Salah seorang calon anggota legislatif DPRD Kota Parepare dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hj Andi Apriani membongkar paksa rumah warga di Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Sabtu (12/4). Ia melakukan hal itu karena kecewa terhadap warga yang diketahui tidak memilihnya pada pilcaleg 9 April lalu.
Pemilik rumah bernama Sariyana, mengaku lokasi yang ditempatinya sejak tahun 1997 silam merupakan milik caleg Andi Apriani. Namun karena perolehan suara yang ditargetkan oleh sang caleg kepada Sariyana, yang juga sebelumnya diminta menjadi saksi caleg, tidak sesuai dengan hasil akhir di TPS-nya di kelurahan tersebut, rumah milik Sariyana itu harus dibongkar.
"Sebelumnya saya diminta jadi saksi di TPS untuk Ibu Andi Apriyani. Saya ditarget suara, tapi pada perhitungan tidak sampai targetnya," kata Sariyana.
Ia menyayangkan apa yang dilakukan oleh caleg tersebut yang telah mengusirnya dari lokasi tersebut. Padahal, kata dia, perolehan suara yang didapat caleg tersebut memungkinkannya untuk duduk di legislatif.
"Entah apa penyebabnya sehingga saya diusir dari tanah milik Apriyani. Padahal, suaranya sudah cukup banyak," ujarnya.
Saat pembongkaran rumah, Sariyana hanya bisa pasrah. Untuk sementara dia tinggal di rumah saudaranya yang tidak jauh dari tempat sebelumnya.
Andi Apriyani yang dikonfirmasi, mengatakan tanah yang selama ini ditempati oleh Sariyana bukan miliknya, melainkan milik tim suksesnya.
"Tanah itu milik tim sukses saya. Tim kecewa karena mengetahui bukan saya yang dipilih," kata dia.
Apriyani mengklaim hal seperti ini wajar terjadi di momen politik seperti sekarang.
Setelah menghadapi pesta demokrasi yang digelar, 9 April lalu, sejumlah calon legislatif (caleg) yang saling berebut suara untuk duduk di DPRD harap-harap cemas menunggu hasil rapat pleno di masing-masing kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota. Kendati hasil resminya belum keluar, para caleg sudah mendapatkan gambaran.
Apalagi partai dan caleg rata-rata punya saksi sendiri di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Masalahnya, bagaimana dengan caleg yang gagal memperoleh suara banyak dan tidak mendapatkan jatah kursi di DPRD? Apalagi jika si caleg sudah mengeluarkan dana besar selama pencalegan. Tentu, kemungkinan hal tersebut menjadi stresor atau pemicu stres terbuka lebar.
Bahkan, di sejumlah daerah di Tanah Air sudah ada caleg yang mengalami gangguan jiwa. Di Balikpapan, ada caleg yang jatuh sakit karena tak tembus target.
Bukan cuma itu, ada caleg gagal yang pusing mencari tambahan uang untuk menutupi utang-utangnya di masa kampanye. Menanggapi kondisi tersebut, psikolog Patria Rahmawati menyebut ada beberapa ciri-ciri seseorang menderita stres.
Di antaranya mengalami kecemasan yang berlebihan hingga memicu emosi yang tidak terkontrol. Sedikit saja masalah yang dihadapi, bisa menjadi masalah besar baginya. Walapun permasalahan tersebut sebenarnya kecil dan tidak penting. Menurut Patria, stres tersebut juga bisa berdampak buruk bagi penderitanya. Salah satunya yaitu tindakan nekat yang diambil untuk mengakhiri hidupnya dengan sengaja atau biasa disebut bunuh diri.
"Kalau memang tingkat stres yang tinggi, tidak menutup kemungkinan jika dia mengambil jalan pintas. Dan hal ini tentunya membutuhkan perhatian dari orang terdekat dan terapi khusus yang dilakukan oleh seorang yang ahli," terang Patria kepada Balikpapan Pos, Sabtu (12/4) kemarin. Dia menjelaskan, penyakit stres terdiri dari dua jenis. Yaitu internal dan fisik.
Kedua jenis tersebut dibedakan menurut penyebab dari stres tersebut, selain itu, cara penyembuhan dan terapi yang dilakukan juga tergantung dari jenisnya. Termasuk ciri-ciri dari penyakit stres, juga tergantung dari penyebabnya. Semakin tinggi beban yang menjadi penyebab, maka semakin tinggi pula tingkat stres yang diderita oleh korban.
Dan seketika itu pula penderita harus mendapatkan perawatan serta pengobatan yang intensif untuk mengurangi stres dan membuatnya normal. Stres tingkat tinggi bisa berbahaya, bagi pria bisa membuat alat vitalnya alias “burungnya” tidak bisa bangun, tangan berkeringat, bahkan sampai serangan jantung. “Seperti keringat di telapak tangan, gelisah serta bingung bahkan hingga disfungsi ereksi.
Dan hal bahaya bagi orang yang menderita penyakit parah seperti jantung, pasalnya bisa menjadi pemicu serangan jantung,” bebernya. Selain tindakan pengobatan yang dilakukan oleh para ahli, peran dari orang terdekat penderita penyakit yang disebabkan oleh pola pikir ini juga sangat dibutuhkan.
Meskipun tidak banyak penderita mengungkapkannya secara langsung terhadap orang terdekat. “Kita sebagai orang dekat pasti mengetahui perubahan sikap yang dialami oleh penderita. Dan untuk mengembalikan kepercayaan diri serta keyakinannya, sangat dibutuhkan (pendekatan) untuk membangun kembali mentalnya,” tandas perempuan berkacamata ini
Tampilkan postingan dengan label Kesehatan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kesehatan. Tampilkan semua postingan
Minggu, 13 April 2014
Senin, 03 Juni 2013
RSUD Undata Merasa Diteror
PALU - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Undata dalam beberapa malam ini merasa diteror dengan lemparan batu oleh orang tak dikelnal (OTK). Karenanya, pihak manajemen meminta perlindungan dari pihak keamanan.
Diduga penyebab teror itu berasal dari sistem penertiban jam besuk dan perparkiran di rumah sakit tersebut. Pihak RSUD Undata mengaku belakangan ini melakukan penertiban itu karena ada laporan kecurian bagi keluarga pasien saat membesuk. "Kita tidak mau hal itu terjadi lagi," sebut Direktur RSUD Undata, dr Abdullah DHSM, M.Kes.
Sejak penertiban itu, hampir setiap malam diteror dengan lemparan batu, tidak diketahui siapa yang melakukannya. Dirinya mengaku sudah melaporkan soal teror itu ke pihak kepolisian setempat, juga bertemu dengan ketua RT di sekitar rumah sakit.
Ke depan katanya, bukan hanya soal parkir dan jam besuk yang akan ditertibkan, tetapi juga termasuk larangan merokok di area rumah sakit. Karena disadarinya, saat ini asap-asap rokok di sekitar rumah sakit pemerintah tersebut sangat mengganggu, bukan hanya kepada yang tidak merokok tetapi jug apemnadangan sekitarnya.
Diduga penyebab teror itu berasal dari sistem penertiban jam besuk dan perparkiran di rumah sakit tersebut. Pihak RSUD Undata mengaku belakangan ini melakukan penertiban itu karena ada laporan kecurian bagi keluarga pasien saat membesuk. "Kita tidak mau hal itu terjadi lagi," sebut Direktur RSUD Undata, dr Abdullah DHSM, M.Kes.
Sejak penertiban itu, hampir setiap malam diteror dengan lemparan batu, tidak diketahui siapa yang melakukannya. Dirinya mengaku sudah melaporkan soal teror itu ke pihak kepolisian setempat, juga bertemu dengan ketua RT di sekitar rumah sakit.
Ke depan katanya, bukan hanya soal parkir dan jam besuk yang akan ditertibkan, tetapi juga termasuk larangan merokok di area rumah sakit. Karena disadarinya, saat ini asap-asap rokok di sekitar rumah sakit pemerintah tersebut sangat mengganggu, bukan hanya kepada yang tidak merokok tetapi jug apemnadangan sekitarnya.
Senin, 20 Mei 2013
Kualitas Udara Makassar Meprihatinkan
Tingkat pencemaran udara dan atmosfer di Kota Makassar semakin memprihatinkan. Bahkan data dari Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) membenarkan, jika kondisi atmosfer lingkungan serta udara di Kota Makassar semakin menurun kualitasnya.
Adapun penyumbang polusi udara tertinggi ada pada emisi transportasi karena diakibatkan oleh laju pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor yang tinggi.
Sebagian besar kendaraan bermotor itu menghasilkan emisi gas buang yang buruk, baik akibat perawatan yang kurang memadai ataupun dari penggunaan bahan bakar dengan kualitas kurang baik (misalnya kadar timbal yang tinggi).
Penyebab lainnya karena dipengaruhi oleh perkembangan dan pertumbuhan penduduk yang mulai menggeser lahan vegetasi di kota Makassar menjadi pemukiman atau industri.
