ucap Rusnadi.
PNS Mamuju Berhasil Jalankan Peran Dalam Pileg
Selaku aparatur pemerintah, pegawai negeri sipil (PNS) lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju telah berhasil menjalankan perannya dalam masyarakat. Khususnya pada momentum pemilihan umum legislatif (Pileg) beberapa hari lalu.
Hal tersebut diutarakan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Mamuju, Habsi Wahid, saat ditemui BKM di ruang kerjanya, Kamis (10/4) atau sehari setelah hari pencoblosan. Dijelaskan, keberhasilan yang dimaksud adalah adanya peran PNS untuk memberikan pemahaman maupun ajakan bagi seluruh masyarakat terutama bagi lingkungan keluarganya sendiri untuk tidak memilih Golput dalam momentum pesta demokrasi Pemilu.
Sebagai seorang pegawai negeri sipil sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, haruslah netral dan tidak membias pada partai politik manapun. PNS sebagai birokrasi yang dinilai lebih faham terhadap proses-proses pemilihan umum yang dipersyaratkan menurut aturan tentu berkewajiban memberikan edukasi atau penyuluhan bagi masyarakat. Dan itu wajar.
Menyoal adanya dualisme jabatan yang diduduki seorang kepala daerah yang dominan juga adalah petinggi partai politik yang banyak dikhawatirkan dapat memunculkan intervensi terhadap netralitas PNS, pejabat yang memulai karier dari golongan II ini mengaku hal tersebut tidak menjadi soal. Pasalnya, para pemimpin tersebut tentu telah faham betul terhadap posisi dan tanggung jawabnya didua hal yang berbeda, yakni selaku pimpinan daerah serta sebagai pejabat politik.
''Seperti bupati kita. Beliau tentu telah faham betul mana yang dapat diperintahkan kepada bawahan di birokrasi, dan mana yang tidak dibenarkan. Dan beliau tidak pernah menggiring kita untuk masuk ke dalam ranah politik praktis. Tinggal kita selaku pegawai yang harus tahu memposisikan diri terhadap adanya aturan itu,'' tambahnya.
Hal tersebut diutarakan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Mamuju, Habsi Wahid, saat ditemui BKM di ruang kerjanya, Kamis (10/4) atau sehari setelah hari pencoblosan. Dijelaskan, keberhasilan yang dimaksud adalah adanya peran PNS untuk memberikan pemahaman maupun ajakan bagi seluruh masyarakat terutama bagi lingkungan keluarganya sendiri untuk tidak memilih Golput dalam momentum pesta demokrasi Pemilu.
Sebagai seorang pegawai negeri sipil sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, haruslah netral dan tidak membias pada partai politik manapun. PNS sebagai birokrasi yang dinilai lebih faham terhadap proses-proses pemilihan umum yang dipersyaratkan menurut aturan tentu berkewajiban memberikan edukasi atau penyuluhan bagi masyarakat. Dan itu wajar.
Menyoal adanya dualisme jabatan yang diduduki seorang kepala daerah yang dominan juga adalah petinggi partai politik yang banyak dikhawatirkan dapat memunculkan intervensi terhadap netralitas PNS, pejabat yang memulai karier dari golongan II ini mengaku hal tersebut tidak menjadi soal. Pasalnya, para pemimpin tersebut tentu telah faham betul terhadap posisi dan tanggung jawabnya didua hal yang berbeda, yakni selaku pimpinan daerah serta sebagai pejabat politik.
''Seperti bupati kita. Beliau tentu telah faham betul mana yang dapat diperintahkan kepada bawahan di birokrasi, dan mana yang tidak dibenarkan. Dan beliau tidak pernah menggiring kita untuk masuk ke dalam ranah politik praktis. Tinggal kita selaku pegawai yang harus tahu memposisikan diri terhadap adanya aturan itu,'' tambahnya.
Minggu, 16 Juni 2013
Gubernur Sulbar Serahkan Bantuan Alat Berat
Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh menyerahkan bantuan dua unit kendaraan alat berat untuk Kabupaten Mamasa dalam rangka memperbaiki sarana infrastruktur jalannya.
Gubernur Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Rabu mengatakan bahwa bantuan dua unit kendaraan alat berat berupa Buldozer dan Eskapator, untuk kabupaten Mamasa telah diserahkan lansung ke Bupati Mamasa, Ramlan Badawi.
Ia mengatakan, bantuan dua alat berat itu didapatkan dari bantuan pemerintah pusat melalui Kementrian Pekerjaan Umum senilai Rp3 miliar melalui APBN untuk memperbaiki sarana infrastruktur jalan Mamasa agar semakin memadai dilalui masyarakat.
Menurut dia, alat berat akan digunakan pemerintah di Mamasa merintis jalan untuk kebutuhan masyarakat Mamasa memudahkan aktivitas ekonomi dan pertaniannya khususnya jalan menuru areal perkebunan masyarakat dan menghubungkan antara desa dan kecamatan di Mamasa.
Ia mengatakan, dua alat berat itu akan digunakan membantu masyarakat membuka jalan agar mudah melakukan aktivis khususnya di wilayah pegunungan Mamasa yakni di Kecamatan Mambi dan Aralle.
Gubernur mengatakan, masyarakat didua kecamatan itu kesulitan dalam mendistribusikan hasil pertaniannya karena tidak adanya jalan dibangun pemerintah sehingga dengan adanya dua alat berat itu masyarakat akan semakin memiliki jalan yang lebih memadai.
"Dua alat berat itu akan merintis jalan agar nantinya mudah dibangun lagi untuk ditingkatkan kualitasnya, semoga bantuan itu bermanfaat," katanya.
Gubernur Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Rabu mengatakan bahwa bantuan dua unit kendaraan alat berat berupa Buldozer dan Eskapator, untuk kabupaten Mamasa telah diserahkan lansung ke Bupati Mamasa, Ramlan Badawi.
Ia mengatakan, bantuan dua alat berat itu didapatkan dari bantuan pemerintah pusat melalui Kementrian Pekerjaan Umum senilai Rp3 miliar melalui APBN untuk memperbaiki sarana infrastruktur jalan Mamasa agar semakin memadai dilalui masyarakat.
Menurut dia, alat berat akan digunakan pemerintah di Mamasa merintis jalan untuk kebutuhan masyarakat Mamasa memudahkan aktivitas ekonomi dan pertaniannya khususnya jalan menuru areal perkebunan masyarakat dan menghubungkan antara desa dan kecamatan di Mamasa.
Ia mengatakan, dua alat berat itu akan digunakan membantu masyarakat membuka jalan agar mudah melakukan aktivis khususnya di wilayah pegunungan Mamasa yakni di Kecamatan Mambi dan Aralle.