Hal tersebut diketahui saat berlangsung kegiatan diseminasi pemanfaatan data atmosfer untuk pembangunan berwawasan lingkungan di kota Makassar, yang dihelat di hotel Losari Beach, Rabu (15/5) lalu.
Selain pertumbuhan kendaraan, LAPAN juga menjelaskan kondisi lahan persawahan yang ada saat ini, dimana pada tahun 2011 tercatat sekitar 2.700 Hektare (Ha). Namun, ditahun 2012 berkurang menjadi 2.612 Ha. Hal ini menunjukkan telah terjadi penurunan lahan persawahan di kota Makassar sekitar 88 Ha per tahunnya.
Ironinya, kondisi penggeseran lahan persawahan ini juga disusul dengan peningkatan jumlah kendaraan di Kota Makassar. Dimana selama tiga tahun terakhir, jumlah kendaraan di Makassar mencapai 1,7 juta unit pada tahun 2011 atau terjadi penambahan sebesar 17 persen setiap tahunnya.
Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar, Agar Jaya juga menjelaskan data hasil uji emisi kendaraan bermotor yang dilakukan Pemkot Makassar pada tanggal tujuh Juni 2012 lalu. Dari 367 kendaraan yang diuji, sekitar 309 unit yang lulus dan 58 tidak lulus uji emisi.
"Dengan kondisi ini, maka kota Makassar berpotensi banjir. Mayoritas banjir terjadi dikawasan timur dan selatan kota, terdapat 19 titik rawan banjir dan paling banyak dikecamatan Tamalanrea dan Tamalate," jelasnya.
Ditambahkannya, Pada tahun 1999/2000 telah terjadi banjir di Makassar hingga ketinggian banjir pada wilayah rawan seperti Antang, Manggala mencapai 1,2 meter. Begitu juga dengan wilayah rawan banjir di musim penghujan selama tahun 2012 hingga sekarang.
Untuk itu, Agar mengimbau, stakeholder dan masyarakat segera melakukan tindakan penyelamatan. Antara lain, minimalisir pergeseran fungsi lahan hijau menjadi bangunan, pabrik (industri) harus memiliki filter untuk menyaring gas buangan dan kendaraan harus lulus uji emisi, kurangi pemakaian bahan bakar fosil serta memiliki kesadaran untuk hidup sehat dan peduli lingkungan dan sebagainya.
"Kajian LAPAN ini akan menjadi basis data atau informasi tentang lingkungan atmosfer kota Makassar, menjadi dasar konsultasi pemangku kepentingan (stakeholder) dalam mengembangkan berbagai kebijakan program," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Afif Budiyono membenarkan jika kondisi atmosfer lingkungan Makassar semakin memprihatinkan. Apalagi, kata dia, potensi penduduk di Makassar semakin meningkat tiap tahunnya. Dengan peningkatan penduduk tersebut maka akan berdampak pada tekanan terhadap lahan, air, udara serta volume sampah.
"Kami dari pusat sains, mencoba mendiseminasi. Program ini inisiatif dari kami. Saat ini, kami masih konsolidasi dengan pemerintah daerah. Dari hasil penelitian diseminasi ini, kami akan menjalin kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota," katanya
Adapun penyumbang polusi udara tertinggi ada pada emisi transportasi karena diakibatkan oleh laju pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor yang tinggi.
Sebagian besar kendaraan bermotor itu menghasilkan emisi gas buang yang buruk, baik akibat perawatan yang kurang memadai ataupun dari penggunaan bahan bakar dengan kualitas kurang baik (misalnya kadar timbal yang tinggi).
Penyebab lainnya karena dipengaruhi oleh perkembangan dan pertumbuhan penduduk yang mulai menggeser lahan vegetasi di kota Makassar menjadi pemukiman atau industri.
Hal tersebut diketahui saat berlangsung kegiatan diseminasi pemanfaatan data atmosfer untuk pembangunan berwawasan lingkungan di kota Makassar, yang dihelat di hotel Losari Beach, Rabu (15/5) lalu.
Selain pertumbuhan kendaraan, LAPAN juga menjelaskan kondisi lahan persawahan yang ada saat ini, dimana pada tahun 2011 tercatat sekitar 2.700 Hektare (Ha). Namun, ditahun 2012 berkurang menjadi 2.612 Ha. Hal ini menunjukkan telah terjadi penurunan lahan persawahan di kota Makassar sekitar 88 Ha per tahunnya.
Ironinya, kondisi penggeseran lahan persawahan ini juga disusul dengan peningkatan jumlah kendaraan di Kota Makassar. Dimana selama tiga tahun terakhir, jumlah kendaraan di Makassar mencapai 1,7 juta unit pada tahun 2011 atau terjadi penambahan sebesar 17 persen setiap tahunnya.
Sekretaris Kota (Sekkot) Makassar, Agar Jaya juga menjelaskan data hasil uji emisi kendaraan bermotor yang dilakukan Pemkot Makassar pada tanggal tujuh Juni 2012 lalu. Dari 367 kendaraan yang diuji, sekitar 309 unit yang lulus dan 58 tidak lulus uji emisi.
"Dengan kondisi ini, maka kota Makassar berpotensi banjir. Mayoritas banjir terjadi dikawasan timur dan selatan kota, terdapat 19 titik rawan banjir dan paling banyak dikecamatan Tamalanrea dan Tamalate," jelasnya.
Ditambahkannya, Pada tahun 1999/2000 telah terjadi banjir di Makassar hingga ketinggian banjir pada wilayah rawan seperti Antang, Manggala mencapai 1,2 meter. Begitu juga dengan wilayah rawan banjir di musim penghujan selama tahun 2012 hingga sekarang.
Untuk itu, Agar mengimbau, stakeholder dan masyarakat segera melakukan tindakan penyelamatan. Antara lain, minimalisir pergeseran fungsi lahan hijau menjadi bangunan, pabrik (industri) harus memiliki filter untuk menyaring gas buangan dan kendaraan harus lulus uji emisi, kurangi pemakaian bahan bakar fosil serta memiliki kesadaran untuk hidup sehat dan peduli lingkungan dan sebagainya.
"Kajian LAPAN ini akan menjadi basis data atau informasi tentang lingkungan atmosfer kota Makassar, menjadi dasar konsultasi pemangku kepentingan (stakeholder) dalam mengembangkan berbagai kebijakan program," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Afif Budiyono membenarkan jika kondisi atmosfer lingkungan Makassar semakin memprihatinkan. Apalagi, kata dia, potensi penduduk di Makassar semakin meningkat tiap tahunnya. Dengan peningkatan penduduk tersebut maka akan berdampak pada tekanan terhadap lahan, air, udara serta volume sampah.
"Kami dari pusat sains, mencoba mendiseminasi. Program ini inisiatif dari kami. Saat ini, kami masih konsolidasi dengan pemerintah daerah. Dari hasil penelitian diseminasi ini, kami akan menjalin kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota," katanya
Tangkal Penyakit Berbasis Lingkungan Perlu Dijaga
Maraknya penyakit berbasis lingkungan dewasa ini membuat jajaran HAKLI (Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan) merasa perlu melakukan hal-hal yang bisa melahirkan kondisi sehat lingkungan yang baik. Karena itu baik air, udara maupun darat perlu dijaga bersama guna menangkal lahirnya penyakit-penyakit berbasis lingkungan di tengah masyarakat.
Hal itu ditegaskan Ketua Pengurus Pusat HAKLI, Dr H Wisnu Hidayat pada kesempatan melantik jajaran pengurus daerah HAKLI Sulsel, Sabtu (18/5/13) bertempat di auditorium Poltekkes Makassar, Jl Bendungan Bilibili, Tidung, Makassar. Pelantikan ini dihadiri Kadis Kesehatan Sulsel, Dr dr H Rachmat Latief sekaligus membuka seminar nasional pengembangan profesi dan kompetensi tenaga kesehatan lingkungan yang diikuti sekira 1.200 peserta dari kalangan mahasiswa Poltekkes jurusan kesehatan lingkungan, para pelaku-pelaku kesehatan lingkungan lainnya yang tersebar pada instansi negeri maupun swasta.
Pelantikan yang juga diwarnai penandatangan MoU antara Poltekkes Makassar dengan JAFPA dalam rangka. Menurut Kadis Kesehatan Sulsel, Dr dr H Rachmat Latief pada kesempatan yang sama sesaat membuka resmi seminar tersebut, di Makassar terdapat 142 puskesmas dan 32 rumah sakit pemerintah. Namun sayangnya dari sekian jumlah sarana medis tersebut, tidak ada satupun yang fokus memerlukan tenaga kesehatan lingkungan padahal di satu sisi tenaga kesehatan lingkungan ini sangat dibutuhkan sinerginya dengan pihak rumah sakit atau puskesmas.
"Basic keahlian lingkungan beda dengan jurusan lain. Dan saya sangat support dengan adanya Poltekkes ini apalagi Poltekkes telah memikirkan pengembangan jenjang pendidikan bagi mahasiswanya ke depan. Dan memang jauh hari saya berharap ada sekolah khusus yang melahirkan peneliti-peneliti lingkungan yang handal. Saya kira dengan adanya ini maka kesehatan lingkungan pasti akan tercapai,'' terang kadis sembari mengapresiasi HAKLI Sulsel untuk menciptakan wadah dan ruang bagi para insan peneliti agar perannya ke masyarakat berkesinambungan. ''Saya sangat yakin oeang-orang yang ada di HAKLI ini adalah orang-orang yang profesional," tambah dia.
Terpisah, Ketua HAKLI Sulsel, H Muhammadong kepada media mengatakan, kepengurusan HAKLI yang didalamnya terdiri dari profesional kesehatan lingkungan ini akan menjalankan amanah tersebut guna mensinergikan peran mereka dalam menjalankan visi dan misi kesehatan
Hal itu ditegaskan Ketua Pengurus Pusat HAKLI, Dr H Wisnu Hidayat pada kesempatan melantik jajaran pengurus daerah HAKLI Sulsel, Sabtu (18/5/13) bertempat di auditorium Poltekkes Makassar, Jl Bendungan Bilibili, Tidung, Makassar. Pelantikan ini dihadiri Kadis Kesehatan Sulsel, Dr dr H Rachmat Latief sekaligus membuka seminar nasional pengembangan profesi dan kompetensi tenaga kesehatan lingkungan yang diikuti sekira 1.200 peserta dari kalangan mahasiswa Poltekkes jurusan kesehatan lingkungan, para pelaku-pelaku kesehatan lingkungan lainnya yang tersebar pada instansi negeri maupun swasta.
Pelantikan yang juga diwarnai penandatangan MoU antara Poltekkes Makassar dengan JAFPA dalam rangka. Menurut Kadis Kesehatan Sulsel, Dr dr H Rachmat Latief pada kesempatan yang sama sesaat membuka resmi seminar tersebut, di Makassar terdapat 142 puskesmas dan 32 rumah sakit pemerintah. Namun sayangnya dari sekian jumlah sarana medis tersebut, tidak ada satupun yang fokus memerlukan tenaga kesehatan lingkungan padahal di satu sisi tenaga kesehatan lingkungan ini sangat dibutuhkan sinerginya dengan pihak rumah sakit atau puskesmas.
"Basic keahlian lingkungan beda dengan jurusan lain. Dan saya sangat support dengan adanya Poltekkes ini apalagi Poltekkes telah memikirkan pengembangan jenjang pendidikan bagi mahasiswanya ke depan. Dan memang jauh hari saya berharap ada sekolah khusus yang melahirkan peneliti-peneliti lingkungan yang handal. Saya kira dengan adanya ini maka kesehatan lingkungan pasti akan tercapai,'' terang kadis sembari mengapresiasi HAKLI Sulsel untuk menciptakan wadah dan ruang bagi para insan peneliti agar perannya ke masyarakat berkesinambungan. ''Saya sangat yakin oeang-orang yang ada di HAKLI ini adalah orang-orang yang profesional," tambah dia.
Terpisah, Ketua HAKLI Sulsel, H Muhammadong kepada media mengatakan, kepengurusan HAKLI yang didalamnya terdiri dari profesional kesehatan lingkungan ini akan menjalankan amanah tersebut guna mensinergikan peran mereka dalam menjalankan visi dan misi kesehatan
Minggu, 12 Mei 2013
Letak Geoposisi, Jadikan Sulut Rawan Peredaran Narkoba
Letak geoposisi Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang merupakan daerah perbatasan, menjadikan daerah sebagai salah satu daerah di Indonesia rawan peredaran narkoba. Hal itu diakui Asisten I bidang Kesejahteraan dan Kesra Setdaprov Sulut, Drs. Mecky Onibala MSi.
Dijelaskannya, selain letak Sulut sebagai daerah perbatasan, keberadaan Bandara Internasional Sam Ratulangi Manado, juga Pelabuhan Bitung, memiliki potensi dan kerawanan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
“Harus diakui, Sulut masih rawan peredaran narkoba, melihat letak geoposisi daerah ini,” ungkap Onibala.
Namun, menurut Onibala, lewat komitmen Gubernur Sulut Dr. SH. Sarundajang yang terus mendukung program akselarasi “Indonesia Bebas Narkoba Tahun 2015″, dan dengan serta tindaklanjut Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang pelaksanaan kebijakan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) Tahun 2011 -2015, Pemprov Sulut terus berupaya melakukan pemberantasan narkoba.
“Salah satunya, Sulut menetapkan dan melaksanakan upaya dan langkah konkrit, dengan terbitnya Instruksi Gubbernur Sulut nomor 3 tahun 2011, tentang rencana aksi provinsi di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba Tahun 2011– 2015,” tandas Onibala.
Terkait dengan instruksi Gubernur Sulut itu, Pemprov Sulut menetapkan arah kebijakan penanganan narkoba, yakni menjadikan 97,2 persen penduduk Sulut imun terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba, melalui partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat, pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), TNI, Polri se-Sulut dengan menumbuhkan sikap menolak narkoba dan menciptakan lingkungan bebas Narkoba. Kemudian, menjadikan 2,8 persen penyalahgunaan narkoba di Sulut secara bertahap mendapat layanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selain itu, menumpas jaringan sindikat narkoba sampai ke akar-akarnya melalui pemutusan jaringan di wilayah Sulut dan penghancuran kekuatan ekonomi jaringan sindikat narkoba dengan cara penyitaan aset yang berasal dari tindak pidana narkoba melalui penegakan hukum yang tegas dan keras.
“Mengacu kebijakan itu lagi, pak Gubernur sudah memerintahkan unit kerja diantaranya, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Biro Kesejahteraan Rakyat, rumah sakit Ratumbusyang, untuk melakukan upaya dan langkah teknis fungsional dalam melaksanakan agenda strategis penanganan narkoba,” kata Onibala sembari menambahkan Gubernur Sarundajang juga telah memerintahkan Bupati/ Walikota se-Sulut, untuk membangun rumah rehabilitasi dan korban penyalahguna dan pecandu narkoba.
Ia menyatakan lagi, walaupun disadari masih terdapat berbagai kendala dan keterbatasan intellengence technolody, prosedur penanganan kasus yang belum efektif, masalah komunikasi bahasa, anggaran yang kurang, fasilitas penyimpanan barang bukti serta alat utama dan alat khusus fungsional penanganan narkoba, namun dukungan dan partisipasi masyarakat Sulut juga, mempermudah proses penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Bumi Nyiur Melambai
Jalan Sehat Memperingati ‘International Nurces Day’ di Sulut
Dalam rangka Hari Perawat se-Dunia yang diperingati setiap tanggal 12 Mei, para perawat dan dokter di Rumah Sakit (RS) Siloam Manado, menggelar jalan sehat bersama, Sabtu (11/5/2013).
Kegiatan yang juga dilaksanakan senam jantung di kawasan RS. Siloam itu, turut dimeriahkan Wakil Gubernur Sulut Dr. Djouhari Kansil MPd, bersama istri tercinta Ny. Mieke Kansil Tatengkeng.
Kansil disela-sela kegiatan itu, mengatakan, tugas seorang perawat tidaklah mudah, karena setiap hari menangani manusia yang sedang sakit untuk memerlukan perawatan medis secara cepat dan tepat.
“Saya berharap momentum peringatan hari perawat se-dunia ini, para perawat di Sulut terus meningkatkan kualitas SDM kesehatan dalam memenuhi tuntutan pekerjaan yang sangat kompleks saat ini,” ungkap Kansil.
Paruntu dan KPD Jadi Saksi Acara Kawin Masal 319 Pasutri di Minsel
Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Christiany Eugenia Paruntu SE, bersama suami tercintanya Kristovorus Decky Palingi (KDP), menjadi saksi dalam acara kawin masal 319 pasangan suami istri (pasutri) di Minsel, Jumat (10/5/2013).
Kegiatan yang dilaksanakan sekitar pukul 16.30 Wita itu, digagas Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan (Discapilduk) Minsel, dan digelar di Gedung Waleta Kantor Bupati.
“Untuk pasangan tertua berumur 80 tahun dengan 65 tahun dari Kecamatan Tompasobaru. Sedangkan untuk pasangan termuda berumur 15 dan 18 tahun dari Kecamtamatan Tareran. Mereka berasal dari dari berbagai golongan gereja,” ujar Kepala Discapilduk Minsel, Jimmy Tamon, SE.
Kata dia, acara tersebut dibiayai Discapilduk Minsel, sekaligus diberikan bantuan dengan total Rp. 50 Juta untuk meringankan biaya perkawinan tersebut.
Sebanyak 319 pasangan yang tersebar di 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) akan dipersatukan dalam ikatan pernikahan kudus secara masal oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
” Ya, siang ini, sekitar Pukul 13:00 WITA, kami akan menikahkan 319 pasangan yang kurang mampu,” ujar Kepala Dinas Dukcapil Minsel Jimmy Tamon
Menurut Dia, acara tersebut akan dilangsungkan di gedung Waleta Pemkab Minsel, dan untuk jemaat GMIM, sesuai aturan gereja mereka akan dinikahkan di gedung gereja, begitu juga aliran gereja lain seperti Katolik, Pantekosta dan lain-lain mereka juga ikut.