Gubernur mengatakan, masyarakat didua kecamatan itu kesulitan dalam mendistribusikan hasil pertaniannya karena tidak adanya jalan dibangun pemerintah sehingga dengan adanya dua alat berat itu masyarakat akan semakin memiliki jalan yang lebih memadai.
"Dua alat berat itu akan merintis jalan agar nantinya mudah dibangun lagi untuk ditingkatkan kualitasnya, semoga bantuan itu bermanfaat," katanya.
Tim Ekspedisi Temukan Tiga Hewan Langka Mamuju
Tim ekspedisi Negara Kesatuan Republik Indonesia 2013 yang diprakarsai TNI berhasil menemukan tiga hewan langka yang terdapat di kawasan hutan di Kabupaten Mamuju ibukota Provinsi Sulawesi Barat.
"Tim Ekspedisi NKRI yang terdiri dari personil TNI, peneliti dan mahasiswa melakukan penjelajahan dan penelitian di kawasan hutan Mamuju sejak awal Maret 2013, telah menemukan hasil yang positif termasuk penemuan tiga hewan langka yang saat ini populasinya mulai berkurang," kata anggota tim Ekspedisi NKRI, Taufik Al Zurjan yang juga mahasiswa Universitas Gajah Mada, Selasa.
Menurut dia tim penjelajah dan peneliti yang melakukan penyisiran di kawasan hutan telah menemukan habitat burung Maleo di Desa Tapandullu, Kecamatan Simboro, populasi hewan Anoa dan Tarsius.
"Tim ekspedisi menemukan telur burung maleo di daerah Tapandullu. Ini mengindikasikan, di wilayah itu masih ada populasi burung endemiki Maleo walaupun populasinya mulai berkurang," ungkapnya.
Ia menyampaikan tim ekspedisi ini melakukan tugasnya hanya fokus pada tiga bagian yakni penjelajahan, penelitian dan komunikasi sosial.
Dia menyampaikan potensi kekayaan kawasan hutan di Mamuju perlu dijaga sehingga terhindar dari perusakan yang dilakukan oleh manusia termasuk melakukan pengawasan terhadap perburuan burung endemik Maleo.
"Flora dan fauna ini perlu dijaga kelestariannya sehingga tidak mengalami kepunahan. Kekayaan alam ini harus terpelihara dengan baik sebagai potensi kekayaan yang dapat dibanggakan," ungkap dia.
Al Zurjan juga menyampaikan, selain menemukan hewan langka juga berhasil menemukan kandungan mineral di sejumlah titik diantaranya Kecamatan Kalumpang, Karossa dan Tappalang.
"Kandungan Uranium di temukan di Desa Takandeang, Kecamatan Tappalang. Potensi Uranium itu cukup luas hingga meliputi satu desa," urainya.
Dari tim sosial budaya kata dia, juga menemukan beberapa benda bersejarah yang memiliki nilai budaya yang tinggi misalnya Artefak Minanga Sipakko, Kapak Perambas dan fosil berbentuk Kerang (Chepalopada) yang diperkirakan telah berumur ratusan tahun silam.
"Penemuan benda-benda sejarah ini dapat kita manfaatkan untuk pengembangan kawasan peradaban tertua di Sulbar. Tentunya hal ini bernilai wisata," ujarnya.
"Tim Ekspedisi NKRI yang terdiri dari personil TNI, peneliti dan mahasiswa melakukan penjelajahan dan penelitian di kawasan hutan Mamuju sejak awal Maret 2013, telah menemukan hasil yang positif termasuk penemuan tiga hewan langka yang saat ini populasinya mulai berkurang," kata anggota tim Ekspedisi NKRI, Taufik Al Zurjan yang juga mahasiswa Universitas Gajah Mada, Selasa.
Menurut dia tim penjelajah dan peneliti yang melakukan penyisiran di kawasan hutan telah menemukan habitat burung Maleo di Desa Tapandullu, Kecamatan Simboro, populasi hewan Anoa dan Tarsius.
"Tim ekspedisi menemukan telur burung maleo di daerah Tapandullu. Ini mengindikasikan, di wilayah itu masih ada populasi burung endemiki Maleo walaupun populasinya mulai berkurang," ungkapnya.
Ia menyampaikan tim ekspedisi ini melakukan tugasnya hanya fokus pada tiga bagian yakni penjelajahan, penelitian dan komunikasi sosial.
Dia menyampaikan potensi kekayaan kawasan hutan di Mamuju perlu dijaga sehingga terhindar dari perusakan yang dilakukan oleh manusia termasuk melakukan pengawasan terhadap perburuan burung endemik Maleo.
"Flora dan fauna ini perlu dijaga kelestariannya sehingga tidak mengalami kepunahan. Kekayaan alam ini harus terpelihara dengan baik sebagai potensi kekayaan yang dapat dibanggakan," ungkap dia.
Al Zurjan juga menyampaikan, selain menemukan hewan langka juga berhasil menemukan kandungan mineral di sejumlah titik diantaranya Kecamatan Kalumpang, Karossa dan Tappalang.
"Kandungan Uranium di temukan di Desa Takandeang, Kecamatan Tappalang. Potensi Uranium itu cukup luas hingga meliputi satu desa," urainya.
Dari tim sosial budaya kata dia, juga menemukan beberapa benda bersejarah yang memiliki nilai budaya yang tinggi misalnya Artefak Minanga Sipakko, Kapak Perambas dan fosil berbentuk Kerang (Chepalopada) yang diperkirakan telah berumur ratusan tahun silam.
"Penemuan benda-benda sejarah ini dapat kita manfaatkan untuk pengembangan kawasan peradaban tertua di Sulbar. Tentunya hal ini bernilai wisata," ujarnya.
Sulbar Kerjasama AS di Sektor Pendidikan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat, menyambut positif rencana kerjasama yang ditawarkan pemerintah negara Amerika Serikat (AS) di sektor pengembangan pendidikan dalam rangka percepatan peningkatan sumber daya manusia di daerah ini.
"Kedatangan Duta Besar (Dubes) AS, Scot A Marciel bersama rombongan ke Mamuju selama dua hari bukan hanya kerjasama di bidang pengelolaan lingkungan hijau. Tetapi juga membuka peluang kerjasama di bidang pendidikan," kata Ketua DPRD Sulbar, H. Hamzah Hapati Hasan di Mamuju, Rabu.
Menurutnya, penandatanganan MoU dengan pemerintah AS belum dilakukan karena harus melalui beberapa tahapan ketentuan yang ada di negara AS. Namun demikian, program kerjasama itu tetap bisa berjalan sebelum dilakukan penandatangan kerjasama tersebut.
"Ini tentu peluang besar bagi pelajar Sulbar untuk mengikuti pendidikan di negara Paman Sam itu," ungkap Hamzah.
Karena itu kata dia, bagi pelajar yang hendak menempuh pendidikan di AS ini agar mempersiapkan diri dengan merujuk pada ketentuan yang di syaratkan.
Sebelumnya, Dubes AS, Scot A Marcial saat membawakan kuliah umum di Universitas Tomakaka (Unika) Mamuju menyampaikan, hampir setiap tahunnya, pemerintah AS memberikan beasiswa pendidikan bagi 300 mahasiswa asal Indonesia.
"Beasiswa itu berupa akses melanjutkan studi pendidikan ke AS. Nantinya, kami akan memberikan akses informasi terkait pemberian beasiswa itu kepada mahasiswa yang ada di Sulbar," ungkap Scot.
Ia menyampaikan, informasi soal apa dan bagaimana tata cara mendapatkan beasiswa yang di tawarkan akan dilakukan.
Sehingga kata dia, perlu membangun komunikasi lebih intens dengan pihak Rektorat yang ada di Universitas yang ada di daerah ini.
"Dengan cara ini akan mampu mempererat hubungan antara Amerika Serikat dan Indonesia melalui program pemberian beasiswa pendidikan," ujar Scot.
Tawaran kerjasama tersebut mendapat respons positif dari pihak kampus Unika Mamuju.
Rektor Universitas Tomakaka, Syahril mengakui sejumlah syarat harus terpenuhi sebelum beasiswa itu dapat diberikan kepada mahasiswa yang ada di Tomakaka.
Kemampuan berbahasa Inggris menjadi salah satu syarat mutlak untuk beasiswa pendidikan ke negara Adidaya itu.
"Kedatangan Duta Besar (Dubes) AS, Scot A Marciel bersama rombongan ke Mamuju selama dua hari bukan hanya kerjasama di bidang pengelolaan lingkungan hijau. Tetapi juga membuka peluang kerjasama di bidang pendidikan," kata Ketua DPRD Sulbar, H. Hamzah Hapati Hasan di Mamuju, Rabu.
Menurutnya, penandatanganan MoU dengan pemerintah AS belum dilakukan karena harus melalui beberapa tahapan ketentuan yang ada di negara AS. Namun demikian, program kerjasama itu tetap bisa berjalan sebelum dilakukan penandatangan kerjasama tersebut.
"Ini tentu peluang besar bagi pelajar Sulbar untuk mengikuti pendidikan di negara Paman Sam itu," ungkap Hamzah.
Karena itu kata dia, bagi pelajar yang hendak menempuh pendidikan di AS ini agar mempersiapkan diri dengan merujuk pada ketentuan yang di syaratkan.
Sebelumnya, Dubes AS, Scot A Marcial saat membawakan kuliah umum di Universitas Tomakaka (Unika) Mamuju menyampaikan, hampir setiap tahunnya, pemerintah AS memberikan beasiswa pendidikan bagi 300 mahasiswa asal Indonesia.
"Beasiswa itu berupa akses melanjutkan studi pendidikan ke AS. Nantinya, kami akan memberikan akses informasi terkait pemberian beasiswa itu kepada mahasiswa yang ada di Sulbar," ungkap Scot.
Ia menyampaikan, informasi soal apa dan bagaimana tata cara mendapatkan beasiswa yang di tawarkan akan dilakukan.
Sehingga kata dia, perlu membangun komunikasi lebih intens dengan pihak Rektorat yang ada di Universitas yang ada di daerah ini.
"Dengan cara ini akan mampu mempererat hubungan antara Amerika Serikat dan Indonesia melalui program pemberian beasiswa pendidikan," ujar Scot.
Tawaran kerjasama tersebut mendapat respons positif dari pihak kampus Unika Mamuju.
Rektor Universitas Tomakaka, Syahril mengakui sejumlah syarat harus terpenuhi sebelum beasiswa itu dapat diberikan kepada mahasiswa yang ada di Tomakaka.
Kemampuan berbahasa Inggris menjadi salah satu syarat mutlak untuk beasiswa pendidikan ke negara Adidaya itu.
Generasi Muda Sulbar Diminta Pertahankan Pilar Bangsa
Generasi muda di wilayah Provinsi Sulawesi Barat diminta mempertahankan empat pilar bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa.
"Fakta dan fenomena yang berkembang menunjukkan nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah mengalami pergeseran dengan ditandainya perilaku yang lebih mengedepankan nilai-nilai individualisme, pragmatisme, dan liberalisme," kata Ketua Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik Wilayah IV Sulbar, Andi Ilham Bambang Parenrengi di Mamuju, Rabu.
Dia mengatakan sikap seperti itu telah menggerus nilai-nilai gotong royong, musyawarah mufakat, toleransi, serta persatuan dan kesatuan bangsa yang dimiliki bangsa ini.
Oleh karena itu, dia meminta, generasi muda sudah seharusnya memiliki pondasi yang kuat dengan mengamalkan nilai-nilai dalam empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD RI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika untuk mempertahankannya.
Sebab, kata dia, generasi muda merupakan pewaris kepemimpinan nasional.
Dia mengatakan, untuk memperkuat empat pilar bangsa maka generasi muda juga harus memperkuat wawasan kebangsaan agar dapat mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan dan kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
Menurut dia, empat pilar kebangsaan sangat penting untuk diimplementasikan karena mengandung nilai-nilai luhur bangsa sebagai dasar pengetahuan dan moral dengan itu maka ketidakteraturan dan kesewenang-wenangan tidak akan timbul ketika generasi muda menjadi pejabat ataupun posisi penting lainnya di dunia usaha dan lainnya.
Dia mengatakan, bangsa Indonesia ini memiliki banyak perbedaan atau pluralitas yang cukup tinggi sehingga berpotensi untuk tercerai-berai.
Namun demikian, ada hal penting yang mampu mencegah dan menghindarkan Indonesia dari perpecahan seperti halnya yang terjadi di Uni Soviet.
"Kita mempunyai empat pilar kebangsaan yang mengandung nilai-nilai luhur, sehingga mampu menjadi perekat untuk mencegah tercerai-berainya bangsa ini. Itulah sehingga harus dipertahankan dan harus dipelajari dan dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," katanya.
"Fakta dan fenomena yang berkembang menunjukkan nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah mengalami pergeseran dengan ditandainya perilaku yang lebih mengedepankan nilai-nilai individualisme, pragmatisme, dan liberalisme," kata Ketua Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik Wilayah IV Sulbar, Andi Ilham Bambang Parenrengi di Mamuju, Rabu.
Dia mengatakan sikap seperti itu telah menggerus nilai-nilai gotong royong, musyawarah mufakat, toleransi, serta persatuan dan kesatuan bangsa yang dimiliki bangsa ini.
Oleh karena itu, dia meminta, generasi muda sudah seharusnya memiliki pondasi yang kuat dengan mengamalkan nilai-nilai dalam empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD RI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika untuk mempertahankannya.
Sebab, kata dia, generasi muda merupakan pewaris kepemimpinan nasional.