” Hanya untuk pencatatanya akan dilakukan secara bersamaan di kantor Pemkab Minsel,” kata mantan Kadishub Minsel itu.
Lanjutnya, dari 319 pasangan yang tercatat sebagai pasangan yang mendaftarkan diri ikut dalam kawin masal tersebut pasangan paling muda untuk laki-laki berumur 18 tahun, sedangkan perempuan 15 tahun.
” Ada juga peserta paling tua untuk laki-laki berumur 80 tahun, sedangkan untuk perempuan berumur 65 tahun,” katanya.
Dia juga menambahkan bahwa, untuk kawin massal ini dibiayai langsung oleh Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu SEn dengan anggaran Rp 50 juta.
” Ini biaya murni yang diambil langsung di kantong pribadi Bupati Minsel,” ketus mantan Kadis Perhubungan Minsel ini.
Kegiatan yang dilaksanakan sekitar pukul 16.30 Wita itu, digagas Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan (Discapilduk) Minsel, dan digelar di Gedung Waleta Kantor Bupati.
“Untuk pasangan tertua berumur 80 tahun dengan 65 tahun dari Kecamatan Tompasobaru. Sedangkan untuk pasangan termuda berumur 15 dan 18 tahun dari Kecamtamatan Tareran. Mereka berasal dari dari berbagai golongan gereja,” ujar Kepala Discapilduk Minsel, Jimmy Tamon, SE.
Kata dia, acara tersebut dibiayai Discapilduk Minsel, sekaligus diberikan bantuan dengan total Rp. 50 Juta untuk meringankan biaya perkawinan tersebut.
Sebanyak 319 pasangan yang tersebar di 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) akan dipersatukan dalam ikatan pernikahan kudus secara masal oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
” Ya, siang ini, sekitar Pukul 13:00 WITA, kami akan menikahkan 319 pasangan yang kurang mampu,” ujar Kepala Dinas Dukcapil Minsel Jimmy Tamon
Menurut Dia, acara tersebut akan dilangsungkan di gedung Waleta Pemkab Minsel, dan untuk jemaat GMIM, sesuai aturan gereja mereka akan dinikahkan di gedung gereja, begitu juga aliran gereja lain seperti Katolik, Pantekosta dan lain-lain mereka juga ikut.
” Hanya untuk pencatatanya akan dilakukan secara bersamaan di kantor Pemkab Minsel,” kata mantan Kadishub Minsel itu.
Lanjutnya, dari 319 pasangan yang tercatat sebagai pasangan yang mendaftarkan diri ikut dalam kawin masal tersebut pasangan paling muda untuk laki-laki berumur 18 tahun, sedangkan perempuan 15 tahun.
” Ada juga peserta paling tua untuk laki-laki berumur 80 tahun, sedangkan untuk perempuan berumur 65 tahun,” katanya.
Dia juga menambahkan bahwa, untuk kawin massal ini dibiayai langsung oleh Bupati Minsel Christiany Eugenia Paruntu SEn dengan anggaran Rp 50 juta.
” Ini biaya murni yang diambil langsung di kantong pribadi Bupati Minsel,” ketus mantan Kadis Perhubungan Minsel ini.
Polres Tomohon Selidiki Modus Baru Konsumsi Obat-Obatan
Kapolres Tomohon AKBP Marlien Tawas SH MH mengungkapkan, pihaknya sementara menyelidiki dugaan modus baru konsumsi obat-obatan di Kota Tomohon.
Ini dilakukan setelah meninggalnya dua pemuda asal Tomohon yang diduga akibat over dosis mengkonsumsi obat jenis Dekstro.
”Bisa saja ada modus baru mengkonsumsi obat-obatan sehingga generasi muda menjadi rusak atau malah meninggal dunia. Dan, itu sementara kami kembangkan,” katanya.
Kematian kedua pemuda di Kota Tomohon lanjutnya sementara ini karena mengkonsumsi obat berlebihan. Namun menurutnya akan diselidiki lebih lanjut.
”Hingga saat ini, belum ada ke arah tindakan pidana. Dan, kami mengimbau kepada warga, terutama pemuda agar tidak mengkonsumsi obat berlebihan atau di luar peruntukan,” tukas Kapolres.
Diketahui, akibat mengkonsumsi obat berlebihan, dua warga Tomohon masing-masing BS alias Bryan dan CC alias Christo hilang kesadaran kemudian meninggal dunia.
Ketua TP PKK Sulut: "Generasi Muda Bangsa Harus Perangi HIV-AIDS
Perkembangan jumlah penderita penyakit HIV-AIDS di Indonesia termasuk di Sulawesi Utara telah mencapai tahap yang cukup memprihatinkan. Tercatat lebih dari 1000 orang pengidap HIV-AIDS di Sulawesi Utara. Oleh karena itu upaya pencegahannya harus dilakukan sejak dini dengan antara lain membekali generasi muda termasuk siswa SMA/SMK dengan wawasan tentang bahaya penyakit tersebut serta upaya untuk menghindarkan diri dari penularan penyakit ini. Selain itu, semua SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara harus memberikan perhatian dengan mensinergikan programnya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulanganpenyakit ini. Penyebaran virus penyakit ini bukan saja terjadi melalui hubungan seks yang menyimpang atau kebiasaan gonta-ganti pasangan tetapi juga dapat melalui cara-cara yang lain seperti melalui penggunaan jarum suntik dll. Ke depan bahkan bukan saja pemuda dan pelajar yang harus diberikan penyuluhan tentang bahaya dan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit ini. Orang dewasa termasuk orang tua pun harus menjadi sasaran penyuluhan atau sosialisasi bahaya serta upaya pencegahan penyakit ini. Demikian antara lain disampaikan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Utara Ny. Deitje Sarundajang Laoh-Tambuwun dalam sambutannya ketika membuka Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS di kalangan Generasi Muda Sulawesi Utara, Jumat 3 Mei 2013 di Hotel Sahid Kawanua Manado. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Utara bekerjasama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara diikuti oleh kurang lebih 350 pemuda yang terdiri dari siswa SMA/SMK, dan unsur generasi muda lainnya dari Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP). Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara Evans Seven Liouw, S.Sos, MM mengatakan melalui kegiatan ini diharapkan akan semakin memberikan pemahaman kepada generasi muda akan penyakit HIV-AIDS dan kemudian diharapkan akan tumbuh kesadaran untuk melakukan gerakan moral dan massal untuk mencegah, menghindari dan menanggulangi penyakit ini. Pada bagian lain Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Utara Ny. Deitje Sarundajang Laoh-Tambuwun mengatakan bahwa masa depan bangsa ini termasuk Provinsi Sulawesi Utara akan sangat ditentukan oleh kualitas baik fisik maupun mental dan moral generasi mudanya. Oleh karena itu upaya untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya penyakit atau kebiasaan negatif yang dapat mengancam kualitas kesehatannya harus dilakukan secara dini, terpadu dan terkoordinasi. Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Utara akan bekerjasama dengan SKPD Lingkup Pemprov Sulut untuk terus mengkampanyekan gerakan ini untuk menunjang pencapaian visi dan misi pemerintah provinsi Sulawesi Utara.
DP Care tak Perlu ke Rumah Sakit
-Kandidat Walikota Makassar Danny Pomanto memaparkan program layanan kesehatan gratis. Program ini menjadi salah satu program unggulan bagi paket Danny -Ical di Pilwali Makassar September mendatang.
''Kalau kesehatan gratis, kita mau ke Rumah Sakit (RS) yang gratis tapi mesti bayar taksi atau angkutan umum. Kalau program ini tidak lagi begitu melainkan pelayanan mulai diantar pakai ambulans yang langsung datang ke rumah, 24 jam dan dilayanai gratis,'' ujar Danny saat ditemui di Cafe Enak-enak Jalan Lanto Daeng Pasewang, Jumat (10/5).
Dia menjelaskan dalam program Kartu Sehat DP Care mempunyai keistimewaan yang lebih baik dibanding program kesehatan gratis yang selama ini ditawarkan pemerintah sebelumnya. DP Care, dilengkapi obat gratis dan diantar langsung ke rumah (delivery) apabila pasien tidak sempat ke rumah sakit. Hal itu berbanding terbalik dengan kesehatan gratis, yang diharuskan mendatangi Puskesmas atau rumah sakit.
''Tim medis akan datang ke rumah untuk memeriksa sehingga pasien atau mereka yang membutuhkan layanan tak perlu lagi ke rumah sakit,” jelasnya.
Selain itu, mobil ambulans telah disiagakan terbagi di tiga zona di Makassar seperti zona utara, zona selatan, dan zona kota. Bahkan tenaga medis telah disiagakan selama 24 jam stand by di Posko dengan jadwal piket tiga kali sehari.