Dia mengatakan, untuk memperkuat empat pilar bangsa maka generasi muda juga harus memperkuat wawasan kebangsaan agar dapat mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menempatkan persatuan dan kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
Menurut dia, empat pilar kebangsaan sangat penting untuk diimplementasikan karena mengandung nilai-nilai luhur bangsa sebagai dasar pengetahuan dan moral dengan itu maka ketidakteraturan dan kesewenang-wenangan tidak akan timbul ketika generasi muda menjadi pejabat ataupun posisi penting lainnya di dunia usaha dan lainnya.
Dia mengatakan, bangsa Indonesia ini memiliki banyak perbedaan atau pluralitas yang cukup tinggi sehingga berpotensi untuk tercerai-berai.
Namun demikian, ada hal penting yang mampu mencegah dan menghindarkan Indonesia dari perpecahan seperti halnya yang terjadi di Uni Soviet.
"Kita mempunyai empat pilar kebangsaan yang mengandung nilai-nilai luhur, sehingga mampu menjadi perekat untuk mencegah tercerai-berainya bangsa ini. Itulah sehingga harus dipertahankan dan harus dipelajari dan dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," katanya.
Pemprov Sulbar Siapkan Bantuan 500 Alat Penggiling
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyiapkan bantuan 500 unit alat penggiling untuk mendukung pengembangan produksi unggulan daerah industri rumah tangga di daerah itu.
"Tahun ini pemerintah menyiapkan anggaran untuk pengadaan sarana berupa alat pengggiling untuk kegiatan home indutry sebanyak 500 unit," kata Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Rabu.
Menurutnya, bantuan ini akan diberikan bagi alumni yang telah menyelesaikan pelatihan kegiatan home industri hasil kerjasama PT Malindo di Kabupaten Luwuk Utara, Sulawesi Selatan.
"Tahun lalu kami berhasil mencetak calon wirausahawan baru industri rumah tangga. Makanya, pemerintah berniat untuk memberikan fasilitas sarana berupa alat penggiling pembuatan kerupuk dan bahan makanan lainnya," ungkap Anwar.
Ia menyampaikan, kerjasama dengan PT Malindo ini telah berlangsung sejak 2012 yang diharapkan kelak daerah ini mampu mencetak wirausahawan baru.
Gubernur dua periode ini menyampaikan, pengembangan home industri rumah tangga ini ditargetkan mampu mencetak wirausaha baru sebanyak 10.000 hingga akhir 2015.
Target itu kata dia, akan dapat tercapai karena tahun ini kembeli melakukan perekrutan sebanyak 1.800 wirausahawan baru untuk mengikuti pelatihan pemanfaatan industri skala rumah tangga.
Sebelumnya, Ketua DPRD Sulbar, H.Hamzah Hapati Hasan, menyampaikan, kerjasama PT Malindo dan Pemprov sulbar patut untuk diberikan dukungan.
"Secara kelembagaan kami mendukung penuh atas program yang digulirkan pemprov Sulbar karena muaranya untuk kepentingan rakyat. Jadi, berapa pun besar anggaran yang diminta sepanjang muaranya untuk rakyat maka kami akan turut meresponsnya," ungkap Hamzah.
Tahun ini kata dia, telah menyetujui anggaran pengadaan sarana alat penggiling penunjang kegiatan industri rumah tangga senilai Rp450 juta.
"Ini merupakan komitmen DPRD untuk merespon kegiatan pro rakyat. Karena itu, ketika pemerintah mengajukan anggaran untuk home industry kami langsung menyetujuinya," ujar Hamzah.
"Tahun ini pemerintah menyiapkan anggaran untuk pengadaan sarana berupa alat pengggiling untuk kegiatan home indutry sebanyak 500 unit," kata Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh di Mamuju, Rabu.
Menurutnya, bantuan ini akan diberikan bagi alumni yang telah menyelesaikan pelatihan kegiatan home industri hasil kerjasama PT Malindo di Kabupaten Luwuk Utara, Sulawesi Selatan.
"Tahun lalu kami berhasil mencetak calon wirausahawan baru industri rumah tangga. Makanya, pemerintah berniat untuk memberikan fasilitas sarana berupa alat penggiling pembuatan kerupuk dan bahan makanan lainnya," ungkap Anwar.
Ia menyampaikan, kerjasama dengan PT Malindo ini telah berlangsung sejak 2012 yang diharapkan kelak daerah ini mampu mencetak wirausahawan baru.
Gubernur dua periode ini menyampaikan, pengembangan home industri rumah tangga ini ditargetkan mampu mencetak wirausaha baru sebanyak 10.000 hingga akhir 2015.
Target itu kata dia, akan dapat tercapai karena tahun ini kembeli melakukan perekrutan sebanyak 1.800 wirausahawan baru untuk mengikuti pelatihan pemanfaatan industri skala rumah tangga.
Sebelumnya, Ketua DPRD Sulbar, H.Hamzah Hapati Hasan, menyampaikan, kerjasama PT Malindo dan Pemprov sulbar patut untuk diberikan dukungan.
"Secara kelembagaan kami mendukung penuh atas program yang digulirkan pemprov Sulbar karena muaranya untuk kepentingan rakyat. Jadi, berapa pun besar anggaran yang diminta sepanjang muaranya untuk rakyat maka kami akan turut meresponsnya," ungkap Hamzah.
Tahun ini kata dia, telah menyetujui anggaran pengadaan sarana alat penggiling penunjang kegiatan industri rumah tangga senilai Rp450 juta.
"Ini merupakan komitmen DPRD untuk merespon kegiatan pro rakyat. Karena itu, ketika pemerintah mengajukan anggaran untuk home industry kami langsung menyetujuinya," ujar Hamzah.
Gubernur Sulbar Minta Cerdas Manfaatkan Hibah Amerika
Gubernur Sulawesi Barat minta kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulbar cerdas dalam membuat program dan menyusun proposal untuk mendapatkan dana hibah Amerika.
"Saya minta Bappeda dalam menyusun program pembangunan yang akan memanfaatkan bantuan hibah Amerika harus cerdas, dan jangan kerja asal-asalan," kata Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh, di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan, program maupun proposal yang akan diajukan kepada lembaga Millenium Challenge Corporation (MCC) yang mengelola anggaran hibah Amerika untuk Indonesia harus benar benar sesuai kebutuhan masyarakat.
"Koordinasikan pembangunan yang akan dijalankan dengan pemerintah tingkat kabupaten, sampai level desa, dan juga kepada pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional jangan sampai perencanaan dan program yang dilaksanakan amburadul," katanya.
Menurut dia, Provinsi Sulbar dijadikan pilot proyek atau proyek percontohan pengelolaan sejumlah program pembangunan dan pengentasan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan, oleh Amerika dengan diberikan bantuan 600 juta dollar untuk pelaksanaan programnya bersama dengan Provinsi Jambi.
"Karena Sulbar menjadi contoh bagi provinsi lain yang juga diberikan bantuan yang sama oleh Amerika Serikat, maka pelaksanaan program menggunakan bantuah hibah dari negara tersebut harus dikerjakan dengan benar," katanya.
Sementara Direktur MCC, Troy Murray yang sebelumnya berkunjung ke Sulbar, sudah berpesan kepada pemerintah di Sulbar agar cerdas menyusun program yang akan diajukan ke MCC sebagai pengelola dana hibah Amerika untuk Indonesia.
Ia mengatakan, koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten sampai pemerintah di desa sangat penting dalam menyusun program kerja pembangunan memanfaatkan dana hibah, agar program yang dilaksanakan memenuhi standar yang telah ditentukan MCC untuk dibantu.
"Saya minta Bappeda dalam menyusun program pembangunan yang akan memanfaatkan bantuan hibah Amerika harus cerdas, dan jangan kerja asal-asalan," kata Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh, di Mamuju, Rabu.
Ia mengatakan, program maupun proposal yang akan diajukan kepada lembaga Millenium Challenge Corporation (MCC) yang mengelola anggaran hibah Amerika untuk Indonesia harus benar benar sesuai kebutuhan masyarakat.
"Koordinasikan pembangunan yang akan dijalankan dengan pemerintah tingkat kabupaten, sampai level desa, dan juga kepada pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional jangan sampai perencanaan dan program yang dilaksanakan amburadul," katanya.
Menurut dia, Provinsi Sulbar dijadikan pilot proyek atau proyek percontohan pengelolaan sejumlah program pembangunan dan pengentasan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan, oleh Amerika dengan diberikan bantuan 600 juta dollar untuk pelaksanaan programnya bersama dengan Provinsi Jambi.
"Karena Sulbar menjadi contoh bagi provinsi lain yang juga diberikan bantuan yang sama oleh Amerika Serikat, maka pelaksanaan program menggunakan bantuah hibah dari negara tersebut harus dikerjakan dengan benar," katanya.
Sementara Direktur MCC, Troy Murray yang sebelumnya berkunjung ke Sulbar, sudah berpesan kepada pemerintah di Sulbar agar cerdas menyusun program yang akan diajukan ke MCC sebagai pengelola dana hibah Amerika untuk Indonesia.
Ia mengatakan, koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten sampai pemerintah di desa sangat penting dalam menyusun program kerja pembangunan memanfaatkan dana hibah, agar program yang dilaksanakan memenuhi standar yang telah ditentukan MCC untuk dibantu.
Rabu, 24 April 2013
Polisi Buru Napi Terorisme Ke Perbatasan Poso
Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah membantu mencari Basri, narapidana kasus terorisme yang kabur di Kabupaten Poso beberapa hari lalu.
"Kita terus koordinasi dengan petugas Lapas," kata Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Ari Dono Sukmanto di Palu, Rabu.
Dia tidak menyebutkan jumlah personel yang dilibatkan dalam pencarian Basri di Kabupaten Poso.
Basri alias Bagong kabur saat mendapat ijin keluar penjara untuk menjenguk keluarganya yang sakit keras pada 19 April 2013.
Bagong kabur usai sholat Jumat dengan memanfaatkan kelengahan petugas lapas.
Basri adalah narapidana kasus terorisme yang mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II/A Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una.
Namun informasi kaburnya narapidana teroris itu baru disampaikan ke kepolisian pada 23 April 2013.
Basri adalah terpidana kasus terorisme di Poso yang ditangkap pada 2005, dan divonis penjara selama 19 tahun kurungan pada 2007.
Kepala Humas Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Rustam Effendi, menyatakan pencarian narapidana kasus terorisme yang kabur beberapa hari lalu difokuskan di Kabupaten Poso.
"Kita fokuskan di situ karena dia diketahui hilang saat menjenguk keluarganya di Poso," kata Rustam.
Dia mengatakan proses pencarian juga melibatkan aparat kepolisian, termasuk dari Densus 88 Antiteror.
Pencarian tersebut juga melibatkan masyarakat yang kemungkinan mengetahui tempat persembunyian Basri.
"Kita harap masyarakat bisa bekerja sama untuk menangkap Basri," ujar Rustam.
Ciri-ciri fisik Basri adalah memiliki rambut ikal, kulit sawo matang, dan memiliki tato di sekujur badan dan lengan.
Kepala Humas Kawil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Rustam Effendi menyatakan pencarian narapidana kasus terorisme, Basri yang kabur beberapa hari lalu difokuskan di Kabupaten Poso.
"Kita fokuskan di situ, karena dia diketahui hilang saat menjenguk keluarganya di Poso," kata Rustam di Kota Palu, Rabu.
Dia mengatakan proses pencarian juga melibatkan aparat kepolisian, termasuk dari Densus 88 antiteror.
Pencarian tersebut juga melibatkan masyarakat yang kemungkinan mengetahui tempat persembunyian Basri.
"Kita harap masyarakat bisa bekerja sama untuk menangkap Basri," ujar Rustam, berharap.
Basri adalah narapidana kasus terorisme yang divonis 19 tahun pada Desember 2007 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena terlibat pembunuhan tiga siswa SMA di Kabupaten Poso, dan sejumlah tindak kekerasan lainnya.
Basri selama ini mendekam di Lembaga Permasyarakatan Klas II/A Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una.
Narapidana tersebut kabur pada 19 April 2013 saat menjenguk keluarganya yang sakit keras di Kabupaten Poso yang berjarak sekitar 230 kilometer dari Kabupaten Tojo Una-Una.
Basri diduga kabur dengan memanfaatkan kelengahan petugas yang mengawalnya.
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah juga mendapat kabar kaburnya Basri setelah beberapa hari kejadian.
Rustam berharap Basri segera ditangkap karena memiliki ciri fisik yang mudah dikenali, yakni badan dan lengan yang penuh tato.
Saat ini Polri juga masih memburu 21 buronan kasus kekerasan Poso yang telah masuk dalam daftar pencarian orang.
Polisi terus memburu Mohammad Basri, narapidana terorisme yang kabur beberapa hari lalu dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Ampana, hingga ke perbatasan Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.
Juru bicara Polda Sulawesi Tengah AKBP Soemarno di Palu, Kamis, mengatakan petugas gabungan melakukan razia di perbatasan Kabupaten Poso-Kabupaten Parigi Moutong, serta jalan menuju Kabupaten Poso dari arah Kabupaten Morowali dan Kabupaten Tojo Una-Una.
"Razia dilakukan sejak malam tadi guna membatasi ruang gerak Basri," katanya.
Dia mengaku bahwa kepolisian baru diberitahu oleh pihak Lapas Ampana pada 23 April 2013 perihal kaburnya Basri, padahal narapidana kasus kekerasan Poso itu dinyatakan hilang pada 19 April 2013.