Dia menyebutkan layanan kesehatan dari DP Care, hanya satu dari 88 program yang menjadi inovasinya.
Sebagai Walikota pihaknya akan memprioritaskan peningkatan kesejahteraan masyakarat melalui layanan kesehatan berkualitas. Untuk mendapatkan layanan kesehatan berkualitas tak perlu lagi membayar mahal. Cukup manfaatkan DP Care dan semuanya gratis. Bahkan DP Care membuka posko pelayanan kesehatan selama 24 jam di Jalan Amirullah, Makassar
''Kalau kesehatan gratis, kita mau ke Rumah Sakit (RS) yang gratis tapi mesti bayar taksi atau angkutan umum. Kalau program ini tidak lagi begitu melainkan pelayanan mulai diantar pakai ambulans yang langsung datang ke rumah, 24 jam dan dilayanai gratis,'' ujar Danny saat ditemui di Cafe Enak-enak Jalan Lanto Daeng Pasewang, Jumat (10/5).
Dia menjelaskan dalam program Kartu Sehat DP Care mempunyai keistimewaan yang lebih baik dibanding program kesehatan gratis yang selama ini ditawarkan pemerintah sebelumnya. DP Care, dilengkapi obat gratis dan diantar langsung ke rumah (delivery) apabila pasien tidak sempat ke rumah sakit. Hal itu berbanding terbalik dengan kesehatan gratis, yang diharuskan mendatangi Puskesmas atau rumah sakit.
''Tim medis akan datang ke rumah untuk memeriksa sehingga pasien atau mereka yang membutuhkan layanan tak perlu lagi ke rumah sakit,” jelasnya.
Selain itu, mobil ambulans telah disiagakan terbagi di tiga zona di Makassar seperti zona utara, zona selatan, dan zona kota. Bahkan tenaga medis telah disiagakan selama 24 jam stand by di Posko dengan jadwal piket tiga kali sehari.
Dia menyebutkan layanan kesehatan dari DP Care, hanya satu dari 88 program yang menjadi inovasinya.
Sebagai Walikota pihaknya akan memprioritaskan peningkatan kesejahteraan masyakarat melalui layanan kesehatan berkualitas. Untuk mendapatkan layanan kesehatan berkualitas tak perlu lagi membayar mahal. Cukup manfaatkan DP Care dan semuanya gratis. Bahkan DP Care membuka posko pelayanan kesehatan selama 24 jam di Jalan Amirullah, Makassar
Senin, 06 Mei 2013
Sinergitas Koordinasi Tim KIBBLA se-Sulut Penting Capai MDGs Tahun 2015
Sinergitas koordinasi tim Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir Bayi dan Anak Balita (KIBBLA) se-Sulawesi Utara (Sulut), memiliki peran penting untuk pencapaian target Pemprov Sulut menuju Millennium Development Goals (MDGs) Tahun 2015. Hal itu disampaikan Ketua KIBBLA Sulut, Dr. Djouhari Kansil MPd.
Menurut Kansil, koordinasi tim KIBBLA Pemkab/Pemkot se-Sulut, secara langsung akan meningkatkan Kesehatan Reproduksi (Kespro), dengan pemenuhan standard pelayanan kesehatan Ibu, anak dan gizi, sebagai upaya percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak di daerah ini.
“Dari evaluasi data MDGs 2012 bidang kesehatan, menunjukan pencapaian target MDGs bidang kesehatan Sulut yang masih rendah untuk angka kematian ibu dan HIV/AIDS. Saya berharap, sinergitas koordinasi Pemkab/Pemkot, lebih ditingkatkan untuk pencapaian target MDGs itu,” ungkap Wakil Gubernur Sulut itu.
Dijelaskannya lagi, angka kematian ibu merupakan adalah salah satu indikator utama status kesehatan suatu wilayah. Untuk Sulut sendiri, sampai kini masih mengalami permasalah serius dengan masih tingginya angka kematian ibu dan anak.
“Memang data kematian ibu dan anak mengalami penurunan 189/100.000 KH di tahun 2011 dan menurun 125/100.000 KH d tahun 2012. Tapi, kita masih perlu kerja keras untuk mencapai angka 102/100.000 KH di tahun 2015 nanti,” kata Kansil.
Ia menambahkan, Pemprov Sulut sendiri terus memproses strategis khusus untuk percepatan pencapaian MDGs dan SPM bidang kesehatan, lewat Keputusan Gubernur No. 80/2011 Tanggl 18 Maret 2011 Tentang Pembentukan Tim KIBBLA dan Kespro.
“Ini semua dalam rangka upaya percepatan pencapaian target MDGS dan SPM bidang kesehatan,” tandasnya, sembari mengingatkan kembali pentingnya sinergitas kebijakan antar Pemprov dan Pemkab/Pemkot dalam pembagian peran yang tersusun rencana untuk aksi daerah.
Menurut Kansil, koordinasi tim KIBBLA Pemkab/Pemkot se-Sulut, secara langsung akan meningkatkan Kesehatan Reproduksi (Kespro), dengan pemenuhan standard pelayanan kesehatan Ibu, anak dan gizi, sebagai upaya percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak di daerah ini.
“Dari evaluasi data MDGs 2012 bidang kesehatan, menunjukan pencapaian target MDGs bidang kesehatan Sulut yang masih rendah untuk angka kematian ibu dan HIV/AIDS. Saya berharap, sinergitas koordinasi Pemkab/Pemkot, lebih ditingkatkan untuk pencapaian target MDGs itu,” ungkap Wakil Gubernur Sulut itu.
Dijelaskannya lagi, angka kematian ibu merupakan adalah salah satu indikator utama status kesehatan suatu wilayah. Untuk Sulut sendiri, sampai kini masih mengalami permasalah serius dengan masih tingginya angka kematian ibu dan anak.
“Memang data kematian ibu dan anak mengalami penurunan 189/100.000 KH di tahun 2011 dan menurun 125/100.000 KH d tahun 2012. Tapi, kita masih perlu kerja keras untuk mencapai angka 102/100.000 KH di tahun 2015 nanti,” kata Kansil.
Ia menambahkan, Pemprov Sulut sendiri terus memproses strategis khusus untuk percepatan pencapaian MDGs dan SPM bidang kesehatan, lewat Keputusan Gubernur No. 80/2011 Tanggl 18 Maret 2011 Tentang Pembentukan Tim KIBBLA dan Kespro.
“Ini semua dalam rangka upaya percepatan pencapaian target MDGS dan SPM bidang kesehatan,” tandasnya, sembari mengingatkan kembali pentingnya sinergitas kebijakan antar Pemprov dan Pemkab/Pemkot dalam pembagian peran yang tersusun rencana untuk aksi daerah.
Balon Wali Kota Janjikan Subsidi Ibu Menyusui
Bakal Calon (Balon) Wali Kota Makasar Salahuddin Sampetoding berjanji akan menerapkan sejumlah program berbasis kerakyatan, salah satunya subsidi peningkatan gizi bagi ibu hamil dan menyusui.
"Ini program utama saya untuk meningkatkan kualitas generasi anak dan remaja di Makassar. Melakukan perbaikan kualitas manusia itu harus dari hulu, dari ibu anak-anak kita," katanya kepada jurnalis di Makassar, Senin.
Pengusaha yang akrab disapa Daeng Annar itu mengatakan, subsidi gizi itu sudah termasuk pemeriksaan gratis kehamilan di sejumlah pusat-pusat kesehatan tertentu.
Ia mengemukakan, pemeriksaan itu hanya berlaku bagi warga tidak mampu secara ekonomi.
Annar optimistis, pendapatan daerah mampu menalangi program ini, terlebih beberapa institusi negara telah menjalankan program sumber daya manusia.
"Nanti kita tinggal koordinasikan. Kalau niatan kita baik dan dilakukan bersama-sama, saya kira kualitas SDM di daerah ini akan meningkat," sebut Ketua Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia ini.
Menurutnya, kandungan ASI kaya akan karotenoid dan selenium, yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh bayi untuk mencegah berbagai penyakit.
Setiap tetes ASI juga mengandung mineral dan enzim, untuk mencegah penyakit dan antibodi yang lebih efektif, dibandingkan dengan kandungan yang terdapat dalam susu formula.
"Kalau kita memberi tunjangan khusus pada asupan gizi ibu-ibu menyusui, saya kira kedepannya, kita tak akan mengkhawatirkan lagi masalah-masalah kekurangan gizi yang dialami balita di Makassar," kata Annar yang beristrikan seorang dokter itu.
Kamis, 04 April 2013
Balon Wali Kota Janjikan Subsidi Ibu Menyusui
Bakal Calon (Balon) Wali Kota Makasar Salahuddin Sampetoding berjanji akan menerapkan sejumlah program berbasis kerakyatan, salah satunya subsidi peningkatan gizi bagi ibu hamil dan menyusui.
"Ini program utama saya untuk meningkatkan kualitas generasi anak dan remaja di Makassar. Melakukan perbaikan kualitas manusia itu harus dari hulu, dari ibu anak-anak kita," katanya kepada jurnalis di Makassar, Senin.