Basri mendapatkan izin keluar dari pihak Lapas Klas II/B Ampana untuk menjenguk keluarganya yang sakit di Kabupaten Poso yang berjarak sekitar 220 kilometer dari Kabupaten Tojo Una-Una.
Soemarno mengatakan Polda Sulawesi Tengah saat ini terus berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk memburu Basri alias Bagong yang diperkirakan masih berada di Kabupaten Poso.
"Kita juga melibatkan bantuan Densus 88 untuk meringkusnya," katanya.
Selain itu, aparat kepolisian di sekitar Kabupaten Poso disiagakan untuk menangkap Basri.
Basri alias Ayas alias Bagong adalah pria kelahiran Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, 37 tahun silam.
Basri divonis 19 tahun penjara karena keterlibatannya pada serangkaian kasus kekerasan di Poso pada 2004-2006, di antaranya pembunuhan, pengeboman dan penembakan yang menewaskan sejumlah orang.
Basri melakukan sejumlah aksi kekerasan itu karena mengaku dendam terhadap pihak yang telah membunuh familinya pada saat terjadi konflik komunal di Poso.
Lebih lanjut Soemarno juga meminta kerja sama warga Poso untuk memberikan informasi jika mengetahui keberadaan Basri
Senin, 22 April 2013
KPU Sulbar Terima 512 Daftar Calon Sementara
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan telah menerima 512 daftar calon sementara untuk dilakukan diverifikasi sebelum ditetapkan sebagai calon anggota legislatif pada Pemilu 2014 mendatang.
"Dari 512 DCS telah didaftarkan dari 12 partai politik (Parpol) yang akan mengikuti pemilihan legislatif (Pileg) 204," kata Ketua KPU Sulbar, Nurdin Passokkori di Mamuju, Senin.
Menurut dia, ratusan calon tersebut masih tercatat dalam DCS hingga bulan Agustus tepatnya setelah melalui verifikasi berkas dan administrasi selanjutnya akan masuk dalam daftar calon tetap (DCT) peserta Pemilu 2014.
Ia menyampaikan, masa pendaftaran pemasukan berkas caleg parpol telah ditutup untuk selanjutnya dilakukan tahap verifikasi yang akan dimulai dari 23 April hingga 2 Mei 2013.
Setelah itu, kata dia, pada 3 hingga 4 Mei 2013 maka KPU akan menyampaikan hasil verifikasi untuk calon DPD (Dewan Perwakilan Daerah), lalu kemudian pada tanggal 7 hingga 8 Mei 2013 akan dilakukan penyampaian hasil verifikasi kepada parpol.
"Setelah itu maka KPU masih memberikan kesempatan kepada pengurus parpol untuk melengkapi kekurangan sebelum pleno penetapan DCT," kata Nurdin.
Nurdin yang juga ketua KNPI Sulbar mengemukakan, keterwakilan perempuan dari masing-masing parpol yang menyerahkan DCS, sebagian besar telah terpenuhi 30 persen.
Jika berkas yang diserahkan tidak memenuhi persyaratan akan dikembalikan ke masing-masing parpol dan dapat diganti dengan calon lain.
"Pada pemilu kali ini, jika caleg laki-laki yang tidak memenuhi syarat dapat diganti dengan caleg perempuan. Namun sebaliknya jika yang tidak memenuhi syarat perempuan tidak dapat diganti laki-laki," katanya.
Kamis, 04 April 2013
Ketua PKPB Sulbar ke Golkar
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) Provinsi Sulawesi Barat, Asnuddin Sokong akhirnya memilih merapat bersama Partai Golongan Karya untuk menghadapi Pemilu 2014.
"Saya telah banyak membangun komunikasi dengan DPD partai Golkar. Sekarang ini saya menunggu apakah nama saya tetap diplot selaku caleg Golkar pada pemilu 2014," kata Asnuddin Sokong di Mamuju, Senin.
Menurut Asnuddin, PKPB yang dibesarkannya selama lima tahun ini tetap mendapatkan kebebasan kepada semua kader untuk memilih partai yang cocok.
"DPP PKPB memberikan keleluasaan kepada semua kader untuk menentukan pilihan politiknya. Secara pribadi, saya pertimbangkan untuk bergabung dengan Golkar,"ungkapnya.
Apalagi, tambah dia, teman-teman di Golkar ikut memberikan respons positif untuk ikut berjuang mewujudkan cita-cita partai beringin yang saat ini tampak kian mendapatkan kepercayaan dari publik.
Asnuddin yang juga anggota DPRD Sulbar daerah pemilihan Mamuju ini mengaku telah membulatkan tekad berjuang bersama seluruh kader dalam rangka memenangi Pemilu 2014.
"Jika benar partai Golkar menerima kami selaku caleg maka segala kemanpuan akan saya persembahkan untuk kepentingan Golkar. Karena itu, saya butuh kepastian dari teman-teman pengurus di partai beringin,"ungkapnya.
Ia menyampaikan, partai Golkar harus memberikan kepastian sebelum masa pendaftaran caleg ditutup oleh KPU.
"Sampai sekarang ini saya belum berniat bergabung ke partai lain. Apalagi, ketua DPD Partai Golkar ikut memberikan ruang untuk maju sebagai caleg pada pemilu yang tinggal setahun lebih,"ujarnya.***1***
Sementara itu, Sekretaris DPD Partai Golkar Sulbar, H.Hamzah Hapati Hasan, menyampaikan, tetap merespon jika ada kader diluar partai Golkar untuk bergabung.
"Partai Golkar tetap terbuka untuk siapa saja sepanjang yang bersangkutan benar-benar bersedia untuk membesarkan partai ini,"ungkapnya.
Hamzah menyampaikan, ada beberapa syarat yang harus dilalui bagi caleg di Golkar diantaranya terkait dengan potensi perolehan suara dan beberapa syarat lainnya.
Pemprov Sulbar Akui Pengesahan Perda RPJMD
Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, mengakui jika peraturan daerah RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) telah disahkan menjadi patron pelaksanaan program pembangunan hingga lima tahun kedepan.
"Harus kita akui bahwa perda RPJMD ini terlambat dari rencana yang ditargetkan pada Pebruari 2013. Hal ini akibat adanya kesibukan-kesibukan baik legislatif maupun eksekutif yang juga tak kalah pentingnya," kata Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh kepada wartawan usai pelaksanaan rapat paripurna pengesahan Perda RPJMD di DPRD Sulbar, Kamis.
Rapat paripurna pengesahan Perda RPJMD ini dipimpin langsung Ketua DPRD Sulbar, H. Hamzah Hapati Hasan, Wakil Ketua DPRD Sulbar, H.Muh.Jayadi, Wakil Ketua DPRD Sulbar, H.Arifin Nurdin dan para pimpinan SKPD lingkup Pemprov Sulbar.