Pengusaha yang akrab disapa Daeng Annar itu mengatakan, subsidi gizi itu sudah termasuk pemeriksaan gratis kehamilan di sejumlah pusat-pusat kesehatan tertentu.
Ia mengemukakan, pemeriksaan itu hanya berlaku bagi warga tidak mampu secara ekonomi.
Annar optimistis, pendapatan daerah mampu menalangi program ini, terlebih beberapa institusi negara telah menjalankan program sumber daya manusia.
"Nanti kita tinggal koordinasikan. Kalau niatan kita baik dan dilakukan bersama-sama, saya kira kualitas SDM di daerah ini akan meningkat," sebut Ketua Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia ini.
Menurutnya, kandungan ASI kaya akan karotenoid dan selenium, yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh bayi untuk mencegah berbagai penyakit.
Setiap tetes ASI juga mengandung mineral dan enzim, untuk mencegah penyakit dan antibodi yang lebih efektif, dibandingkan dengan kandungan yang terdapat dalam susu formula.
"Kalau kita memberi tunjangan khusus pada asupan gizi ibu-ibu menyusui, saya kira kedepannya, kita tak akan mengkhawatirkan lagi masalah-masalah kekurangan gizi yang dialami balita di Makassar," kata Annar yang beristrikan seorang dokter itu.
BNI Gandeng PKPU Gelar Konseling Gizi di Pongtiku
Untuk Meningkatkan gizi dan kualitas kesehatan anak-anak di Indonesia khususnya di Makassar, Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU bekerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia, Tbk (BNI) menggelar program BNI Peduli Gizi Balita dengan mengangkat tema Sejuta Telur untuk Gizi Anak Indonesia.
Setelah beberapa hari PKPU Makassar melakukan survei di beberapa lokasi pihak BNI sepakat melaksanakan program BNI Peduli Gizi Balita di Jalan Pongtiku Lr 7 RT D RW 04 Kelurahan Suangga Kecamatan Tallo pagi tadi
Hadir dalam acara tersebut Manager Bisnis wilayah BNI Makassar Rachman Hasbullah, Lurah Suangga A. Patiware, S.STP, Kepala Cabang PKPU Makassar Muhammad Yusuf, Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas Kaluku Bodoa Hj. Andi Marwah, Ketua ORW 04, dan ketua-ketua ORT ORW 04 serta tokoh masyarakat dan partisipasi masyarakat sekitar yang mengikuti program ini.
Melalui program ini, para ibu akan diberikan edukasi tentang cara mengolah makanan dan menakar asupan gizi yang baik bagi para Balita. Selain itu juga menggelar pengobatan umum dengan menghadirkan tenaga dokter, relawan gizi, penyuluhan gizi dasar dan kandungan gizi telur, demo masak pangan lokal, konseling mulai dari penimbangan berat badan, penentuan status gizi balita, Pemberian Makanan Tambahan (PMT).
Manager Bisnis wilayah BNI Makassar, Rachman Hasbullah menyebutkan bahwa program ini dibiayai dari dana CSR perusahaan tersebut, sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat,
“BNI berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif terhadap kesehatan anak-anak di Indonesia dan Kedepannya, BNI akan terus melakukan beragam kegiatan positif sebagai kontribusinya terhadap masyarakat dan bumi, baik dalam bidang kesehatan, sosial, maupun lingkungan” tambahnya.
Muhammad Yusuf kepala Cabang Lembaga Kemanusiaan Nasional PKPU Makassar mengungkapkan, pihaknya sangat menyambut baik program yang dilaksanakan oleh BNI ini. "Kami berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kesehatan dan gizi anak-anak di Indonesia, hingga target pemerintah kota Makassar untuk menurunkan jumlah anak kekurangan gizi dapat tercapai. PKPU siap bersinergi dengan pihak pemerintah beserta parak stakeholder sebagai upaya pemulihan gizi anak Indonesia, ” jelas Muhammad Yusuf.
Lurah Suangga, A. Patiware, S.STP dalam sambutannya mengungkapkan, persoalan gizi Balita menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Makassar khususnya kelurahan Suangga.
“Dengan adanya program BNI Peduli Gizi Balita, yang dilaksanakan PKPU ini, diharapkan tidak ada lagi balita di Kelurahan Suangga menderita gizi buruk atau kekurangan gizi. Manfaatkan program ini untuk meningkatkan gizi balita, sekarang tinggal partisipasi para ibu, jangan enggan memeriksakan kesehatan anak-anak kita,” ungkap A. Patiware, S.STP.
Corporate Communication PKPU Makassar, Hasdar menambahkan bahwa kegiatan ini di ikuti 100 ibu dan balita.
“Yang pasti dalam program ini diharapakan dapat menambah kepercayaan diri dan menambah pengetahuan ibu balita untuk memilih pangan lokal sebagai sebagai sumber gizi yang baik dan para ibu langsung dapat memanfaatkan pemeriksaan gratis kepada anaknya," ungkap Hasdar
“Melalui program ini, harapannya akan ada banyak pihak yang bermitra untuk bersama-sama meningkatkan kualitas gizi di masyarakat dan program ini akan di tempatkan di lokasi-lokasi padat, kumuh dan miskin”, tambah Hasdar.
Minggu, 12 Agustus 2012
Pemkab Bone Nunggak Iuran Askes Rp 8,7 Miliar
Pemerintah Daerah Kabupaten Bone masih menyisahkan tunggakan iuran peserta asuransi kesehatan pada PT Askes Persero Cabang Bone sebesar Rp 8,7 miliar. Tunggakan tersebut merupakan akumulasi peninggalan tahun 2008, 2009 dan 2010 yang tidak terbayarkan oleh Pemerintah Daerah Bone.
"Dulu yang tangani Sekda, dan tidak ada komunikasi dan pengajuan anggaran untuk pembayaran iuran askes, nanti saya tahu setelah ada pemberitahuan dari PT Askses pada akhir tahun 2010, sehingga baru dianggarkan pada tahun 2011," ujar Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Andi Surya Darma Andi Surya Darma, Rabu (4/1) saat ditemui di kerjanya.
Ia juga menyebutkan bahwa tunggakan terjadi karena adanya kesalahan teknis antara Sekretariat Daerah dengan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, sehingga pembayaran iuran tersebut belum dibayarkan ke PT Askes.
Tunggakan Pemkab Bone sebenarnya sebesar Rp 10 miliar pada tahun 2010, tapi sudah dibayarkan Rp 1,3 miliar pada tahun 2011 lalu, sisanya sebesar Rp 8,7 miliar akan diselesaikan pada tahun 2012. Untuk menekan jumlah iuran askes tersebut, anggaran yang harus dibayarkan Pemda setiap bulannya sebesar Rp 600 juta.
Kepala Seksi Hubungan Kemitraan PT Askes Cabang Bone Hariyati menyebutkan, pada tahun 2008 Pemkab Bone hanya membayar pada bulan Janiari saja. Sementara pada bulan Februari sampai Desember tidak terbayarkan. Lebih parah lagi, pada tahun 2009 iuran peserta askes sama sekali tidak ada yang terbayar. Sedangkan pada tahun 2010 yang terbayar hanya bulan Januari sampai September saja.
"Kalau jumlah nominalnya tidak etis kami sebutkan, yang jelasnya tahun 2008 sampai 2010 tidak terbayarkan. Kecuali iuran wajib sebesar 2 persen dari gaji pegawai," terang Haryati.
Ia juga mengatakan, kendati Pemda memiliki tunggakan namun, hal tersebut tidak mempengaruhi pelayanan PT Askes.
"Dulu yang tangani Sekda, dan tidak ada komunikasi dan pengajuan anggaran untuk pembayaran iuran askes, nanti saya tahu setelah ada pemberitahuan dari PT Askses pada akhir tahun 2010, sehingga baru dianggarkan pada tahun 2011," ujar Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Andi Surya Darma Andi Surya Darma, Rabu (4/1) saat ditemui di kerjanya.
Ia juga menyebutkan bahwa tunggakan terjadi karena adanya kesalahan teknis antara Sekretariat Daerah dengan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, sehingga pembayaran iuran tersebut belum dibayarkan ke PT Askes.
Tunggakan Pemkab Bone sebenarnya sebesar Rp 10 miliar pada tahun 2010, tapi sudah dibayarkan Rp 1,3 miliar pada tahun 2011 lalu, sisanya sebesar Rp 8,7 miliar akan diselesaikan pada tahun 2012. Untuk menekan jumlah iuran askes tersebut, anggaran yang harus dibayarkan Pemda setiap bulannya sebesar Rp 600 juta.
Kepala Seksi Hubungan Kemitraan PT Askes Cabang Bone Hariyati menyebutkan, pada tahun 2008 Pemkab Bone hanya membayar pada bulan Janiari saja. Sementara pada bulan Februari sampai Desember tidak terbayarkan. Lebih parah lagi, pada tahun 2009 iuran peserta askes sama sekali tidak ada yang terbayar. Sedangkan pada tahun 2010 yang terbayar hanya bulan Januari sampai September saja.