Menurut gubernur, keterlambatan pengesahan Perda RPJMD ini bukan karena ada unsur kesengajaan. Namun, itu terjadi akibat adanya kesibukan eksekutif dan legislatif termasuk adanya revisi hingga pelaksanaan asistensi ke Kemendagri.
Namun demikian, kata dia, eksekutif dan legislatif sejak Senin (1/4) tetap memiliki itikad baik hingga melaksanakan rapat yang dibahas secara maraton sehingga perda RPJMD bisa diparipurnakan.
"Keterlambatan Perda RPJMD tidak akan mempengaruhi program rencana pembangunan di Sulbar. Yang penting perda RPJMD disahkan sebelum pelaksanaan Musrenbang berlangsung," ungkap Anwar.
Sementara itu Ketua DPRD Sulbar, H.Hamzah Hapati Hasan menyampaikan, keterlambatan itu akibat adanya revisi-revisi untuk menjadi acuan penyusunan Perda.
"Setelah proses pembahasan dilakukan maka rancangan perda ini dikonsultasikan ke Dirjen Bangda Kemendagri untuk dilakukan koreksi," ungkap Hamzah.
Ia menyampaikan, hasil koreksi tersebut kemudian dilakukan penyempurnaan untuk dilakukan pembahasan rapat paripurna DPRD Sulbar.
"Keterlambatan ini bukan karena ada kepentingan politik. Namun hal ini akibat persoalan tekhnis yang haruss disempurnakan oleh Pansus RPJMD," ujar Hamzah.
Hamzah menyampaikan, RPJMD yang baru saja disahkan ini merupakan makro rencana pembangunan hingga lima tahun kedepan.
"Capaian program pemerintah setiap tahunnya tidak keluar dari koridor yang tertuang dalam RPJMD. Jadi, saya berpendapat kerangka acuan program APBD tidak keluar dari koridor RPJMD," kata Hamzah.
Sulbar Anggap Kaltim Berniat Rebut Balak-Balakang
Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Provinsi Sulawesi Barat, Drs.H. Khaeruddin Anas, menganggap ada upaya pemerintah Kalimantan Timur, untuk merebut wilayah kepulauan Kecamatan Balak-Balakang.
"Saya menilai ada niat Pemprov Kaltim untuk merebut Pulau Bala-Balakang. Hal ini terkuak saat pelaksanaan rapat pembahasan tata ruang wilayah provinsi yang difasilitasi Direktorat Tata Ruang kementerian pekerjaan umum beberapa waktu yang lalu," kata Khaeruddin Anas di Mamuju, Rabu.
Menurutnya, pembahasaan tata ruang wilayah antara Pemprov Sulbar dan Pemprov Kaltim ini sengaja dimediasi Direktorat tata ruang Kementerian PU guna memantapkan batas-batas wilayah kedua provinsi yang bertetangga.
Sayangnya, kata dia, pihak Pemprov Kaltim tidak menghadirkan pejabat yang berkompeten melainkan hanya mengutus seorang kepala bidang Bappeda Kaltim.
"Yang memancing munculnya persoalan pada pertemuan kian memanas karena pihak Kaltim mencoba menjelaskan bahwa ada diantara gugusan pulau di Bala-Balakang masuk dalam tata ruang wilayah Kaltim," ungkap mantan Kepala Biro Humas Pemprov Sulbar ini.
Tetapi pihak Direktorat Tata Ruang Kementerian PU menyampaikan, berdasarkan surat keputusan Mendagri tahun 2004 cukup jelas bahwa Bala-Balakang itu masuk dalam wilayah admisnitrasi pemerintah Kabupaten Mamuju, Sulbar.
"Bahkan Mendagri telah mengeluarkan dua surat keputusan pertama yakni penegasan status kepulauan Bala-Balakang adalah wilayah Sulbar dan kemudian kedua adalah terbitnya surat Mendagri tahun 2008 yang ditujukan pemprov Kaltim bahwa kepulauan Bala-Balakang adalah wilayah Sulbar," urainya.
Hanya memang, kata dia, pertemuan itu dianggap cukup penting sebagai upaya percepatan penetapan pembahasan RTRW yang saat ini masih dalam tahap proses.
"Pemerintah pusat sangat mendukung lahirnya pertemuan dengan pihak Kaltim dalam upaya percepatan penetapan RTRW. Ada dua klausul yang dibahas dalam pertemuan itu melainkan klausul dalam rangka percepatan penyelesaian tata ruang. Artinya, jika ada penggunaan tata ruang maka harus dibicarakan kedua belah pihak atau tak boleh sepihak bagi wilayah perbatasan," ungkapnya.
Minggu, 27 Januari 2013
Menata Wisata Kuliner Melalui Relokasi
MAJENE, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene, berencana mengembangkan kawasan wisata andalan Pantai Barane di tahun 2013. Sedikitnya dibutuhkan anggaran sekira Rp2 miliar untuk mewujudkan rencana tersebut.
Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporabudpar) Majene, H Mithar Thala Ali SPd MPd menyebutkan, untuk memenuhi kesempurnaan rancangan kawasan wisata tersebut, dibutuhkan campur tangan investor.
Saat ini, pantai yang berlokasi di Lingkungan Barane, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur ini dikembangkan secara bertahap menggunakan dana APBD.
"Kami membuka kran bagi investor yang ingin berinvestasi di Majene. Tahun 2012 kemampuan anggaran hanya Rp500 juta, sehingga yang dapat dibangun hanya tanggul dan sarana lainnya. Untuk pengembangan 2013, kami usulkan sebesar Rp2 miliar," jelas Mithar, kemarin.
Anggaran tersebut menurutnya, akan digunakan untuk penambahan fasilitas dan sarana olah raga air di kawasan wisata tersebut. Sejak wisata ini difungsikan, kata Mithar, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan cukup menjanjikan. "Hasilnya telah melampaui target seribu kali lipat," ujar dia.
Ia menyebutkan, potensi masa depan Pantai Barane sudah dirasakan saat ini. Di seputar kawasan wisata kini telah dibangun rumah bernyanyi, dermaga, tanggul, puskesmas, kamar bilas, dan sejumlah fasilitas lainnya. Adapunlapangan futsal dan penginapan, dalam tahap pembangunan.
Keterbatasan anggaran untuk membangun kawasan wisata Pantai Barane juga dibenarkan Kepala Bidang Pengembangan Fispra, Bappeda Majene, Hamzah Djamaluddin. Menurutnya, pembangunan kawasan wisata tersebut membutuhkan investor.
Menurut Hamzah, Pemkab Majene akan merelokasi permukiman nelayan yang menjadi kawasan pengembangan wisata Barane. Pertimbangannya, lokasi penduduk rawan abrasi gelombang laut selat Makassar. Selain itu, kualitas bangunan rumah nelayan banyak yang tidak layak huni.