"Kalau jumlah nominalnya tidak etis kami sebutkan, yang jelasnya tahun 2008 sampai 2010 tidak terbayarkan. Kecuali iuran wajib sebesar 2 persen dari gaji pegawai," terang Haryati.
Ia juga mengatakan, kendati Pemda memiliki tunggakan namun, hal tersebut tidak mempengaruhi pelayanan PT Askes.
Banyak Warga Pinrang Ingin Adopsi Bayi yang Diselamatkan Anjing
Masih ingat dengan bocah perempuan cantik di Pinrang, Sulawesi Selatan, yang diselamatkan seekor anjing milik petani dari serangan kawanan semut, Kamis (9/8/2012) lalu?
Bocah yang diduga sengaja dibuang orang tuanya di bawah pohon jati ini secara tidak sengaja ditemukan sedang tergeletak di pinggir jalan dengan kawanan semut yang sudah mengerubunginya.
Meski orang tua kandungnya hingga kini belum terlacak jejaknya oleh petugas kepolisian setempat, bocah berbobot 2,5 kilogram dan memiliki panjang badan 46 centimeter ini terus mengundang simpati banyak warga.
Sejak tersiar kabar tersebut, banyak warga yang antre dan berminat mengadopsi sebagai anak angkatnya.
Tak sedikit warga sengaja datang ke Rumah Sakit Umum Regional Lasindrang, Pinrang untuk menyatakan minatnya mengadopsi bocah tak berdosa ini sebagai anak mereka.
Ali, warga yang pertama kali mengantar dan mengurus bocah ini hingga dirawat di rumah sakit menyatakan bersedia menjadi orang tua angkat dan memenuhi segala keperluan sang bocah.
"Saya bangga jika mendapat kepercayaan untuk mengasuh bocah ini sebagai bapak angkatnya. Sejak saya gendong pertama kali ketika tergeletak di bawah pohon jati, saya langsung menangis seolah anak saya sendiri," ujar Ali.
Meski belum ada warga yang ditetapkan pengadilan sebagai orang tua angkat sang bocah, namun bocah cantik yang belum diberi nama ini kini bisa tidur lebih nyenyak tanpa kekurangan susu atau asupan makanan layaknya bayi yang hidup normal.
Hamida, istri Ali, menyatakan akan bersedia mencurahkan waktunya untuk mengurus bocah mungil ini jika pemerintah mengizinkan.
"Seperti ketiban reski, bocah ini tiba-tiba dibawa suami saya ke rumah sebelum dibawa ke rumah sakit. Tapi saya senang bahkan saya sangat berterima kasih jika diberi kepercayaan untuk merawat seperti anak saya sendiri," ujar Hamidah.
Sejak dirawat petugas rumah sakit, kondisi sang bocah terus membaik.
Kamis, 08 September 2011
Butuh Obat? Berikut Apotik di Gorontalo
Berikut alamat beberapa apotik di Kabupaten Gorontalo:
1 Apotik Rahmat di Jalan Trans Sulawesi Desa Limbato Kabupaten Boalemo, Gorontalo
2 Apotik Berkah Jalan Nani Wartabone, Kabupaten Bone Bolango Gorontalo.
3 Apotik Syahida Toto Utara, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo.
4 Apotik Annur di Kecamatan Telaga Rekom Kabupaten Gorontalo Gorontalo
5 Apotik Aulia di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, Gorontalo
6. Apotik Dewi Farma di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gotrontalo
7 Apotik Irgi Farma di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, Gorontalo.
8 Apotik Mitra di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo
9 Apitik Rahmat Fia Farma di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo
10 Apotik Rahmatia Farma di Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo.
11 Apotik Seruni I di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.
1 Apotik Rahmat di Jalan Trans Sulawesi Desa Limbato Kabupaten Boalemo, Gorontalo
2 Apotik Berkah Jalan Nani Wartabone, Kabupaten Bone Bolango Gorontalo.
3 Apotik Syahida Toto Utara, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo.
4 Apotik Annur di Kecamatan Telaga Rekom Kabupaten Gorontalo Gorontalo
5 Apotik Aulia di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, Gorontalo
6. Apotik Dewi Farma di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gotrontalo
7 Apotik Irgi Farma di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, Gorontalo.
8 Apotik Mitra di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo
9 Apitik Rahmat Fia Farma di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo
10 Apotik Rahmatia Farma di Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo.
11 Apotik Seruni I di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.
Senin, 08 Agustus 2011
Ini Puskesmas di Gorontalo
Bagi yang membutuhkan pelayanan kesehatan di puskesmas berikut beberapa puskesmas di Gorontalo:
1. Puskesmas Mananggu di Jalan Pelabuhan, Kecamatan Mananggu
2. Puskesmas Tilamuta di Jalan Merdeka Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta
3. Puskesmas Dulupi di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi
4. Puskesmas Pangi di Jalan Transa Sulawesi, Kecamatan Dulupi
5. Puskesmas Botumoito di Jalan Trans Sulawesi Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito
6. Puskesmas Paguyuman di Jalan Trans Sulawesi Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman
7. Puskesmas Bongo II di Desa Bonggo II, Kecamatan Paguyaman
8. Puskesmas Bongo Nol di Desa Bongo, Kecamatan Paguyaman
9. Puskesmas Berlian di Desa Permata, Kecamatan Paguyaman
10. Puskesmas Paguyaman Pantai di Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai
11. Puskesmas Batuda Pantai di Jalan Trans Sulawesi KM 38, Desa Kayubulan, Kecamatan Batuda Pantai
12. Puskesmas Biluhu di Desa Lobuto, Kecamatan Biluhu
13. Puskesmas Batudaa di Desa Panyunga, Kecamatan Batudaa
14. Puskesmas Tabongo di Desa Tanbongo Timur, Kecamatan Batudaa
15. Puskesmas Bongomeme di Desa Kliyoso, Kecamatan Bongomeme
16. Puskesmas Molopatodu di Desa Molopatodu, Kecamatan Bongomeme
17. Puskesmas Tibawa di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa
18. Puskesmas Buhu di Desa Buhu, Kecamatan Tibawa
19. Puskesmas Pongongaila di Desa Pongongaila, Kecamatan Pulubala
20. Puskesmas Sidomulyo di Desa Sidomulyo, Kecamatan Boliyohuto
21. Puskesmas Bilato di Desa Bilato, Kecamatan Boliyohuto
22. Puskesmas Mootilango di Desa Paris, Kecamatan Mootilango
23. Puskesmas Sukamakmur di Desa Sukamakmur, Kecamatan Tolangohula
24. Puskesmas Bululi di Desa Bululi, Kecamatan Asparaga
25. Puskesmas Limboto di Jalan Tilongkabila Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto
26. Puskesmas Limboto Barat di Jalan Trans Sulawesi Desa Yosonegoro, Kecamatan Limboto Barat
27. Puskesmas Mongolato di Desa Limboto Raya Desa Mongolato, Kecamatan Telaga
28. Puskesmas Tuladenggi di Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru
29. Puskesmas Tilote di Desa Tilote, Kecamatan Tilango
30. Puskesmas Telaga Jaya di Desa Hutadaa, Kecamatan Telaga Jaya
31. Puskesmas Popayato di Jalan Trans Sulawesi Desa Popayato, Kecamatan Popayato
32. Puskesmas Lemito di Jalan Trans Sulawesi Desa Lemito, Kecamatan Lemito
33. Puskesmas Wonggarasi I di Desa Wonggarasi Timur, Kecamatan Lemito
34. Puskesmas Wonggarasi II di Desa Lembah Permai, Kecamatan Wonggarasi
35. Puskesmas Marisa di Jalan Pelabuhan Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa
36. Puskesmas Patilanggio di Desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio
37. Puskesmas Motolohu di Jalan Trans Sulawesi Desa Motolohu, Kecamatan Randangan
38. Puskesmas Pancakarsa I di Desa Panca Karsa, Kecamatan Taluditi
39. Puskesmas Pancakarsa II di Desa Panca Karsa, Kecamatan Taluditi
40. Puskesmas Paguat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Siduan, Kecamatan Paguat
41. Puskesmas Tapa di Jalan Irigasi Lomaya, Kecamatan Tapa
42. Puskesmas Bulango Selatan di Desa Ayula Selatan, Kecamatan Tapa
43. Puskesmas Bulango Timur di Deesa Bulotalangi, Kecamatan Tapa
44. Puskesmas Bulango Utara di Jalan Dulamayo Desa Boidu, Kecamatan Bulango Utara
45. Puskemas Bulango Ulu Kecamatan Bulango Utara
46. Puskesmas Kabila di Desa Oluhuta, Kecamatan Kabila
47. Puskesmas Botupingge di Desa Timbuolo Barat, Kecamatan Botupingge
48. Puskesmas Tilongkabila Kecamatan Tilongkabila
49 Puskesmas Toto Utara di Deesa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila
50. Puskesmas Suwawa di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa
1. Puskesmas Mananggu di Jalan Pelabuhan, Kecamatan Mananggu
2. Puskesmas Tilamuta di Jalan Merdeka Desa Limbato, Kecamatan Tilamuta
3. Puskesmas Dulupi di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi
4. Puskesmas Pangi di Jalan Transa Sulawesi, Kecamatan Dulupi
5. Puskesmas Botumoito di Jalan Trans Sulawesi Desa Botumoito, Kecamatan Botumoito
6. Puskesmas Paguyuman di Jalan Trans Sulawesi Desa Molombulahe, Kecamatan Paguyaman
7. Puskesmas Bongo II di Desa Bonggo II, Kecamatan Paguyaman
8. Puskesmas Bongo Nol di Desa Bongo, Kecamatan Paguyaman
9. Puskesmas Berlian di Desa Permata, Kecamatan Paguyaman
10. Puskesmas Paguyaman Pantai di Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai
11. Puskesmas Batuda Pantai di Jalan Trans Sulawesi KM 38, Desa Kayubulan, Kecamatan Batuda Pantai
12. Puskesmas Biluhu di Desa Lobuto, Kecamatan Biluhu
13. Puskesmas Batudaa di Desa Panyunga, Kecamatan Batudaa
14. Puskesmas Tabongo di Desa Tanbongo Timur, Kecamatan Batudaa
15. Puskesmas Bongomeme di Desa Kliyoso, Kecamatan Bongomeme
16. Puskesmas Molopatodu di Desa Molopatodu, Kecamatan Bongomeme
17. Puskesmas Tibawa di Desa Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa
18. Puskesmas Buhu di Desa Buhu, Kecamatan Tibawa
19. Puskesmas Pongongaila di Desa Pongongaila, Kecamatan Pulubala
20. Puskesmas Sidomulyo di Desa Sidomulyo, Kecamatan Boliyohuto
21. Puskesmas Bilato di Desa Bilato, Kecamatan Boliyohuto
22. Puskesmas Mootilango di Desa Paris, Kecamatan Mootilango
23. Puskesmas Sukamakmur di Desa Sukamakmur, Kecamatan Tolangohula
24. Puskesmas Bululi di Desa Bululi, Kecamatan Asparaga
25. Puskesmas Limboto di Jalan Tilongkabila Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto
26. Puskesmas Limboto Barat di Jalan Trans Sulawesi Desa Yosonegoro, Kecamatan Limboto Barat
27. Puskesmas Mongolato di Desa Limboto Raya Desa Mongolato, Kecamatan Telaga
28. Puskesmas Tuladenggi di Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru
29. Puskesmas Tilote di Desa Tilote, Kecamatan Tilango
30. Puskesmas Telaga Jaya di Desa Hutadaa, Kecamatan Telaga Jaya
31. Puskesmas Popayato di Jalan Trans Sulawesi Desa Popayato, Kecamatan Popayato
32. Puskesmas Lemito di Jalan Trans Sulawesi Desa Lemito, Kecamatan Lemito
33. Puskesmas Wonggarasi I di Desa Wonggarasi Timur, Kecamatan Lemito
34. Puskesmas Wonggarasi II di Desa Lembah Permai, Kecamatan Wonggarasi
35. Puskesmas Marisa di Jalan Pelabuhan Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa
36. Puskesmas Patilanggio di Desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio
37. Puskesmas Motolohu di Jalan Trans Sulawesi Desa Motolohu, Kecamatan Randangan
38. Puskesmas Pancakarsa I di Desa Panca Karsa, Kecamatan Taluditi
39. Puskesmas Pancakarsa II di Desa Panca Karsa, Kecamatan Taluditi
40. Puskesmas Paguat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Siduan, Kecamatan Paguat
41. Puskesmas Tapa di Jalan Irigasi Lomaya, Kecamatan Tapa
42. Puskesmas Bulango Selatan di Desa Ayula Selatan, Kecamatan Tapa
43. Puskesmas Bulango Timur di Deesa Bulotalangi, Kecamatan Tapa
44. Puskesmas Bulango Utara di Jalan Dulamayo Desa Boidu, Kecamatan Bulango Utara
45. Puskemas Bulango Ulu Kecamatan Bulango Utara
46. Puskesmas Kabila di Desa Oluhuta, Kecamatan Kabila
47. Puskesmas Botupingge di Desa Timbuolo Barat, Kecamatan Botupingge
48. Puskesmas Tilongkabila Kecamatan Tilongkabila
49 Puskesmas Toto Utara di Deesa Toto Utara, Kecamatan Tilongkabila
50. Puskesmas Suwawa di Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa
Kamis, 14 April 2011
Kejaksaan Endus Dugaan Penyimpangan di BKMM Sulsel
MAKASSAR - Kejaksaan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan mengendus adanya dugaan penyimpangan dalam pengadaan obat-obatan serta pengadaan alat kesehatan (Alkes) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Sulawesi Selatan.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Seksi Intelijen Kejari Makassar, M Syahran Rauf saat ditemuai di kantornya, Kamis (14/4/2011) siang kemarin.
Dalam keterangannya, Syahran mengaku tengah menelisik serta membuat telaah untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan terjadinya penyimpangan berupa rekayasa pelelangan yang dinilai melanggar PP 72 tahun 1998 juncto Permenkes Nomor 918 tahun 1993 tentang penyaluran obat-obatan yang harus berlisensi resmi dari Perusahaan Besar Farmasi (PBF)
Berdasarkan laporan masuk di bagian Intelijen Kejari Makassar beberapa waktu lalu yang sementara akan ditindak lanjuti bahwa diduga adanya proyek pengadaan barang berupa obat-obatan yang sarat terjadi penyimpangan yang dapat menimbulkan indikasi korupsi markup.
"Yang jelas ada laporan masyarakat dan kita harus tindak lanjuti,"ujarnya.
Mantan Kasintel Kejari Palopo ini menilai kendati pihaknya telah menerima laporan tersebut, namun pihaknya akan tetap melakukan telaahan serta meneisik indikasi tersebut.
Syahran yang juga menjabat selaku pelaksana Kasi Pidsus Kejari Makassar menjelaskan proyek pekerjaan tersebut berjumlah kurang lebih ratusan juta rupiah untuk pengadaan obat-obatan dan alkes di BKMM.
Namun saat mempertanyaan soal nominal anggarannya serta tahun pelaksanaannya, Syahran enggan memberikan penjelasan secara rinci.
Untuk mengetahui apakah ada penyimpangan yang dapat menimbulkan terjadinya korupsi, kejaksaan sementara melakukan penyelidikan dengan berencana memanggilsejumlah oknum-oknum yang mengetahui proses pekerjaan itu termasuk, panitia lelang, bendahara proyek serta pejabat pembuat komitmen (PPK).
"Rencana ketiganya akan kita panggil dalam waktu dekat untuk memberikan klarifikasi soal pekerjaan yang menelang anggaran sebesar ratusan juta rupiah itu,"tandasnya.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Seksi Intelijen Kejari Makassar, M Syahran Rauf saat ditemuai di kantornya, Kamis (14/4/2011) siang kemarin.
Dalam keterangannya, Syahran mengaku tengah menelisik serta membuat telaah untuk melakukan penyelidikan terkait dugaan terjadinya penyimpangan berupa rekayasa pelelangan yang dinilai melanggar PP 72 tahun 1998 juncto Permenkes Nomor 918 tahun 1993 tentang penyaluran obat-obatan yang harus berlisensi resmi dari Perusahaan Besar Farmasi (PBF)
Berdasarkan laporan masuk di bagian Intelijen Kejari Makassar beberapa waktu lalu yang sementara akan ditindak lanjuti bahwa diduga adanya proyek pengadaan barang berupa obat-obatan yang sarat terjadi penyimpangan yang dapat menimbulkan indikasi korupsi markup.
"Yang jelas ada laporan masyarakat dan kita harus tindak lanjuti,"ujarnya.
Mantan Kasintel Kejari Palopo ini menilai kendati pihaknya telah menerima laporan tersebut, namun pihaknya akan tetap melakukan telaahan serta meneisik indikasi tersebut.
Syahran yang juga menjabat selaku pelaksana Kasi Pidsus Kejari Makassar menjelaskan proyek pekerjaan tersebut berjumlah kurang lebih ratusan juta rupiah untuk pengadaan obat-obatan dan alkes di BKMM.
Namun saat mempertanyaan soal nominal anggarannya serta tahun pelaksanaannya, Syahran enggan memberikan penjelasan secara rinci.
Untuk mengetahui apakah ada penyimpangan yang dapat menimbulkan terjadinya korupsi, kejaksaan sementara melakukan penyelidikan dengan berencana memanggilsejumlah oknum-oknum yang mengetahui proses pekerjaan itu termasuk, panitia lelang, bendahara proyek serta pejabat pembuat komitmen (PPK).
"Rencana ketiganya akan kita panggil dalam waktu dekat untuk memberikan klarifikasi soal pekerjaan yang menelang anggaran sebesar ratusan juta rupiah itu,"tandasnya.
Langganan:
Postingan (Atom)