Beberapa fasilitas lainnya seperti infrastruktur jalan, sarana air bersih, MCK, penerangan, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya akan dibangun sesuai rancangan penataan kota.
"Pengembangan dan penataan wisata pantai Barane merupakan visi Pemkab Majene yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Majene, tahun 2012-2016," terang Hamzah.
Untuk membangun kawasan wisata Barane, kata dia, dibutuhkan sinergitas antara dinas terkait. Seperti Dinas PU, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perumahan Pemukiman dan Kebersihan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata serta sejumlah dinas lainnya.
Sekretaris Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporabudpar) Majene, H Mithar Thala Ali SPd MPd menyebutkan, untuk memenuhi kesempurnaan rancangan kawasan wisata tersebut, dibutuhkan campur tangan investor.
Saat ini, pantai yang berlokasi di Lingkungan Barane, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur ini dikembangkan secara bertahap menggunakan dana APBD.
"Kami membuka kran bagi investor yang ingin berinvestasi di Majene. Tahun 2012 kemampuan anggaran hanya Rp500 juta, sehingga yang dapat dibangun hanya tanggul dan sarana lainnya. Untuk pengembangan 2013, kami usulkan sebesar Rp2 miliar," jelas Mithar, kemarin.
Anggaran tersebut menurutnya, akan digunakan untuk penambahan fasilitas dan sarana olah raga air di kawasan wisata tersebut. Sejak wisata ini difungsikan, kata Mithar, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan cukup menjanjikan. "Hasilnya telah melampaui target seribu kali lipat," ujar dia.
Ia menyebutkan, potensi masa depan Pantai Barane sudah dirasakan saat ini. Di seputar kawasan wisata kini telah dibangun rumah bernyanyi, dermaga, tanggul, puskesmas, kamar bilas, dan sejumlah fasilitas lainnya. Adapunlapangan futsal dan penginapan, dalam tahap pembangunan.
Keterbatasan anggaran untuk membangun kawasan wisata Pantai Barane juga dibenarkan Kepala Bidang Pengembangan Fispra, Bappeda Majene, Hamzah Djamaluddin. Menurutnya, pembangunan kawasan wisata tersebut membutuhkan investor.
Menurut Hamzah, Pemkab Majene akan merelokasi permukiman nelayan yang menjadi kawasan pengembangan wisata Barane. Pertimbangannya, lokasi penduduk rawan abrasi gelombang laut selat Makassar. Selain itu, kualitas bangunan rumah nelayan banyak yang tidak layak huni.
Beberapa fasilitas lainnya seperti infrastruktur jalan, sarana air bersih, MCK, penerangan, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya akan dibangun sesuai rancangan penataan kota.
"Pengembangan dan penataan wisata pantai Barane merupakan visi Pemkab Majene yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Majene, tahun 2012-2016," terang Hamzah.
Untuk membangun kawasan wisata Barane, kata dia, dibutuhkan sinergitas antara dinas terkait. Seperti Dinas PU, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perumahan Pemukiman dan Kebersihan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata serta sejumlah dinas lainnya.
Ketua DPRD Sulbar Diminta Pembangunan Jalan
MAMUJU, Ketua DPRD Sulbar, Hamzah Hapati Hasan mengaku telah menerima ribuan proposal permintaan bantuan dari masyarakat. Bahkan ada permintaan bantuan pembuatan jalan menuju ke kuburan di salah satu desa di
Kabupaten Mamuju.
Hamzah yang biasa dipanggil H4 merasa prihatin mendengar cerita masyarakat yang mengaku menggotong mayat melalui jalan yang berlumpur dan dipenuhi air untuk sampai di pekuburan.
"Dari ribuan proposal yang masuk itu, kami akan perjuangkan permintaan bantuan pembuatan jalan ke kuburan. Kasihan mereka harus menggotong keranda mayat melalui jalan yang buruk," aku Hamzah, Minggu, 27 Januari.
Menurut Hamzah, selain permintaan bantuan pembuatan jalan ke kuburan, masih banyak permintaan lainnya. Diantaranya, perbaikan jalan, pembuatan drainase, dan pembuatan MCK.
Kabupaten Mamuju.
Hamzah yang biasa dipanggil H4 merasa prihatin mendengar cerita masyarakat yang mengaku menggotong mayat melalui jalan yang berlumpur dan dipenuhi air untuk sampai di pekuburan.
"Dari ribuan proposal yang masuk itu, kami akan perjuangkan permintaan bantuan pembuatan jalan ke kuburan. Kasihan mereka harus menggotong keranda mayat melalui jalan yang buruk," aku Hamzah, Minggu, 27 Januari.
Menurut Hamzah, selain permintaan bantuan pembuatan jalan ke kuburan, masih banyak permintaan lainnya. Diantaranya, perbaikan jalan, pembuatan drainase, dan pembuatan MCK.
Lima Kasubag di DPRD Sulbar Bergeser
MAMUJU, Lima Kepala Sub Bagian (Kasubag) di Sekretariat DPRD Sulbar, bergeser yang ditandai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah di ruang aspirasi DPRD Sulbar, Jumat 25 Januari.
Kelima Kasubag yang dimaksud adalah Syahrin Salatung yang dilantik menjadi Kasubag Persidangan Risalah dan Pelaporan. Imelda Pababari dilantik menjadi Kasubag Komisi dan Panitia-panita.
Tiga Kasubag lainnya adalah Syarkiah dilantik menjadi Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian, Kabianto dilantik menjadi Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan, dan Aco Tanrijaling yang dilantik menjadi Kasubag Perpustakaan dan Pengkajian pada Bagian Kehumasan.
Dalam kesempatan itu, Sekretaris DPRD Sulawesi Barat, Muzakkir Kulasse mengatakan, pelantikan yang dia lakukan ini merupakan kebijakan Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh yang memerintahkan pelantikan pejabat eselon IV diserahkan pada masing-masing kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kelima Kasubag yang dimaksud adalah Syahrin Salatung yang dilantik menjadi Kasubag Persidangan Risalah dan Pelaporan. Imelda Pababari dilantik menjadi Kasubag Komisi dan Panitia-panita.
Tiga Kasubag lainnya adalah Syarkiah dilantik menjadi Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian, Kabianto dilantik menjadi Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan, dan Aco Tanrijaling yang dilantik menjadi Kasubag Perpustakaan dan Pengkajian pada Bagian Kehumasan.
Dalam kesempatan itu, Sekretaris DPRD Sulawesi Barat, Muzakkir Kulasse mengatakan, pelantikan yang dia lakukan ini merupakan kebijakan Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh yang memerintahkan pelantikan pejabat eselon IV diserahkan pada masing-masing kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah
Langganan:
Postingan (Atom)